Melawan Hegemoni Ideologis

Oleh: TGM. Achmat Hilmi, Lc., MA.

 

TIDAK biasanya, pengajian ibu-ibu di Masjid Baiturrahman Istana Cipanas – Jawa Barat disesaki ratusan jama’ah, rupanya tema yang dibahas hari itu adalah isu hangat yang terjadi di Cianjur, “Perkawinan Anak dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam.” Pengajian ini dibimbing langsung oleh dua narasumber dari Rumah Kita Bersama, yaitu Ustadz Achmat Hilmi, Lc., MA. dan Ustadz Jamaluddin Mohammad, pada Kamis, 11 Ramadhan 1440 H.

Berdasarkan data SUSENAS tahun 2017, presentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Cianjur sebesar 55,78%, tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Indramayu, 57,64%. Presentase tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan “Bencana Besar” bagi perempuan dan kemanusiaan di Cianjur. Berbagai bentuk perkawinan anak di Kabupaten Cianjur, yaitu perkawinan paksa, perkawinan sirri (tidak tercatat), perkawinan kontrak, perkawinan mut’ah, dan perkawinan misyar (wisata).

Di antara faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak yaitu meluasnya pengaruh agama yang didominasi oleh suara laki-laki ketimbang perempuan. Sehingga banyak masyarakat masih berpedoman pada tafsir ”laki-laki” yang bias gender” ini mengesahkan perkawinan anak.

Sementara itu, tidak tersedianya tafsir agama yang berpihak pada perempuan, sehingga dengan leluasa kekeliruan tafsir keagamaan itu merubah wujud menjadi semacam kolonialisme-ideologi yang memangsa perempuan dan anak-anak. Gejolak batin perempuan pun memberontak seraya tidak meyakini konsepsi keagamaan yang bias gender itu. Perasaan pemberontakan ideologis itu memunculkan dampak psikologis seperti ”takut dosa” dan akhirnya pasrah pada situasi dan menyerah pada kolonialisme ideologis laki-laki. Di antara pertanyaan yang kerap muncul dalam benak perempuan: ”Mengapa wajah agama begitu tidak adil pada perasaan kaum perempuan?”

Menyadari hal itu, Rumah KitaB berupaya mengisi kekosongan tafsir agama yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan; menyampaikan pesan agama yang luhur dan memihak keadilan pada perempuan dan anak, salah satunya melalui pengajian di istana Cipanas.

Jama’ah pun bersambut, hari itu di tengah terik cuaca Cipanas, tak menyulutkan jama’ah ibu-ibu. Mereka datang berduyun-duyun ke Masjid Baiturrahman Istana Cipanas saat sedang berpuasa. Mereka berasal dari berbagai desa di wilayah Cianjur. Dua ratus orang lebih memenuhi ruang masjid demi mendengar ”suara agama yang adil pada perempuan dan anak”.

Saat kedua narasumber secara bergantian mengisi pengajian, para jamaah pun berupaya meraih konsentrasi, khusyuk, menyimak setiap kalimat yang disampaikan dalam pengajian hari itu. Suara agama itu terdengar sangat bersahabat, menyejukkan, lagi ”membebaskan”, terutama saat mendengar materi yang terkait dengan ”dispensasi usia kawin dalam Undang-Undang”, ”baligh”, ”usia kawin Aisyah”, ” poligami”, dan ”nikah sirri”.

Ustadz Jamal menjelaskan bahwa ruang ”dispensasi usia kawin” dalam Undang-Undang perkawinan anak bukan berarti negara memberikan ruang bagi diperbolehkannya perkawinan anak, karena ruang dispensasi kawin merupakan ”ruang emergensi” yang disediakan oleh negara dalam situasi dan kondisi yang sangat darurat tentu dengan mempertimbangkan kondisi dan psikologis anak. Karena semangat lahirnya Undang Undang Perkawinan pada tahun 1974 dilatar belakangi keinginan negara dalam mencegah perkawinan anak, mencegah poligami, dan mencegah nikah sirri, melalui penataan administrasi perkawinan. Namun pemahaman masyarakat saat ini adalah bahwa negara memberi ruang bagi terjadinya perkawinan anak melalui pintu ”dispensasi usia perkawinan”, karena itu pembacaan terhadap Undang-Undang harus dengan ”kacamata gender” dan memiliki keberpihakan pada perempuan dan anak, agar hasil yang dicapai dapat memiliki kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Menyambung dengan paparan tersebut, Ustadz Hilmi, menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan sudah sesuai dengan semangat hukum Islam. Dalam Pasal 6 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun haru mendapat izin kedua orang tua”. Artinya, kalimat ini merupakan tafsir hukum/negara atas pemahaman agama mensyaratkan kedua calon mempelai harus dewasa (sinn al-rusyd).

Empat puluh tahun silam hukum di Indonesia telah mengatur usia dewasa menjadi persyaratan mutlak bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Namun penafsiran terhadap hukum kemudian bergeser dan berubah; hukum ditafsiri sebagai pembuka jalan bagi perkawinan anak melalui pintu ”dispensasi”.
Begitu juga pandangan keagamaan, masalahnya juga terletak pada tafsir dan pemahaman masyarakat terhadap agama itu sendiri. penafsiran terhadap dalil-dalil keagamaan semakin literal mencabut teks dari konteksnya, menghilangkan makna sosiologis dari teks.

Dalam hal ”baligh”, misalnya, jama’ah pengajian masih memahami bahwa anak yang sudah baligh diperkenankan menikah. maksud baligh bagi masyarakat di sini yaitu seorang yang telah mengalami menstruasi (haidh) bagi perempuan, dan telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Pandangan ini justru bertentangan dengan hadits yang sangat populer di masyarakat, “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian mampu menghidupi rumah tangga (kemampuan fisik, psikis, kedewasaan, sosiologis, ekonomi, dan politis), maka dipersilahkan menikah, karena yang demikian itu menahan pandangan dan menjaga kelamin (mengatur kehidupan seksual) dan barang siapa yang tidak/belum mampu maka diwajibkan berpuasa karena itu (puasa) meredakan hasrat seksual.”

Yang perlu digarisbawahi dalam hadits di atas adalah kata ”syabab” menunjukkan seorang yang telah memasuki usia dewasa. dan Rasulullah Saw., tidak pernah menganjurkan seseorang untuk menikah di saat usia anak. Bahkan orang yang sudah dewasa saja belum tentu memiliki kemampuan, berarti dewasa saja tidak cukup, harus disertai dengan kemampuan. Dalam hadits tersebut, orang yang belum dewasa namun belum memiliki kemampuan maka diwajibkan berpuasa. Kewajiban berpuasa ini dibarengi dengan larangan menikah bagi seorang yang belum memiliki kemampuan meski telah berusia dewasa.

Pemahaman ini sangat penting, sebelumnya jamaah pengajian ibu-ibu meyakini bahwa hadits tersebut merupakan anjuran menikah berlaku secara umum dan ditujukan kepada siapapun. pemahaman tersebut bertentangan dengan makna literal dan sosiologis hadits tersebut.

Karena, usia kedewasaan menjadi syarat bagi kedua calon suami-isteri, maka al-Qur’an membagi baligh kepada tiga level: pertama, balagh al-hulum, baligh secara biologis. Baligh jenis ini ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Kedua, balagh al-rusyd, tanda kedewasaan pemikiran-intelektual atau kematangan pendidikan. Usia dewasa ini bergantung pada tingkat kematangan pendidikan seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi pastilah telah melewati kedewasaan fisik. Kedewasaan level kedua inilah yang menjadi syarat seseorang diperkenankan untuk menikah.

Ketiga, balagh asyuddah (kematangan leadership). Seseorang yang telah mencapai kematangan leadership ini, menurut para ulama, minimum telah berusia 40 tahun, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. dipercaya menerima mandat kenabian saat berusia 40 tahun.

Penjelasan Ustadz Hilmi ini direspon positif oleh para jama’ah. Mereka sangat puas sekali, terutama yang terkait dengan hadits usia kedewasaan dan pembagian baligh di dalam al-Qur’an. salah seorang peserta berkerudung hitam lengkap dengan cadarnya bernama ratih (bukan nama sebenarnya), ia berbagi cerita bahwa dirinya pernah dipaksa menikah saat masih usia 13 tahun, namun 3 tahun kemudian bercerai. Ia membagikan pengalaman tersebut, dulu ia meyakini bahwa pernikahan di usia anak itu diperbolehkan oleh agama, namun ternyata ia menyadari bahwa itu melanggar idealisme perkawinan yang mesti menjaga sakinah, mawaddah, wa rahmah, karena pernikahannya berjalan dengan singkat, tidak mencapai sakinah mawaddah wa rahmah.

Seorang peserta lain bertanya, terkait hukum nikah sirri. Praktik pernikahan siri banyak terjadi di Cianjur. Pernikahan siri ini biasanya dipraktikkan dalam bentuk perkawinan anak dan pernikahan poligami/isteri simpanan. Fenomena ini marak di Cianjur, dan dibenarkan oleh pandangan agama di sana.

Ustadz Hilmi menjelaskan bahwa para ulama di Mesir telah mengharamkan perkawinan siri, karena menimbulkan madharat bagi perempuan dan anak-anak. Ustadz Hilmi mengutip perkataan ulama dalam kitab ”al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu” karya Prof. Dr. Syaikh Wahbah al-Zuhaili, “Pernikahan haram jika seseorang secara meyakinkan akan menzhalimi perempuan.”

Dalam konteks masa sekarang nikah sirri telah diharamkan karena telah terbukti secara meyakinkan menimbulkan kemadharatan terhadap perempuan. Keharaman nikah siri ini telah menghapus pandangan adanya anggapan bahwa nikah sirri itu ”nikah secara agama”. Nikah secara agama itu akan sah bila ditujukan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dengan menjamin kemaslahatan hukum, administrasi, sosiologis, ekonomi, dan hak hidup bagi suami, isteri beserta keturunannya. Sebaliknya, pernikahan siri telah terbukti membuat banyak anak-anak hidup terlantar tanpa kejelasan status hukum, perwalian, kewarisan, pendidikan, dan pengasuhan, termasuk hak untuk mengetahui asal usul biologis anak secara hukum. Pencatatan hukum saat ini bukan hanya sah secara negara namun sah secara agama, karena agama senantiasa menjamin kemaslahatan umat manusia.

Banyak peserta mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, namun keterbatasan waktu membuat banyak peserta kecewa. Namun mereka sangat senang berhasil memperoleh pengetahuan baru terkait pandangan keagamaan yang adil pada perempuan dan anak. Karena selama ini perempuan di Cianjur mengalami kekerasan yang diakibatkan pandangan keagamaan yang bias gender yang menutup ruang ekspresi perempuan, mendomestifikasi mereka dari ruang publik.[]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.