Merebut Tafsir: Mariam Ingin Pulang ke Tanah Air, Bagaimana Sikap Kita?

Oleh Lies Marcoes

Setelah ISIS bubar, tertinggal puluhan ribu umat Islam hidup menderita di pengungsian di bawah naungan lembaga PBB untuk pengungsi. Beberapa di antara mereka berasal dari Indonesia.

Seperti yang dilaporkan media Tirto.Id. salah satu di antara ribuan pengungsi itu adalah Mariam Abdullah yang mengaku berasal dari Bandung, Jawa Barat bersama empat anaknya. Si sulung, perempuan, mengatakan ayahnya, minggat tanpa kabar. Dalam percakapan itu Mariam menyatakan ingin pulang ke Bandung.

Reaksi orang, seperti biasa, beragam. Di antaranya minta agar pemerintah membiarkan saja sebagai bentuk hukuman atas keputusannya. Pendapat lain mengatakan diizinkan pulang sepanjang masih warga negara yang dibuktikan oleh identitas resmi kependudukan.

Sebagai peneliti, saya pernah beberapa kali mendalami para pengungsi Rohingya di Aceh dan Makassar. Mereka terusir atau memilih pergi dari kampung halamannya di Burma. Mereka adalah keturunan Bangladesh yang telah turun temurun tinggal di Burma. Namun situasi hidupnya yang sulit dan terancam, mereka lari, berharap bisa menjadi warga negara yang sah di rantau yang tak mendiskriminasikan mereka. Cita-citanya agar anak-anak bisa sekolah dan mereka bisa bekerja dengan tenang. Pada kenyataannya tak semua pelarian Rohingya itu sampai ke negeri harapan, seperti Australia. Tak sedikit yang terdampar di berbagai pulau dan ditempatkan baik sebagai pengungsi atau di tahanan khusus pengungsi. Status mereka umumnya adalah pengungsi yang mendapatkan “jadup” dari PBB atau negara yang tak ingin dibanjiri pengungsi serupa itu.

Menilik pada latar belakang kepergiannya dari negeri asal, jelas kedua kasus itu sangat berbeda. Para pengungsi paska hancurnya “negara” ISIS berangkat ke Suriah sebagai “pilihan ” meski penyebab untuk memilih karena tertipu ideologi dan keyakinan. Sementara orang Rohingya mereka pergi karena “tak punya pilihan”. Karenanya mungkin tidak tepat untuk memperlakukan para korban ISIS itu diterima (kembali) dalam kedudukan yang sama sebagai pengungsi sebagaimana berlaku bagi orang-orang Afganistan yang lari dari negaranya atau orang Rohingya.

Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita? Saya ingin mendudukkan dulu posisi negara atas para eks- “jihadis” itu. Apakah mereka diperlakukan sebagai musuh yang mengancam atau sebagai warga negara yang tersesat secara ideologis? Pada situasi itu, saya melihat jika pilihannya yang pertama, maka izinkan mereka pulang, setelah ditetapkan dasar hukum untuk mengadili dan menghukum mereka. Sampai batas tertentu, setelah masa hukuman habis mereka dapat kembali menjadi warga negara biasa. Jika posisinya menganggap mereka adalah warga negara yang “tersesat” secara idelogi , maka tugas negara adalah melakukan upaya kontra ideologi. Dan pengalamannya yang pahit di Suriah demi membela keyakinan dan ideologinya, terbukti pilihannya salah. Pengalaman mereka mungkin bisa digunakan sebagai “testimony” untuk menyadarkan mereka yang masih punya impian soal penegakan negara Islam ala ISIS itu. Di atas itu semua negara dapat menunjukkan bahwa ideologi Pancasila merupakan pandangan dan cita-cita hidup paling tepat bagi umat Islam dalam kehendak untuk menjalankan agamanya dengan aman dan damai. Saya berharap mereka diizinkan untuk pulang ke kampung halaman. Saya tak bisa membayangkan ibu dengan empat anak, tanpa sanak saudara. Terlebih membayangkan anak-anak perempuan yang niscaya sangat rentan mengalami kejahatan seksual dipengungsian. Biarlah mereka pulang dan bertemu sanak saudara, dan berkabar betapa jahatnya manipulasi ideologi atas nama agama itu. Biarkan mereka menikmati hembusan angin, nyiur melambai, makan combro atau bakso panganan masa kecil yang tak mungin mereka dapati selama mengejar ideologi surga di bumi itu. Ayolah Indonesia pasti bisa!

Seorang wanita yang dievakuasi keluar dari wilayah terakhir yang dipegang oleh militan Negara Islam menggendong bayinya setelah disaring oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS di gurun di luar Baghouz, Suriah, Senin, 25 Februari 2019. AP Photo / Felipe Dana.

Sumber gambar: https://tirto.id/saat-anak-isis-pulang-ke-indonesia-bagaimana-memperlakukan-mereka-dktl

Jihad Pemikiran Kyai Husein Muhammad

Oleh: Ulil Abshar Abdalla

 

SAYA mengucapkan selamat untuk KH. Husein Muhammad atas penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa hari ini, Selasa, 26 Maret 2019, dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di ujung pidato Kyai Husein yang luar biasa, saya menitikkan air mata. Saya menganggap penganugerahan ini sebagai pengakuan akademis atas “jihad pemikiran” yang berliku dan panjang.

Jihad pemikiran, apalagi jika itu menerobos pemikiran yang sudah lama berakar dan menjadi “tembok kokoh” yang sulit ditembus, sangatlah tidak mudah. Kyai Husein pernah diadili secara terbuka di sejumlah tempat, gagasan-gagasannya disalah-pahami. Tetapi Kyai Husein, seperti semua para pemikir yang sabar dan tekun, terus berjalan, tanpa memedulikan cercaan dari kiri-kanan.

Pelan tetapi pasti, gagasan-gagasan Kyai Husein akhirnya dipahami oleh banyak kalangan, dan mulai diterima oleh komunitas akademis di pesantren.

Kekuatan Kyai Husein adalah kecintaannya yang tiada terkira pada tradisi ilmu pesantren, dan ketekunannya menelaah keluasan tradisi itu. Kyai Husein bukan sekedar membaca segudang kitab yang terhampar di lantai khazanah pemikiran Islam, tetapi ia juga “bergumul”, berdialog, bergulat dengan teks. Kyai Husein memperlakukan teks bukan sebagai “barang mati”, melainkan “a living text“, teks hidup yang ia hadapkan dengan kenyataan san realitas yang terus berubah.

Sumbangan Kyai Husein secara pemikiran sangat tak ternilai, terutama untuk menampilkan pemahaman dan tafsir keislaman yang ramah pada perempuan, yang membela hak-hak perempuan.

Penganugeran hari ini adalah “crowning moment“, saat ketika seluruh jerih-payah Kyai Husein selama bertahun-tahun diberikan “crown“, dianugerahi mahkota.

Saya menemani Kyai Husein sejak bertahun-tahun yang lampau. Dan saya ikut bahagia, seraya menitikkan mata, atas momen seperti ini. Jihad pemikiran Kyai Husein akhirnya membuahkan hasil, dan diakui.

Mabruk, Doktor Husein Muhammad!

Merebut Tafsir: Metamorfosa Kyai Husein Muhammad (2)

HARI ini, 26 Maret 2019, Indonesia membuat sejarah dalam dunia pendidikan Islam. Seorang kyai dari dunia pesantren tradisional dari Cirebon mendapatkan gelar akademi Doktor Honoris Kausa di UIN Semarang dalam bidang gender. Ini merupakan langkah  maju dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Utamanya karena isu atau bidang pemikiran yang diberi kehormatan adalah (bidang/isu) gender. Gender merupakan isu penting dalam dunia pembangunan karena dengan menggunakan analisis gender pembangunan niscaya akan dicapai lebih cepat, merata dan genap tanpa meninggalkan salah satu pihak akibat prasangka gender.

Dalam konteks Indonesia dan sejumlah negara yang meletakkan ajaran agama (Islam) sebagai sentral pertimbangan, penggunaan analisis dan aksi untuk kesetaraan gender membutuhkan pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam. Namun pengalaman menunjukkan, ini bukanlah agenda politik yang gampang. Dalam membahas persoalan gender termuat tiga gugatan yang terlanjur dimiliki dan dinikmati oleh dunia patriarki.

Ketiga basis gugatan yang dibawa oleh (analisis) gender itu adalah: pertama, menyoal secara mendasar kategori sosial yang terlanjur meletakkan secara tidak setara antara kedudukan lelaki dan perempuan, dan karenanya perempuan invisible atau subordinat dari lelaki; kedua, mempertanyakan analisis sosial yang seringkali abai dalam membaca relasi gender (dan kelompok minoritas sosial lainnya seperti ras, suku, agama, usia dan keadaan fisik); ketiga, akibat dari analisis yang tumpul dalam melihat relasi gender itu, maka (analisis) gender menggugat strategi perubahan sosial/aksi yang cenderung bias bahkan diskriminatif secara gender kepada kelompok perempuan.

Dalam ke tiga elemen itu, pandangan agama menjadi titik krusial yang membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan. Hal ini karena gugatannya menyoal arus kekuasaan berbasis perbedaan gender yang dengan sendirinya mengguncang singgasana kaum lelaki atau kaum patriakh yang selama  ini telah diuntungkan oleh penafsiran yang bias gender. Di titik itu pemberian gelar akademik kepada Kyai Husein Muhammad merupakan langkah strategis. Setidaknya ada empat hal yang menunjukkan di mana letak sumbangan Kyai Husein.

Pertama, semua isu yang terkait dengan persoalan perempuan dan anak perempuan membutuhkan pembaharuan dalam pemikiran Islam. Dalam dunia Islam di Indonesia pembaharuan tampaknya tak mungkin lahir dari pemikiran yang terputus dengan dunia pemikiran klasik/kitab kuning. Pada kenyataannya, dalam mendekati isu-isu tertentu orang cenderng menanyakan status hukumnya. Itu berarti penggunakaan metode ushul fiqh menjadi niscaya. Persoalan-persoalan itu, antara lain eksitensi perempuan di ruang publik (kepemimpinan perempuan), kemiskinan akut berwajah perempuan, perempuan dan kesehatan, perkawinan anak dan perkawinan paksa, kekerasan terhadap perempuan di ruang domestik dan publik, pelibatan paksa perempuan dalam konflik dan terorisme, perempuan penyandang disabilitas, perempuan dalam kelompok minoritas agama dan isu-isu lainnya.

Kyai Husein berangkat dari dunia pesantren dengan penguasaan sangat dalam baik dalam teks-teks klasik maupun metodologi pembacaannya (ushul fiqh). Kemampuan dalam membaca referensi klasik diraihnya dari tempaan panjang pendidikan di pesantren Cirebon dan Lirboyo Jawa Timur, di perguruan tinggi PTIQ dan di Kairo. Itu merupakan modal maha penting baginya. Namun kelebihan Kyai Husein adalah bacaan atas teks klasik dan metodologinya itu ia kembangkan dengan cara baca baru dengan menyerap ragam metodologi yang berasal dari dunia pemikiran modern seperti filsafat, sosiologis, feminisme dan HAM. Kemampuannya dalam menggunakan berbagai alat itu telah menyumbang pada pemikiran yang bukan hanya progresif tetapi juga relevan. Penggunaan metodologi ushul fiqh bersama perangkat analisis/metodologi lain membuat pandangan-pandangan Kyai Husein dalam sederet persoalan gender di atas memiliki dasar argumen yang ketat. Terlebih karena pandangan-pandangannya bukan hanya kajian akademik tetapi juga solusi yang dapat  menjadi dasar pijakan dalam pengambilan hukum. Salah satu pandangannya yang sangat penting adalah soal larangan secara syar’i tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tercakup dalam kategori larangan itu adalah perkawinan anak/perkawinan paksa, sunat perempuan, pemaksaan poligami, pemiskinan perempuan, perlakukan subordinatif dan pengucilan perempuan.

Kedua, Kyai Husein bukan kyai penceramah, kyai panggung yang mengandalkan silat lidah agar jamaahnya terhibur. Kyai Husein adalah pemikir yang menuangkan hasil olah pikirnya dalam karya. Dibantu oleh sejumlah mitranya seperti Faqihuddin Abdul Qodir, Marzuki Wahid serta tim media Fahmina, lahir puluhan buku referensi yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk aksi perubahan sosial dengan basis pandangan keagamaan dan gender. Gaya tulisan Kyai Husein sangat khas; ketat dalam kaidah/metodologi, lugas dan logis, dan di beberapa bukunya bernuansa sastra.

Ketiga, Kyai Husein adalah pendidik. Dari berbagai kegiatan yang dilakoninya menjadi pendidik para santri putra-putri, utamanya yang telah menguasai bacaan teks klasik merupakan aktivitas yang tampaknya sangat menggembirakannya. Dalam kerangka mendidik pula ia sangat rajin memenuhi undangan berbagai forum. Ia tak enggan untuk duduk sebagai peserta dan menyerap pengetahuan dari orang lain, namun jika menjadi nara sumber ia akan menyajikan paper yang sangat serius didasarkan dari bacaa dan olah pikirnya.

Keempat, ini yang jarang dimiliki kyai pengasuh pondok pesantren, Kyai Husein bekerja dalam jaringan, namun ia menghindar dari jaringan politik termasuk dalam jajaran elit NU. Ia bersuka cita menjadi pendiri atau dewan pembina, atau pengurus sejumlah yayasan LSM yang bergerak dalam isu gender dan Islam. Dalam membangun jaringan, Kyai Husein berani bekerja keras guna menggabungkan antara pemikirannya dan aksi yang kadang beresiko pada kesehatannya. Dalam kerangka itu pula ia turun gunung menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan yang membantu merumuskan pandangan-pandangan keagamaan soal kekerasan terhadap perempuan. Dan puncak kiprah dalam berjaringan itu adalah mendampingi sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat berbasis pesantren dalam menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

KUPI, Komnas Perempuan, Fahmina Institute, Rahima, WCC Balqis, Lakpesdam NU, Puan Amal Hayati, Jaringan Alimat, Rumah Kitab, adalah di antara rumah-rumah pemikiran dan aksi yang dalam kelahiran dan kegiatannya terdapat finger print dan jejak langkah Kyai Husein. Gerakan perempuan Indonesia yang bekerja dalam upaya mengatasi beragam kesenjangan perempuan sungguh telah berhutang budi kepada Kyai Husein Muhammad. Selamat Dr. (HC) Husein Muhammad!

Merebut Tafsir: Metamorfosa Kyai Husein Muhammad (1)

SAYA kenal Kyai Husein setua saya beraktivitas di dunia gerakan dan LSM. Tahun 90-an sebelum Konferensi Beijing saya menjadi koordinator program Fiqh An-Nisa P3M. Program pemberdayaan perempuan dalam isu kesehatan reproduksi yang “dibaca” dengan perspektif gender. Ini adalah sebuah program yang didukung oleh the Ford Foundation.

Mengingat salah satu elemen yang mengkonstruksikan gender, termasuk di dalamnya yang meletakkan secara tidak setara antara lelaki dan perempuan adalah pandangan domain agama (fiqh), maka salah satu kegiatan yang dikembangkan dalam Fiqh An-Nisa adalah kajian-kajian dalam isu gender. Secara lebih khusus kami membahas isu kesehatan reproduksi seperti KB, menstruasi, kehamilan, kemungkinan aborsi, penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Titik terang kajian kami adalah pada konstruksi pemahaman gender yang menyebabkan perempuan/istri, anak tidak mandiri atas tubuh dan seksualitasnya. Untuk keperluan ini kami kerap menyelenggarakan seminar atau Bahtsul Masa’il tematik dalam forum-forum yang berbeda.

Salah satu nara sumber yang kami undangn adalah Kyai Husein Muhammad. Maaf jangan bayangkan Kyai Husein dengan pandangan-pandangan top seperti sekarang. Ketika itu Kyai Husein sebagai kyai dengan perspektif yang luas dalam teks klasik, menyajikan jawaban-jawaban yang kerap bersifat eklektik tanpa metodologi yang ketat. Dengan pendekatan itu terasa bahwa hal yang utama bagaiman agama secara tegas membela kaum perempuan sulit diandalkan. Sebab dengan jawaban yang bersifat eklektif selalu terdapat kemungkinan untuk menjawab yang sebaliknya. Kalau disajikan sejumlah ayat, hadits atau qaul ulama yang melarang kekerasan, maka dengan pendekatan eklektik itu akan ada agrumen bahwa pemukulan boleh, sebab dalam teks memang dapat ditemukan hal yang serupa itu.

Salah satu contoh, ketika kami membahas kekerasan terhadap perempuan. Kyai Husein menyajikan hadits yang “membenarkan” tindakan itu dalam kerangka mendidik. Karenanya dalam qaul qadim (pendapat lama) Kyai Husein memukul tetap diperbolehkan namun caranya tak boleh mengenai wajah dan menggunakan sapu tangan sebagaimana terdapat dalam hadits. Kami menantangnya. Sebab realitas pemukulannya bukan dengan sapu tangan tetapi sapu dan tangan.

Kami menantangnya dengan fakta kekerasan yang dialami para perempuan TKW. Pakaiannya yang tertutup tak menjamin terhindar dari kekerasan karena kekerasan terjadi dalam relasi yang timpang.

Cerita lain adalah ketika kami membahas isu mentsruasi di Pesantren Cipasung. Saat itu kami membahas soal menstruasi yang kacau akibat penggunaan kontrasepsi hormonal. Degan berbekal teks-teks klasik bacaannya Pak Kyai membahas perbedaan darah haid dan karenanya tidak wajib menjalankan ibadah seperti shalat dan puasa, dengan darah istihadhah atau darah penyakit. Di forum itu beliau “ditertawakan” ibu-ibu nyai ketika ia duga, haid itu rasanya seperti mau kencing karenanya bisa dikenali kapan keluar dan kapan berhentinya.

Dari pengalaman-pengalaman berinteraksi dan “tantangan” kami itulah tampaknya Kyai Husein terus berpikir soal bagaimana agama memberi manfaat dalam isu-isu kekinian yang dihadapi perempuan. Di sinilah letak metamorfosa Kyai Husein.

Pertama, Kiyai Husein membangun metodologi cara membaca teks agama. Dalam pemikiran Islam, metodologi adalah aspek paling penting sebab ia menjadi “kaca mata” baca. Dalam Islam, ragam metodologi dikenali seperti dalam ilmu Ushul Fiqh yang mengenalkan kaidah-kaidah untuk pengambilan hukum. Dalam metamorfosa Kyai Husein, metodologi klasik itu digunakan untuk membaca realitas di mana Kyai Husein memasukan metode-metode baru seperti feminsime, gender, HAM sebagai instrumen yang memberi kekuatan kepada metode klasik. Dengan menggunakan kaca mata barunya tanpa meninggalkan kaca mata lama, dari kyai Husein kita dapati sebuah argumen yang kuat (qaul jadid) bahwa kekerasan mutlak dilarang.

Kedua, Kyai Husein memperkaya pengetahuannya dengan melihat realitas yang berubah. Di dalam perubahan-perubahan realitas itu sangatlah penting mendengar subyek atau para pihak yang menjadi pokok pembahasan. Di situlah Kyai Husein melengkapi metodologinya. Ia mewajibkan kepada kita untuk mendengar suara peempuan, anak, kelompok minoritas dan mereka yang selama ini dalam pembahasan isu agama menjadi pihak yang tak terdengar suaranya dalam setiap kali hendak menentukan suatu hukum.

Inilah catatan saya tentang Kyai Husein Muhammad. Dan saya sangat bangga menjadi santri beliau dan sebagai saksi perjalanan metamorfosa Kyai Husein, sekaligus yang sering menantangnya untuk terus berpikir agar agama tetap relevan sebagai petunjuk peta kehidupan kita. Selamat Pak Kyai atas penganugerahah Doktor Honoris Kausa dan isu gender.[]

Merebut Tafsir: Membaca pelemahan Perempuan Jawa, Minang dan Indonesia Timur paska Kolonial.

Oleh Lies Marcoes

Paska Kolonial, perempuan Jawa secara sosial politik diuntungkan oleh infrastruktur politik jajahan yang menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, Perempuan Minang adalah satu kelompok yang memberi sumbangan besar bagi Indonesia paska Kemerdekaan dalam mengisi bidang-bidang yang menunjukkan kecerdasan mereka, jurnalistik, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan organisasi. Sementara perempuan dari Indonesia Timur, mereka mendapatkan peluang itu berkat orgaisasi-organisasi Gereja (Katolik atau Protestan) dan Ormas Islam utamanya Muhammadiyah dan organisasi Islam lokal yang berafiliasi ke NU dalam menyediakan infrastruktur pendidikan, dan jaringannya sehingga mereka bisa sekolah ke Jawa dan pulang menjadi pelopor perubahan.

Namun politik bumi hangus yang dikembangkan oleh politik Orde Baru paska peristiwa 65, menghancurkan hampir satu generasi perempuan terdidik di Jawa, Indonesia Timur dan Minang. Guru-guru perempuan yang begitu berharga nilainya bagi pembangunan di wilayah wilyah kepulauan Indonesia Timur, digulung oleh politik kebencian terhadap ideologi terlarang (PKI Gerwani) dan menghukum mereka tanpa ampun. Di Jawa pemulihan luka dan kehancuran satu generasi perempuan terdidik yang tergabung dalam organisasoi Gerwani bisa segera teratasi dengan politik pembangunan untuk perempuan. Universitas-universitas dengan cepat menutup kesenjangan melalui berbagai proyek pembangunan ekonomi meskipun perempuan tak terkalkulasi kecuali sebagai istri dan dalam organisasi sejenis PKK.

Namun ini tidak terjadi di wilayah Timur. Pembangunan bergerak super lambat di sana. Upaya untuk pulih tak mampu membangkitkan ketertinggalan yang disebabkan hilangnya guru-guru cerdas perempuan terdidik dari wilayah mereka.

Sementara untuk Perempuan Minang. Persoalan lebih berat lagi. Politik Orde Baru Paska PRRI menghancurkan modal sosial yang luar biasa kuat yaitu budaya berpikir dan debat serta berorgaanisasi. Politik Orde Baru mematikan inti kekuatan perempuan yaitu kemandirian, berubah menjadi perempuan yang kehilangan kemandiriannya, mereka tergantung kepada suaminya atau sebagai istri. Seluruh proyek bantuan Orde Baru tak memandang peran perempuan kecuali untuk PKK, Dharma Wanita. Pada waktu yang bersamaan, para intelektual lari ke Jakarta karena hanya dengan cara itu mereka bisa bertarung gagasan, sementara di lokal, tak terjadi hal serupa, yang ada bertarung posisi sebagai pegawai negeri, satu-satunya sumber ekonomi yang masih memadai untuk bisa hidup layak neski memasung kreatifitas berpikir.

Kekuatan budaya yang lahir dari pemikiran lokal “alam takambang jadi guru” tak berhasil melahirkan gagasan-gagasan baru karena hukum adat mengalami stagnasi. Perguruan-perguruan Islam melemah dengan sendirinya ketika organisasi Islam pun tunduk pada politik Islam Orde Baru yang diserahkan otoritasnya kepada MUI.
Jadi jika sekarang orang bertanya mengapa perempuan begitu gandrung kepada atribut-atribut keagamaan atau pandangan umum menjadi semakin fundamentalis, tak perlu hanya menunjuk pada makin meluasnya gagasan fundamentalisme agama, tapi kita juga perlu bertanya pembangunan infrastruktur perubahan sosial yan seperti apa yang mampu membangun otonomi perempuan yang kini masih ada? #SelamatHariPerempuanInternasional

Image source: https://nasional.sindonews.com/read/1299203/15/gerakan-perempuan-indonesia-dari-masa-ke-masa-1524130561

Suluk Ruhani

Oleh Ulil Abshar Abdalla

“Ada sejumlah pengertian yang tak bisa dipahami dengan terang-benderang, wahai saudaraku. Melainkan pengertian itu hanya bisa disampaikan dan dipahami melalui perlambang, pasemon, isyarat, bahkan kadang-kadang teka-teki (lughzun).”

Demikian dikatakan oleh wali agung Abdul Karim al-Jili dalam maha-karyanya yang masyhur, “Al-Insan al-Kamil”. “Fa mina-l-ma’ani ma la yufhamu illa lughzan wa isyaratan,” demikian kata al-Jili.

Dan memang demikianlah keadaannya. Ada pengertian-pengertian yang bisa disampaikan dengan kalimat yang terang-benderang, mudah dicerna. Pengertian semacam ini tak butuh “ketajaman rohani” yang tinggi untuk mencernanya.

Sementara pengertian-pengertian yang hanya bisa disampaikan dengan isyarat, perlambang, tak bisa engkau ungkai rahasianya selain melalui “bashirah”, ketajaman mata batin.

Engkau mungkin bertanya: Mengapakah pengertian seperti ini tidak dikatakan saja dengan kalimat yang jelas, tandas, tanpa ambiguitas? Maka, dengarlah jawaban al-Jili berikut ini:

“Fa law dzukira musharrahan, la-hala al-fahmu bihi ‘an mahallihi ila khilafihi.” Andai pengertian semacam itu dikatakan dengan jelas, maka maknanya akan berubah, akan menjerumuskan kita pada pemahaman yang salah.

Sebab, bahasa manusia, wahai saudaraku, seringkali menipu, dan membangkitkan salah paham yang kurang perlu. Engkau pasti pernah mengalami momen ini: Engkau ingin mengatakan sesuatu A, tetapi oleh orang lain justru dimengerti menjadi B. Dan lalu timbul pengertian yang berlawanan dengan apa yang engkau maksudkan.

Para wali dan kekasih Tuhan mengerti benar tentang rentannya dan lemahnya bahasa manusia ini. Satu-satunya jalan untuk menghindar dari kesalah-pahaman ini ialah dengan berlindung di balik isyarat, perlambang.

Sebab, bukankah Tuhan acapkali “berbicara” dengan hamba-Nya melalui bahasa isyarat ini? Melalui ayat-ayat, tanda-tanda, pasemon? Dan bukankah bahasa ini yang sering dipakai sebagai alat percakapan di antara mereka yang sedang jatuh cinta?

Tentu saja bahasa isyarat dan perlambang bisa disalah-pahami, bahkan kadang-kadang dijadikan sebagai alat untuk “memfitnah” dan “mendakwa” para kekasih Tuhan. Tidak apa-apa. Orang-orang yang sedang jatuh cinta dan saling bertukar isyarat, perlambang, tak takut akan dakwaan.

Bahasa isyarat ini hanya bisa engkau pahami dengan cinta, saudaraku. Cinta akan membuka gudang pengertian ilahiah yang tersembunyi di balik teka-teki. Di mata mereka yang hatinya dipenuhi kebencian, teka-teki ini akan terlihat seperti batu keras yang susah dipecahkan dengan palu godam.

Tetapi di mata para pecinta Tuhan, teka-teka itu akan tampak seperti kaca yang tembus pandang, transparan, seperti digambarkan Tuhan dalam Ayat Cahaya: al-zujajatu ka-annaha kaukabun durriyyun. “Bumbung beling kuwe kaya lintang sing gumebyar,” demikian menurut terjemahan Qur’an dalam bahasa Jawa Banyumasan.

Di mata pecinta Tuhan, pengertian-pengertian rahasia yang dibungkus dalam bahasa isyarat itu seperti kaca yang berkilau-kilau. Ya, cinta akan mengubah batu yang pejal menjadi permata yang cemerlang.[]

Relasi Agama dengan Realitas Sosial

Oleh: Ulil Abshar Abdalla

 

PERAN agama Islam terutama dan agama secara umum di dalam masyarakat Indonesia itu sangat besar. Penetrasi nilai-nilai agama terhadap masyarakat di Indonesia sedemikian dalam. Sebetulnya ini sangat bagus karena agama juga memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat kita secara kebudayaan, politik, dan secara sosial. Inilah yang membedakan kita dengan masyarakat-masyarakat modern di Barat yang mengalami sekularisasi.

Di Indonesia, dan mungkin juga di tempat-tempat lain, sekularisasi tidak terjadi seperti di Barat. Sebagaimana yang kita tahu, agama di Indonesia tetap bertahan sampai sekarang dan mengalami reartikulasi kembali di dalam kehidupan sosial dengan bentuknya yang bermacam-macam.

Menurut saya, pertanyaan besarnya di dalam masyarakat yang kultur agamanya sangat kuat seperti di Indonesia, sebuah masyarakat di mana nilai-nilai agama membentuk semua hal, adalah: bagaimana kita memahami agama dalam relasinya dengan hal-hal lain? Ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak bisa membuat suatu kerangka paradigma yang tepat di dalam melihat hubungan antara agama dengan banyak hal, maka akan timbul masalah di masyarakat. Makanya, menurut saya, relasi agama dengan hal-hal lain itu sangat penting kita pikirkan secara serius. Misalnya relasi agama dengan negara, agama dengan keadilan gender, agama dengan ekonomi, agama dengan politik, agama dengan kebudayaan, agama dan perkembangan sains modern, agama dan perkembangan masyarakat digital, dan seterusnya.

Itu tidak berarti kita memaksa-maksakan agama untuk dibicarakan dalam segala hal, tetapi kita memang harus berhadapan dengan fakta bahwa agama begitu penetratif di dalam kehidupan masyarakat kita. Ini adalah given, sesuatu yang terberi secara sosial. Dan kita tidak bisa menolak sesuatu yang terberi secara sosial.

Menghadapi realitas seperti itu, kita harus membuat kerangka yang tepat bagaimana relasi agama dengan hal-hal lain. Inilah tantangan kita sekarang, karena kita dihadapkan pada pola relasi agama dengan hal-hal lain itu sangat problematis. Sebenarnya ada beberapa orang yang membuat kerangka relasi agama dengan negara modern yang menurut saya keliru sehingga memicu munculnya radikalisme. Jadi, kita perlu membuat kerangka paradigma yang solid tentang relasi agama dengan realitas sosial modern saat ini.

Sekarang ini salah satu institusi penting dalam realitas modern, selain negara tentu saja dan ekonomi modern, juga kehadiran orang-orang yang berbeda-beda atau the existence of others atau wujûd al-âkhar (beradaan orang lain) di dalam masyarakat kita yang semakin banyak variasinya. Sebab, agama-agama itu, pada umumnya, terutama dalam praktik kita, dulunya berkembang di dalam konteks sosial yang relatif homogen. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan realitas sosial yang heterogen.

Dulu orang-orang mempraktikkan agama di dalam masyarakat yang homogen. Karena itu, misalnya, menyalakan speaker keras-keras di malam hari tidak menjadi persoalan. Tetapi sekarang, di dalam masyarakat yang semakin plural, ketika praktik-praktik keagamaan di dalam konteks homogen itu dibawa ke dalam konteks sosial yang heterogen justru menjadi persoalan. Sehingga timbullah konflik seperti kasus Meliana di Medan, misalnya. Ini terjadi karena kita gagal mentransformasikan pandangan kita tentang bagaimana agama dihubungkan dengan keadaan-keadaan di dalam realitas modern saat ini.

Di dalam konteks sosial yang heterogen ini kita mendapati dua opsi yang menurut saya tidak ideal. Pertama adalah opsi kembali kepada formulasi keagamaan dari abad ke-7 Masehi yang terhalang oleh gap yang sangat jauh dengan realitas yang kita hadapi saat ini, yaitu gap teologis yang begitu lebar. Kita tidak bisa menggunakan formulasi klasik seperti itu secara apa adanya di dalam realitas saat ini. Kedua adalah opsi yang mengabaikan tradisi agama, dan ini sangat tidak realistis.

Kedua opsi tersebut menurut saya sama-sama tidak ideal. Untuk itu kita harus mencari jalan tengah yang tentu saja tidak mudah untuk merumuskannya. Tetapi menurut saya, tantangan menjadi muslim di era digital adalah membuat kerangka relasi agama dengan situasi-situasi kontemporer dalam rumusan yang pas dan tepat: bukan rumusan yang mengajak kita untuk kembali ke era salaf, dan bukan pula rumusan yang mendorong kita untuk mengabaikan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Jadi, bagi masyarakat Muslim sekarang sangat penting merumuskan suatu kerangka konseptual supaya mereka bisa meletakkan agama secara proporsional dalam relasinya dengan hal-hal lain di luarnya. Dalam hal ini pertanyaan besarnya adalah: “what does mean to be muslim in this era?” atau “mâdzâ ya’nîy antakûna musliman fî hâdzâ al-‘ashr?” (apa artinya menjadi muslim di masa sekarang?). Ini adalah pertanyaan perenial/abadi yang harus terus direfleksikan dan dipikirkan. Karena, menurut saya, esensi menjadi muslim adalah seperti anjuran di dalam al-Qur`an, “Ya’qilûn,” “Yatafakkarûn”, yaitu bahwa kita harus selalu menggunakan akal untuk berpikir. Artinya, seorang muslim harus menjadi sosok yang selalu memikirkan relasinya dengan hal-hal lain tanpa henti.

Jawaban atas pertanyaan besar tersebut tidak akan pernah selesai dan harus dipikirkan secara terus-menerus. Makna dari kata “ya’qilûn” dan “yatafakkarûn” di dalam al-Qur`an menurut saya adalah tidak pernah berhenti merefleksikan, memikirkan, merenungkan, dan melihat relasi kita dengan dunia dan realitas sosial modern seperti sekarang ini.

Saya katakan, sekularisme dan fanatisme bukan jawaban atau solusi. Mungkin ada segelintir orang yang merasa nyaman dengan salah satu dari keduanya. Tetapi, menurut saya, sebagian besar orang menghendaki jalan yang tidak terlampau jauh pergi ke masa lalu (fanatisme) atau jalan yang mengabaikan tradisi yang berkembang di masa sekarang (sekularisme).

Di sini saya ingin menekankan bahwa ada keragaman cara menjadi muslim. Menjadi muslim itu tidak tunggal, tetapi bisa diterjemahkan ke dalam berbagai cara. Tidak sedikit orang sekarang ini yang berasumsi bahwa menjadi muslim itu hanya melalui cara yang tunggal saja. Dan menurut saya perlu digaungkan secara terus-menerus bahwa ada “different ways” (jalan yang berbeda-beda) untuk menjadi muslim seperti ditunjukkan dalam praktik-praktik keislaman yang bervariasi—keragamaan variasi ekspresi menjadi muslim sesuai dengan konteksnya masing-masing. Fakta keragaman ini harus kita tunjukkan kepada publik umat Muslim sekarang yang lebih menyukai homogenisasi dan penunggalan.[]

 

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Sumenep *)

Oleh: Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si., Bupati Sumenep

 

SAYA melihat sampai sekarang ada dua kutub besar yang saling bertolak belakang mengenai perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Kutub pertama mendukung perkawinan anak dengan argumentasi dari al-Qur`an, hadits, dan lain-lain. Kutub kedua menolak perkawinan anak dengan argumentasinya sendiri. Keduanya sama-sama mempunyai dasar teologis, sosiologis, budaya, dan seterusnya. Tetapi saya tidak mau terjebak dalam perdebatan dua kutub besar ini. Dan saya sepakat bahwa perkawinan anak memang harus dicegah karena melihat mudarat dan mafsadat yang ditimbulkannya bagi generasi bangsa ini pada masa-masa mendatang.

Saya katakan bahwa kami di Kabubaten Sumenep ini sudah melakukan upaya-upaya agar masyarakat Sumenep tidak melakukan praktik perkawinan anak. Pertama, karena di antara faktor terjadinya perkawinan anak adalah kemiskinan, maka yang kami lakukan adalah langkah-langkah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyeleksi anak-anak muda untuk mencetak para wirausaha muda. Untuk kepentingan itu Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan dana sebesar 15 Milyar. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini mungkin merupakan satu-satunya dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, atau bahkan di Indonesia. Sampai saat ini yang mendaftar ada sekitar 1600-an anak muda. Mereka dididik dan dilatih untuk menjadi wirausaha muda.

Selain untuk mengurangi angka pengangguran, upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak. Ketika anak-anak muda itu disibukkan dengan aktivitas memperbaiki taraf hidup dan ekonomi kreatif, misalnya, maka potensi untuk menghindari perkawinan anak tentu sangat besar.

Di Sumenep ini biasanya kalau ada anak perempuan yang tidak bekerja, sementara orangtuanya miskin, dan tentu saja ia menjadi beban bagi keluarga, maka untuk mengurangi beban keluarganya ia dinikahkan, sehingga kemudian ia akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dapat mendorong terjadinya perkawinan anak.

Kedua, masalah SDM dan pendidikan. Sampai sekarang sekitar 60% dari penduduk Sumenep ini hanya berijazah SD atau bahkan tak punya ijazah karena tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. Ini tentu sangat memprihatikankan, tetapi kami tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Di Kabupaten Sumenep ini kami terus-menerus melakukan program-program peningkatan SDM, di antaranya dengan menggalakkan program wajib belajar 12 tahun. Usia maksimal 7 tahun anak-anak harus sudah mulai memasuki dunia pendidikan di sekolah, sehingga ketika nanti lulus SMA atau SLTA atau MA (Madrasah Aliyah), mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Bahkan diharapkan mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sangat menggembirakan bahwa sekarang ini di desa-desa di Sumenep sudah mulai banyak anak-anak yang lulus SLTA dan sekolah sederajat, bahkan sebagian dari mereka mempunyai semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Anak-anak yang lulus SLTA tentu lebih banyak mempunyai pertimbangan untuk menikah daripada anak-anak yang tidak berpendidikan.

Anak-anak yang berhenti di kelas II SLTP atau MTs untuk menikah, itu pasti karena desakan orangtuanya, sehingga mereka tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain kecuali mengikuti saja. Apalagi memang ada dasarnya di dalam fikih yang dikenal dengan konsep wali mujbir, bahwa orangtua boleh memaksa anaknya, suka atau tidak suka, untuk menikah. Oleh sebagian ulama pemaksaan orangtua terhadap anaknya untuk menikah dipandang sah dan dibenarkan di dalam agama.

Pandangan seperti itu diikuti oleh banyak orangtua di masyarakat, dan kita tidak menafikan keberadaannya. Tetapi kita harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk menghapuskan perkawinan anak, di antaranya adalah menaikkan usia perkawinan dengan terus menggalakkan program-program pendidikan. Karena semakin tinggi pendidikan anak-anak, maka perkawinan anak semakin bisa dihindari.

Sebagai informasi, sekarang banyak pondok pesantren di Kabupaten Sumenep yang mendirikan perguruan tinggi, selain tentunya perguruan-perguruan tinggi di luar pesantren. Maka sudah biasa kalau kita mendapati anak-anak yang “nangis-nangis” tidak mau dinikahkan oleh orangtuanya karena masih mau sekolah.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dari sisi kesehatan mengenai dampak buruk dan bahaya perkawinan anak. Karena banyak ditemukan anak-anak perempuan yang sudah menikah mengalami kesulitan saat hendak melahirkan, sebab usia mereka masih kecil, dan secara fisik mereka belum siap. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal saat melahirkan, ada juga yang melahirkan anak cacat, dan dampak-dampak buruk lainnya.

Jadi, perkawinan anak sangat mengganggu dari sisi kesehatan, sangat mengganggu pertumbuhan anak yang akan dilahirkan. Makanya al-Qur`an mengingatkan tidak boleh meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah, “Walyakhsyâ alladzîna law tarakû min khalfihim dzurrîyyatan dhi’âfan khâfû ‘alayhim,” (Dan hendaknya orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kebaikan mereka [di masa mendatang]). Dan perkawinan anak berpotensi besar melahirkan anak-anak yang lemah; lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya, dan seterusnya.

Untuk itu, terkait perkawinan, apa yang disebut “mampu” harus benar-benar dilihat dari banyak sisi. Bukan hanya mampu melakukan hubungan badan, tetapi juga mampu dari segi ekonomi, pemikiran dan mental. Mungkin ada anak yang mapan dari sisi ekonomi karena orangtuanya kaya, tetapi apakah fisik, pikiran, dan mentalnya juga sudah mapan? Nabi Saw. mengatakan, “Man istathâ’a minkum al-bâ`ata falyatazawwaj,” (Barangsiapa yang di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya ia kawin). Hadits ini menganjurkan para pemuda yang sudah punya kemampuan untuk kawin. Kemampuan di sini maksudnya bukan hanya kemampuan seksual, tetapi juga ekonomi, pemikiran dan mental sebagai suami dan istri.[]

 

*) Disampaikan dalam Pelatihan Program Berpihak, Penguatan Kapasitas Tokoh Formal & Non Formal dan CSO untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak, Hotel C1 Sumenep, Senin, 25 Februari 2019

 

Apa Benar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Sesuai dengan Nilai-nilai Islam?

Oleh Achmat Hilmi, Lc., MA.

Berdasarkan Data yang dirilis oleh Komnas Perempuan tahun 2013, terdapat 15 Bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi merujuk pada hasil pemantauan selama 15 tahun terhadap kasus ini, dimulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, yakni 1) Pemerkosaan; 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan; 3) Pelecehan seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual; 6) Prostitusi paksa; 7) Perbudakan seksual; 8) Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan mendeskriminasi perempuan; 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan deskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Betapa pentingnya kehadiran RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Mereka harus diberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kekerasan seksual yang dialami. Kehadiran RUU PKS dapat menyejahterakan semua rakyat Indonesia sesuai amanat proklamasi. Sejahtera bagi perempuan Indonesia berarti bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam Islam, Perempuan memiliki hak, otonomi, dan otoritas atas tubuhnya sendiri, karena itu segala jenis kekerasan terhadap perempuan tidak dibenarkan oleh agama. Dasar Argumentasinya Sabda Nabi, “tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri.” Setiap bentuk kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemuliaan manusia yang dijamin oleh Tuhan. Allah Swt. berfirman, “Dan Sesungguhnya Kami telah muliakan anak-anak Adam (manusia)”, (QS. Al-Isra/17 :  70 ).

Islam mengharamkan berbagai bentuk kekerasan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Larangan perilaku kekerasan seksual dalam Islam itu berlaku secara umum, tidak ada ruang pengecualian. Islami memiliki visi sebagai agama yang menjamin kemaslahatan kepada seluruh manusia. Setiap bentuk pelanggaran atas kemaslahatan itu merupakan pelanggaran terhadap visi Islam itu sendiri. Allah Swt. berfirman, ”“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS.  Al Baqarah: 185).

Karena itu larangan melakukan kekerasan seksual juga berlaku di dalam keluarga. Sekalipun dalam lembaga perkawinan, Islam memperkenankan suami isteri untuk melakukan hubungan seksual, namun harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan atas dasar kerelaan bagi kedua pihak. Pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk pelanggaran serius atas nilai-nilai perkawinan ideal dalam Islam. Allah berfirman, “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”. [Terj. Q.S. Al-Baqarah/2:228].  Imam Qurthubi berkata: “Maksud ayat ini yaitu Allah memerintahkan laki-laki untuk mempergauli isteri dengan baik, begitu juga sebaliknya”.

Dalam konteks fikih, Islam mewajibkan setiap laki-laki untuk memperlakukan perempuan dalam ruang domestik dan ruang publik dengan sangat baik, berinteraksi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan. Islam memerintahkan laki-laki untuk menjadi penjaga perempuan dari berbagai bentuk perilaku kekerasan. Rasulullah bersabda, “istaushǔ bi al-nisâ-i khayran (Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada perempuan)”[HR. Muslim 3729]. Sabda Rasul juga, “Khairukum khairukum li ahlihi wa anâ khairukum li ahlî (sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku) [HR. At-Tirmidzi].

Islam menyediakan lembaga keluarga tidak sebatas untuk melegalkan hubungan seksual namun sebagai lembaga yang mampu mempersiapkan generasi yang berkualitas. Di dalamnya terdapat struktur keluarga yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penanaman nilai-nilai yang luhur. Lembaga keluarga adalah tempat pertama anak-anak berkenalan dengan konsep akhlak atau etika, tentang apa itu yang baik dan apa itu yang buruk. Peran orang tua, baik ibu atau bapak, dalam lembaga keluarga menjadi krusial. Terutama peran ibu sebagai pendukung pengembangan nilai-nilai yang positif dalam keluarga.

Beragam bentuk perlindungan bagi perempuan yang telah dipraktikkan di dalam Islam. Pertama, Islam telah berhasil menghapus tradisi-tradisi jahiliyah arab yang mendiskriminasi perempuan, antara lain mengubur bayi perempuan hidup-hidup, poligami, perbudakan seks, dan prilaku kekerasan-diskriminatif. Allah Swt Berfirman, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu”. [Terj. Q.S. Al-Hujurat : 13].

Kedua, perempuan diberikan hak untuk meraih pendidikan sama tingginya dengan laki-laki. Nabi bersabda, “Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi muslim (laki-laki) dan muslimah (perempuan)”. [Imam Nawawi, Al-Majmu’, 1/24].

Ketiga, Nabi Muhammad juga telah berhasil membebaskan budak-budak perempuan agar dapat hidup setara dengan laki-laki. Begitu pun budak laki-laki juga banyak dimerdekakan oleh kanjeng Nabi. Allah Swt. berfirman, “(Hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya.” [Terj. QS. An Nisâ’: 92]

Keempat, Perempuan  diberikan hak memperoleh warisan dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh mendiang orang tuanya. Bahkan Prof. Dr. Hazairin, Guru Besar Hukum Islam di era 50-an mengatakan bahwa Islam membagi warisan laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama, secara kualitas maupun kuantitas. [Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits, 1].

Kelima, Para ulama seperti Syaikh Muhammad Abduh, Tengku Hasbi Ash-Shiddiqi berkontribusi dalam melarang keras poligami. Allah berfirman ; “Dan kamu sekali-kali tidak akan mungkin (mustahil) dapat berlaku adil pada isteri-isteri(mu)”. [Terj. Q.S. An-Nisa ; 129].

Pentingnya Membangun Lembaga Keluarga *)

Oleh: Ulil Abshar Abdalla

 

RUMAH KitaB merupakan lembaga yang didirikan sejumlah tokoh yang terdiri dari para sarjana, ulama, dan aktivis yang punya keprihatinan mendalam pada isu yang menyangkut masyarakat, terutama isu perkawinan anak. Perkawinan anak sendiri merupakan isu yang saat ini menjadi perhatian perhatian banyak pihak, baik sebagai negara atau bangsa, karena di dalam masyarakat masih banyak yang mempraktikkannya. Padahal sejatinya perkawinan anak merupakan kebiasaan/tradisi yang tidak ideal dan tidak sesuai prinsip keagamaan yang dianut dan tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Hal ini tentu saja memerlukan penanganan dan pendekataan yang lebih tepat.

Rumah KitaB melakukan riset, penelitian dan usaha untuk mengungkap data-data yang berkembangan di lapangan mengenai praktik perkawinan anak. Rumah KitaB menggali ajaran dan tradisi Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, untuk mencari argumentasi/dukungan/hujjah bahwa perkawinan anak adalah praktik yang tidak dikehendaki Islam. Justru Islam menghendaki agar perkawinan menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi pasangan suami-istri, dan sekaligus sebagai asas/fondasi masyarakat berkualitas yang memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan yang positif dalam masyarakat.

Rumah KitaB tidak saja konsen dalam isu perkawinan anak, tetapi juga konsen dalam penangkalan radikalisme, membangun toleransi di masyarakat, kemaslahatan perempuan sebagai salah satu fondasi dalam keluarga.

Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu fondasi penting di dalam masyarakat adalah keluarga. Bangsa dan masyarakat tak bisa berdiri tegak tanpa unit terkecilnya, yaitu keluarga.  Makanya wajar kalau masalah keluarga menjadi perhatian negara, masyarakat, dan agama. Tidak ada agama yang tidak memperhatikan masalah keluarga, yaitu sebuah lembaga yang di dalamnya nilai-nilai keadilan ditegakkan.

Lembaga keluarga/perkawinan dibangun—dan diberikan dasar dalam agama—dengan tujuan besar yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan (kebaikan bersama). Kemaslahatan keluarga memiliki bentuk yang beragam, di antaranya adalah munculnya generasi yang berkualitas. Menyiapkan generasi yang berkualitas saat ini adalah tantangan besar. Dan saat ini pun negara sebenarnya sedang menghadapi peluang besar, yaitu dengan adanya penduduk yang umurnya muda (30 ke bawah) dalam jumlah yang sangat besar. Angkatan muda ini bisa menjadi dividen demografi jika disiapkan dengan baik. Mereka bisa menjadi dasar produktivitas negara. Tetapi ini bisa juga menjadi ancaman bagi negara jika tidak ditangani dengan baik.

Oleh karenanya, membangun keluarga yang berkualitas sangat penting. Tanpa adanya keluarga yang berkualitas sulit rasanya dapat menikmati dividen demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2045. Lembaga keluarga menjadi lembaga yang sangat penting dalam upaya menyiapkan generasi berkualitas yang dicita-citakan bangsa ini. Dan perkawinan anak sudah pasti tidak sesuai dengan harapan ini karena dapat menimbulkan akibat yang kurang mendukung dalam upaya itu.

Selain masalah perkawinan anak, lembaga keluarga adalah tempat paling penting dalam mengembangkan nilai-nilai yang baik. Lembaga keluarga adalah tempat pertama anak-anak berkenalan dengan konsep akhlak atau etika, tentang apa itu yang baik dan apa itu yang buruk. Peran orang tua, baik ibu atau bapak, dalam lembaga keluarga menjadi krusial. Terutama peran ibu sebagai pendukung pengembangan nilai-nilai yang positif dalam keluarga. Lembaga keluarga tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian yang besar.

Tantangan-tantangan dalam lembaga keluarga ini banyak sekali, selain tantangan praktik perkawinan anak yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu posisi ibu yang menjadi pondasi dalam keluarga. Sering terjadi tindakan yang tidak fair pada ibu, misalnya, masih adanya praktik kekerasan pada perempuan karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatian besar harus diberikan dalam masalah ini karena belum sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi fondasi masyarakat.[]

 

*) Disampaikan dalam acara “Pelatihan Program Berpihak, Peningkatan Kapasitas Tokoh Formal & Non-Formal dan CSO untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak”, Hotel Sangga Buana Puncak, Senin, 18 Februari 2019