Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali

Dalam sebuah majlis ilmu, Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali (1058-1111 M) ‘disidang’ para ulama Baghdad. Pasalnya, Al-Ghazali seringkali mengutip sejumlah hadits yang dinilai dha’if (lemah). Bahkan memasukkan hadits-hadits maudhu’ (palsu) dalam beberapa karyanya.

“Kenapa anda berbuat demikian?” tanya seorang ulama menghakimi.

Al-Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam itu menjawab dengan tenang. “Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadits menggunakan cara yang berbeda dengan Anda semua. Cara saya hanya dengan mencium hadits tersebut. Jika tercium semerbak wangi, maka hadits itu shahih. Sebaliknya, jika tidak tercium harum, maka hadits itu dha’if atau maudhu’. Inilah yang disebut dengan thariqah al-mukasyafah (metode penyingkapan metafisika).” Para ulama yang ada di majelis itu pun terkagum.

Kisah tersebut termaktub dalam buku berjudul “Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali” yang ditulis Mukti Ali. Dalam buku setebal 404 halaman ini, penulis menghimpun 39 kisah ajaib yang dirujuk dari sejumlah kitab-kitab klasik, baik yang ditulis oleh al-Ghazali sendiri ataupun dari literatur klasik lainnya seperti kitab “Nashaih al-‘Ibad” karya Imam Nawawi al-Bantani.

Di antara kisah ajaib lainnya adalah mengenai kesaksian seorang sufi bernama Arif al-Kabir al-Yamani Ahmad al-Shayyad yang melihat Imam al-Ghazali dibawa Nabi Khidhir dan para malaikat menuju langit ketujuh. Ada pula kisah mengenai kemampuan al-Ghazali yang mengundang para sufi melalui mimpi.

Sejumlah ulama percaya, al-Ghazali merupakan seorang sufi yang mencapai derajat wali. Misalnya seperti yang dikisahkan Syaikh Al-Arif Abu Hasan al-Syadzili. Mursyid sekaligus pendiri Thariqat Syadziliyah itu bermimpi melihat Nabi Muhammad Saw. berbincang dengan Nabi Musa as. dan Isa as.

“Apakah ada di antara umat kalian berdua seorang alim seperti Imam al-Ghazali ini?” tanya Rasulullah.

Keduanya menjawab serentak, “Tidak ada dari umat kami seorang alim seperti Imam al-Ghazali.”

Mimpi yang diceritakan al-Syadzili kepada Ibn al-Subuki itu menunjukkan bahwa kewalian al-Ghazali diakui para Nabi.

Sebagai ulama besar, kehidupan Imam al-Ghazali banyak ditulis oleh sejumlah akademisi dari Timur dan Barat. Sejumlah karya tulis itu umumnya membahas mengenai biografi al-Ghazali serta pemikiran-pemikirannya dalam berbagai aspek. Sebagai contoh adalah buku berjudul Konsep Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan yang ditulis oleh Abu Muhammad Iqbal. Namun baru buku berjudul “Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali” ini yang memberikan sudut pandang lain dan unik mengenai sosok yang bergelar Hujjatul Islam.

__________________________
Peresensi: Ade Faizal Alami

Info Buku
Judul: Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali
Penulis: Mukti Ali
Penerbit: Mentari Media
Jumlah halaman: 404 halaman
Cetakan Pertama: Mei 2017

Membaca Kembali Pemikiran Al-Ghazali

Oleh: Casmin Abdurrohim

USAI membaca buku Kisah-kisah Ajaib Imam al-Ghazali karya Mukti Ali Qusyairi, saya menemukan posisi teologi al-Ghazali di antara kaum literalis dan rasionalis pada masanya. Kelompok pertama diwakili kaum Khawarij dan Hawasyi sementara kelompok kedua adalah Muktazilah.

Imam al-Ghazali membangun ilmu kalam moderat yang bisa mengkolaborasikan antara rasionalitas Muktazilah dan tekstualitas Khawarij. Ia tidak menghendaki tekstualitas dalam ilmu kalam sampai tidak menggunakan akal sama sekali seperti Khawarij, dan sebaliknya, tidak menghendaki memberikan otoritas akal secara total sebagaimana Muktazilah dan filsuf.

Menurutnya, Muktazilah berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal sehingga mereka mengingkari bahwa akal memiliki batasan. Kritik al-Ghazali bahwa akal sangat lemah dan tidak pernah netral, sementara Muktazilah menyadarkan pada akal dan bagi mereka akal adalah segalanya. Bagi al-Ghazali akal sangat subyektif, tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakan. Apa yang dianggap baik oleh satu kelompok belum tentu sama dalam pandangan kelompok lain, sehingga tidak pernah memberikan solusi yang tunggal dan permanen. Akal juga terikat ruang dan waktu sehingga akal pada prasejarah akan berbeda dengan akal manusia modern sekarang karena sifatnya yang dinamis, subyektif dan sulit mencari kepastian. Untuk itu menurut al-Ghazali akal membutuhkan wahyu untuk mengetahui batasan benar dan salah, baik dan buruk karena dalam beragama manusia membutuhkan kepastian.

Al-Ghazali pun mengkritik tajam kalangan yang memahami teks-teks agama secara harfiyah (literalis). Kelompok ini ada dan berhimpun dalam sekte Khawarij yang lahir pada masa fitnah kubro pasca tahkim atau arbitrase antara pasukan Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah serta kelompok Hawasyi, kelompok pinggiran/sempalan yang berada diluar mainstream umat Muslim karena pergaulan, pemahaman keagamaannya yang rigid, kaku, literalis dan ekstrim.

Imam Al-Ghazali mengkritik golongan tersebut dengan mengatakan bahwa al-Qur`an tidak hanya memiliki makna lahiriyah tetapi juga makna bathin (makna tersurat dan makna yang tersirat). Bahkan menurutnya selaras dengan hadits Nabi, bahwa “Al-Qur`an memiliki makna lahir, bathin, hadd dan mathla.” Di samping itu menurut al-Ghazali dalam memahami bahasa agama (al-Qur`an dan Hadits) tidak sesederhana hanya tahu makna literalnya saja itu belum dianggap cukup, tetapi juga harus menguasai asbab al-nuzul, ‘ulum al-qur`an, ‘ulum al-hadits, dan ushul fikih. Di samping maqaashid al-syari’ah, mantiq, balaghah dan perangkat ilmu lainnya untuk menghasilkan pemahaman dan penafsiran dengan baik.

Pemikiran al-Ghazali sampai hari ini masih sangat relevan, dan dua teologi yang dikritik al-Ghazali sampai hari ini pun masih hidup walaupun dalam wujud yang berbeda. Kelompok tekstualis dewasa ini sebagaimana Khawarij menjadi kelompok kaku dan ekstrim dalam beragama, sehingga memunculkan radikalisme di mana-mana, sementara pada posisi sebaliknya para pendewa akal memunculkan kelompok liberalis yang banyak membuat keragu-raguan dan ketidakpastian dalam beragama.

_____________________
Penulis adalah alumnus Pondok Pesantren Lirboyo dan Krapyak Yogyakarta

“Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum”

Wahyudi Djafar:

“Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum”
___________________

Reporter: Dieqy Hasbi Widhana
21 Juli, 2017
___________________

Perppu Ormas melanggar hak kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta makin menguatkan ancaman terhadap kelompok yang dituduh melakukan penodaan agama.
_____________________________________

tirto.id – Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, UU 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) zaman Soeharto diubah menjadi UU 17/2013. Namun Presiden Joko Widodo mengimitasi ulang era Orde Baru dengan mengeluarkan Perppu Ormas 2/2017 yang mengubah UU tersebut.

Poin utama dari Perppu Ormas tersebut, di antaranya, menghapus mekanisme peradilan dari pemerintah saat membubarkan sebuah ormas. Ini terjadi pada Hizbut Tahrir Indonesia, yang badan hukumnya dicabut lewat Kementerian Hukum dan HAM, Rabu lalu (19/07).

Perppu tersebut juga bisa mengancam kelompok yang dituduh melakukan “penodaan agama” dan gerakan politik damai yang gampang dicap “separatis” seperti di Papua dan Maluku, dua wilayah yang punya sejarah panjang gerakan pro-kemerdekaan.

Wahyudi Djafar, wakil direktur riset dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), menilai Perppu Ormas “tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum” yang menghendaki perlindungan kebebasan sipil.

“Keberadaan Perppu ini semata-mata memberikan legitimasi hukum bagi tindakan kekuasaan dari pemerintah. Sama seperti halnya ketika pemerintah Orde Baru mengatakan bertindak atas nama undang-undang,” ungkapnya, Kamis kemarin.

Ia menyatakan Perppu Ormas hadir untuk mengancam organisasi yang dianggap terlarang dan dituduh melakukan penodaan agama. Bahaya dari Perppu ini adalah “penyalahgunaan” untuk menggebuk kelompok minoritas.

“Sangat besar peluang Perppu ini menjadi ‘bola liar’ yang menyasar kelompok apa pun, karena batasan ‘anti-Pancasila’ juga luas,” ujarnya.

Simak perbincangan Wahyudi Djafar dengan Dieqy Hasbi Widhana dari Tirto mengenai konteks politik yang memunculkan perubahan UU Ormas. Sejumlah organisasi nonpemerintah termasuk Elsam pernah mengajukan evaluasi atas UU Ormas tahun 2013 itu ke Mahkamah Konstitusi. Hakim MK saat itu, Hamdan Zoelva, hanya mengabulkan sebagian pasal yang diajukan para pemohon, beberapa di antaranya sebatas pasal 29 mengenai kepengurusan.
__________________________

Apa upaya dasar rezim Orde Baru membuat Undang-Undang 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan?

UU Ormas lahir pada periode terkuat kekuasaan Orde Baru, setelah selesainya periode konsolidasi pada satu dekade sebelumnya, yang ditandai fusi partai-partai politik menjadi hanya dua partai politik dan Golongan Karya.

Pada periode ini pula kelompok-kelompok oposisi terhadap Soeharto mulai menguat, sehingga Soeharto menyiapkan perangkat untuk mengontrol sekaligus menggebuk lawan-lawan politiknya. Caranya lewat ‘wadah tunggal’, sebagaimana fusi partai politik, sehingga kontrol dari penguasa saat itu lebih mudah dilakukan.

Mereka yang tidak masuk dalam ‘wadah tunggal’ akan dituduh melawan penguasa dan layak dibubarkan. Mereka juga harus berasaskan Pancasila dengan tafsiran Orde Baru. Sehingga mereka yang tidak berasaskan Pancasila, otomatis dituduh anti-Pancasila. Bahkan, dalam rangka kontrol ini, penguasa menempatkan orang-orangnya di dalam kepengurusan suatu organisasi, baik secara terbuka maupun bawah tangan.

Susilo Bambang Yudhoyono mengubah UU 8/1985 menjadi UU 17/2013. Poin apa yang kritis dari perubahan undang-undang tersebut?

Hampir semua organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak pada isu hak asasi manusia, demokratisasi, pemberdayaan, dan antikorupsi, mendesak agar pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas. UU ini dinilai ‘kelaminnya’ tidak jelas, selain sarat kepentingan politik pemerintahan Orde Baru yang membentuknya.

Kenapa kelaminnya tidak jelas? Sebab dalam hal pengaturan organisasi masyarakat sipil, sebenarnya acuannya cukup dengan UU Yayasan dan UU Perkumpulan. Jadi sebaiknya pemerintah saat itu prioritasnya pada pembentukan UU Perkumpulan yang sampai saat ini rujukannya masih kepada regulasi peninggalan Hindia Belanda (Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum).

Dua undang-undang itu (UU Yayasan dan UU Perkumpulan) cukup sebagai tindak lanjut dari kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berorganisasi, sebagaimana dimandatkan Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945. Namun fakta politiknya lain. Justru pemerintah dan DPR masih menghendaki kontrol yang ketat terhadap organisasi masyarakat sipil, bahkan cenderung ingin mengintervensi.

Saat itu memang marak desakan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, bahkan pembubaran, terhadap organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan tindakan kekerasan. Jadi alasan itulah yang kemudian digunakan oleh pemerintah dan DPR untuk tetap mempertahankan keberadaan UU Ormas.

Sayangnya, setelah UU baru disahkan, penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan kekerasan tersebut tidak kunjung dilakukan.

Akhir tahun 2013 beberapa LSM berbasis HAM dan transparansi anggaran mengajukan evaluasi yudisial ke MK. MK lantas mengabulkan sebagian permohonan. Apa Anda puas dengan hasilnya?

Puas tentu tidak, karena beberapa materi kunci yang diujikan, seperti tentang definisi dan alasan pelarangan Ormas, tidak sepenuhnya dikabulkan oleh MK. Namun putusan ini layak diberikan apresiasi. MK telah berupaya memastikan tegaknya pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, sebagaimana dimandatkan konstitusi. Setidaknya putusan ini bisa menjadi sandaran dalam melakukan perbaikan pengaturan tata kelola organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Membaca pertimbangan hukum putusan tersebut, MK juga tidak menutup peluang lahirnya UU Perkumpulan sebagai acuan dalam mengatur organisasi yang berbasis anggota. Secara umum, dalam pertimbangannya, MK menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi, merupakan jantung dari sistem demokrasi, oleh karena itu negara tidak diperkenankan untuk campur tangan terlalu jauh. Apalagi melakukan tindakan pembatasan yang sifatnya eksesif, dapat berakibat pada terganggunya pelaksanaan hak tersebut.

Seluruh tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini mesti mengacu pada kerangka pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia.

Soal Hizbut Tahrir Indonesia, Presiden Jokowi enggan melakukan dialog atau mengedepankan sikap persuasif. Itu terkait penafsiran atas Pancasila secara sepihak, karena melalui Perppu 2/2017, pencabutan badan hukum ormas tak perlu lewat pengadilan.

Meskipun kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi, tetapi sebagian ahli berpendapat bentuk-bentuk pembubaran merupakan bentuk pembatasan yang paling kejam. Sehingga harus ditempatkan sebagai upaya terakhir.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ICCPR menyatakan kebebasan berserikat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights) sepanjang hal itu diatur oleh undang-undang (prescribed by law), dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis demi kepentingan keamanan nasional (national security) atau keamanan publik (public safety), ketertiban umum (public order), perlindungan akan kesehatan atau moral publik, atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Selain itu, tindakan pembubaran juga harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip due process of law, sebagai pilar dari negara hukum, di mana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya.

Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak—pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran—harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem) serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan lebih tinggi.

Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, dari peringatan, penghentian kegiatan, sanksi administratif, hingga pembekuan sementara. Hal ini juga sebagaimana diatur ketentuan Pasal 60-78 UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Artinya, pemerintah tidak memiliki hak absolut untuk melakukan pembubaran suatu organisasi, dengan dasar alasan apa pun, di sini berlaku sistem checks and balances.

Maina Kiai, mantan Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, menyatakan pembubaran organisasi secara paksa merupakan bentuk pembatasan akan kebebasan berserikat yang paling kejam. Oleh karenanya, langkah semacam ini hanya dapat dimungkinkan ketika ada bahaya yang jelas dan mendesak yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang cukup parah terhadap hukum nasional suatu negara.

Dalam melaksanakan tindakan ini, perlu ditegaskan perihal pentingnya peran pemerintah untuk menjamin proporsionalitas dari tindakan yang dilakukannya tersebut. Agar langkah yang dilakukan berkesesuaian dengan tujuan yang sah yang ingin dicapai, serta pelaksanaan langkah semacam ini hanya dimungkinkan sepanjang langkah-langkah lunak atau softer measures sudah dianggap tidak mampu mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi yang hendak dibubarkan tersebut.

Seperti apa Anda memandang subjektifitas pemerintahan Jokowi terkait unsur kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, atau UU yang ada tidak memadai hingga harus terbitkan Perppu Ormas?

Secara teoritis, sebuah Perppu hanya dapat dikeluarkan karena suatu keadaan bahaya atau karena alasan-alasan yang mendesak, sementara proses legislasi di DPR tidak dapat dilaksanakan. Sehingga atas dasar keyakinan itu, presiden dapat mengeluarkan peraturan yang materinya setingkat dengan undang-undang.

Meskipun unsur “kegentingan yang memaksa” merupakan penilaian yang subjektif dari presiden, sesuai tuntutan mendesak dari dalam pemerintahannya untuk bertindak secara cepat dan tepat, tetapi mestinya ada kacamata objektif yang menjadi acuannya.

Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 misalnya memberikan tiga syarat objektif atas frasa kegentingan yang memaksa: adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sementara UU Ormas (UU No. 17/2013) sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan.

Artinya, alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi di situ, karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat UU Ormas. Bahkan dalam rezim hukum internasional, unsur kegentingan memaksa atau keadaan darurat ini lebih banyak: adanya ancaman bagi kehidupan bangsa dan eksistensinya; mengancam integritas fisik penduduk baik di semua atau sebagian wilayah; mengancam kemerdekaan politik atau integritas wilayah; terganggunya fungsi dasar dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga memengaruhi kewajiban perlindungan hak-hak warga negara; keadaan darurat dinyatakan secara resmi melalui sebuah deklarasi keadaan darurat; ancamannya bersifat aktual atau akan terjadi; tindakan pembatasan diizinkan untuk pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum, dan bersifat temporer atau dalam periode waktu tertentu.

Menurut Anda mengapa DPR harus menolak Perppu Ormas agar tak jadi Undang-Undang?

Penilaian subjektif atas keluarnya sebuah Perppu ada pada presiden. Sedangkan penilaian objektif akan diberikan DPR ketika Perppu telah diajukan sebagai rancangan undang-undang kepada DPR, untuk kemudian ditolak atau ditetapkan menjadi undang-undang.

Terhadap Perppu Ormas, kenapa DPR harus menolaknya? Karena mestinya DPR konsisten dengan materi UU Ormas yang dihasilkannya. Perppu ini menghapus banyak sekali ketentuan UU Ormas, khususnya yang terkait dengan mekanisme dan prosedur pembubaran suatu organisasi.

Padahal rumusan aturan mengenai prosedur pembubaran yang harus melalui jalur pengadilan ini merupakan pembeda utama antara UU Ormas saat ini dan UU Ormas masa Orde Baru. Kalau ketentuan itu dihapuskan, lalu apa bedanya UU Ormas saat ini dengan UU No. 8/1985?

Rumusan demikian jelas memperlihatkan bahwa materinya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum atau the rule of law yang menghendaki adanya perlindungan kebebasan sipil. Keberadaan Perppu ini semata-mata memberikan legitimasi hukum bagi tindakan kekuasaan dari pemerintah atau rule by law. Sama seperti halnya ketika pemerintah Orde Baru mengatakan bertindak atas nama undang-undang.

Belum lagi ancaman pidana bagi anggota ormas yang dinyatakan terlarang, termasuk mereka yang dituduh melakukan penodaan agama, yang seringkali menyasar kelompok-kelompok agama minoritas. Tegasnya, sangat besar peluang Perppu ini menjadi ‘bola liar’ yang menyasar kelompok apa pun, karena batasan ‘anti-Pancasila’ juga luas.

Bagaimana seharusnya pemerintah melindungi hak warganya untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi?

Sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan perlindungan yang sangat bagus bagi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Belum lagi sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Juga UU No. 39/1999 tentang HAM, yang memberikan jaminan perlindungan menyeluruh bagi hak-hak asasi warga negara.

Artinya, pemerintah tinggal mengacu pada perangkat-perangkat tersebut dalam menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, termasuk dalam hal pembatasannya. Konsistensi terhadap perangkat-perangkat hak asasi tersebut akan sangat menentukan tegaknya hak asasi warga, sekaligus proses demokratisasi di Indonesia.

HTI adalah ormas yang strukturnya terkait Partai Pembebasan atau Hizbut Tahrir melalui jaringan internasional. Basis gerakannya dakwah non-kekerasan: menyebarkan pengaruhnya melalui pemikiran. Menurut Anda apa ada ormas yang lebih genting untuk dikontrol dan bisa jelaskan apa alasannya?

Tadi saya sempat singgung mengenai latar belakang revisi UU Ormas saat itu, terkait banyaknya organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan tindak kekerasan, atau bahkan menggunakan instrumen kekerasan sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari.

Nah, semestinya proses penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tersebut diutamakan, karena selain melanggar hukum, mereka juga seringkali melakukan tindakan yang mengoyak toleransi dan kebinekaan. Bahkan tidak hanya menggunakan UU Ormas, perangkat undang-undang yang lain pun bisa digunakan, seperti KUHP untuk menindak kekerasannya, maupun penggunaan pasal hate speech untuk menjerat mereka yang gemar menyebarkan ujaran kebencian.

Sementara terhadap organisasi-organisasi yang diduga terlibat dengan terorisme, tindakan pelarangan bisa dilakukan oleh pengadilan, bersamaan proses hukum terhadap pelaku terorisme. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Jemaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia, bersamaan dengan putusan kasus Abu Dujana pada September 2015.

Termasuk pengadilan juga bisa menyatakan ISIS sebagai organisasi terlarang, ketika mereka yang didakwa melakukan tindak pidana terorisme, bisa dibuktikan sebagai anggota ISIS. Mekanisme UU Ormas tidak bisa menjerat kelompok-kelompok ini karena mereka sendiri tidak mengakui keberadaan negara atau pemerintah.

Dokumen 73 lembar beredar berisi matriks daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, dan akademisi. Data itu menyebar dengan cara memutus mata rantai siapa pembuat dan pengedarnya. Anda sendiri mengatakan sudah mendapat data itu dari “pihak tertentu.” Siapa yang harusnya bertanggung jawab atas bocornya data ini?

Kita seringkali dihebohkan dengan beredarnya data-data semacam itu, biasanya bertujuan untuk memprovokasi publik, menciptakan kegelisahan dan rasa saling curiga di tengah masyarakat. Bila melihat materinya yang sedetail itu, kemungkinan besar pendataan dilakukan oleh aparat negara, karena hanya mereka yang memiliki kemampuan sebesar itu. Tapi kalau pemerintah bukan yang membuat dan menyebarkannya, sebaiknya segera dibuat pernyataan terbuka untuk menyangkalnya, sehingga data-data itu bisa dibilang sebagai rumor semata. Karena kalau dibiarkan, potensi terjadi gesekan di masyarakat juga besar.

Apa akibatnya dokumen semacam ini, secara sengaja atau tidak, bocor ke publik?

Kekhawatiran paling besar dari beredarnya data-data itu ialah potensi terjadinya pengecualian, stigmatisasi, dan persekusi terhadap mereka yang diduga anggota HTI atau mereka yang dituduh simpatisan HTI. Kalau sampai situasi ini terjadi, negara akan sulit mengontrol serta mengendalikannya, dan itu berarti kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu.

Poin “mengulangi kesalahan masa lalu” bisa Anda jelaskan?

Hampir seluruh peristiwa persekusi yang terjadi di Indonesia bermula dari penyebaran identitas. Contoh menjelang pembantaian 1965-1966, ketika daftar nama beredar untuk kemudian ditindaklanjuti dengan persekusi.

Daftar nama mereka yang akan menjadi target penembakan dalam peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, atau menjelang peristiwa dukun santet pada 1999-2000. Kemudian yang terbaru penyebaran identitas mereka yang memposting status di media sosial, yang materinya dianggap menyinggung pihak atau kelompok tertentu, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan persekusi oleh anggota kelompok tersebut.

Bagaimana seharusnya Presiden Jokowi melindungi hak dasar orang-orang yang ia anggap bertentangan dengan pancasila?

Seseorang meyakini suatu paham atau pandangan tertentu itu bagian dari kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Negara tidak bisa kemudian mengintervensinya. Sehingga sulit juga untuk mengatakan seseorang anti-Pancasila sepanjang yang bersangkutan tidak mendemonstrasikan permusuhannya terhadap Pancasila.

Jika seseorang tersebut telah secara nyata mendemonstrasikan permusuhannya terhadap Pancasila, tindakan pidana bisa diterapkan, misalnya dengan mengacu kepada KUHP atau UU Lambang Negara. Jika permusuhan dilakukan oleh suatu kelompok, selain pidana terhadap pelakunya, organisasinya bisa diproses pembubaran melalui mekanisme UU Ormas.

Namun, meski orang-orang tersebut terbukti memusuhi atau anti-Pancasila, mereka masih tetap sebagai warga negara Indonesia, yang berhak atas seperangkat perlindungan dari negara. Oleh karenanya, pemerintah selaku pemangku kewajiban terhadap hak asasi warga negara juga harus tetap bertindak dalam koridor hukum dan hak asasi manusia, tidak kemudian melakukan pembiaran persekusi terhadap mereka yang dianggap anti-Pancasila.

Bagaimana seharusnya upaya pemerintah melindungi identitas warga negara?

Kaitannya dengan perlindungan identitas warga negara, acuannya sudah ada pada sejumlah undang-undang, misalnya UU Administrasi Kependudukan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Tegasnya data pribadi seseorang tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan si pemilik data.

Sayangnya, memang Indonesia belum memiliki UU perlindungan data pribadi, yang secara jelas memberikan batasan tentang jenis data apa saja yang masuk kategori data sensitif dan harus dilindungi, seperti agama, orientasi seksual, afiliasi politik, dan sebagainya. Perlindungan identitas atau data pribadi warga negara sangat terkait erat dengan martabat atau dignity orang tersebut, oleh karenanya semestinya negara juga bisa secara penuh menegakkannya.[]

________________
Sumber: https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83

Anak Perempuan dalam Pasung Perkawinan

Oleh: Mulyani Hasan

DARI sekian dampak perubahan ruang hidup bagi manusia dan alam, perempuan korban yang paling getir, yang bukan hanya menumbalkan tubuhnya, tapi juga kehilangan harapan.

Bagi sebagian perempuan miskin, siklus hidup lebih pendek. Masa kebebasan hanya berlangsung hingga sebelum enam tahun, sebelum memikul tanggung jawab, entah mengurus adik, bekerja di rumah tangga, membantu mencari nafkah dan sebagainya. Fase ini dianggap wajar, sebagai bagian latihan praktis sebelum menjadi ibu rumah tangga yang tidak akan lama lagi akan dialaminya begitu dia mendapat menstruasi pertama.

Pada perkawinan anak, sulit untuk menerima alasan bahwa perkawinan datang dari keinginan si anak. Bagaimana mungkin seorang anak punya keinginan dan imajinasi tentang perkawinan, jika bukan dipaksa atau dipengaruhi oleh orang dewasa atau didesak oleh situasi tertentu?

Perkawinan anak seringkali jadi motif untuk menyelamatkan kepentingan orangtua, entah kehormatan, ekonomi, mengurangi beban keluarga, sekaligus menambah tenaga kerja atau melipatgandakan kekayaan.

Makanya, istilah perkawinan dini lebih sering digunakan untuk menyamarkan usia anak-anak. Perkawinan dini bisa saja dianggap cukup umur oleh hukum agama, meski masih tergolong usia anak berdasarkan hukum negara. Usia anak dalam Undang-undang tentang Perkawinan, minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Perkawinan anak sudah berlangsung berabad-abad lalu, dan menjadi salah satu bentuk penindasan perempuan yang paling purba. Inilah yang dilawan oleh para tokoh yang kita jadikan pahlawan saat ini: Sukarno, Dewi Sartika, dan Kartini.

Lebih jauh dari itu, dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 di Yogyakarta, perempuan membahas kedudukan perempuan dalam perkawinan. Mereka menolak kawin paksa, poligami dan perceraian sepihak. Kongres itu dihadiri oleh perempuan dari berbagai penjuru Jawa dan luar Jawa. (Lihat www.wartafeminis.com)

Tapi apa yang yang terjadi sekarang? Ketika bangsa lain sudah membicarakan kesetaraan perempuan pada aspek yang jauh lebih maju, kita masih belum membebaskan anak-anak perempuan kita dari perkawinan paksa secara langsung maupun tidak langsung. Padahal dampak dari perkawinan anak, bukan hanya pada individu si anak itu sendiri, tapi menentukan kualitas sebuah generasi di masa yang akan datang.

Perkawinan anak bisa menyebabkan kematian ibu melahirkan, dan mengakibatkan gizi buruk pada anak-anak, perceraian, penurunan kesehatan perempuan, risiko penyakit menular seksual dan kanker serviks di usia muda. Perkawinan anak juga menyumbang terhadap tingginya angka perempuan putus sekolah, dan rendahnya kompetensi perempuan dalam dunia kerja.

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang berkedudukan di Bogor melakukan penelitian terhadap praktik perkawinan anak di sejumlah wilayah di Indonesia yang menempati peringkat ke 2 tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sedangkan di dunia, Indonesia menepati posisi ke 37 yang mempraktikan perkawinan anak.

Penelitian yang dimotori oleh Lies Marcoes itu menguraikan kronologi secara struktural penyebab perkawinan anak yang ternyata bukan hanya terjadi di wilayah pedasaan, tapi melanda kawasan urban. Pandangan keagamaan,paling banyak disoroti, tapi tentu saja pandangan tersebut tidak akan bekerja jika perubahan ruang hidup dan pranata sosial tidak mendukungnya.

Menurut Kiyai Husein Muhammad, pegiat di Fahmina Institute, ada tiga masalah utama dalam konsep keagamaan yang mendorong perkawinan anak.

Pertama, definisi kawin dalam fiqih adalah hak penguasaan kelamin (perempuan) oleh laki-laki melalui ijab qabul dan membayar mahar. Ada juga yang berpendapat perkawinan adalah hak guna pakai alat kelamin perempuan oleh laki-laki.

Kedua, hak ayah atas anak perempuan. Dalam fiqih, ayah atau lelaki dari garis ayah punya otoritas penuh atas perkawinan anak perempuan dalam keluarganya. Oleh karenanya, perkawinan paksa bisa terjadi pada anak di bawah umur karena kuasa penuh sang ayang.

Ketiga, batasan baliq diukur dengan haid (menstruasi) dan bukan kedewasaan dalam berpikir, mental dan sosial. (Lihat buku “Monografi Penelitian Perkawinan Anak Seri I” oleh Lies Marcoes dan Nurhady Sirimorok, 2016).

Selama ketiga faktor ini menjadi acuan, dan negara mengabaikan prinsip-prinsip kemanusian yang universial, perkawinan anak tidak anak berhenti.

Dalam waktu bersamaan, kemiskinan dan perubahan ruang hidup memuluskan praktik kawin anak yang mendapat pembenaran dari pandangan agama. Kemiskinan melanda para petani di berbagai desa akibat kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang menekankan input kimia untuk menggenjot produktivitas tanaman, sehingga makin hari kesuburan tanah menyusut bersamaan dengan turunnnya hasil panen, sementara ketergantungan pada input kimia semakin tinggi. Satu persatu lahan dijual untuk menutupi utang.

Perpindahan warga desa kota atau menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri tak terbendung. Mereka menempati sektor-sektor informal dengan mengandalkan upah buruh, atau pekerja rumah tangga tanpa perlindungan hukum. Anak-anak dititipkan kepada kerabat.

Dalam banyak kasus, anak perempuan menjalani peran ganda, sebagai pengasuh adik, sekaligus menjalani kerja-kerja domestik. Akibatnya, banyak di antara mereka memutuskan menikah sebagai pelarian dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Apalagi, godaan untuk hidup nyaman di depan mata.

Dengan menikah mereka punya harapan hidup enak, tanpa bekerja, bisa belanja barang-barang seperti kehidupan di jagad maya. Sekolah? Lupakan saja! Lalu, karena tidak punya keterampilan, ketergantungan perempuan terhadap suami sangat tinggi, sehingga hubungan menjadi tidak seimbang. Laki-laki dengan kekuasaan lebih besar punya tiket untuk berlaku sekehendak, yang mendorong perilaku kekerasan dan perceraian.

Anggapan perempuan sebagai penjaga moral secara langsung dibebankan kepada anak-anak perempuan yang sudah dianggap dewasa oleh pandangan agama. Satu kampung akan terganggu bila melihat anak perempuan terlihat pacaran, atau dibonceng seorang laki-laki di motor.

Mereka akan menyelidikinya, dan melapor kepada orangtua untuk menikahkan anaknya daripada jadi aib di kampung. Masalah umur bisa diatur. Semua lembaga terkait akan mendukung dan membantu kelancarannya demi menghindari dosa.

Pada kasus kawin kontrak yang ramai terjadi Kabupaten Bogor, anak perempuan bahkan dijadikan aset keluarga. Ketika lahan-lahan perkebunan berubah menjadi villa-villa mewah dan hotel-hotel, mata pencaharian warga hilang. Mereka yang punya uang, akan membangun bisnis sewa rumah atau berdagang. Mereka yang miskin kebingungan, dan melihat peluang dari sektor pariwisata.

Wilayah Kabupaten Bogor memang menjadi andalan para turis dari Timur Tengah untuk liburan selama berbulan-bulan. Mereka mencari pasangan untuk berhubungan seks dengan “cap halal.” Lalu, muncul ide kawin kontrak, yang konon halal menurut agama.

Anak perempuan yang dipandang sebagai aset, dipoles dan dianjurkan bersolek sedemikian rupa. Tidak dibebani kerja rumah tangga, apalagi bertani atau berkebun. Mereka ditugaskan menemani turis-turis di villa-villa mewah selama kontrak dengan tarif hingga puluhan juta. Usai kontrak, mereka kembali kepada orangtua untuk menyambut kontrak selanjutnya.

Sebagai jurus menghindari stigma negatif, anak perempuan ini mesti menggunakan jilbab, supaya tetap dipandang terhormat. Para perempuan yang menjalani kawin kontrak ini, kehilangan kesempatan untuk sekolah mengembangkan keterampilan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidupnya, seperti bertani dan berkebun sebagaimana pekerjaan orangtuanya.

Anak-anak yang dikawinkan menjalani hidupnya tanpa pranata sosial pendukungnya. Keluarga, teman, komunitas warga, tidak lagi sama seperti di masa lampau, ketika sistem kekerabatan masih kokoh. Industrialisasi pertanian, dan kehidupan urban mendorong individu untuk menyelamatakan diri masing-masing, dan mengejar pencapaian-pencapai pribadi.[]

Sumber: http://www.qureta.com/post/anak-perempuan-dalam-pasung-perkawinan?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Atasi Perkawinan Anak, Aktivis Tempuh Beragam Cara

Oleh: Eva Mazrieva

Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, tetapi bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa aktivis menuturkan upaya yang mereka lakukan, ada yang berhasil, banyak pula yang gagal.
__________

UNICEF pada tahun 2016 mendapati bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan jender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak di dunia.

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan Selatan adalah lima propinsi dengan jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun tertinggi di Indonesia.

Aturan Hukum di Indonesia Tumpang Tindih, Anak Jadi Korban

Sejak tahun 2002 Indonesia memang sudah menerapkan UU Perlindungan Anak yang tegas, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 dan kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang; tetapi di sisi lain para aktivis menilai pemerintah menutup mata terhadap perkawinan anak berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974.

Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan itu menyatakan batasan usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi perempuan adalah usia 16 tahun, dan bagi laki-laki adalah 19 tahun.

Sementara Pasal 7 ayat 2 UU yang sama mengijinkan perempuan dan laki-laki yang menikah lebih awal untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.

Penelitian yang dilakukan “Rumah Kita Bersama” atau kerap disebut “Rumah Kitab” mendapati bahwa 97 persen dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama untuk menikah pada usia lebih dini, selalu disetujui hakim.

Aktivis perempuan yang juga peneliti jender dan Islam – Lies Marcoes-Natsir menilai dualisme hukum ini mengerikan.

“Dalam konteks Indonesia yang makin konservatif, yang mengerikan adalah adanya dualisme hukum ini, yang menunjukkan ketidaktegasan negara untuk keluar dari hukum agama,” ujar Lies Marcoes-Natsir.

Tiga Perempuan Korban Perkawinan Anak Kini Ajukan Judicial Review UU Perkawinan

Pada tahun 2014 sejumlah aktivis pernah melakukan judicial review UU Perkawinan Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi tetapi gagal. April lalu, tiga perempuan korban perkawinan anak – Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah – mengajukan judicial review yang baru terhadap Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan itu.

Ketiganya menilai negara gagal memberi perlindungan anak pada perempuan dari praktek perkawinan anak. Hingga laporan ini disampaikan Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusannya.

Sementara rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pencegahan Perkawinan Anak yang diajukan pada tahun 2016 dan sudah dibahas bersama staf presiden dan Kementerian Agama hingga kini masih belum jelas.

Pesantren Mainkan Peran Signifikan Untuk Atasi Perkawinan Anak

Selain mendorong reformasi hukum, para aktivis juga melakukan cara-cara lain untuk mengatasi perkawinan anak. Lies Marcoes-Natsir melihat upaya yang sangat efektif di pesantren-pesantren.

“Di Lombok, di Madura dan beberapa daerah lain, “Ibu Nyai” (istri kiai yang memimpin suatu pesantren) bisa menjadi orang yang pasang badan ketika berhadapan dengan kultur dan orang tua yang memaksa anak untuk kawin.

Ibu Nyai yang bernegosiasi dengan orang tua di setiap semester, ketika mereka datang untuk menjemput anaknya dari pesantren. Ketika mereka menjemput, Ibu Nyai biasanya sudah curiga bahwa “pasti anak akan dikawinkan.”

Nah si Ibu Nyai ini kemudian tidak saja bernegosiasi dengan orang tua, tetapi juga dengan komunitas masyarakat dimana orang tua berada, yang mengkondisikan kawin anak itu.

Bagusnya di pesantren – dan berbeda dengan sekolah umum – biasanya di akhir negosiasi, jika si Ibu Nyai “kalah”, ia akan mengijinkan anak dijemput untuk dikawinkan, tetapi mendesak supaya anak diijinkan kembali lagi untuk menyelesaikan pendidikannya.

Artinya sang anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Ini masih lebih baik karena biasanya masalah utama yang dihadapi anak yang dikawinkan muda itu adalah mereka jadi berhenti sekolah.

Berarti pesantren dalam hal ini jauh lebih moderat dibanding sekolah umum karena tetap mau menerima kembali anak-anak untuk bersekolah meski sudah dikawinkan?

Betul! Karena otoritanya ada pada Ibu Nyai dan Kyai di pesantren. Pertanyaannya kini adalah berapa besar kapasitas yang dimiliki para tokoh ini untuk mencegah perkawinan anak? Berapa banyak anak yang bisa ia lindungi setiap tahun?

Guru Jadi Ujung Tombak Sosialisasi Buruknya Dampak Perkawinan Anak

Sementara Henny Soepolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, suatu LSM yang memberikan pelatihan pada para guru untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka punya pengalaman lain.

“Saya punya pengalaman yang sangat menarik, saya punya teman – namanya Pak Dian – tahun 2007 di suatu kecamatan di Jawa Barat, ada satu sekolah di mana 50 persen siswa perempuan tidak melanjutkan ke SMP. Mereka hanya ditunggu lulus SD dan kemudian dikawinkan.”

“Pak Dian ini datang dari satu rumah ke rumah lain melakukan sosialisasi dengan mengajak orang tua berpikir panjang dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain: jika kamu mengawinkan anakmu, berapa mulut yang berkurang untuk diberi makan? OK, berkurang satu. Tapi kalau anakmu cerai, karena memang angka perceraian tinggi, lalu anakmu pulang kembali ke rumah, maka berapa mulut yang kini harus diberi makan? Cukup anakmu saja atau anakmu plus cucumu? Jadi berapa uang yang kamu habiskan. Ini jadi lebih make sense,” jelasnya.

“Yang menarik dengan pendekatan dari rumah ke rumah ini, pada tahun 2011 sudah 100 persen anak di SD di mana Pak Dian ini mengajar, akhirnya anak perempuan melanjutkan pendidikan ke SMP. Pendekatan ini menarik dan saya kira seharusnya bisa menjadi gerakan bersama,’’ imbuh Henny Soepolo.

Aktivis: Kampanya Saja Tidak Cukup Untuk Menyelamatkan Anak

Aktivis Koalisi 18+ Supriyadi Widodo Eddyono menilai pemerintah saat ini sudah jauh lebih maju karena mendorong kampanye dan sosialisasi dampak buruk perkawinan anak, tetapi sebenarnya pemerintah memainkan peran yang lebih besar.

“Pemerintah memang sudah mengkampanyekan dampak perkawinan anak, tetapi levelnya baru ‘mengkampanyekan.’ Belum yang lebih serius misalnya mengubah kebijakan. Kemenag saja belum berani mengubah pasal 7 ayat 1, apalagi pasal 7 ayat 2. Mereka tidak berani. Mereka lebih suka mengubah peraturan pemerintah (PP) agar perkawinan anak dipersulit di pengadilan agama. Yang mereka target peraturan pemerintah, bukan sumber utama aturan hukumnya, yaitu UU Perkawinan Tahun 1974,” jelas Supriyadi.

Semua Pihak Harus Berani Intervensi Praktek Perkawinan Anak

Ketiga aktivis sepakat bahwa perkawinan anak bisa dicegah jika semua pihak mau melakukan intervensi untuk melindungi anak, khususnya anak perempuan, dari praktek pelanggaran HAM ini. Juga dengan mengatasi kemiskinan, membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak untuk bersekolah dan berbicara lebih terbuka tentang tradisi atau praktek kebudayaan yang melestarikan perkawinan anak.

“Dalam triangulasi advokasi – perubahan kultur, struktur dan sistem hukum – harus saling bekerjasama. Kalau hanya salah satu saja – misalnya perubahan hukum saja – kalau ditolak, begini jadinya, yang lain tidak siap. Kalau pun diterima, kita akan berhadapan dengan masalah kultural dan struktural yang lain lagi,” kata Lies Marcoes-Natsir.

“Negara harus serius menangani masalah ini. Resolusi PBB hanya satu cambuk yang harus dipahami bahwa dunia kini menyoroti dan mengingatkan kita akan situasi perkawinan anak di Indonesia yang sudah darurat,” pungkasnya.[em]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/atasi-perkawinan-anak-aktivis-tempuh-beragam-cara/3935631.html

Dewan HAM PBB Siap Bahas Resolusi tentang Perkawinan Anak

Oleh: Eva Mazrieva

Dewan HAM PBB mulai hari Senin (10/7) akan menggelar forum pembahasan untuk mengadopsi resolusi tentang perkawinan anak pada usia dini dan dipaksakan, dalam konteks kemanusiaan. Lebih dari delapan puluh negara ikut mendukung resolusi itu. Bagaimana dengan Indonesia?
___________

WASHINGTON, D.C. — Lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah saat masih anak-anak, demikian data UNICEF tahun 2016. Perkawinan dini dan dipaksakan ini menjadi masalah di hampir seluruh belahan dunia, tanpa membedakan negara, kebudayaan, tradisi, agama dan etnis.

Tetapi UNICEF mendapati bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan jender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Yang lebih memprihatinkan, di negara-negara berkembang bahkan satu dari tiga perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

Perkawinan Anak di Indonesia Tertinggi Ketujuh di Dunia

Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, dimana satu dari lima perempuan Indonesia yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

“Di Indonesia, yang mengerikan karena ada UU yang seakan menjamin apa yang disebut sebagai “pedofil yang dilegalkan,” ujar aktivis Koalisi 18+, Supriyadi Widodo Eddyono.

Undang-undang yang dirujuk aktivis Koalisi 18+ Supriyadi Widodo Eddyono itu adalah UU Perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, tentang batas usia perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.” Sementara pasal 7 ayat 2 menyatakan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Judicial Review UU Perkawinan Gagal

Upaya melakukan kajian ulang atau judicial review kedua pasal dalam UU Perkawinan ini ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 menemui jalan buntu.

“Upaya ini gagal karena pemerintah khawatir isunya ditarik menjadi isu politik agama, yaitu keberadaan syariat Islam. Keterangan para ahli hukum dan putusan MK menunjukkan kuatnya tentangan dari kelompok-kelompok agama, yaitu bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan agama, tidak boleh diganggu gugat dan melarang orang untuk menikah berarti melanggar ajaran agama karena menimbulkan zina dsbnya.

MK secara politis mengatakan ini bagian dari open-legal-policy yang harus digagas pemerintah dsbnya. MK tidak melihat bahwa perkawinan anak ini merupakan sesuatu yang sudah darurat,” papar Supriyadi Eko Widodo.

Lebih 80 Negara Dukung Resolusi PBB tentang Perkawinan Anak

Dewan HAM PBB mulai hari Senin (10/7) akan membahas resolusi tentang perkawinan anak pada usia dini dan dipaksakan, dengan mengkaji masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Sejauh ini resolusi yang digagas oleh Belanda dan Sierra Leone itu didukung lebih dari 80 negara, yang sebagian besar memiliki tingkat perkawinan anak sangat tinggi, antara lain Chad, Mozambique dan Malawi.

Di Indonesia, lebih dari 80 organisasi madani dan 300-an tokoh menandatangani seruan yang digagas Koalisi 18+, yang mendesak pemerintah Jokowi supaya ikut mendukung resolusi tersebut.

Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap kerancuan sikap pemerintah Indonesia. Mereka menilai di satu sisi pemerintah melindungi anak dari tindakan kekerasan dan penganiayaan seksual lewat UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang; tetapi disisi lain pemerintah dinilai tidak mengambil kebijakan strategis untuk mengakhiri perkawinan anak, yang jelas-jelas merupakan bentuk resmi tindakan kekerasan dan penganiayaan seksual.

“Kita membiarkan anak kita berjuang sendiri, tanpa ada yang menemani. Pendidikan seksual gak boleh. Layanan kontrasepsi gak diberikan. Penjelasan mengenai tubuh dan hak mereka melindungi tubuh tidak ada.

Jadi bagaimana? Kita tidak bisa menyalahkan orang tua tentang sikap untuk selalu ingin menjaga keperawanan anaknya, yang dinilai begitu tinggi dalam tradisi dan nilai-nilai keluarga.

Padahal jika keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang penting, seharusnya dibicarakan sejak awal dan dilindungi sedemikian rupa khan? Caranya adalah dengan memberi informasi, layanan kesehatan, konseling, dll, yang bisa menyelamatkan anak sampai kawin, kasarnya “sampai keperawanannya diambil suaminya.”

Tetapi kita membiarkan anak perempuan kita berjuang sendirian sejak kecil, ini khan kejam sekali,” ujar Lies Marcoes-Natsir.

Isu Perkawinan Anak Dililit Faktor Hukum, Agama & Kebudayaan

Selain faktor hukum, Lies Marcoes-Natsir – aktivis perempuan yang juga peneliti jender dan Islam – juga menyoroti faktor agama dan involusi kebudayaan yang ikut menyelimuti isu perkawinan anak.

Bagaimana pembangunan di daerah justru “memiskinkan” warga, dalam arti membuat warga kehilangan kepemilikan atas tanah mereka; yang digunakan untuk industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit maupun pariwisata.

Warga yang kehilangan kepemilikan tanah dan akhirnya dililit kemiskinan terpaksa menggunakan satu-satunya sumber daya yang mereka punya, yaitu kekuatan fisik. Mereka memilih merantau dengan menjadi tenaga kerja di luar daerah atau di luar negeri, meninggalkan keluarga di kampung.

Sementara tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang kehilangan peran sosial terkait kepemilikan tanah itu jadi memainkan peran politik pada bidang lain, misalnya soal-soal moral seperti kawin anak.

Aktivis Pesimis Dampak Positif Resolusi, Tapi Dinilai Tetap Perlu

Lalu apakah resolusi Dewan HAM PBB ini akan memberi dampak signifikan pada Indonesia? Para aktivis yang diwawancarai VOA pesimis akan hal ini, tetapi menilai resolusi ini tetap perlu untuk mengingatkan pemerintah akan kondisi darurat yang ada di Indonesia.

“Tentu saja tidak! Jangankan resolusi yang sifatnya resolusi. Hasil konvensi yang sudah diadopsi seperti CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) saja masih gagal menghadapi praktek diskriminasi terhadap perempuan dan perkawinan anak pun masih luar biasa.

Perkawinan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap CEDAW. Tetapi dalam konteks berdemokrasi di Indonesia dan percaturan dunia ini penting agar pemerintah Indonesia melihat bahwa ada persoalan darurat yang sampai membuat kita meminta PBB ikut turun tangan.

Menurut saya kekuatan moralnya disitu. Jadi kita seperti meminjam tangan PBB untuk menjawil negara karena kita sendiri sudah lelah melakukan riset dan advokasi, serta memaparkannya pada negara. Resolusi PBB itu datanya sangat jelas, saya baca di laporan VOA, jelas disebutkan satu dari lima perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

Pada laporan penelitian terbaru kami jumlahnya lebih besar lagi yaitu satu dari empat perempuan lho atau berarti 25%! Di daerah2 tertentu dimana migrasi perempuan, datanya lebih tinggi lagi. Di Madura hingga 32%, di Mamuju-Sulawesi Barat bahkan sampai 30%. Dengan data tidak cukup, dengan advokasi tidak cukup, maka resolusi ini bisa – maaf harus mengatakan hal ini – mempermalukan negara.” [em/jm]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/dewan-ham-pbb-siap-bahas-resolusi-tentang-perkawinan-anak/3935551.html

Kurenungkan Hajar

Kurenungkan Hajar

Dalam rentang Safa Marwa

Terik mentari lidah patah

Dingin sunyi cita resah

Jangan menyerah kini

Setiap langkah adalah asa

Jangan menyerah kini

Setiap huruf adalah hidup

Jangan menyerah kini

Setiap kata adalah suara

Kepadamu kutitipkan Ishmael

Bogor, 2 Juli 2017

Keajaiban Teks Klasik *)

Oleh: Ulil Abshar Abdalla **)

TAK ada yang lebih indah bagi kehidupan pikiran (life of mind) kecuali petualangan di taman teks, di hutan aksara dan kalimat yang lahir dari pikiran-pikiran besar sepanjang sejarah. Dan tiada kenikmatan mental melebihi momen ketika saya membaca teks klasik yang ditulis oleh orang-orang dari ratusan abad yang telah silam.

Teks-teks modern tentu saja banyak di antaranya yang mengagumkan, baik dari segi ide atau bentuk literernya. Saya, tentu saja, menikmati teks-teks modern yang ditulis dengan indah oleh para pengarang-cum-sarjana besar seperti Amartya Sen, Martha Nussbaum, Clifford Geertz, dll.

Tetapi, setelah bergulat dengan banyak teks, dengan pelbagai ragamnya, saya (mungkin untuk sementara, mungkin untuk seterusnya) sampai pada kesimpulan bahwa tak ada yang lebih lezat dan mengagumkan ketimbang teks klasik.

Tentu saja tak semua teks dari era klasik memiliki kualitas yang sama. Ada teks-teks klasik yang biasa saja, tak memiliki kekhususan yang istimewa. Tetapi, manakala teks-teks klasik berhasil melewati ujian waktu berabad-abad dan sampai ke tangan kita, tak bisa lain kecuali kita berkesimpulan bahwa: Teks ini memang hebat dan ampuh!.

Bagi saya, ukuran kebesaran peradaban suatu bangsa ditentukan (tentu saja bukan satu-satunya, tetapi antara lain) oleh ada-tidaknya teks kuno/klasik yang ditinggalkan oleh leluhur bangsa itu. Jika suatu bangsa memiliki teks kuno yang terus bertahan di tengah-tengah mereka, mengilhami mereka dalam merumuskan tanggapan atas masalah-masalah baru yang mereka hadapi, kita bisa berkesimpulan: bahwa bangsa semacam ini adalah bangsa besar, dengan peradaban besar.

Peninggalan fisik dan material berupa istana, gedung, candi, atau warisan material lain tentu saja bisa mengundang decak-kagum dan rasa gentar bagi yang melihatnya. Tetapi tak ada yang melebihi kebesaran sebuah teks kuno yang ditinggalkan oleh leluhur suatu bangsa dan terus dibaca oleh anak-cucu mereka, tanpa henti, melahirkan tafisr, anak-tafsir, cucu-tafsir, cicit-tafsir hingga seterusnya.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama selama bulan puasa, saya menikmati dua teks kuno yang sangat penting kedudukannya dalam masyarakat Islam, terutama di kalangan masyarakat Syiah. Yang pertama adalah Nahj al-Balaghah yang berisi kumpulan pidato dan renungan spritual-filosofis dari khalifah keempat, Ali ibn Abi Thalib (w. 661 M atau 40 H).

Yang kedua, al-Shahifah al-Sajjadiyyah, berisi kumpulan doa, munajat, dan meditasi dari Ali ibn Husain, cucu Ali ibn Abi Talib. Ia dikenal sebagai Ali Zainal Abidin, imam keempat dalam tradisi Syiah. Ia juga masyhur dengan jejuluk al-Sajjad, orang yang banyak bersujud. Imam Ali, putera Husain ini memang dikenal sebagai sosok ‘abid, orang yang banyak beribadah dan bersujud di hadapan Tuhan.

Membaca dua teks kuno ini membawa pengalaman, intelektual dan sekaligus spiritual, yang dahsyat bagi diri saya. Teks semacam ini, bagi saya, bukanlah sembarangan. Nilainya tak bisa kita samakan dengan teks yang kita baca dalam koran harian. Teks semacam ini mengandung daya keampuhan yang mirip dengan keris kuno bikinan Empu Gandring dari Kerajaan Singasari (jika keris ini masih ada).

Apa yang membedakan teks kuno semacam ini dengan teks modern? Ada sejumlah perbedaan yang bisa kita daftar. Tetapi saya hanya ingin menyebut satu saja. Teks-teks kuno yang mengandung “tuah” klasisisme semacam ini lahir bukan dari pikiran yang biasa. Ia lahir (saya berusaha keras mencari istilah yang tepat, tetapi hanya ini yang bisa saya peroleh) dari “keseluruhann-diri” pengarang bersangkutan.

Teks kuno yang bertahan berabad-abad seperti Nahj al-Balaghah dan al-Shahifah al-Sajjadiyyah itu lahir dari “the self’s wholeness”. Seluruh hidup pengarang dipertaruhkan padanya. They stake their whole lives on it.

Saya berhadapan dengan al-Shahifah al-Sajjadiyyah dengan perasaan gentar dan tertegun-tegun. Sebab di sana, saya membaca sebuah teks yang lahir dari intensitas iman yang berdarah-darah, iman yang memantik gejala demam “spiritual” yang akut (meminjam istilah yang ciamik dari William James dalam The Varieties of Religious Experience). Teks ini nyaris mustahil lahir dari orang dengan iman yang biasa-biasa saja. A dull habit, kebiasaan yang mentah, kata James.

Teks semacam ini agaknya sulit lahir dari kesunyian British Museum Library di mana dulu Karl Marx menghabiskan hari-harinya untuk menyiapkan naskah Das Kapital. Teks semacam ini hanya bisa lahir dari iman yang secara mendalam menghayati “encounter” atau perjumpaan dengan–meminjam istilah Rudolf Otto, seorang teolog Lutheran dari Jerman–Yang Suci (The Holy) yang memiliki tiga sifat utama: misterius (mysterium), menggetarkan (tremendum), menakjubkan (fascinans).

Membaca teks dari Imam Ali Zainal Abidin ini, kita seperti berhadapan dengan sesuatu yang karismatis. Karisma itu bisa kita rasakan dari setiap kalimat yang ada di dalamnya. Salah satu bagian yang paling menggetarkan saya dalam meditasi dan doa Imam Ali Zainal Abidin ini ialah meditasi ke-47 yang disebut dengan Doa Arafah. Saya ingin menyebut doa ini sebagai salah satu doa dan meditasi terindah dalam sejarah kerohanian Islam.

Kita bisa mengatakan hal yang serupa tentang teks-teks kuno yang lain yang lahir dari pelbagai tradisi agama dan intelektual. Kita bisa merasakan karisma tekstual pada karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Kita bisa merasakannya pada karya-karya Philo, filosof Yahudi yang hidup di Alexandria pada awal abad Masehi. Kita merasakannya pada tulisan-tulisan Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd dan al-Ghazali. Kita bisa merasakannya pada teks-teks St. Agustinus dan Thomas Aquinas. Et cetera et cetera.

Teks-teks ini menakjubkan karena ia hidup terus, melewati segala cuaca peradaban, dan menginspirasi jutaan manusia, dari dulu hingga sekarang. Inilah keajaiban sebuah teks. Bahwa teks semacam ini bisa bertahan terus hingga sekarang, pasti karena ada “daya linuwih” di dalamnya.

Daya itu tersimpan di dalam teks-teks, seperti sebuah magma yang siap meledakkan diri di setiap zaman. Inilah yang menjelaskan kenapa kita kerap menyaksikan lahirnya sebuah mazhab pemikiran baru karena telaah atas teks-teks klasik.

Jika momennya tepat, teks klasik bisa meledak menjadi kekuatan baru yang maha dahsyat dan menggerakkan rentetan perubahan. Contoh modern dari “textual burst” (ledakan tekstual) semacam ini ialah studi-studi yang dilakukan oleh Leo Strauss atas naskah-naskah klasik dari Maimonides (filsuf Yahudi yang hidup sezaman dengan Ibn Rushd di abad ke-12 M) dan Al-Farabi (filsuf Muslim dari Abad ke-10 M).

Leo Strauss adalah filsuf Amerika kelahiran Jerman yang mengajar di University of Chicago dan meninggal pada 1973. Studi-studinya atas karya klasik memicu lahirnya sebuah mazhab pemikiran di Amerika Serikat dan, konon, sebagian mempengaruhi wawasan politik kaum neo-konservatif di sana.

Membaca teks-teks klasik membuat saya merasa menjadi bagian dari atrium raksasa sejarah manusia. Teks-teks ini membuat saya merasa bukan sekedar insiden kecil yang cuma-cuma dalam hamparan sejarah spesies manusia. Saya merasa memiliki akar yang jauh, tetapi juga sekaligus kemungkinan yang lebih jauh lagi ke depan.

Teks klasik adalah sebuah keajaiban. Adalah pengalaman yang lezat untuk menjadi bagian dari keajaiban itu.[]

___________________________________________________

*) Sumber: http://www.qureta.com/post/keajaiban-teks-klasik

**) Peneliti dan Pemikir Muslim Indonesia

Gerakan Perempuan Iran

REVOLUSI Iran tak akan lengkap tanpa melibatkan perempuan sebagai motor penggeraknya. Sejarah mencatat bahwa perempuan Iran banyak terlibat dalam rangkaian revolusi di negeri para Mullah itu. Dalam catatan sejarah, Gerakan Perempuan Iran (al-Harakah al-Nisâ`îyyah al-Îrânîyyah) muncul sejak Revolusi Konstitusi (al-Tsawrah al-Dustûrîyyah al-Îrânîyyah ) pada 1911.

Revolusi konstitusi terjadi pada 1905-1911. Revolusi yang dipelopori para ulama ini menuntut dibentuk dan diterapkannya konstitusi untuk membatasi kekuasaan dan hak-hak raja. Rakyat Iran menuntut penyelenggaraan negara didasarkan pada konstitusi, bukan lagi diatur sepenuhnya oleh titah sang raja (sabda padita ratu).

Tokoh ulama terkemuka Iran saat itu, Ayatullah Sayyid Abdullah Bahabani dan Ayatullah Sayid Muhammad Thabatabai, ikut terlibat mengawal revolusi itu. Hasilnya, pada 1907, Shah Muzafaruddin Qajari, penguasa Iran waktu itu, menyetujui diterapkannya konstitusi dengan terlebih dulu membentuk parlemen.

Setahun setelah itu, tepatnya pada 23 Juni 1908, Muhammad Ali Qajari, pengganti Shah Muzafaruddin Qajari, membubarkan parlemen itu. Dengan dibantu tentara Kazaktan di bawah panglima dari Rusia mengepung parlemen dan menangkap semua pejuang revolusi konstitusi yang ada di gedung itu. Hingga pada 1921 Reza Shah Pahlevi, pemimpin militer Kerajaan Qajari, mengkudeta dan mengakhiri kekuasaan Muhammad Ali Qajari.

Shah Ridha Pahlevi

Di penghujuang Abad 20 seorang misionaris kristen pertama kali mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan. Mayoritas siswanya dari non-muslim. Kemudian diikuti oleh Haji Mirza Hassan Rushdie dan Baba Khanum Astar Abadi. Meskipun usia lembaga pendidikan khusus anak perempuan yang didirikan oleh keduanya hanya seumur jagung, tetapi gerakannya telah menginspirasi penguasa Iran kala itu. Pada 1918 pemerintah Iran mendirikan 10 sekolah anak untuk perempuan dan sebuah perguruan tinggi untuk guru-guru perempuan.

Pada 1906, meskipun mendapat penolakan dari parlemen, perempuan Iran menuntut hak konstitusional mereka agar bisa berpartisipasi dalam partai politik. Karena merasa aspirasi politiknya tak tertampung, beberapa perempuan kelas menengah atas membentuk organisasi bawah tanah. Inilah cikal-bakal oraganisasi-organisasi perempuan Iran. Baru pada 1918 terbentuk organisasi “Asosiasi Perempuan Patriot Iran” (The Women’s Association of Iran Patriots). Pada 1922, seorang wanita terhormat dari Iskandariyah mendirikan organisasi Wanita Iskandariyyah. Dalam waktu bersamaan, Zndocht Shirazim, seorang aktivis feminis Iran, mendirikan organisasi perempuan revolusioner.

Pada tahap ini organisai-organisaisi perempuan Iran masih terbatas pada perempuan-perempuan kelas menengah. Selain aktif dalam gerakan organisasi, para aktivis perempuan Iran mulai menerbitkan majalah khusus perempuan.

Pada 1910 terbit pertamakali majalah mingguan, Danseh (pengetahuan). Dicetak dan diterbitkan atas bantuan istri dokter. Selanjutnya pada 1913 terbit majalah Ckoh. Majalah ini diterbitkan oleh Maryam Muzayyan al-Sadat. Tujuan penerbitan majalah ini untuk membebaskan perepuan dari belenggu mitos dan tahayul. Juga untuk membuka wawasan perempuan Iran terhadap dunia luar.

Menyusul tahun 1920 terbit di Isfahan sebuah majalah perempuan Zaban Zanan (suara perempuan). Majalah yang didirikan Sadiqah Dowlatabadi (1261-1340 H), wartawan dan aktivis revolusi konstitusi Iran. Ia adalah pejuang hak-hak perempuan di Iran dan merupakan perempuan pertama Iran yang mendirikan majalah dalam bahasa Inggiris, Woman. Sadiqah juga perempuan pertama Iran yang hadir di Kongres Wanita Internasional di Berlin yang berbicara atas nama perempuan Iran. Ia salah satu perempuan Iran yang mengkritik keras penggunaan jilbab.

Alam Niswan (Dunia Wanita). Terbit pertama kali di Teheran pada 1920 atas inisiatif organisasi alumni sekolah wanita Amerika di Teheran. Pada awalnya konten majalah ini lebih banyak berisi infomasi ketimbang politik. Namun, seiring berjalannya waktu, majalah ini semakin kritis, terbuka, dan berorientasi ke Barat. Dari sekian banyak majalah perempuan di Iran, majalah ini termasuk berumur panjang.

Nameh Banwan (pesan perempuan). Diterbitkan pertamakali pada 1921. Majalah yang dieditori Shahnaz Azad (1280-1340 H), seorang wartawan sekaligus aktivis perempuan Iran ini, sangat kritis terhadap pemakaian jilbab. Di bawah nama majalah itu tertulis “kebengkitan perempuan Iran”.

Jahan Zanan (Wanita Dunia). Edisi pertamanya terbit pada 1921. Majalah ini terbit atas bantuan Fkhrafak Parsa (1277 H), wartawan dan aktivis perempuan. ia adalah wartawan perepuan pertama yang hidup dalam pengasingan. Majalah Jahan Zanah bertujuan membuka kesadaran perempuan akan pentingnya pendidikan sekaligus mengenalkan hak-hak mereka. Majalah yang terbit dua mingguan ini mengangkat isu utama pembebasan perempuan.

Neswan Wathan Khah (Perempuan Patriotis). Muncul pertama kali pada 1922. Diterbitkan oleh organisasi patriotis Iran dan dieditori oleh Muhtaram Iskandar (1274-1303/1304 H). Muktaram adalah pelopor gerakan perempuan Iran. Ayahnya, Mohammad Mirza Eskandari (Pangeran Ali Khan), merupakan pendiri organisasi kemanusiaan (Jami’ Adamiyat). Iskandari pertama kali belajar pada ayahnya, kemudian melanjutkan sekolah bahasa dan sastra Prancis. Ia sempat mendirikan sekolah untuk perempuan dewaaa. Iskandari meninggal diusia 29 tahun.

Dechteran Iran (Gadis Iran). Terbit pertamakali di Shiraz, salah satu dari enam kota besar di Iran. Diterbitkan oleh Zndhkht Shirazi (1909-1953), seorang jurnalis, penyair, penulis, juga aktivis perempuan. ketika usianya baru menginjak 18 tahun ia sudah menerbitkan majalah “Gadis Iran”. Lewat majalah ini ia berharap agar tercipta emansipasi bagi perempuan Iran. Zndhkht lahir dari elit keluarga terpelajar. Pada usia 10 tahun ia dipaksa kawin. Ia termasuk salah satu feminis Iran yang melakukan protes keras terhadap penggunaan jilbab.

Nasyariyah Saai Sa’adat al-Nisa (Peck Saadat Neswan), surat kabar kiri Iran. salah satu pendirinya adalah Rochenk Noadost (1277-1336), wartawan dan aktivis perempuan kiri Iran

Pada masa kepemimpinan Shah Ridha Pahlevi, tepatnya di tahun 1928, pemerintah sudah menyediakan kesempatan beasiswa bagi perempuan Iran untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kemudian disusul pada 1935 perempuan Iran diberikan kesempatan belajar di universitas Teheran. Baru pada 1944 pemerintah mewajibkan pendidikan bagi perempuan.

Pada 1946 Shah Ridha Pahlevi menerapkan larangan jilbab bagi perempuan. Kebijakan ini kontroversial, namun bertujuan untuk menghilangkan segregasi kelas bagi perempuan.

Era 40-an mula muncul kesadaran dan peran perempuan di masyarakat. Tahun 50-an banyak bermunculan organisasi pembela hak-hak perempuan, seperti organisasi Rah Nou (Jalur Baru) yang didirikan oleh Mehrangiz Dowlatshahi pada 1955.

Setahun kemudian Shofiyah Fayrouz mendirikan asosiasi perempuan untuk mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada 1959 dibentuk serikat 15 organisasi perempuan yang diberi nama “Majelis Tinggi Organisasi Perempuan Iran” (al-Majlis li Munazhzhamat Nisaiyyat Iran). Agenda utamanya adalahmendorong hak-hak suara bagi perempuan. Meskipun banyak ditentang para ulama, tahun 1963 perempuan Iran memperoleh hak suaranya.

Pada masa pemerintahan Mohammad Reza Pahlevi (1941-1979), tepatnya pada era 60-an, seorang wanita masuk dalam korps diplomatik, menjadi hakim pengadilan, terlibat dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Pada 1968 seorang perempuan Iran terpilih untuk pertama kalinya sebagai menteri pendidikan, Varuchro Parsa. Tahun 1968 lima orang perempuan ditunjuk sebagai hakim peradilan, salah satunya Shirin Ebadi, perempuan pertama Iran peraih nobel Perdamaian.

Salah satu capaian terbesar gerakan perempuan Iran adalah terbitnya UU Perlindungan Keluarga tahun 1975. Dalam UU itu perempuan diberi hak yang sama dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak, peningkatan usia pernikahan 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki. Juga pembatasan poligami.

UU aborsi juga dibentuk. Di tahun itu semua peraturan ketenagakerjaan yang bias jender dihapus. Upah buruh perempuan dan laki-laki dipukul rata.

Pada 1978 hampir 40% anak perempuan usia enam tahunan dan 12000 perempuan di desa-desa masuk dalam dunia pendidikan. 33% mahasiswa di banyak perguruan tinggi adalah perempuan. 333 perempuan terpilih menjadi anggota parlemen lokal (DPRD), 22 perempuan masuk parlemen, dan 2 orang perempuan menjabat sebagai senat.

Ini adalah hasil perjuangan panjang aktivis perempuan Iran sejak revolusi konstitusi hingga menjelang revolusi Iran 1979.

Revolusi Iran 1979

Kebijakan pemerintahan baru pasca revolusi Iran adalah langsung menetapkan kewajiban jilbab bagi perempuan. Seluruh UU pernikahan (Qânûn Himâyah al-Usrah al-Îrânîy) dikembalikan pada sebelum 1975. Hak-hak perempuan kembali dikebiri.

Meskipun begitu, dalam banyak hal, peran dan aktivitas perempuan di ruang publik masih mendapat tempat. Pada pemilu pertama pasca revolusi, tahun 1980, partisipasi politik perempuan masih tinggi. Bahkan pada pemilu 1998 porsentasenya naik 61,9%. Di pelbagai kementerian banyak perempuan menempati pos-pos strategis.

Pada 1990 hingga awal 2000-an sejumlah LSM perempuan terus mengkampanyekan kesetaraan dan menghapus diskriminasi jender. Tahun 2006 aksi protes “satu juta tandatangan” digelar oleh para perempuan muslim dan sekuler menuntut dihapusnya UU diskriminatif, memprotes hukum rajam, menolak pemisahan laki-laki perempuan di ruang publik semacam stadion olah raga.

Keberhasilan perjuangan kaum perempuan Iran dalam menuntut hak-hak politiknya bisa dilihat dari terpilihnya Masoume Ebtekar sebagai Wakil Presiden perempuan pertama di Republik Islam Iran pada masa Presiden Khatami tahun 1997. Selain Masoume ada banyak aktivis perempuan Iran yang perannya sudah mendunia, seperti Shirin Ebadi, Marjane Setrapi, dan Ziba Mir Housseini. Merekalah yang menginspirasi gerakan perempuan Iran hingga hari ini.[]

Catatan dari Kongres WCFLCR Ke-7 di Dublin Irlandia

SAYA, bersama Nani Zulminarni dari PEKKA mendapat kehormatan hadir dan berpartisipasi dalam Kongres Dunia tentang Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak (World Congress on Family Law and Children’s Rights) ke 7 di Dublin Irlandia 4-7 Juni 2017. Undangan khusus kami terima dari Ibu Leisha Lister, salah seorang anggota board dari kepanitiaan ini. Kami berdua memang kenal baik dengan Ibu Lister melalui program AIPJ – Kerjasama Australia Indonesia untuk Keadilan, sementara beliau sendiri adalah seorang executive arvisor untuk Family Court pemerintah Australia. Bersama ibu Cate Samner, Ibu Leisha mendukung berbagai program terkait perlindungan hukum bagi anak di Indonesia bekerjasama dengan Mahkamah Agung Indonesia.

Kongres Dunia tentang Family Law and Children’s Rights Conference & Exhibition ini adalah acara empat hari dari tanggal 4 Juni sampai 7 Juni 2017 di The Convention Centre Dublin (CCD) di Dublin, Irlandia. Acara ini menampilkan tema-tema penting seperti generasi anak-anak masa depan dan kepedulian terhadap pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak.

Kongres Dunia Hak Hukum & Anak-anak Keluarga 2017 (WCFLCR 2017) ini menjadi kesempatan paling penting untuk pertukaran informasi dan diskusi untuk sektor Hukum Keluarga di sekitar seluruh dunia. Dengan program yang komprehensif dari 145 pembicara, 45 sesi dan 6 sesi pleno, para delegasi dipuaskan oleh kegiatan Kongres ini yang dilengkpai dengan sejumlah besar pengetahuan.

Kongres ini dihadiri oleh 650 peserta dari 28 negara. Dari Indonesia hanya kami berdua. Ini berbeda dari kegiatan serupa 3 tahun sebelumnya di Sydney Australia. Menurut Nani yang pada saat itu juga hadir, sejumlah peserta dari lembaga-lembaga yang terkait dengan isu hukum dan utamanya hukum keluarga dan perlindungan anak menjadi peserta aktif dan menyampaikan makalah mereka. Padahal jika dilihat pada isu-isu yang dibahas di Dublin, sungguh sangatlah tepat jika ada wakil-wakil dari pemerintah Indonesia terutama dari jajaran penegak hukum juga hadir dan berpartisipasi aktif. Betapa tidak, dari tema-tema baik yang digelar dalam sesi planeri maupun paralel terdapat isu-isu terbarukan yang relevan dengan perkembangan situasi di Indonesia dan membutuhkan pandangan hukum yang juga relevan dengan perubahan zaman.

Mengiringi acara pembukaan, kepada peserta disajikan film dokumenter sangat terkenal India’s Daughter karya sineas humanis Leslee Udwin tentang peristiwa gang rape di Delhi India yang menewaskan perempuan muda calon dokter yang menjadi korban gang rape itu. Segerombolan supir dan kernet bis kota yang menculiknya sepulang Jhoty (demikian nama samarannya) nonton biskop. Meskipun film itu ditolak untuk diputar di India, film itu menjadi salah satu nominator film dokumenter the Academy Award 2014. Dalam penjelasannya di forum paralel, Leslee menyakan bahwa ketika ia hendak mewawancarai para pelakunya, di penjara, ia sebagaimana yang lain yang marah atas peristiwa itu berharap akan bertemu dengan lelaki biadab, berwatak binatang dan dengan muka sangar dan kejam. Pada kenyataannya ia bertemu dengan para lelaki teramat biasa, ada di mana-mana yang menyuarakan pandangan dan cara berpikirnya yang telah lama kita kenali yang menganggap perempuan pantas menerima perlakukan itu karena perempuan telah melampaui batas yang mereka tentukan; menikmati kebebasannya, mandiri, berpendidikan, bebas bepergian keluar rumah, menikmati kehidupan pergaulan, berani, riang gembira, pintar, centil, dan marah jika dilecehkan lelaki. Mereka merasa perempuan harus dididik dengan caranya, diperkosa beramai-ramai. Dengan cara itu mereka mengirimkan pesan kemarahannya sebagai lelaki yang tersinggung dan merasa dikalahkan oleh kemajuan kaum perempuan. Di bagian lain Leslee menyatakan bahwa pokok soalnya ada pada pendidikan yang membiarkan maskulinitas menjadi panglima.

Berikut adalah tema-tema yang dibahas sepanjang 4 hari konferensi yang diselenggarakan d pusat kota Dublin. Tema-tema itu senantiasa dibuka oleh planeri dilanjutkan dengan diskusi paralel yang terbagi rata-rata perhari ada 4 palalel forum masing-masing 6 tema. Ada 10 tema yang dibahas baik dalam forum planeri maupun diskusi paralel adalah:

Violence and the Exploitation of Children, meliputi isu (1). Child trafficking; (2). Commercialisation of children, dan (3). Violence against children.

The Girl Child: (1). Child brides; (2). Education, dan; (3). Female genital cutting.

Protecting Especially Vulnerable Children: (1). Child abuse and neglect; (2). Children in conflict situations; (3). Children in detention and residential settings; (4). Immigration and unaccompanied children, dan; (5). International best practices.

Justice and Equality: (1). Realising rights, complaints and remedies; (2). Child-friendly juvenile justice; (3). Courts administration, legislation, policy and practice; (4). Gender and race as barriers to children’s rights, dan; (5). Children with disabilities.

Changing Family Formations: (1). Defining family life; (2). Marriage equality; (3). Civil partnership, dan; (4). Marriage as contract.

The Modern Family: (1). Surrogacy, dan; (2). Donor Assisted Human Reproduction.

Family Property Law: (1). Inter parte obligations; (2). Concept of Marital Property; (3). Pre-nuptial agreements, dan; (4). Private Ordering.

International Families: (1). Child abduction; (2). Hague Convention and the role of the central authority; (3). International adoption, dan; (4). Recognition and Enforcement of Judgments.

Social Media and Children: (1). Children’s Right to Information; (2). Safety and the internet, dan; (3). Criminal law and online behaviour.

Child Participation: (1). Representing the Child Client; (2). Children’s participation in legal proceedings; (3). Advocacy and representation for very young children, dan; (4). Children and healthcare.

Dari tema-tema di atas terdapat su-isu yang saat ini cukup relevan dengan Indonesia namun tak sedikit yang pada masa mendatang bisa menjadi kenyataan dan membutuhkan pembahasan baik secara sosial maupun ranah hukumnya. Misalnya soal perubahan formasi keluarga, anak yang dilahirkan dalam keluarga di mana “ayah ibunya” bukan orang tua kandung, dan tak selalu merupakan sepasang lelaki dan perempuan. Demikian halnya dalam isu keluarga modern seperti anak yang dilahirkan dari benih yang diperoleh dari bank sperma, kehamailan “pinjam rahim” atau sorrogesy. Sejauh ini Indonesia memang masih belum sepenuhnya terbuka pada isu-isu serupa itu, tetapi perkembangan dunia moderen niscaya Indonesia tak dapat tertis menerus menghindari dari persoalan serupa itu. Di luar tema-tema masa depan serupa itu pembahasan isu klasik masih tetap mendominasi seperti trafficking, pekawinan anak, kekerasan kepada anak, adopsi lintas negara, dan seterusnya.

Nani dan saya kebagian bicara di forum paralel ke-44 di hari terakhir sesi paralel paling terakhir sebelum planery penutupan. Nani dan Ibu Cate Samner membahas soal upaya yang diakukan PEKKA atas dukungan AIPJ dalam memebri kepastian hukum pada jutaan anak yang tak memiliki status hukum akibat tak memiliki sertifikat kelahiran. Hal ini disebabkan oleh status perkawinan orang tua mereka yang tak dapat dubuktikan oleh surat nikah. PEKKA bersama peradilan agama atas sukungan mahkamah agung menyelenggarakan upaya layanan hukum berupa sidang keliling untuk penetapan nikah pasangan sebelum mereka kembali ke KUA untuk isbat nikah. Dengan adanya peristiwa hukum itu sepasang orang tua bisa memperoleh surat nikah mereka dan dinas dikcail mengeluarkan akta kelahiran anak-anak mereka.

Saya sendiri menyampakan hasil penelitian Rumah KitaB tentang Kawin anak di 5 provinsi. Meski begitu apa yang dipresentasikan adalah menggambarkan situasi umum di Indonesia terkait naiknya angka praktik perkawinan anak. Secara lebih khusus saya menyoroti soal peran kelembagaan formal dan non formal yang menyebabkan maraknya praktik kawin anak serta upaya advokasi yang diakukan. Dalam konteks itu keluarnya fatwa KUPI yang meminta negara melakukan upaya-upaya konkrit untuk berakhirnya praktik kawin anak menjadi satu aspek yang didiskusikan karena ditanyakan oleh peserta.

Akhir acara kongres ini ditutup dengan pengumuman WCFLCR ke-8 di Singapura tahun 2020. Dan puncak penutupannya adalah laporan PEKKA dalam meningkatkan pendidikan anak perempuan melalui pemberian beasiswa untuk tingkatan SMA, D3 atau S1 yang disampain oleh Nani Zulminarni mewakili para penerima beasiswa. Upaya pemberian beasiswa ini mendapat pujian para peserta yang ditinjukan oleh aplaus yang panjang setelah Nani menyampaikan progres dari kegiatan itu dan tampilan video dokumenter yang sangat mengesankan tentang kesaksian para penerima beasiswa itu.

Lintasan dari Kongres ke Kongres

Sydney 2013

Sydney menyelenggarakan Kongres Dunia ke-6 tentang “Hukum Keluarga dan Hak Anak” pada bulan Maret 2013 di Sydney Australia. Kongres tersebut bertemakan “Membangun Jembatan dari Prinsip ke Realita”, berfokus pada hukum keluarga, hak asasi manusia dan hukum anak-anak. Topik seperti kekerasan keluarga, surrogacy, jenis kelamin dan identitas gender disfonia dibahas.

Halifax 2009

Kongres Dunia ke-5, “Anak Terperangkap dalam Konflik”, diadakan di Halifax, Nova Scotia, Kanada. Konferensi tersebut mencakup berbagai area:
• Konflik Anak dan Konflik Keluarga
• Perlindungan anak
• Menanggapi Perbedaan
• Anak-anak Perang
• Prajurit Anak

Cape Town 2005

Pada bulan Maret 2005, Cape Town, Afrika Selatan menyelenggarakan Kongres Dunia ke-4 tentang “Hukum Keluarga dan Hak-Hak Anak”. Sekitar 700 hakim, pengacara dan profesional lainnya berkomitmen terhadap hak anak-anak yang dikumpulkan untuk membahas keadaan anak-anak di seluruh dunia. Konsekuensinya berfokus pada anak-anak dalam kemiskinan, perdagangan manusia, anak-anak dalam proses hukum dan suara anak dalam proses hukum keluarga.

Bath – Inggris 2001

Tema keseluruhan Kongres Dunia ke-3 2001 adalah Kerjasama Internasional untuk Perlindungan Anak-anak. Kongres tersebut berfokus pada pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (UNCROC), pekerja anak dan perlindungan anak-anak dari hukuman kasar, kejam, dan pelecehan yang kejam.

San Fransisco 1997

San Francisco menjadi tuan rumah Kongres Dunia ke-2, pada bulan Juni 1997 bersamaan dengan Asosiasi Keluarga dan Pengadilan Konsiliasi (AFCC). Kongres berfokus pada Forum Pemuda, yang menyerukan tindakan melawan eksploitasi anak-anak dan isu kode etik sukarela untuk pekerjaan dan perlakuan terhadap anak-anak.

Sydney 1993

Lebih dari 850 delegasi dari 54 negara menghadiri Kongres Dunia perdana, yang diadakan di Sydney, Australia. Kongres bersama-sama melatih pengacara, hakim, akademisi, dan politisi, yang memiliki kepedulian bersama terhadap anak-anak dan untuk pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia.[]