Pos

GALERI FOTO DISKUSI SALING BELAJAR AUSTRALIA DAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DISKUSI SALING BELAJAR AUSTRALIA DAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Rumah KitaB mengorganisasi pertemuan dengan mitra-mitra yang bergerak dibidang pencegahan kawin anak termasuk mengundang mitra di pesantren dan penyelenggaraan diskusi di pesantren juga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PELATIHAN REMAJA UNTUK PENCEGAHAN KAWIN ANAK DI MAKASSAR

Laporan Training BERDAYA Hari ke 1

Penguatan Kapasitas Remaja Panakkukang untuk Pencegahan Kawin Anak

Makassar, 1 Juni 2018

Hari ini merupakan hari pertama pelatihan bagi anak remaja yang terpilih di wilayah kerja Rumah KitaB dalam pencegahan kawin anak. Sebanyak 31 peserta; 19 perempuan dan 11 laki-laki terpilih sebagai peserta. Selain peserta hadir juga peninjau dari AIPJ Makassar dan perwakilan ICJ. Anak remaja yang terseleksi berasal dari wilayah Kecamatan Tamamaung dan Sinrijala. Kegiatan dilakukan di Hotel JL Star yang tak jauh dari tempat tinggal peserta. Pada awalnya suasana terkesan masih kaku, tetapi setelah kegiatan perkenalan, peserta semakin hangat dan akrab. Perkenalan dilakukan dalam bentuk games. Selain untuk mengenal tentang pribadi masing-masing, games juga digunakan sebagai pintu masuk untuk mendiskusikan isu perkawinan usia anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembukaan disampaikan oleh ibu Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB dan pendamping siswa, Ibu Nurani. Sebelum pelatihan dilanjutkan, peserta diminta mengisi lembar baseline survey dan pre-test pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mengenal sejauh mana pengetahuan peserta mengenai materi pencegahan perkawinan anak dan persepsi mereka tentang perkawinan anak.

Setelah istirahat, ibu Lia Marpaung dari AIPJ2 menyampaikan sambutan. Ia menekankan bahwa semua remaja yang hadir adalah remaja yang terpilih untuk menjadi agen pencegahan perkawinan anak di Makassar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi tentang data dan fakta perkawinan anak di Indonesiadan Sulawesi Selatan terutama di wilayah Tamamaung dan Sinrijala. Sesi ini bertujuan untuk membuka mata dan pikiran mereka tentang perlunya para remaja mencegah perkawinan anak bersama-sama. Materi ini disampaikan oleh Nura, Tika dan Tendri dari ICJ. Berangkat dari asupan itu peserta diajak diskusi kelompok tentang dampak pernikahan anak yang kemudian mereka presentasikan oleh  perwakilan kelompok.

Dengan alat bantu gambar, peserta diajak untuk memetakan aktor yang berpengaruh. Mereka diminta untuk meletakkan gambar itu dalam lingkaran-lingkaran yang berpengaruh kepada anak sejak dari lingkungan terdekat seperti teman, orang tua dan keluarga, hingga yang terjauh seperti kebijakan negara. Kegiatan itu merupakan penutup pelatihan di hari pertama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesi terakhir hari pertama adalah diskusi tentang aktor yang berpengaruh terhadap perkawinan anak yang dipimpin oleh Ibu Lies Marcoes.

Pelatihan dihadiri oleh 31 anak remaja yang terdiri dari 19 remaja perempuan dan 12 remaja laki-laki. Peserta tidak hanya terdiri dari pelajar SMP dan SMA/SMK tetapi ada juga yang sudah tidak bersekolah. Kegiatan diskusi berlangsung dengan lancar.

 

Laporan Training BERDAYA Hari ke 2

Penguatan Kapasitas Remaja Panakkukang untuk Pencegahan Kawin Anak

Makassar, 2 Juni 2018

Diikuti oleh 31 peserta dengan tiga orang pendamping dari komunitas, remaja dari Sinrijala dan Tamamaung melakukan kegiatan “Penguatan Kapasitas Remaja dalam Pencegahan Kawin Anak” di Hotel Jl Star Makassar.

Ini adalah kegiatan hari ke dua dengan materi pendalaman yang diproses secara partisipatif. Peserta terdiri dari 19 perempuan dan 12 laki-laki yang rata rata berumur 14-16 tahun. Mereka umumnya masih pelajar SMP. “Di sini sangat sulit mencari kader anak SMA  atau lulusan SMA, karena mereka umumnya telah menikah” demikian Ibu Guru Nurani dari SMP Tut Wuri Handayani yang membimbing 10 siswi dari sekolahnya menjelaskan tentang peserta remaja di pelatihan ini.

Melanjutkan kegiatan sehari sebelumnya, acara dimulai dengan refleksi pengetahuan yang mengendap dalam ingatan mereka. Peserta bekerja dalam tiga kelompok untuk menjelaskan tiga materi pokok kemarin yaitu: pengertian anak, kawin anak dan fakta kawin anak; penyebab dan dampak; serta aktor yang berpengaruh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mereka melakukan presentasi, disajikan dua infografis soal data-data kawin anak yang diproduksi oleh UNICEF dan Rumah KitaB. Dalam sesi tersebut juga diputar film produksi Rumah KitaB “Memecah Kawin Bocah” untuk memperkaya pengetahuan mereka tentang kompleksitas problem perkawinan anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Melalui film ini saya jadi mengerti bahwa problem kawin anak ternyata bukan hanya soal pergaulan bebas, tapi karena  banyak orang tua yang terpaksa harus bekerja jauh dari rumah dan meninggalkan anak-anak mereka sehingga anak perempuan harus menanggung beban keluarga” demikian Yulia menanggapi film yang mereka tonton bersama.

Setelah istirahat, peserta diajak untuk melihat secara visual perbedaan secara fisik dan gender antara laki-laki dan perempuan yang berdampak beda jika terjadi perkawinan anak. Dengan segara cara, fasilitator mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karenanya selain memutar film, fasilitator juga memanfaatkan media pembelajaran yang ada seperti membahas studi kasus kematian seorang TKW yang mengalami kekerasan seksual, sementara ia sendiri merupakan korban perkawinan usia anak-anak. Studi kasus ini diolah dalam bentuk permainan “Jaring Laba-laba”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta mendapatkan buku Kesaksian Pengantin Bocah, kumpulan studi kasus perkawinan anak hasil penelitian Rumah KitaB.   Karena pemaparan disampaikan dalam bentuk cerita studi kasus, mereka terlihat dapat menyelami cerita itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai catatan, peserta umumnya warga komunitas miskin dengan  keterbatasan  akses pengetahuan. Meskipun sudah SMP, kemampuan baca mereka umumnya masih rendah. Tingkat pemahaman pada konsep sederhana pun sulit sehingga fasilitator harus melakukan banyak improvisasi bahkan “akrobat” untuk mendorong peserta aktif dan fokus kepada isu yang sedang di bicarakan.

Dilihat dari hasil evaluasi hari kedua, peserta menyatakan puas sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi harian.

 

Laporan Training BERDAYA Hari ke 3

Penguatan Kapasitas Remaja Panakkukang untuk Pencegahan Kawin Anak

Makassar, 3 Juni 2018

Sesuai rencana, peserta akan mengakhiri kegiatan hari ini dengan penyusunan rencana kegiatan yang paling mungkin dilakukan di wilayah mereka.  Pada hari  ini juga akan dilakukan pembacaan ikrar Duta Remaja Indonesia pencegahan perkawinan anak di wilayahnya.

Pagi ini, acara dimulai dengan penampilan yel-yel tiga kelompok yang telah mereka pentaskan di hari kedua. Yel-yel ini langsung membuat semangat peserta. Acara dilanjutkan dengan games “Angin Bertiup”. Peserta diminta berdiri melingkar dan bergerak berdasarkan instruksi dari kertas yang dibacakan oleh peserta yang ada di tengah lingkaran. Games ini benar-benar mampu membangun suasana riang gembira karena bernuansa lomba. Dalam susunan lembaran kartu yang disiapkan  terdapat isu-isu yang relevan dibahas  oleh remaja seperti “pernah melihat  teman yang kawin anak”, “ punya adik perempuan” “punya jerawat”, “sudah menstruasi”, “pernah mimpi basah” dll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Games ini kemudian diolah dan melahirkan analisis dua  paradigma dalam melihat penyelesaian kawin anak: pertama, dengan melakukan  pemberdayaan ke remaja perempuan langsung karena mereka dianggap yang bermasalah. Kedua, menyelesaikan sistem yang menyebabkan praktik kawin anak terus  terjadi. Tentu saja dalam pembahasannya analisis ini dilakukan secara sederhana sedemikian rupa agar bisa dipahami peserta yang usianya rata rata 14 -16 tahun dan duduk di SMP kelas 2 atau drop out.

Acara berikutnya adalah review  materi yang mereka pahami di hari kedua dengan bantuan visualisasi dua batang pohon yang rindang dan pohon  yang meranggas. Kelompok yang mendapatkan gambar pohon yang meranggas diminta menuliskan akar masalah kawin anak, siapa aktor yang mendukungnya dan apa dampaknya. Sementara untuk pohon yang rindang, mereka diminta membahas bagaimana mengatasi akar masalah kawin anak, siapa aktor yang dapat ikut membantu mengatasi kawin anak, dan apa agenda kegiatan yang dapat dijadikan solusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta sangat antusias melakukan kegatan itu dan mereka mempresentasikan secara bergantian. Dari sisi edukasi, memberi kesempatan presentasi bergantian dimaksudkan agar mereka memiliki self esteem. Sebagai catatan, sebagian peserta adalah anak lorong dengan tingkat kepercayaan diri sangat rendah terutama di kalangan peserta laki-laki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di saat break, peserta sangat antusias mencoba kamera dan tampaknya mereka sangat berminat menggunakan kamera. Hal ini memberi inspirasi untuk menjadikannya sebagai salah satu kegiatan lanjutan untuk life skill mereka kelak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah break siang, acara dilanjutkan dengan mencari solusi. Dengan bantuan visual jembatan, peserta diminta untuk mengidentifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan yang menyebabkan praktik kawin anak dan memposisikan anak perempuan begitu rentan. Membangun jembatan diilustrasikan sebagai cara yang mungkin dilakukan sejak dari lingkaran paling dalam yaitu anak itu sendiri, keluarga dan orang tua, komunitas, adat istiadat hingga negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah itu disajikan presentasi teknik negosiasi dan peserta diminta menegosiasikan stop kawin anak dengan mengambil kasus yang sehari sebelumnya divisualisasikan melalui  games jaring  laba-laba yang mereka praktikkan dalam bentuk role play. Role play ini menjadi salah satu cara agar mereka berani membangun narasi dan mempraktikkannya dalam cara bernegosiasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang sangat menarik dalam kegiatan ini adalah penyusunan RTL. Terlihat bahwa mereka memiliki rencana yang lumayan bagus seperti mengisi acara hari-hari besar Islam atau hari libur nasional seperti 17-an dengan lomba yang relevan dengan pencegahan perkawinan anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengisi post test, dilakukan upacara penutupan berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Ikrar Duta Cegah Kawin Anak dan sambutan peserta yang diwakili 2 peserta.

Yulia salah satu peserta paling menonjol menyatakan bahwa ia sangat senang dan beruntung bisa mendapatkan kesempatan ini. Ia tak menyangka hanya dalam waktu tiga hari dia dapat menguasai dan mendapatkan banyak informasi terkait kawin anak serta mengajak teman-temannya untuk melanjutkan kegiatan training ini dengan melaksanakan RTL. Akhsan salah satu wakil dari kelompok laki-laki menyatakan bahwa dalam tiga hari dia telah mengetahui apa itu kawin anak, apa dampaknya, siapa aktornya dan apa yang dapat mereka lakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam obrolan dengan para pendamping yaitu Ibu Asni dan Ibu Nurhana serta ibu guru Nurani, mereka sangat terkesan dengan metode training yang membuat anak-anak berani bicara. Indikator keberhasilan training yang paling nyata adalah semua anak laki-laki berani bicara di depan peserta. [Lies Marcoes/Nura Jamil]

 

Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

La Ode Munafar menyelipkan bisnis lewat gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang digagasnya

tirto.id – “Saya memutuskan pacar dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap seorang pemuda di depan peserta seminar Anti Pacaran pada Minggu ketiga Mei 2018.

Mengenakan kemeja putih dipadu celana hitam dan topi, ia sempat menarik napas sebelum menyatakan ikrar tersebut. Sementara puluhan perempuan di ruangan itu—semuanya memakai jilbab—tergelak sembari tepuk tangan dan mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel.

La Ode Munafar, penggagas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, menyaksikan momen tersebut. Ini bukan kali pertama Munafar menjadi saksi. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, medio Januari 2018, Munafar juga menyaksikan gadis asal Indra Giri yang sudah tiga tahun pacaran memutuskan pacarnya melalui sambungan telepon, di hadapan 800 peserta seminar. Sumpah gadis itu disambut pekikan takbir dan tepuk tangan peserta.

Dengan narasi sebanyak empat paragraf, akun Facebook resmi ITP ingin menyampaikan bahwa gerakan ITP di Kota Lubuk Linggau telah berhasil membuat peserta sadar dan putus tanpa paksaan. Lalu menyebutkan satu persatu dampak negatif pacaran seperti kerugian waktu yang terbuang sia-sia, tenaga terkuras, merusak karakter cinta, pacaran berefek pada tindakan kriminalitas, memengaruhi kesuksesan, pengaruh terhadap prestasi, serta pengaruh pacaran terhadap akhirat. Intinya, pacaran itu merugikan.

Gerakan ini menyasar pelajar dan mahasiswa—kelompok usia yang labil di tengah pencarian identitas dan masa depan. Digagas pada 7 September 2015, gerakan ini mengklaim “didukung oleh organisasi dakwah sekolah dan kampus se-Indonesia.” La Ode Munafar, penggagasnya, adalah anak muda dari Sulawesi Tenggara dan kuliah di salah satu kampus di Yogyakarta.

Sebagaimana sebuah gerakan butuh narasi gagasan, Munafar menawarkannya lewat buku-buku yang ditulisnya, dan diterbitkan oleh penerbit miliknya bernama Gaul Fresh. Ia mengklaim telah menulis 62 judul buku, 50 persen di antaranya berisi perkara cinta; sebagian lain adalah motivasi.

Salah satu buku laris yang dirilis awal April 2016 berjudul Indonesia Tanpa Pacaran. Buku ke-55 Munafar ini ditulis khusus sebagai panduan anggota ITP, yang tersebar di seluruh Indonesia, agar terhindar dari “budaya rusak pacaran.” Semula buku ini diberikan gratis bagi anggota ITP.

Buku itu memuat 6 pokok gagasan: 1) Daya rusak pacaran yang dahsyat bagi generasi muda; 2) Sistem pergaulan dalam Islam; 3) Langkah ekspresi cinta yang mulia; 4) Berjuang dengan dakwah menuju Indonesia Tanpa Pacaran; 5) Pacaran sebagai musuh bersama; dan 6) Konsep masyarakat Indonesia Tanpa Pacaran.

Sejalan gerakan ini menjaring banyak pengikut, buku Munafar itu lantas dipakai sebagai “fasilitas” yang didapatkan anggota baru ITP, sebulan setelah buku itu dirilis. Pendaftar dikenakan biaya Rp100 ribu untuk mendapatkan buku panduan tersebut. Alasannya, banyak orang yang “tidak serius berjuang dan berubah” lewat gerakan tersebut.

Di samping buku, anggota ITP mendapatkan tujuh fasilitas lain, termasuk “member card IndonesiaTanpaPacaran”, mendapatkan tausyiah (kajian) lewat grup chat WhatsApp, berhak mengikuti “kopi darat atau kumpul bareng”, serta mendapatkan diskon 20 persen setiap pembelian produk, seperti buku terbitan Gaul Fresh, kaos, topi, suvenir, yang bekerjasama dengan gerakan tersebut atau sebagian besarnya adalah bisnis yang dijalankan La Ode Munafar.

Pada Januari 2018, biaya pendaftaran anggota ITP naik menjadi Rp180 ribu per orang, dengan berbagai fasilitas dan diskon yang sama. Muanfar mengklaim bahwa gerakan Indonesia Tanpa Pacaran kini memiliki 20 ribu anggota di 80 daerah di Indonesia.

Manyasar Usia Labil & Perempuan

La Ode Munafar mengatakan gerakan ITP menyasar pengikut dan anggota dari kelompok usia 15-25 tahun. Pacaran, menurutnya, hanya masalah sesat “yang menggerogoti anak muda”. Karena itu perlu gerakan Indonesia Tanpa Pacaran untuk memberi informasi sebanyak-banyaknya agar kelompok usia itu kuat dan bisa mengontrol hawa nafsu, ujar Munafar.

Meski pengikut gerakan ini dari laki-laki dan perempuan, tetapi pesan atau narasi yang dikampanyekan lebih banyak ditujukan bagi para pengikut perempuan, baik di media sosial maupun acara kopi darat.

Salah satu contohnya ketika Munafar membangun narasi mengenai seorang perempuan yang telah jatuh cinta buta kepada pria. Pokoknya jatuh cinta seperti kena pelet, kata Munafar. Cerita ini diungkapkan Munafar pada menit 10.14 saat ia mengisi kegiatan dakwah di SMA Negeri 1 Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

“Kalau wanita sudah ditaklukkan oleh laki-laki, Anda bisa membuat wanita mengejar-ngejar Anda karena kebodohan Anda. Dia mencintai Anda karena sesuatu yang tidak jelas. Semakin digombal, dia semakin disukai, semakin dirayu semakin cinta, semakin ditipu semakin suka. Bagus toh rumusnya,” kata Munafar, disambut gelak tawa para pelajar.

Untuk meyakinkan para pelajar, Munafar menyelipkan cerita mengenai seorang pemuda SMA yang menghancurkan hati wanita. Suasana hening sejenak, lalu Munafar mengklaim bahwa si lelaki yang pernah diwawancarainya itu pernah “mencoba segala macam wanita.”

Perempuan rela membanting tulang untuk memfasilitasi para lelaki, tambah Munafar, bahkan sampai bulu ketiaknya rontok. Lagi-lagi guyonan seksis itu disambut tawa peserta.

Ujung-ujungnya, ia menyebut beberapa buku karyanya yang menyimpulkan bahwa wanita punya naluri kasih sayang yang sangat tinggi sehingga seorang wanita akan menjaga laki-laki.

Cerita yang disampaikan La Ode Munafar tampak meyakinkan pendengar, meski minim rujukan dan sangat mungkin ia membuat fabrikasi. Intinya, karena pacaran seluruhnya kisah penderitaan, solusi yang ditawarkan adalah melarang pacaran.

Infografik HL Indepth Indonesia Tanpa Pacaran

Sekalian Berjualan lewat Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Melalui Indonesia Tanpa Pacaran, La Ode Munafar agaknya paham bagaimana memantapkan ceruk pasar di tengah masyarakat Indonesia yang kian konservatif pada saat kajian-kajian keagamaan, lewat lembaga-lembaga dakwah, menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa.

Melalui Indonesia Tanpa Pacaran, anggotanya bisa membayar Rp185 ribu untuk mendapat akses berjualan aksesoris seperti stiker, pin, gantungan kunci, topi, kaos, dan kerudung ITP. Mereka juga berhak masuk ke jejaring semua media sosial resmi ITP seperti grup Facebook, Telegram, Line, dan Fanpage. Munafar juga menyediakan sewa dan jual gaun pengantin syar’i serta jual suvenir dan undangan. Anggota ITP juga bisa menjadi reseller buku-buku terbitan Gaul Fresh.

Saat kami menanyakan perkara bisnis di belakang ITP, La Ode Munafar membantah bahwa komunitas ini untuk mencari keuntungan. Ia berdalih kegiatan ITP gratis bagi “teman-teman daerah,” sementara khusus anggota nasional membayar karena mendapatkan kartu anggota, buku, dan ikut dalam grup WhatsApp “untuk mendapatkan pembinaan khusus.”

Munafar berkata, dari royalti buku itu, ia bisa menggaji tim yang bekerja di ITP.

“Jadi sebenarnya untuk mencari keuntungan itu jauh dari kemungkinan. Buktinya, segala biaya ITP seperti ngurus yayasan pakai uang sendiri semua,” kata Munafar

Berbeda dari pengakuan Munafar, seorang anggota ITP Sukoharjo menyatakan kegiatan regional seperti Kajian Bahasa Arab Muda atau disebut “Kabarmu” harus membayar Rp25 ribu per bulan. Sementara Kelompok Kajian Indonesia Tanpa Pacaran, yang digelar setiap minggu dan wajib diikuti oleh pengurus dan anggota ITP, memang tidak dipungut biaya sama sekali.

Aktivis perempuan Tunggal Pawestri, yang terlibat dalam kampanye anti-pernikahan anak, menilai bisnis yang dikemas bumbu agama bakal ramai pembeli. Seolah-olah ketika membeli dagangan tersebut, ujarnya, orang-orang akan meyakini para pembeli lebih dekat dengan pintu surga.

“Memang dari dulu yang namanya kapitalisme dan agama saling erat hubungannya. Saling menghidupi satu sama lain. Orang-orang mengambil keuntungan dari sebuah nilai atau paham yang banyak dipercayai orang,” kata Pawestri, awal Mei lalu.

Bila merujuk klaim anggota ITP sebanyak 20 ribu orang, Anda bisa mengalikan jumlah kepala itu dengan biaya pendaftaran antara Rp100 ribu dan Rp180 ribu. Hasil pendapatannya: antara Rp2 miliar sampai Rp3,6 miliar.

Narasi Nikah Muda

Fitri, perempuan asal Bandung, mengenal gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui Facebook pada tahun lalu. Anggota keluarga besarnya melaksanakan pernikahan melalui taaruf. Merujuk pada panduan Islam, taaruf adalah tata cara perkenalan. Berbeda dari pacaran, taaruf melarang pasangan berdua-duaan. Taaruf wajib didampingi oleh keluarga pasangan.

Para sepupu Fitri memilih taaruf untuk menjauhi perbuatan zina dan mendapatkan pasangan terbaik untuk masa depan. Kenyataanya berbeda: para sepupunya menerima perlakuan diskriminatif seperti dilarang melanjutkan pendidikan.

“Mereka curhat ke sesama sepupu perempuan. Mereka enggak diizinkan melanjutkan pendidikan karena sudah repot mengurus toko bangunan suami dan anak. Ada yang DO. Ada yang nangis karena disuruh berhenti kuliah oleh suaminya karena enggak bisa membiayai kuliah,” kata Fitri.

Belajar dari pengalaman terdekat, Fitri mengatakan bahwa taaruf—yang dianjurkan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran—”ternyata ada sisi buruknya”.

Menurut cerita Fitri, yang disampaikan kepada saya lewat pesan WhatsApp, para sepupunya melaksanakan taaruf selama 2-3 bulan, setelahnya menikah.

Fitri mengatakan narasi yang dibangun dalam gerakan Indonesia Tanpa Pacaran adalah menjustifikasi bahwa semua anak muda yang pacaran berdampak negatif, dan dari sana, gerakan tersebut mendapatkan keuntungan.

Fitri tak mau menjadi korban dari apa yang sudah dialami para sepupunya. Ia mantap menaruh hati kepada pria yang ia kenal sejak masa SMP.

“Sesama orang sudah sulit untuk saling percaya kalau hubungan antar-orang itu belum lama. Jadi, untuk percaya aja sudah sulit, apalagi buat menaruh hati buat calon pasangan,” kata Fitri.

Berbeda dari pengalaman Fitri, anggota ITP asal Palopo, Sulawesi Selatan, Nasar Al Ghazali menilai nikah muda dengan cara taaruf adalah “solusi untuk menghindari zina.” Setelah mengenal gerakan ITP pada 2017, ia ingin mendapatkan istri dengan cara taaruf.

Menurut Ghazali, pacaran merusak remaja seperti aborsi dan bunuh diri. Namun, ia tak bisa menjelaskan jumlah anak muda yang aborsi dan bunuh diri akibat dari pacaran.

Tunggal Pawestri berkata geram atas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, yang tujuannya mengajak nikah muda lewat kampanye yang masif di sosial media, terutama di Instagram.

Ketika ada kelompok progresif yang memperjuangkan usia pernikahan di atas 18 tahun, pada saat yang sama, ada ribuan remaja berusia belasan atau menginjak 20-an tahun melakukan pawai gerakan Indonesia Tanpa Pacaran di Bekasi, April tahun ini.

Pawestri mengeluarkan pernyataan sarkasme untuk gerakan tersebut: “Enggak pacaran, langsung kawin aja. Nanti habis kawin, cerai, terus kawin lagi, cerai lagi.”

“Di kepala para remaja sudah mikir kawin. Padahal kita tahu pernikahan itu bukan main-main,” ujarnya.

Tak semua anak muda memang sepakat bahwa kampanye menikah muda sebagai solusi. Kampanye ini juga mendapatkan sorotan negatif saat Taqy Malik dan Salmafina Khairunnisa, simbol nikah mudah yang dielu-elukan di media sosial, malah bercerai dalam waktu singkat.

Berdasarkan laporan UNICEF dan BPS yang dirilis awal tahun 2016 berjudul “Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, Indonesia termasuk sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia dan menempati posisi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Angka rata-rata nasional sebesar 25 persen, yang menunjukkan satu dari empat perempuan berusia antara 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun.

Angka-angka ini sangat mungkin lebih besar dan lebih tinggi di dalam kenyataannya karena, demikian tulis laporan tersebut, “banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar.” Bahkan perkawinan usia muda rentan terjerat dalam kekerasan rumah tangga.

Bagi sebagian pembaca, sangat mudah terjebak pada debat tak berujung dengan gerakan ITP. Pertanyaannya: mengapa gerakan macam ITP telah menjaring lebih dari 600-an ribu pengikut di Instagram dan 400-an ribu pengikut di Facebook? Apakah ke depan kita akan melihat masyarakat kelas menengah Indonesia tambah konservatif dalam beragama?

Sumber: https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25

Merebut Tafsir: Fenomena Kawin Anak, Kemiskinan dan Konservativisme di desa.

Kawin anak bukan isu baru bagi Indonesia. Tahun 70-an akhir awal 80-an fenomena ini juga telah dikaitkan dengan kemiskinan. Analisinya ketika itu, banyak petani gurem dengan tanah yang sempit tak punya tenaga kerja tak punya modal. Maka agar bisa bertahan mekanismenya adalah dengan mengawinkan anak perempuan mereka, berapa pun usianya, agar si petani punya tambahan tenaga kerja tak berupah yaitu sang menantu.
Dalam fenomena belakangan, isunya juga tetap sama, soal kemiskinan. Bedanya, kini mereka sama sekali tak punya tanah. Jadi alasannya bukan lagi untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja melainkan tenaga untuk tambahan income keluarga dengan bekerja di luar sektor pertanian.
Masalahnya untuk mencari kerja tanpa keterampilan hanya menyisakan sedikit sekali peluang, mereka bekerja serabutan atau pergi migrasi meninggalkan desa.

Hilangnya tanah telah merampas otoritas kaum lelaki. Padahal mereka tetap memerlukan medan tempurnya agar mereka bisa survive dalam menjaga harga dirinya sebagai lelaki.
Ada dua gejala sosial yang muncul dan bisa diperdalam: Pertama mereka menjadi pendukung gagasan-gagasan soal pentingnya menjaga moral, terutama moral kaum remaja yang disuarakan tokoh lokal yang juga membutuhkan otoritas dan dukungan warga. Mereka menjadi sangat peduli pada isu molal dan adat karena hanya itu yang mereka fahami sebagai penyebab kemiskinan di sekeliling mereka. Karenanya mereka menjadi sangat aktif bicara aturan moral di keluarga lingkungannya- dua arena yang masih bisa mereka kontrol bersama tokoh lokal yang diandalkan. Ketika mereka tidak lagi mengurus tanah, sawah mereka juga kehilangan otoritas-otoritas lainnya. Kendali atas moral merupakan penanda bahwa mereka masih memiliki otoritas dan kuasa di lingkungannya. Merekalah yang menafsirkan aturan hukum; sebagian lain mengkondisikan agar terjadi pemaksa kawin seperti penggerebekan, mereka juga yang dapat memainkan data kependudukan, dengan berbagai alasannya.

Karena sumber ekonomi di desa begitu terbatas, maka peluang sekecil apapun untuk mendapatkan uang tak akan diabaikan. Mereka paham, dalam setiap penyimpangan hukum, niscarya ada uang. Perkawinan secara sirri jelas berbiaya lebih besar dibandingkan dengan kawin di KUA.Di sejumlah daerah yang kami teliti, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkawinan sirri minimal Rp 1.500.000,- di luar biaya perhelatan yang bisa jutaan. Mereka dapat makan, kopi, rokok, plus otoritas moral![Lies Marcoes]

Faktor Ekologi Pengaruhi Pernikahan Usia Dini

Makassar, KOMPAS, 4 Juni 2018

Pernikahan siswi SD di Sulawesi Selatan batal, Ibu menangis histeris

Akad nikah dan resepsi perkawinan yang melibatkan siswi SD dan pemuda berusia 21 tahun di Sulawesi Selatan, dinyatakan batal oleh pihak keluarga, Selasa (08/05).

Dari pantauan di lokasi, panggung pelaminan beserta aneka macam hidangan serta acara hiburan untuk tamu undangan resepsi pernikahan kedua mempelai telah lengkap.

Namun, karena pernikahan batal, acara pun diganti menjadi resepsi sunatan adik bungsu SR, calon mempelai perempuan.

“Kami hanya bisa menghibur kedua orang tua SR atas pembatalan akad nikah ini. Kami ganti acara resepsinya jadi sunatan adik bungsu karena persiapannya juga sudah lengkap,” terang Ramli, kakek SR, kepada wartawan di Sulawesi Selatan, Zul Pattingalloang.

anak, sulawesi

 

Alasan pembatalan akad nikah yang sebelumnya bakal digelar di rumah keluarga mempelai pria di Kecamatan Taroeng, Kabupaten Jeneponto, terjadi karena tidak adanya penghulu yang berani menikahkan anak tersebut lantaran takut berbenturan dengan hukum mengingat usia anak itu telah diketahui dan viral di sejumlah media.

“Tidak ada penghulu yang mau nikahkan di Jeneponto karena katanya takut umurnya masih muda dan aturan hukum, apalagi sudah ramai di media,” ungkap Basri, ayah kandung SR di hadapan para wartawan.

Pihak keluarga pun hanya bisa pasrah atas pembatalan acara ini.

Suasana sempat gaduh ketika ibu SR histeris, meronta, dan menangis hingga sempat pingsan selama beberapa saat.

anak, sulawesi

 

Pelajar Sekolah Dasar

SR masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Dasar, sementara Erwin merupakan pemuda yang telah beberapa tahun menjadi TKI bersama orang tuanya di perkebunan kelapa sawit Malaysia.

Dua tahun lalu dia pulang ke kampung halaman. SR dan Erwin masih bertalian darah sebagai sepupu.

“Mereka saling mengenal dua tahun lalu, karena sepupuan. Mereka sering telponan dan ketemu karena saling suka. Kami sekeluarga mendukung saja dari pada terjadi apa-apa kalau mereka ketemu, mending kami nikahkan saja,” ungkap Sinar, ibu SR.

Sementara itu, Basri, ayah SR, menyatakan harus menikahkan keduanya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan antar keluarga.

“Ini kembali pada budaya Siri’ (malu) yang kami pegang di kampung, jangan sampai terjadi masalah dan ada korban sesama keluarga jika mereka terlihat berduaan oleh keluarga tanpa ada ikatan,” terang Basri.

 

anak, sulawesi

 

Saat ditanyakan tentang SR yang masih belum cukup umur untuk menikah, ibunya berkata, “Mau diapa lagi, mereka berjodoh. Saling suka, keluarga semua setuju,” kata Sinar.

Basri dan Sinar mengaku rencana pernikahan ini terjadi atas keinginan anak mereka tanpa adanya paksaan. Semula mereka hendak menikahkan SR di rumah mereka, di Kecamatan Sinjai Utara.

Namun, lurah setempat melarangnya sehingga rencana pernikahan dipindahkan ke rumah keluarga mempelai pria di Kecamatan Taroeng, Kabupaten Jeneponto. Ternyata di Jeneponto pun tidak ada penghulu yang mau menikahkan.

Secara terpisah, Lurah Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Muhammad Azharuddin menjelaskan mengapa dia melarang pernikahan SR dan Erwin.

“Awalnya dia minta nikah di sini, tapi saya selaku pihak pemerintah jelas tidak mengizinkan hal itu, karena melanggar aturan. Saya memberi peringatan, akad nikah jangan sampai berlangsung di Sinjai,” ungkap Azharuddin.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 1974, “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”.

Profesor Ilham Oetama Marsis, dokter ahli kebidanan dan kandungan, pun menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur sangat berbahaya bagi pengantin perempuan. “Itu sangat berbahaya,” kata Marsis pada BBC Indonesia.

Menurut Lies Marcoes, ahli kajian gender dan Islam sekaligus Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama, tingkat pernikahan anak di Indonesia mencapai satu dari lima anak. Angka moderatnya pun satu di antara sembilan anak menikah di bawah usia 18 tahun, umur anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Menurut riset BPS dan Badan PBB Unicef, sekitar 300.000 ribu anak perempuan menikah sebelum berumur 16 tahun. Pernikahan anak di bawah umur di sisi lain mengakibatkan PDB turun 1,7 persen (2014).

“Negara harus mengakui ini krisis yang sangat serius. Pernikahan dini adalah alarm kematian yang sunyi karena menyumbang pada tingginya kematian ibu,” kata Lies pada BBC Indonesia.

 

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44036564

Tolak Perkawinan Anak!

DARI pelosok Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, 12 April 2018, Indonesia dikagetkan oleh kenyataan mengenaskan, yakni pernikahan sepasang anak usia sekolah menengah pertama. Mempelai anak-anak berusia 14 dan 15 tahun.
Ini bukan yang pertama. Kejadian perkawinan usia anak di Indonesia telah ribuan kali berulang, atas nama kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, dan kini agama dan adat setempat juga ikut andil.
Seorang andung (adik nenek dalam kekerabatan Minang) saya yang telah almarhum, pernah berkisah, ia dinikahkan ketika baru menstruasi dan melahirkan anak yang sangat rapat jaraknya. Anaknya 12 orang.
Kini di tahun 2018, kita kemudian baru tertampar setelah media sosial memviralkan tatapan mata kedua korban yang teramat lugu dan polos, berpakaian pengantin. Media sosial pula yang membuat jarak 1.700 kilometer dari Jakarta ke Bantaeng itu seakan di depan mata kita.
Pengantin anak adalah korban. Sejatinya, seluruh hak mereka sebagai anak-anak telah hilang. Hak beroleh pendidikan setinggi mungkin dan jaminan kesehatan yang paling jelas, terutama untuk anak perempuan, menjadi pupus.
Anak perempuan yang mungkin baru saja mengalami menstruasi pertamanya menjadi sangat rentan kesehatan reproduksinya bila ia hamil. Anak yang dikandungnya pun boleh pasti menjadi stunting generation, generasi yang terhambat semua aspek perkembangan tubuh, terutama otak dan kesehatannya secara umum. Belum lagi bicara soal mental psikologis si ibu, yang melahirkan dan menimang buah hati di usia 14 tahun!
UNICEF pada 2016 sudah mengeluarkan pernyataan berdasar temuan di beberapa negara di dunia, yaitu komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan pada usia 15-19 tahun. Juga kenyataan global bahwa bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun, berpeluang 1,5 kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari, dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-30 tahun.
Kembali ke kasus Bantaeng dan banyak kasus lain seantero Nusantara, siapa bertanggung jawab? Kita semua. Kalau kita diam saja, berarti kita “membunuh” jutaan anak pada masa depan Indonesia. Anak perempuan yang paling rentan menjadi korban.
Mengapa begitu? Karena bila terjadi perkawinan anak, maka anak perempuanlah yang terancam dalam segala lini kehidupan setelahnya. Karena ia harus melahirkan, menyusui dan membesarkan anak, dan kehilangan kesempatan bersekolah setinggi mungkin. Juga akses berikutnya, ia bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Itulah sebabnya saya sangat setuju ketika kemarin, 24 April 2018, aktivis dan peneliti senior kajian Islam, isu perempuan dan gender, Lies Marcoes Natsir mengajak kita bergerak dan berbuat kebisingan agar setiap kita–lelaki dan perempuan–bergerak dalam kapasitas masing-masing dan merapatkan barisan.
Adalah dosa amat besar mengabaikan ini semua terjadi pada anak-anak perempuan di seluruh Indonesia.
Maka, paling tidak ada tiga langkah awal yang bisa kita lakukan.
Pertama, bicara, tulis, sebarkan. Dalam setiap upaya lakukan tiga hal itu terus-menerus. Ini bentuk kampanye yang paling dasar untuk membangun kesadaran bersama.
Kedua, yang dibicarakan, ditulis dan disebarkan adalah stop perkawinan anak. Dengan satu kata: fokus.
Ketiga, lakukan gerakan ini dalam sinergi. Bangunlah jaringan kerja. Jangan bicara kepentingan yang terkotak-kotak karena politik atau keyakinan agama. Berbuatlah karena kita orang Indonesia.
Setuju dengan Ibu Lies Marcoes, bekerja dan berbuatlah dalam semua tingkatan. Dari kampung/kelurahan sampai negara. Mari, bergandengan dan berbuat bersama. Kita selamatkan anak-anak yang kelak akan jadi pemimpin bangsa Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Tolak Perkawinan Anak!”, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/07050041/tolak-perkawinan-anak.

Editor : Laksono Hari Wiwoho

Persoalan di Balik Tingginya Angka Perkawinan Anak Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia — Pernikahan pasangan remaja siswa SMP Bantaeng, Syamsudin (15) dan Fitra Ayu (14) membuat heboh beberapa waktu terakhir. Pernikahan ini menambah deretan pernikahan anak yang jadi sorotan nasional.

Dari sejumlah data, angka perkawinan anak di Indonesia tercatat masih tinggi. Berdasarkan data dari Unicef, State of The World’s Children tahun 2016, perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2015 menunjukkan perkawinan anak usia 10-15 tahun sebesar 11 persen. Sedangkan perkawinan anak usia 16-18 tahun sebesar 32 persen.

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia ini menurut Arskal Salim, Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dari mulai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosiokultural, dan agama. Arskal menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional Program Berdaya yang digelar Rumah Kita Bersama, di Jakarta pada Selasa (24/4). 

Faktor pendidikan

Menurut Arskal Salim, orangtua anak yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah memiliki peluang lebih besar untuk menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Kurangnya pendidikan terhadap kesehatan organ reporoduksi atau kurangnya pendidikan seksual juga menyebabkan perkawinan anak. Lebih jauh, pendidikan yang kurang membuat remaja rentan terhadap kehamilan sebelum menikah.

Faktor ekonomi

Pendapatan atau ekonomi yang rendah membuat angka perkawinan anak meningkat. Orang tua dengan pendapatan yang rendah cenderung akan menikahkan anaknya karena dianggap akan meringankan beban ekonomi.

“Banyak orang tua yang merasa, dengan menikahkan anaknya mereka menjadi terbantu secara ekonomi. Hal itu dikarenakan sudah ada yang memberi nafkahi anaknya, jadi bukan tanggung jawab mereka lagi sebagai orang tua,” ungkap Ir. Dina Nurdiawati M Sc peneliti dari IPB yang memaparkan survei Indeks Penerimaan Kawin Anak.

Faktor sosiokultural

Indonesia yang memiliki beragam budaya juga melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak. Pandangan mengenai perawan tua masih sering menjadi ketakutan bagi banyak orang, sehingga menikahan anak dengan usia yang sebelumnya dianggap menjadi solusi.

Budaya perjodohan juga masih kerap kali dilakukan oleh para orang tua. Perjodohan tersebut membuat anak tidak bisa menolak sehingga terjadi perkawinan anak. Beberapa budaya di Indonesia juga melakukan perkawinan anak karena nilai mahar. Nilai mahar yang tinggi membuat banyak orang merasa tergiur dan akhirnya menikahkan anaknya. Lingkungan sosial yang terpengaruh dengan budaya dari luar juga membuat anak mengalami seks bebas dan akhirnya menyebabkan kehamilan.

Faktor agama

Pernikahan anak yang marak juga dipengaruhi oleh faktor agama. Beberapa kelompok agama tertentu beranggapan menikah diusia muda menjadi hal yang wajar. Pernikahan tersebut juga dilakukan untuk menghindari zina.

Anak yang telah beranjak remaja kerab menjalin hubungan dengan lawan jenis. Agar tidak dianggap zina maka sebaiknya segera menikah. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran kehamilan di luar nikah.

Sementara, di luar itu, Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 usia seseorang untuk menikah minimal 21 tahun. Namun juga ada dispensasi, jika menikah dengan seijin orang tua anak perempuan boleh menikah ketika berumur diatas 16 tahun dan anak laki-laki di atas 19 tahun. Perkawinan di Indonesia ini juga masih bisa dilakukan tanpa batas usia minumum jika dengan permohonan dispensasi atau pengecualian.

Lies Marcoes-Natsir, Direktur Rumah Kita Bersama (KitaB) menuturkan temuan di lapangan memetakan kelompok yang mendukung dan menolak kawin anak, serta menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan dalam melarang praktik kawin anak.

“Kebijakan yang tidak konsisten, ditambah nilai sosial budaya yang permisif, menimbulkan tantangan bagi pihak-pihak di masyarakat yang berupaya mencegah kawin anak,” ujarnya menambahkan, seperti disampaikan rilis resmi Rumah KitaB.

Melalui program Berdaya, Rumah KitaB meluncurkan tiga buku hasil temuan mereka, yang diberi judul: “Kawan & Lawan Kawin Anak: Catatan Asesmen Program Berdaya di Empat Daerah”, “Mendobrak Kawin Anak – Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak”, dan “Maqashid al Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam.”

Dampak perkawinan anak

Selain mengulik persoalan di baliknya, perkawinan anak juga memberi dampak yang patut jadi perhatian bersama. Data dari United Nation Children Fund, mengatakan perkawinan anak akan menyebabkan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut merupakan penyebab terbesar kedua kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun.

Selain itu, bayi yang terlahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki peluang meninggal sebelum usia 28 hari. Perempuan yang menikah pada usia anak juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di Indonesia sendiri perkawinan pada usia anak akan menyebabkan anak perempuan memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga menurun. Perkawinan anak di Indonesia diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi 1,7 persen dari PDB.

Maraknya perkawinan anak ini bisa dicegah dengan melakukan berbagai upaya. Dina juga menjelaskan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menolah perkawinan usia anak. Hal tersebut juga dapat terwujud dengan kerjasama bersama lembaga informal seperti keluarga, komunitas, dan lembaga keagamaan juga lembaga formal seperti sekolah, lembaga kesehatan, pemerintah dan sebagainya. (rah)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia

SEMINAR NASIONAL BERDAYA: PERAN KELEMBAGAAN FORMAL DAN NON FORMAL DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

JAKARTA, 24 APRIL 2018 – Dalam rangka mensosialisasikan Program BERDAYA untuk pencegahan perkawinan anak, Rumah KitaB menyelenggarakan SEMINAR NASIONAL dengan tema “PERAN KELEMBAGAAN FORMAL DAN NON FORMAL DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK”  bersamaan dengan peringatan HARI KARTINI 2018 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, 24 April 2018.

BERDAYA adalah program Rumah KitaB untuk pemberdayaan perempuan melalui penguatan kapasitas kelembagaan formal dan non formal dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Indonesia  telah berkomitmen untuk melakukan pencegahan perkawinan anak guna memenuhi hak-hak perempuan dan anak serta  mencapai target – target pembangunan kemanusiaan seperti SDGs.

Program BERDAYA  Rumah KitaB bertujuan untuk memberi kontribusi pada upaya penurunan perkawinan anak di Indonesia. Secara lebih khusus, Rumah KitaB bekerja di wilayah urban dan pesisir di  Jakarta Utara, Cirebon dan Makassar. Dalam pelaksanaannya Rumah KitaB mendapat penguatan dari KPPPA, Kementerian Agama, Badan Peradilan Agama serta dukungan teknis dari program kerjasama BAPPENAS dengan Pemerintah Australia melalui program bantuan yang dikelola Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Seminar Nasional BERDAYA ini dihadiri oleh beberapa tamu undangan yang sekaligus memberikan sambutan antara lain Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, BAPPENAS; Dina Nurdinawati, S.K.Pm, M.Si, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor; Lenny Rosalin,  MSc. M.Fin, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); dan Dra.Maria Ulfah Anshor, M. Si, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB

Acara dibuka oleh Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB. Dalam paparannya beliau menjelaskan hasil penelitian Rumah KitaB tentang praktik perkawinan anak di wilayah kerja BERDAYA (Panakkukang, Makassar; Cilincing, Jakarta Utara; Lemahwungkuk, Cirebon; dan Babakan Madang, Bogor). Hasil penelitian memperlihatkan gambaran gunung es persoalan kelembagaan tersamar yang berpengaruh kepada perkawinan anak yang tidak bisa didekati oleh pendekatan legal formal.

Acara tersebut diisi oleh pidato kunci dari Prof. Dr. Arskal Salim, MA, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI dan peneliti Hukum Keluarga di Indonesia.

Dr. Dave Peebles bersama Prof. Dr. Arskal Salim

“Perkawinan usia anak melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),” tegasnya.

Seminar juga dihadiri oleh Dr. Dave Peebles, Penasehat Menteri untuk Bidang Komunikasi Politik dan Strategis di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.

“Praktik kawin anak di Indonesia sangat tinggi, namun Indonesia bukan hanya negara yang memiliki permasalahan kawin anak. Australia pun memiliki permasalahan tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Australia sangat mendukung kerjasama pencegahan kawin anak. Hal ini diharapkan menjadi salah satu pembelajaran satu sama lain untuk pencegahan kawin anak,” ungkapnya.

Rumah KitaB juga meluncurkan 3 buku baru yaitu Kawan dan Lawan kawin Anak, Mendobrak Kawin Anak, dan Maqashid al Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam Islam.

Buku Kawan dan Lawan Kawin Anak merupakan buku tentang hasil asesmen Program BERDAYA di empat wilayah urban di Indonesia (Jakarta Utara, Bogor, Cirebon, dan Makassar).

Seminar dilanjutkan dengan diskusi panel yang di moderatori oleh Dr. Syafiq Hasyim.

Acara ditutup oleh kesimpulan yang dibawakan oleh Lies Marcoes. Beliau menjelaskan bahwa untuk mencegah kawin anak dibutuhkan upaya-upaya yang konkret karena kawin anak adalah fenomena darurat.

 

Untuk mencapai tujuannya secara optimal, perlu adanya perubahan di tingkat pemimpin/tokoh formal dan non formal, pada orangtua, kalangan remaja (terutama anak perempuan), dan di ranah kebijakan serta norma sosial. Empat aktor/faktor ini – berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Rumah KitaB di  lima provinsi dan dua  kota (terdiri dari sembilan kabupaten/kota) – merupakan elemen yang berpengaruh pada praktik kawin anak. Penurunan praktik dan jumlah kawin anak tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan cara pandang, keyakinan, pengetahuan, sikap dan keberpihakan dari aktor-aktor di atas.

Berikut adalah kesimpulan dari seminar tersebut:

  • Pertama, harus memperkaya data dengan perspektif anak perempuan/perempuan; atau sering disebut perspektif gender.
  • Kedua, harus tercipta terus menerus jaringan kerja, para pihak yang concern pada persoalan ini baik formal maupun non formal.
  • Ketiga, harus membuat bising di semua level dari mulai keluarga, komunitas sampai negara.
  • Keempat, isu kawin anak tidak bisa diisolasi sebagai isu kawin anak semata tapi harus dilihat dari berbagai aspek; aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik.
  • Kelima, perlu adanya sinkronisasi regulasi/unifikasi hukum agar tidak terjadi dualisme hukum (hukum agama dan hukum negara). Negara kita adalah negara hukum jadi yang harus dipatuhi adalah aturan hukum.
  • Keenam, menghapus praktik tradisi yang basisnya adalah mengancam hak anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang.
  • Terakhir, mengawal Perpu untuk penghentian dan pencegahan terutama pasal 7 yang terkait dengan izin untuk menikah. Untuk itu, masalah tentang batas perkawinan harus menggunakan pasal 6 (Batas kawin laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah 21 tahun), mengawal Perma terkait dispensasi, mengawal strategi nasional yang akan dicanangkan oleh Bappenas dan melakukan upaya sosialisasi hasil KUPI. [Seto Hidayat]