Majmû’ah al-Rasâ`il, Hasan Al-Banna dan Gerakan Jihad Kontemporer

Oleh: Badrus Sholeh, Ph.D[1]

ARTIKEL ini akan membahas konteks politik Hasan al-Banna menulis serial risalah yang kemudian dibukukan menjadi Majmu’ah al-Rasâ`il, serta bagaimana dampaknya atas gerakan jihad dan politik Islam saat ini. Jihadis kontemporer menjadikan Hasan al-Banna sebagai rujukan dan figur tokoh mujahidin yang sejalan dengan cita-cita jihad antara lain: (1). Terbentuknya komunitas yang tunduk pada hukum Islam, dengan penerapan syariat Islam yang ketat; (2). Komunitas melakukan konsolidasi organisasi melawan tirani Barat dan pemerintah thaghut, dan penjajahan; (3). Organisasi dan komunitas selalu terjaga melalui gerakan jangka panjang.

Pada konteks ini terjadi pergeseran dan perbedaan antara cita-cita Hassan al-Banna yang menempatkan nasionalisme sebagai alat dan media keberhasilan menerapkan syariat Islam. Prinsip ini kemudian diadopsi beberapa gerakan yang sama di beberapa negara termasuk di Indonesia, melalui gerakan tarbiyah. Tetapi pada sisi berbeda, terdapat pergerakan jihad yang melanjutkan cita-cita Hasan al-Banna minus nasionalisme dan demokrasi. Mereka kemudian membentuk faksi-faksi radikal-jihadi dan menerapkan pola jihad yang keras melawan pemerintah thaghut, individu yang menghalangi jihad mereka dan negara-negara kafir. Abu Jihad al-Indunisiy menyebutkan sejarah jihad al-Qaidah saat ini sebagai kelanjutan jihad Hasan al-Banna, yang berbeda dengan gerakan jihad ISIS. Bagi Abu Jihad, ISIS adalah gerakan ahistoris yang menyimpang dari pada pendahulu Mujahidin.[2]

Hasan al-Banna menggerakkan Ikhwanul Muslimin sebagai kekuatan politik yang mengakar di Mesir. Hasan al-Banna juga mendiskusikan problem dunia Islam, dan menyerukan pentingnya persatuan umat Muslim di Indonesia, Pakistan, India, Yaman, Suriah, Libya, Maroko, Sudan, Palestina dan negara Muslim lain. Hasan al-Banna yakin adanya konspirasi global baik melalui gerakan zionis maupun koalisi Kristen Barat yang menyebabkan umat Muslim tertindas dan terjajah, termasuk seruannya dalam membela Palestina melawan Israel sejak awal perang Arab-Israel. Gerakan Hasan al-Banna menginspirasi gerakan politik Islam dan jihad regional di Timur Tengah dan dunia Islam.

Majmû’ah al-Rasâ`il

Kitab Majmû’ah al-Rasa`il menjelaskan perjalanan dan pemikiran Hasan al-Banna dalam rentang waktu puluhan tahun. Kitab ini membahas rambu-rambu dakwah, mempertegas sikap, menjawab tipu daya musuh dan orang-orang yang selalu mengintai, menjawab pertanyaan orang-orang yang minta penjelasan. Karena itu, risalah-risalahnya memuat akidah, hadis, tafsir, al-Qur`an, fikih, fatwa, akhlaq, sirah Nabi, ceramah, nasehat, bimbingan, tasawuf dan even-even Islami lainnya sebagaimana juga menjelaskan dasar-dasar kebangkitan Islam modern, pilar-pilar, karakteristik, sikap Islam terhadap berbagai aliran dan pemikiran.

Kitab ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, risalah seruan kepada manusia bagaimana menciptakan tujuan hidup sesuai dengan al-Qur`an. Risalah seruan ini termasuk memertanyakan tujuan hidup manusia, hubungan manusia dan politik dan landasan kebangsaan. Kedua, refleksi yang tajam bagaimana menempatkan diri sebagai aktivis Islam. Risalah ini terdiri dari sepuluh edisi publikasi, dan menjadi fondasi kuat untuk risalah selanjutnya. Ketiga, risalah dakwah yang penting bagi kehidupan masyarakat dan menciptakan kehidupan berbangsa dan bertanah air sesuai dengan syariat Islam. Dalam risalah dakwah juga Hasan al-Banna memberi petunjuk pola dakwah yang efektif. Keempat, risalah muktamar mahasiswa dan pelajar Ikhwanul Muslimin. Dalam risalah ini Hasan al-Banna membagi menjadi beberapa bagian: agama dan politik, bagaimana beragama seutuhnya, hak-hak minoritas, hubungan internasional. Pada bagian ini, pola aktivisme internasional menjadi berpengaruh terhadap aktivisme dan organisasi Islam di banyak negara. Kelima, risalah yang sangat penting bagi gerakan jihad di Mesir dan dunia Arab. Hasan al-Banna menyerukan kewajiban jihad bagi setiap muslim, landasan al-Qur`an dalam berjihad, dan bagaimana aktivis Muslim terlibat dalam perang. Bagian ini penting bagi aktivis Ikhwanul Muslimin dalam keterlibatan perang dukungan atas Palestina melawan Israel. Bagian ini juga diadopsi dalam gerakan jihad transnasional. Keenam, Hasan al-Banna memberi pesan khusus bagi perempuan Muslimah dan bagaimana mereka terlibat dalam politik Islam dan organisasi. Hasan al-Banna juga memberi pesan khusus bagi mahasiswa bagaimana mereka harus memahami fondasi politik Islam, beragama secara utuh, terlibat dalam sayap muda partai politik dan melihat ulang keterlibatan asing dalam urusan dalam negeri dunia Islam.

Hasan al-Banna menyatakan bahwa partai politik harus berlandaskan syariat Islam. Hasan al-Banna menolak partai politik sekuler dan nasionalis. Sebaliknya, King Farouk mengkritik gagasan Hasan al-Banna yang membentuk partai Islam yang akan berkompetisi dalam arena politik. Dalam buku ini Hasan al-Banna juga merefleksikan pentingnya reformasi politik dalam negeri Mesir. Reformasi politik penting sebagai strategi untuk menghadapi pemerintah kolonial Inggris. Hasan al-Banna menyerukan agar Muslim bersatu dan meninggalkan perpecahan partai, untuk lebih fokus dalam membentuk realitas politik yang lebih islami dengan menyerukan penerapan syariat Islam, menjelaskan hubungan antara agama dan politik, serta menyeru kepada penguasa, kepala negara dan para pejabat negara akan pentingnya reformasi politik dan melihat ulang kebebasan berekspresi.

Dampak Gerakan Jihad

Pemikiran Hasan al-Banna dan gerakan Ikhwanul Muslimin memiliki dampak kuat tidak hanya di Mesir tetapi juga dunia Islam. Banyak berdiri organisasi dan partai berbasis Islam yang mengadopsi Ikhwanul Muslimin. Olivier Roy menggambarkan, “The chief (amir, guide…) is elected but then becomes quasi-irremovable unless disqualified by the shura. He is backed up by an executive committee or council, over which he generally has supervisory authority. The party has at its disposal an administration in the form of specialized committees, including those of preaching and propaganda (da’wa).”[3] Sistem kepemimpinan organisasi dan partai politik yang digagas Hasan al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin memengaruhi pergerakan dan pola manajemen organisasi di banyak negara Muslim.

Di Indonesia, pemikiran dan legacy Hasan al-Banna memengaruhi sejak masa kemerdekaan, pembentukan organisasi Islam pada tahun 1950-an, gerakan Islam bawah tanah pada masa Orde Baru dan pasca reformasi, khususnya gerakan tarbiyah yang kemudian membentuk partai Islam, Partai Keadilan. Pola Ikhwanul Muslimin dalam PK/PKS berikut gerakan muda dan mahasiswa dalam partai sangat diinspirasi pemikiran Hasan al-Banna dan terutama kitabnya, Majmû’ah al-Rasâ`il.[BS]
_________________

[1] Ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global FISIP UIN Jakarta. Email: badrus.sholeh@gmail.com

[2] Abu Jihad Al-Indunisy, “Menyingkap Rekam Jejak Ideolog ISIS Indonesia,” http://www.muqawamah.net/?p=23161

[3] Olivier Roy, The Failure of Political Islam, Cambridge: Harvard University Press, 196, p. 47.

Merebut Tafsir: Hewan Qurban

REZA, anak sulung saya bertanya soal binatang sembelihan di Hari Raya Haji/Idul Adha/Idul Qurban. Dengan usia menjelang 30 tahun tentu ia telah mendengar berulang kali dalam khutbah di setiap shalat Id kisah keteguhan Ibrahim as. dan kebaikan Tuhan yang telah memerintahkan untuk mengganti anaknya, Ismail dengan seekor kambing sebagai binatang sembelihan qurban. Ia juga telah mendengar kisah teladan Siti Hajar mencari air demi Ismail yang berlari-lari dari bukit Safa ke butik Marwa dan lahirlah cerita sasakala (asal usul) air Zamzam.

Ia hanya tak habis pikir soal kewajiban menyembelih binatang ternak berkaki empat utamanya sapi dan kambing di Hari Raya Qurban itu. Ia punya pengalaman sedih di masa kecilnya; ia melihat kakak sepupunya menangis karena kambing yang dibeli dari uang sunatnya dan telah dipelihara berhari-hari sebelum disembelih pada akhirnya harus dipotong di Hari Raya Qurban. Reza dan Tasya pernah pulang menjerit-jerit karena ada kambing yang belum selesai dipotong lari mengembik-embik dengan kepala miring dan dikejar-kejar jagalnya. Mereka melihat hal yang menyedihkan dari peristiwa penyembelihan hewan qurban.

Saya jadi ingat cerita ibu soal abang saya yang menangis di atas pohon mangga menyaksikan kambingnya disembelih padahal kambing itu ia pelihara dan telah bernama. Abang saya tak mau turun dari pohon dan tak ikut riang gembira membakar “pelor” yang biasa jadi rebutan anak-anak lelaki dan lelaki dewasa untuk menunjukkan semangat kejantanan. Ibu saya menghibur abang bahwa alangkah mulianya kambing itu karena dimakan oleh manusia beriman dan manusia punya kehendak untuk berbuat baik dan menyembah Tuhan. Ibu saya menambahkan binatang yang menjadi qurban derajatnya lebih mulia dari binatang yang dimakan di hari-hari biasa atau mati sia-sia karena sakit atau bencana.

Penjelasan sederhana ibu saya mendapatkan penyempurnaannya ketika saya belajar antropologi. Adalah Mary Douglas, antropolog pintar dari Inggris generasi awal yang memperkenalkan teori natural symbolism tentang praktik ritual sebagai tindakan menjaga keseimbangan dalam human cultural. Mary Douglas adalah peletak dasar konsep analisis stuktural yang menghubungkan kelompok dan individu secara dinamis dalam sebuah ritual sebagalai bentuk keseimbangan, termasuk ritual kurban.

Bangsa Arab tempat di mana agama langit turun dan berkembang adalah bangsa nomaden, yang menggantungkan hidupnya dari penggembalaan. Kisah simbolik tentang penggembala dan gembalaannya secara metafor kerap dikisahkan dalam tradisi Biblika untuk menunjukkan betapa penting hidup bersama, berkelompok dan saling membantu di dalamnya. Umat yang sesat kerap dimisilkan pada kambing yang terpisah dari kelompoknya dan karenanya rentan diterkam serigala. Untuk mempertahankan kelompok, ritual kolektif seperti membagi binatang ternak sembelihan menjadi niscaya dan masuk akal.

Memelihara keseimbangan adalah konsep penting dalam kajian antropologi. Keseimbangan alam, populasi, membutuhkan ritual yang merasionalkan hal-hal yang sebetulnya irrasional. Bayangkan jika tidak ada ritual qurban, bangsa nomaden Arab akan kesulitan menjaga keseimbangan ternak peliharaan mereka, namun dengan adanya ritual qurban populasi kambing unta bisa berkurang secara sistematis, berlangsung setiap tahun dengan jumlah sembelihan yang juga akan terus bertambah dengan bertambahnya jumlah umat Muslim di dunia.

Fikih telah mengatur siapa yang berhak dan bagaimana cara membaginya. Namun ketimpangan sosial yang tajam, pengelompokan komunitas yang tidak lagi berbaur antara kaya miskin pemberi dan penerima qurban akibat hancurnya inti keseimbangan seperti keseimbangan dalam lingkungan, air, sumber daya alam, tanah, serta sumber penghiduan membuat sembelihan bagi sebagian kelompok terasa hanya demi sembelihan itu sendiri sementara bagi yang lain tak juga sanggup menyelamatkan keseimbangan.

Dalam perubahan kehidupan yang dahsyat serupa itu tidakkah ada kebutuhan untuk memberi makna yang lebih subtantif dari sekedar riual simbolik penyembelihan qurban itu? Sebab agama tak bisa berhenti hanya pada simbolisme belaka sebagaimana ditegaskan oleh Mary Douglas. Ritual harus berguna sebagai simbol yang menghubungkan grup dan individu, dan menggerakkan stuktur.

Dengan cara itu kesedihan orang seperti Reza yang tak tega melihat mata sapi atau kambing menangis, kelojotan dan mengembik bisa terjelaskan maknanya. Beragama tak bisa berhenti pada ritus dan simbolisme sementara hal yang sebaliknya dalam kehidupan nyata justru sedang terjadi.[]

Risalah Jihad Hasan al-Banna

HASAN al-Banna lahir ketika dunia Islam jatuh. Ada banyak peristiwa besar mengiringi kehidupan al-Banna dan sedikit banyak memengaruhi pemikirannya: keruntuhan Turki Utsmani, dibubarkannya Khilafah Islamiyah, imperialisme Eropa di dunia Arab, dan berdirinya negara Israel.

Hasan al-Banna lahir di sebuah desa kecil, Mahmudiyah, sebuah kawasan Buhairoh, pada 14 Oktober 1906. Ayahnya, Ahmad Abdurrahman al-Banna, seorang pembaca hadis yang baik, bekerja sebagai tukang service jam dan membuka penjilidan kitab. (Musthofa Muhammad al-Tohan, al-Imam Hasan al-Banna, hal. 56)

Al-Banna sudah belajar hadis dan mulai menghapal al-Qur`an dibimbing langsung oleh ayahnya sebelum ia masuk sekolah di Madrasah I’dadiyah dan Madrasah Muallimin al-Awwaliyah di Damanhur.

Pada 1923 al-Banna melanjutkan studinya di Madrasah Darul Ulum di Kairo sambil seminggu sekali menghabiskan waktunya di Universitas al-Azhar. Tahun 1927 ia tamat dari Madrasah Darul Ulum dan mulai mengajar di sebuah sekolah pemerintah di Ismailiyah.

Di Ismailiyah inilah al-Banna mulai mengembangkan karir dakwahnya dan bersama kawan-kawannya mendirikan organisasi sosial keagamaan Ikhwanul Muslimin.

Pada perkembangan selanjutnya Ikhwanul Muslimin tak hanya bergerak dalam ruang lingkup sosial-keagamaan, melainkan terlibat aktif dalam dunia politik. Sebagaimana yang berulangkali ditegaskan Hasan al-Banna bahwa “Islam dan Politik” adalah satu.

Gerakan Ikhwanul Muslimin memulai langkahnya dari Propinsi Ismailiyah, namun kemudian kantor pusatnya berpindah ke Kairo. Pada akhir tahun 1940-an cabang Ikhwanul Muslimin mencapai 3000 dengan jumlah anggota sangat besar. (Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS, hal. 100)

Sore Sabtu, 12 Februari 1949, Hasan al-Banna berkunjung ke Kantor Pusat Organisasi Pemuda Islam ditemani al-Ustadz Abdul Karim Muhammad Mansur. Pukul 20.25 Hasan al-Banna memesan taxi untuk pulang ke rumahnya.

Al-Banna dan Abdul Karim keluar dari Kantor Pemuda dan masuk ke dalam taxi. Begitu pintu mobil ditutup tiba-tiba datang orang tak dikenal dan langsung menyerang al-Banna dengan sebuah senapan mesin. Tujuh peluru bersarang ditubuhnya. Al-Banna sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya tak tertolong. (Anwar al-Jundi, Hasan al-Banna, hal. 278)

***

Tulisan ini akan mencoba mengekplorasi pemikiran jihad Hasan al-Banna dalam “Rasâ`il Hasan al-Bannâ”—sebuah buku penting yang membicarakan banyak hal: Islam dan Politik, Negara Islam, Mayarakat Islam, Sistem Ekonomi Islam, Ikhwanul Muslimin, Sistem Tarbiyah dan Usroh, dll., termasuk di dalamnya membahas tentang jihad dan perjuangan dakwah membentuk sebuah masyarakat Muslim.

Hasan al-Banna menempatkan jihad sebagai salah satu rukun bay’at (prinsip dasar dan landasan perjuangan).

Pertama, pemahaman (al-fahm). Setiap anggota Ikhwanul Muslimin harus memahami sekaligus meyakini bahwa pemahaman dan pemikiran mereka tentang Islam pasti benar dan Islam adalah seperti yang mereka pahami.

Islam mencakup segala urusan kehidupan. Islam berkaitan dengan negara, pemerintahan, akhlak, kekuatan, rahmat dan keadilan. Islam juga mengatur undang-undang, ilmu pengetahuan, mengatur pendapatan dan kekayaan, harta benda. Islam juga mengatur tentang jihad, dakwah, ibadah, dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, ikhlas. Seluruh dakwah dan perjuangan Ikhwanul Muslimin harus didasari keikhlasan. Setiap kata, tindakan, dan jihad hanya untuk mengharap pahala dan kerelaan (ridha) Allah SWT. Tanpa menginginkan harta, pujian, pangkat, dan kedudukan.

Ketiga, bekerja (al-‘amal). Untuk mewujudkan masyarakat Muslim, pertama-tama bekerja memperbaiki diri sendiri agar memiliki tubuh yang kuat, akhlak yang baik, berpendidikan, mandiri, rajin beribadah. Setelah itu mendidik keluarga dan masyarakat. Juga berjuang melepaskan campur tangan asing dalam politik, ekonomi, maupun budaya. Dan mengarahkan negara agar sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Keempat, jihad. Jihad diwajibkan bagi setiap muslim berlaku sampai hari kiamat. Jihad paling rendah adalah “mengingkari di dalam hati” (al-inkar bi al-qalb). Berpangku tangan terhadap kemunkaran dan kemaksiatan. Sedangkan jihad paling tinggi adalah berperang di jalan Tuhan. Di antara tahapan dan tingkatan Jihad adalah Jihad dengan lisan, tulisan, kekuasaan, dan menyatakan kebenaran di depan penguasa lalim.

Kelima, berkorban (al-tadhhiyah). Demi menunjang dakwah dan jihad dibutuhkan pengorbanan baik jiwa, harta, atau pun nyawa. Yang tidak mau berkorban untuk kepentingan dakwah dan jihad akan menanggung dosa.

Keenam, taat. Mematuhi dan melaksanakan segala perintah, baik dalam keadaan susah atau mudah, senang atau benci, rela atau terpakasa. Ketaatan tanpa reserve.

Ketujuh, tabah (al-tsabât). Seorang mujahid harus tabah dan sabar dalam menjalankan dakwah dan perjuangan, sampai ia mendapat dua kemenangan: sampai pada tujuan atau syahid di akhir perjuangan.

Kedelapan, persaudaraan (al-ukhuwwah). Yang dimaksud persaudaraan di sini adalah mempersatukan hati, ruh, dan akidah (keimanan). Persaudaraan yang didasari keimanan.

Kesembilan, percaya (al-tsiqah). Kepercayaan harus dibangun oleh pengikut terhadap pemimpinnya, prajurit terhadap atasannya. Percaya terhadap harga diri dan keikhlasan pemimpin sehingga menimbulkan cinta, hormat, dan patuh.

Kesepuluh, pemurnian (al-tajarrud). Memurnikan seluruh gagasan dan pemikiran sendiri, menafikan gagasan dan pemikiran orang lain. Andalah yang paling benar, paling mulia dan paling lengkap.

Jihad menempati posisi penting dalam pemikiran Hasan al-Banna. Al-Banna menyusun risalah tersendiri tentang jihad. Setidaknya ada 4 kitab yang memuat Risalah Jihadnya Hasan al-Banna: 1). Majmu’ah Rasa`il; 2). Risalah al-Ta’lim; 3). Allah fi al-Aqidah al-Islamiyyah; 4). Tsalats Rasa`il fi al-Jihad (Tiga Risalah Jihad yang ditulis al-Maududi, Sayyid Qutb, dan Hasan al-Banna).

Menurut Hasan al-Banna, jihad diwajibkan bagi setiap muslim. Kewajiban jihad berlaku sepanjang masa. Melepaskan Jihad dari Islam sama halnya mencabut ruh dari jasadnya. “Rasanya saya tak menjumpai agama apapun selain Islam yang memberikan perhatian cukup banyak terhadap jihad,” kata al-Banna. Jihad adalah pertahanan cukup baik dalam membela kebenaran.

Dalam Risalah Jihadnya Hasan al-Banna menghimpun ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis yang berbicara tentang jihad. Juga beberapa pendapat ulama, baik klasik maupun modern, tentang keutamaan, kemuliaan, dan kewajiban jihad. Baginya, untuk memahami ayat ataupun hadis tentang jihad tak perlu membutuhkan banyak penafsiran. Semuanya sudah tampak terang benderang.

Yang menarik justeru ketika ayat dan hadis tentang jihad dimaknai dan dipahami oleh para ulama, sebagaimana yang dikuti Hasan al-Banna:

Penulis “Maj’maal Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar”—penulisnya seorang ulama Hanafi—mengatakan, “Secara bahasa Jihad artinya mengarahkan segala kemampuan, baik berupa ucapan atau tindakan. Jihad menurut syariat adalah membunuh orang kafir, atau semacamnya, seperti memukul, menjarah harta bendanya, merusak tempat ibadahnya. Jihad bertujuan melindungi agama dari ancaman harbiy atau dzimmiy.

Jihad hukumnya fardhu kifayah jika musuh berada di luar negara Islam dan ada seseorang yang mewakili melaksanakan jihad. Sebaliknya, jika orang kafir masuk dan menyerbu negara Islam, maka hukumnya wajib ‘ayn (wajib individu)—baik anak-anak, wanita, orang tua semuanya wajib mengangkat senjata.

Karena itu, kata al-Banna, bagi keadaan umat Muslim saat ini yang tertindas dan terjajah oleh bangsa lain, dengan mengikuti hukum kafir, kehormatannya terampas, maka hukum jihad baginya wajib ayn.

Jihad, kata al-Banna, bukan bertujuan untuk permusuhan, melainkan di dalamnya mengandung pesan perdamaian. Dalam jihad terkandung pesan agung (risalah kubra), yaitu memberikan hidayah dan keadilan. Hal ini sejalan dengan Abu Bakar ibn Syata dalam “I’anah al-Thalibin” bahwa jihad hanyalah wasilah, sarana, atau metode. Tujuan utamanya adalah memberikah hidayah atau petunjuk pada orang kafir. Oleh karena itu, demi menjaga kemurnian dan kemuliaan jihad, seorang mujahid harus tulus dan ikhlas dalam berjihad.

Di akhir risalahnya al-Banna melakukan kritik terhadap hadis yang menyebut bahwa jihad dalam arti peperangan termasuk jihad kecil. Jihad besar adalah melawan hawa nafsu. Hadis ini masyhur dikalangan umat Muslim dan berpotensi melemahkan semangat umat Muslim dalam berjihad. Berdasarkan penelusuran perawi hadis ini ternyata ia bukan hadis, melainkan ucapan Ibrahim ibn Ablah.

Islam Agama Damai

Islam agama perdamaian (din al-salam) dan agama kasih sayang (rahmah). Nama “Islam” sendiri diambil dari akar kata “al-Islam”. Pengikutnya disebut “muslim” (QS. al-Hajj:78; QS. al-Baqarah:112; QS. Al-Baqarah:131; QS. al-An’am 71). Islam menyebarkan kedamaian, keselamatan, dan kasih sayang kepada umat manusia.

Meskipun begitu, Hasan al-Banna mengajukan sendiri sebuah pertanyaan: Jika Islam sebagai agama perdamaian dan kasih sayang, bagaimana dengan jihad dan perang? Bukankah hari ini Islam dikenal sebagai agama pedang?

Islam dan Perang

Dalam Islam perang hanya dibolehkan ketika dalam keadaan darurat (dharurah al-ijtima’). Kata al-Banna, Islam menyukai ketenangan, kedamaian, dan keamanan. Namun, terkadang Islam juga berhadapan dengan realitas yang bertentangan dengan cita-cita dan prinsip dasar Islam sebagai agama rahmat, agama kasih sayang, mencintai perdamaian. Meskipun seringkali terjadi perceraian antara harapan dan kenyataan, Islam tak pernah lari dari kenyataan.

Dalam dunia nyata Islam berhadapan dengan kezhaliman, penindasan, dan ketidakadilan. Karena itu, perang untuk menegakkan kebenaran, melawan kezhaliman, segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Jihad dan perang memiliki tujuan mulia. Tujuan mulia tersebut tak boleh dikotori nafsu dan kepentingan duniawiyah. Oleh sebab itu, kata al-Banna, jihad dan perang harus memenuhi 5 tujuan utama.

Pertama, membela diri dari serangan musuh. Menjaga nyawa, keluarga, harta, tanah air dan agama (QS. al-Baqarah:190; QS al-Hajj: 39)

Kedua, menjaga kebebasan beragama dan keyakinan umat Muslim dari gangguan orang kafir (QS. al-Baqarah:217; QS. al-Baqarah: 193)

Ketiga, memelihara dakwah Islam agar sampai dan merata pada seluruh umat manusia (QS. Saba: 28). Segala bentuk rintangan yang berpotensi menghalang-halangi dakwah Islam harus disingkirkan.

Keempat, memberikan pelajaran (ta’dib) atau sanksi militer kepada kelompok (pemberontak/kafir mu’ahad) yang melanggar perjanjian damai dengan umat Muslim (QS. al-Taubat:13; QS. al-Hujurat:9)

Kelima, memberikan pertolongan kepada orang-orang lemah dan tertindas (mazhlumin) di manapun mereka berada.

Menurut al-Banna kelima tujuan jihad tersebut harus betul-betul diperhatikan sebagai dasar pertimbangan sebelum diputuskan jihad. Tidak mudah memutuskan Jihad tanpa didasari alasan dan pertimbangan yang kuat. Jihad adalah pilihan terakhir ketika tak ada lagi pilihan lain yang lebih maslahat dan tak menimbulkan madharat bagi kemanusiaan.

Apakah Islam Ditegakkan dengan Pedang?

Menurut Hasan al-Banna, tuduhan tersebut sengaja dihembuskan musuh-musuh Islam untuk memojokkan dan memperburuk citra Islam. Islam sama sekali terbebas dari tuduhan-tuduhan tak berdasar tersebut. “Islam tak pernah memaksa orang masuk Islam. Islam juga tak pernah menaruh pedang di atas leher orang agar membaca dua kalimat syahadat,” ujar al-Banna

Jika membaca kembali sejarah awal-awal Islam, kata al-Banna, terutama ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah, kurang lebih selama 23 tahun, beliau tak pernah menabuh genderang perang. Bahkan beliau tetap sabar menerima perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy.

Dalam al-Qur`an sendiri tegas dinyatakan bahwa tak ada paksaan dalam beragama (QS. al-Baqarah: 256; QS. al-Kahfi: 29; QS. al-Taubat: 6). Iman tak bisa dipaksakan. Iman harus berdasarkan kesadaran, penalaran, dan kerelaan hati. (QS. al-Hujurat: 14). Dengan sendirinya bukti-bukti sejarah meruntuhkan anggapan dan tuduhan tersebut.

Hasan al-Banna juga mengatakan bahwa doktrin “perang” atau “jihad” tak hanya dimiliki umat Muslim. Hampir semua agama dan bangsa-bangsa memiliki doktrin yang sama. Hanya, mungkin penekanannya berbeda.

Kasih Sayang dalam Perang

Sebelum dicetuskan hukum humaniter internasional, Islam sudah mengenalkan adab dalam peperangan. Perang tak boleh didasarkan pada kebencian, permusuhan, juga semangat menguasai dan menundukkan bangsa atau orang lain.

Perang dalam Islam ditunjukkan untuk menjunjung tinggi panji-panji Islam, “Tujuan mulia harus dengan cara-cara mulia,” kata al-Banna. Karena itu, dalam perang tak boleh merusak lingkungan (menebang pohon), merusak harta benda, tak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua, tawanan atau warga sipil (non kombatan).

Pengaruh Hasan al-Banna di Indonesia

Pengaruh Hasan al-Banna paling kuat terasa di Indonesia adalah pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini mengadopsi pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Bahkan sejak embrio partai ini melalui aktivis-aktivis masjid (Imdad, Ideologi Politik PKS, hal. 97).

Dalam soal rekrutmen dan pengkaderan anggota, PKS menggunakan sistem Usroh atau Tarbiyah). Dalam Rasa’il Hasan al-Banna menyebut bahwa Usroh adalah sistem kekeluargaan yang tujuannya untuk mengikat satu anggota dengan anggota lainnya. Ada tiga rukun usroh: 1). Ta’aruf (saling mengenal); 2). Tafahum (saling memahami), dan; 3). Takaful (saling menanggung). Setiap anggota diikat oleh tiga rukun ini.

Usroh adalah sel terkecil dalam sebuah organisasi Ikhwan. Satu sel akan terhubung dengan sel-sel lainnya. Setiap sel memiliki penanggung jawab yang disebut murabbi. Tampaknya pola jaringan seperti ini diadopsi dari sistem tarekat. Pengalaman Hasan al-Banna mengikuti tarekat Hasafiyah diwujudkan dalam Ikhwanul Muslimin. Belakangan sistem Usroh juga dipakai kelompok teroris dalam merekrut dan mengkader angota-anggotanya.[]

Mengapa Indonesia, Negara Demokrasi Muslim Terbesar di Dunia, Harus Menerima Warga LGBT?

Oleh: Yenni Kwok

DALAM kunjungannya ke luar negeri, Presiden Joko Widodo memiliki satu topik favorit yang ia sering diskusikan dengan sesama pemimpin lainnya: Islam and demokrasi di Indonesia. Indonesia “adalah negara di mana Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring,” dia berpidato di depan Parlemen Inggris di bulan April. Dalam kunjungannya ke Gedung Putih bulan Oktober tahun lalu, dia berkata ke Presiden Amerika Barack Obama bahwa Islam di Indonesia “moderat”, “modern” dan “toleran”.

Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri tak hanya sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tapi juga akan agama Islamnya yang berciri khas toleran. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia — Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis (total anggota NU dan Muhamadiyah sekitar 80 juta orang) — dipuji sebagai contoh Islam moderat.

Tetapi beberapa kejadian belakangan ini justru mengingkari citra Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia. Di beberapa bulan terakhir, ada peningkatan sentimen anti LGBT yang sangat mengkhawatirkan — Human Rights Watch (HRW) mengatakan di laporan bulan Agustus ini “serangan mengancam keamanan dan hak-hak kaum minoritas seksual” dipicu oleh pemerintah dan tak pernah terjadi sebelumnya. Sejak bulan Januari, berbagai pihak dari berbagai lapisan masyarakat, dari pejabat pemerintah, politisi, media lokal, pemimpin agama Islam sampai psikiater, mengeluarkan komentar homofobik, termasuk seruan untuk mengkriminalisasi dan “menyembuhkan” kaum LGBT dari penyakit mental.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk menghentikan program LGBT di Indonesia. Bela Negara, program latihan paramiliter yang dikatakan diikuti oleh 1,8 juta orang partisipan, menyatakan LGBT adalah salah satu musuh bangsa, di samping komunisme dan narkoba. Sempat ada kontroversi soal emoji LGBT. Pesantren waria di Yogyakarta yang sudah bertahun-tahun berdiri dipaksa ditutup setelah intimidasi dari kelompok Muslim garis keras. Organisasi Muslim yang mainstream seperti NU dan Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan bahwa “gaya hidup” kaum LGBT “bertentangan dengan fitrah manusia.”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) kini menjadi ajang pertarungan dengan adanya usaha untuk menghukum kaum minoritas seksual secara legal. Anggota DPR mengupayakan RUU anti LGBT untuk melindungi masyarakat dari yang mereka sebut sebagai “propaganda LGBT”. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, kelompok Muslim pro keluarga, mengajukan judicial review ke MK, meminta para hakim untuk merevisi pasal kriminal dan mempidanakan LGBT (dan juga hubungan intim heteroseksual tanpa pernikahan). Dalam sidang tanggal 23 Agustus, hakim Patrialis Akbar memberi sinyal ia setuju dengan argumen para saksi ahli yang menyatakan larangan sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Kata Patrialis: “Kita bukan negara sekuler.”

Namun, ini bertentangan dengan visi Sukarno, bapak pendiri bangsa, yang menggagas Indonesia sebagai negara sekuler, bukan negara Islam. Indonesia juga tak memiliki pasal yang menghukum LGBT (kecuali di Aceh yang memiliki hukum syariah), selain itu juga tidak ada pasal yang melarang diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Akibatnya, komunitas LGBT menghadapi toleransi terpaksa dan juga prasangka sehari-hari. Antropolog dan feminis Muslim Lies Marcoes mengatakan kaum minoritas sexual telah lama ada di Nusantara. “Masalahnya, menurut saya, bukanlah budaya, tapi bagaimana LGBT telah menjadi komoditas politik untuk didiskriminasi,” kata Lies ke TIME. Dia menambahkan, “Sejak reformasi, ruang publik telah menjadi tambah konservatif.”

Lengsernya Presiden Suharto di tahun 1998 menghantarkan demokrasi dan reformasi di Indonesia, tapi perempuan dan kaum minoritas agama menjadi rentan sasaran serangan administrasi dan massa. Ratusan peraturan daerah (perda) yang mendiskriminasi kelompok minoritas dikeluarkan di tahun-tahun belakangan. Di antaranya: perda mengatur pembangunan rumah ibadah, jam malan untuk wanita dan peraturan busana Muslim. Jika ada pelajaran yang bisa diambil, kebijakan yang mendiskriminasi justru membuat kelompok garis keras tambah berani mengambil tindakan kekerasan. Kelompok minoritas agama seperti umat Kristen, Ahmadiyah dan Syiah telah diusir dari rumah tinggal dan rumah ibadah mereka.

Ada harapan tinggi sewaktu Jokowi (nama panggilan Presiden) memenangkan pemilihan presiden di tahun 2014. Sebagai politikus Muslim yang rendah hati dan memiliki track record bekerja dengan pemeluk agama berbeda, dia dipandang sebagai sosok yang akan membela pluralisme dan toleransi di negara yang memiliki bermacam-macam kelompok. Tapi, dua tahun kemudian, masalah hak azasi manusia tak lagi jadi prioritas. Ketika pemerintah mencabut ribuan perda “bermasalah”, semuanya adalah peraturan yang menyangkut bisnis, mengabaikan perda intoleran yang mentargetkan perempuan dan kelompok agama.

Pada tanggal 11 Agustus, di hari HRW mengeluarkan laporannya yang kritis, juru bicara Jokowi, Johan Budi, mengatakan walaupun hak azasi warga negara LGBT dilindungi, “tidak ada ruang di Indonesia untuk penyebaran gerakan LGBT.” Komentar Johan sangat menguatirkan. Pertama, kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak konstitutional. Kedua, sementara negara demokrasi lain mendorong majunya hak-hak LGBT, Indonesia sepertinya bergerak ke arah sebaliknya.

Komentar Johan juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah Obama. “Kita menghimbau Indonesia, yang membanggakan negaranya akan keberagaman dan toleransi, untuk menghormati dan menjunjung hak-hak dan standar internasional dengan memastikan hak dan perlindungan yang sama untuk semua warganegaranya,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Elizabeth Trudeau.

Saat demokrasi diserang di banyak bagian benua Asia dan dunia Islam, Indonesia kelihatan seperti mercusuar yang langka. Namun dalam soal perlakuan terhadap komunitas LGBT, negara ini menghadapi dua pilihan: menjunjung kredensi demokrasi atau melayani suara-suara intoleran. Negara terbesar di Asia Tenggara, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bisa menjadi model perintis demokrasi yang sejati jika ia merangkul dan inklusif terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk kaum minoritas seksual. Kalau tidak, klaim Indonesia dan Jokowi yang mengesankan itu hanyalah omong kosong belaka.[]

Sumber: http://time.com/4470305/indonesia-lgbt-jokowi-homofobik-islam-demokrasi/

Counter-Narasi Terhadap Kaum Jihadis

GERAKAN radikal jihadis tidak pernah mati. Nama organisasi seringkali berganti, tetapi substansi perjuangan tidak pernah pudar: konsisten dengan misi penegakan negara Islam, khilafah, dan penerapan syairat Islam secara kaffah. Misi ini meniscayakan mereka menegasikan negara yang menggunakan sistem nation-state dan demokrasi dengan memberi cap ‘thâghût’. Sebab, menurut golongan jihadis, setiap negara yang tidak menerapkan syariat Islam secara kaffah disebut ‘thâghût’.

Para ideolog dan konseptor jihadis awal, seperti Abu al-A’la al-Maududi dan Sayyid Qutb, menggunakan istilah ‘sistem jahiliyah’ bagi negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Para pengikut setianya menyebut sebagai ‘sistem jahiliyah modern’. Sedangkan istilah ‘thâghût’ baru muncul dimulai dari Abdullah Azam, konseptor dan komandan jihad Afghanistan. Istilah ‘thâghût’ juga digunakan oleh para pengikut dan murid-murid ideologinya yang ada di Indonesia.

Istilah ‘thâghût’ yang dilontarkan oleh kalangan jihadis merupakan klaim yang mengandung konsekuensi cukup serius, tidak sekedar pengkafiran tetapi juga meniscayakan perubahan secara radikal, revolusioner, dan tidak setengah-setengah dengan cara-cara kekerasan, seperti pengeboman dengan atas nama jihad.

Mereka menjadi eksis dengan berpijak pada sebuah hadits mengenai pemimpin akhir zaman sebagai pembenar. Hadits tersebut seolah ‘memberi harapan’ kepada mereka untuk bisa kembali mendirikan khalifah Islamiyah. Disebutkan dalam hadits tersebut bahwa di satu saat, setelah tumbangnya pemimpin-pemimpin diktator dari umat Muslim, akan muncul khalifah ‘alâ minhâj al-nubûwwah yang tegak di atas bumi.

Klaim kalangan jihadis soal khalifah ‘ala minhâj al-nubûwwah menuai respon dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari kalangan ulama dan tokoh muda Islam Indonesia. Pada 31 Juli-3 Agustus 2016, para ulama dan tokoh muda Islam NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, Mathali’ul Anwar dan Al-Khairat berkumpul di Hotel Rancamaya Bogor, yang difasilitasi oleh Wahid Foundation (WF), bertujuan merespon dan membuat counter-narasi terhadap kalangan jihadis serta membuat narasi damai.

Para ulama dan toko Islam Indonesia menyatakan bahwa ‘thâghût’ adalah segala perbuatan yang melampaui batas yang secara substansial menentang hukum Allah dan Rasul-Nya serta mengingkarinya. Jika tidak mengingkari dan meralisasikannya secara substansial maka tidak bisa disebut ‘thâghût’. Sehingga pemerintahan Indonesia tidak bisa dikatakan ‘thâghût’, sebab aturan dan hukum yang terdapat di Indonesia tidak mengingkari substansi nilai-nilai Islam.

Ajaran Islam sendiri yang bersumber dari al-Qur`an dan Sunnah memberi kewenangan kepada para ulama untuk berijtihad merumuskan hukum yang relevan dan maslahat bagi bangsa dan negara selama tidak bertentangan dengan keduanya.

Di samping itu, Islam tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu dan memberikan kebebasan untuk mengadopsi sistem pemerintahan manapun selama substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebab yang menjadi perhatian adalah substansi, bukan bentuk. Sebagaimana disebutkan dalam prinsip yang berbunyi, “al-‘ibrah bi al-jawhar, lâ bi al-mazhhar”.

Substansi pemerintahan dalam perspektif Islam ialah suksesi kepemimpinan yang bisa mengatur berbagai kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan, “Tasharruf al-imâm ‘alâ al-ra’îyyah manûth bi al-maslahah”. Dan jika tidak ada pemimpin, maka akan terjadi disintegrasi bangsa dan kekacauan. Tentunya yang dipilih adalah pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas yang mulia dan agung, seperti adil.

Khilafah Islamiyah sebagai sistem sudah tidak maslahat (relevan) dan bisa diganti dengan sistem nation-state (negara-bangsa). Terlebih lagi sistem khilafah merupakan hasil ijtihad masa lalu dan tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Dalam al-Qur`an sendiri tidak dijelaskan tentang kewajiban untuk menegakkan sistem khilafah, yang ada hanyalah sistem syura, “Wa amruhum syûrâ baynahum.”

Semakin menguatnya gerakan kelompok jihadis karena mereka merasa sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa akan muncul khalifah ‘alâ minhâj al-nubûwwah yang tegak di atas bumi, dan menurut mereka sudah tiba saatnya untuk mendirikan khilafah sebagaimana hadits itu. Padahal, berdasarkan kajian dan diskusi bahtsul masail cukup serius, para ulama dan tokoh muda Islam Indonesia menyimpulkan bahwa hadits tersebut terdapat tujuh versi. Dari ketujuh versi tersebut, ada enam versi yang kualitas sanad-nya tidak sampai pada level shahîh, karena terdapat dua perawi hadits yang masih diperdebatkan kredibilitasnya (tsiqah). Sementara hadits yang tergolong shahîh hanya satu, dan itupun isinya tidak mendeskripsikan periodesasi kepemimpinan akhir zaman sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits lainnya.

Terdapat banyak hadits Nabi yang berkualitas shahîh yang isinya sangat kontradiktif dengan hadits tersebut. Di antaranya adalah hadits yang menyatakan bahwa khalifah hanya berlaku selama 30 tahun setelah Nabi wafat. Sedangkan maksud hadits yang berisi tentang kepemimpinan akhir zaman adalah Khalifah Umar ibn Abdil Aziz dari Bani Umayyah. Hadits lainnya berbicara tentang kepemimpinan akhir zaman yang isinya tentang turunnya Isa al-Masih dan Imam Mahdi. Hadits-hadits tersebut bersifat prediktif, dan sama sekali tidak berbentuk perintah untuk menegakkan khalifah.

Sementara yang dimaksud dengan ‘ala minhaj al-nubûwwah adalah cara-cara yang ditempuh oleh Nabi Saw. secara substansial untuk menyempurnakan keadilan. Menurut Mulla Ali al-Qari, yang dimaksud dengan ‘alâ minhaj al-nubûwwah adalah kepemimpinan Isa al-Masih dan Imam Mahdi yang akan turun kelak di akhir zaman yang dapat menegakkan keadilan berdasarkan cara-cara atau metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw., bukan sebagaimana yang disangkakan oleh para propagandis tegaknya Khilafah Islamiyah, seperti ISIS, HTI dan sejenisnya.

Para ulama dan tokoh muda Indonesia juga meluruskan makna jihad yang telah direduksi maknanya oleh golongan radikal jihadis menjadi hanya bermakna qitâl (perang atau membunuh). Mengutip pandangan Sayyid Bakr ibn al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi di dalam kitab “Hâsyiyah I’ânah al-Thâlibîn Syarh Fath al-Mu’în”, bahwa jihad tidak identik dengan perang atau membunuh. Di antara makna jihad adalah melaksanakan penyiaran agama, mengajarkan ilmu-ilmu syariat (seperti tafsir al-Qur`an, hadits, fikih, dan sejenisnya), melindungi warga sipil baik dari kalangan umat Muslim, dzimmîy (non-Muslim yang berdamai) dan musta’man (non-Muslim yang melakukan perjanjian perdamaian dengan kaum Muslim) dari marabahaya yang mengancam, menganjurkan dan menyerukan kebaikan serta melarang kemungkaran, menjawab salam dan menebar kedamaian bagi umat manusia.

Begitu luasnya pengertian jihad, sehingga qitâl (perang) bukanlah tujuan utama jihad. Karena jihad dalam arti qitâl (membunuh atau memerangi) hanyalah wasilah (media/sarana), bukan tujuan. Jihad yang baik dan benar adalah tanpa perang dan pemaksaan. Tujuan dan target jihad adalah tercapainya hidayah, seperti mengajak umat manusia ke jalan yang benar tanpa berperang. Yang demikian itu, justru lebih utama daripada harus berperang, sehingga umat manusia tulus dan ikhlas menerima hidayah. Dan jihad dalam arti qitâl baru boleh dilakukan dalam kondisi darurat, seperti untuk membela diri (jihâd difâ’îy). Jihad dalam arti qitâl tidak boleh dalam kondisi damai.

Selain mereduksi makna jihad diidentikkan dengan qitâl, kaum radikal jihadis termasuk dalam golongan takfiri (gemar mengkafirkan sesama umat Muslim). Ini adalah sebuah ironi, karena kafir adalah sikap mengingkari ketuhanan Allah dan mengingkari apa yang datang dari Rasulullah. Dan para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bersaksi atas ketuhanan Allah dan kenabian Rasulullah Saw., maka ia tergolong muslim dan tidak boleh dikafirkan. Orang yang mengkafirkan muslim, maka ia sendiri yang kafir. Sesama umat Muslim tidak boleh saling mengkafirkan.[]

Perempuan di Pengadilan Agama

Akses perempuan ke keadilan membutuhkan cakrawala pengetahuan yang dapat memahami mengapa perempuan menuntut cerai. Banyak orang bertanya-tanya, termasuk Menteri Agama Lukman Syaifuddin, ketika kami berkunjung untuk melaporkan hasil penelitian Rumah Kitab tentang Kawin Anak bulan April lalu; mengapa jumlah perempuan yang mengajukan cerai begitu tinggi.

Ini kisah tentang Nurani (bukan nama sebenarnya). Kami menemuinya secara tak sengaja di ruang sidang Pengadilan Agama (Mahkamah Syariyah Lhoksukun Aceh Utara),  April 2014 . Waktu baru menunjukan jam 10 pagi. Ruang tunggu di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukun  sudah padat.  Empat jajar kursi panjang  masing-masing berisi lima tempat duduk telah terisi. Demikian juga beberapa kursi tambahan yang tersedia. Semuanya penuh.

Sebagian besar yang duduk di sana adalah perempuan. Hampir semuanya perempuan usia muda. Hanya ada tiga laki-laki di antara mereka. Dua terkait dengan perkara warisan,  satu lagi,  seorang lelaki tua yang digugat cerai isterinya yang juga telah lumayan tua. Selebihnya adalah para perempuan yang sedang mempertahankan perkawinannya atau menuntut lelaki bertanggung jawab atas perkawinannya dengan mengajukan gugat cerai.

Pada kenyataannya,  sebagian besar yang duduk di bangku ruang tunggu itu adalah perempuan yang hendak menggugat cerai.  Seorang perempuan, diantar anak perempuannya yang juga telah berumur, datang ke pengadilan untuk sidang gugat cerai. Menurut anaknya, ibunya sudah tak tahan menghadapi perangai ayahnya yang pemarah dan sering memukul ibunya.

Di antara para penunggu sidang itulah Nurani terselip. Ia berasal dari Desa Mantang Baru kecamatan Lapang Lhokseumawe. Nur baru berumur 17 tahun.  Saat itu ia sedang hamil 8 bulan.

Nur menggugat cerai suaminya karena tidak bertanggung jawab. Nur adalah anak perempuan pertama dari pasangan petani nelayan. Ia anak ke dua dari tiga bersaudara. Nur datang ke pengadilan diantar ibunya.  Ayah Nur meski sedang tidak melaut tidak menemaninya karena “kurang gaul”. Kakak Nur, lelaki, telah berkeluarga, tinggal bersama isterinya di desa lain, sementara adiknya Nurlela, 13 tahun hanya tamat SD saat ini bekerja sebagai TKW/ pengasuh anak di Malaysia.

Nur  sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMP. Ketika naik ke kelas 3 ia sakit keras. Tiap malam ia mengamuk,  ia merasa tubuhnya panas. Orang percaya ia sakit kena guna-guna. Nur anak yang cantik, ia banyak disukai lelaki, menurutnya ia beberapa kali menolak lelaki yang mengajaknya pacaran.

Lalu ia diobati seorang dukun. Dan sang dukun itu memaksanya untuk menikah. Tanpa itu ia akan sakit terus karena guna-guna.  Tak lama dari proses pengobatan mereka menikah dengan janji akan membayar uang kamar dan maskawin 10 mayam, yang baru dibayar 3 mayam.

Hari kedua setelah menikah ia diboyong ke rumah mertuanya. Nur baru merasakan ia hanya diperlakukan sebagai pembantu. Selama dua bulan Nur tinggal di rumah mertua. Memasuki bulan haji dia punya alasan hendak pulang untuk meugang- menyambut Lebaran Haji. Sebelum pulang, Nur menagih hutang maskawin suaminya serta jeulame “uang kamar”. Bukannya dibayar, Nur mendapat umpatan mertua dan suaminya. Nur pun dipulangkan dalam keadaan hamil dua bulan.

Setelah beberapa hari di rumah, kepala desa atau geucik datang membawa “ucapan” dari suaminya bahwa ia telah ditalak. Nur tetap menuntut jeulame dan sisa uang maskawin. Ia datang ke rumah mertuanya, tapi Nur malah ditampar mantan suaminya. Bahkan di rumah mertuanya telah ada perempuan lain, istri baru suaminya.

Dalam kehamilannya yang ke delapan bulan, ia membonceng ibunya ke pengadilan. Ia menuntut cerai agar status perkawinanya jelas. Jika rumah adalah surga – “jannati” bagi perempuan, tak masuk akal kalau mereka menuntut cerai. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan di pengadilan agama adalah  penanda yang sangat jelas, betapa banyak lelaki yang tak amanah sebagai suami.

Ketika Jihad Dimaknai Jahat

AKSI-aksi terorisme seolah tak pernah habis menghantui umat manusia. Mereka bisa muncul kapanpun dan di manapun tanpa diduga dan bisa menyasar pada siapapun. Mereka mengobarkan “Jihad Global” melawan umat manusia yang tak seideologi dengan mereka. Tak peduli apapun agamanya. Namun, bahasa yang digunakan adalah bahasa agama: Jihad. Benarkah mereka telah mempraktikkan “perang suci”?

Makna Jihad sepanjang sejarah

“Jihad” diambil dari akar kata “mujahadah” yang artinya “berperang demi menegakkan agama Tuhan” (al-muqatalah li-iqamati al-din). Perintah Jihad dalam arti perang (qital) baru dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelumnya, umat Muslim disuruh bersabar menerima perlakuan apapun dari orang-orang kafir.

Muhammad bin Qasim dalam “Fath al-Qarib” menjelaskan bahwa Jihad hukumnya fardhu kifayah. Apabila “musuh” masuk dan menyerang negara muslim, jihad tidak lagi fardhu kifayah, melainkan fardhu ‘ayn. Dalam konteks ini, jihad dimaksudkan untuk “melindungi” dan “menjaga” umat Muslim. Jihad ditunjukkan kepada mereka yang nyata-nyata menyerang dan memerangi umat Muslim (kafir harbiy). Sebaliknya, jihad tidak diarahkan kepada mereka yang memilih berdamai dan hidup rukun bersama umat Muslim, semisal kafir dzimmiy (pribumi), kafir musta’man (turis), atau pun kafir mu’ahad (negara yang telah menjalin hubungan diplomatik)

Dalam konteks keindonesiaan, jihad dalam arti berperang pernah dikumandangkan organisasi Nahdlatul Ulama dalam bentuk ”Resolusi Jihad” menghadapi Kolonialisme Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia pada 10 Nopember 1945. Ketika itu, para ulama, kiyai, santri, dan masyarakat berbondong-bondong menuju medan pertempuran untuk berjihad, membela agama dan tanah air.

Namun, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, jihad dalam makna peperangan/memerangi “musuh Islam” tergolong Jihad kecil (jihad ashghar). Jihad sesungguhnya (jihad akbar) adalah “memerangi hawa nafsu” (mujahadah al-nafsi). Sebab, musuh yang nyata dan sesungguhnya terdapat di dalam setiap orang, yaitu hawa nafsunya. Suatu ketika, sekembali dari medan pertempuran, Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, “Raja’na min al-jihad al-ashghar ila al-jihad al-akbar,” (kita baru saja kembali dari “jihad kecil” menuju “jihad besar”, yakni memerangi hawa nafsu).

Menurut Abu Bakar dalam “I’anah al-Thalibin”, jihad (berperang) hanyalah sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan (maqashid), yaitu memberikan hidayah/petunjuk. Kata Abu Bakar, apabila tujuan tersebut bisa tercapai tanpa melalui jihad, maka itu lebih baik. Sehingga, Zainuddin al-Malibari dalam “Fath al-Mu’in” lebih tertarik mengelaborasi makna Jihad bukan hanya sebatas “berperang”. Katanya, “Daf’u dhararu al-Ma’sumin min al-muslimin wa al-dzimmiyyin wa musta’man al-ja’i” (mencukupi kebutuhan rakyat miskin, baik muslim, dzimmiy, atau musta’man) termasuk kategori jihad. Makna lebih luasnya adalah dengan memberikan jaminan sandang pangan, kesehatan dan pendidikan.

Inilah sebetulnya spirit dan makna jihad yang sesungguhnya. Jihad yang benar adalah jihad yang tidak didasarkan pada kebencian, permusuhan, dan bukan untuk menghancurkan kemanusiaan.

Nabi Muhammad SAW sebetulnya tidak suka cara-cara penyelesaian melalui peperangan. Dalam arti lain, berperang sebetulnya bukanlah tujuan Nabi SAW. Terbukti, dari delapan pertempuran yang diikuti Nabi SAW, hanya satu orang , Ubay bin Khalaf, yang mati ditangan beliau. Dan sebelum berangkat ke medan pertempuran, Nabi SAW selalu berpesan kepada bala tentaranya agar tidak membunuh para rahib-rahib yang tengah beribadah di kuil-kuil mereka, tidak boleh membunuh anak-anak, orang-orang berusia lanjut, mereka yang tidak terlibat dalam perang, merusak pohon dan membunuh binatang.

Pembajakan Makna Jihad

Akhir-akhir ini Jihad muncul dalam makna yang tunggal dan berkonotasi kekerasan. Citra Islam selalu dikaitkan dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok teroris. Jihad seolah-olah hanya bermakna dan digunakan untuk membenci, memusuhi dan membunuh orang tanpa ampun.

Padahal, sudah sejak lama umat Muslim mengenal dan akrab dengan jihad. Jihad memiliki beragam makna dan penggunaan. Artinya, jihad tidak selalu diartikan dengan “berperang di jalan Allah” (tentunya melalui cara dan metode yang benar seperti yang disebutkan di atas).

Jihad telah dibajak oleh segelintir orang untuk memenuhi ambisi politiknya. Mereka mengatasnamakan agama dan umat Muslim untuk berperang dan melawan Barat. Padahal, mayoritas umat Muslim lebih senang hidup damai, bersahabat, saling menghormati dan menghargai umat dan bangsa lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan kehidupan umat Muslim di setiap negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Hanya karena ulah segelintir orang, agama dan kehidupan umat Muslim jadi ternodai.

Karena itu, untuk menetralisir kembali makna jihad, umat Muslim harus kembali merebut makna jihad yang sebenarnya. Umat Muslim tidak boleh terjebak pencitraan dan politisasi yang dilakukan kelompok teroris demi tujuan-tujuan politik mereka. Juga harus bisa membuktikan kepada umat lain bahwa jihad tidak untuk melakukan kekerasan apalagi memusuhi kemanusiaan.

Terorisme merupakan musuh bersama (common enemy) umat Muslim yang harus dibasmi secara bersama-sama pula. Tidak ada satupun agama yang memusuhi kemanusiaan. Agama yang anti kemanusiaan adalah musuh kemanusiaan itu sendiri. Wallahu a’lam bi al-sawab.

Benarkah Muslim itu Harus Keras terhadap Orang Kafir?

Tafsir surat al-Fath: 29
Oleh Nadirsyah Hosen *)

Surat al-Fath berjumlah 29 ayat yang semuanya turun dalam konteks perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu, memahami ayat terakhir dalam surat ini juga tidak bisa sepotong-sepotong, karena kita harus memahami keseluruhan konteks ayat-ayat sebelumnya, plus pemahaman utuh tentang perjanjian hudaibiyah. Inilah yang dilakukan oleh Imam al-Alusi, pengarang Tafsir Ruhul Ma’ani yang harus berpanjang lebar menceritakan persitiwa hudaibiyah sebelum menjelaskan potongan ayat 29 di bawah ini:

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka…”

Kesalahpahaman akibat kegagalan memahami pesan utuh ayat ini sering terjadi dan berpotensi menimbulkan gesekan sosial di masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Kita saksikan sebagian saudara kita yang pasang wajah kusam dan angker kepada non-Muslim atau juga kepada sesama Muslim yang sudah mereka anggap kafir. Tak ada senyum dan tak ada ramah tamah. Mereka bahkan menyalahartikan ayat ini sebagai kewajiban bersikap kasar kepada orang kafir karena kata “keras” dipahami sebagai permusuhan.

Sebagian saudara-saudara kita juga bersikap mencurigai kebaikan orang kafir dan menoleransi keburukan orang Islam karena memahami ayat di atas secara harfiah tanpa memahami konteksnya. Pendek kata, semua tindakan orang kafir dicurigai dan ditolak, dan semua hal yang tidak benar dari sesama Muslim diterima begitu saja.

Konteks ayat di atas adalah suasana ketegangan, bukan ayat di masa tenang atau damai. Jadi, memberlakukan ayat itu dalam konteks keseharian kita berinteraksi sosial tentu kurang pas. Ketika Rasulullah SAW bermimpi memasuki kota Mekkah sebagai sebuah kemenangan yang dekat (fathan qariban), maka para sahabat dan Rasul bersama-sama hendak memasuki kota Mekkah berhaji pada tahun keenam hijriah. Singkat cerita, kaum kafir mekkah menghadang dan memaksa Rasulullah dan sahabat kembali ke Madinah lewat sebuah perjanjian di daerah Hudaibiyah, dimana menurut para sahabat utama seperti Umar bin Khattab, perjanjian tersebut amat sangat merugikan umat Islam.

Sejumlah orang munafik mengambil kesempatan untuk menimbulkan kegaduhan, seperti terekam dalam ayat-ayat awal surat al-Fath. Allah pun menenangkan umat Islam yang seolah patah semangat bahkan ada pula yang mempertanyakan kebenaran mimpi Rasul sebelumnya. Surat al-Fath turun dalam suasana yang demikian. Di akhir surat, Allah menegaskan kembali kebenaran mimpi Rasul, kepastian kemenangan (yang terbukti saat Fathu Makkah) dan kebenaran bahwa Muhammad itu seorang utusan Allah. Di ayat 29 inilah Allah seolah hendak mengatakan: ‘jangan kalian ribut dan ragu sesama kalian, kalian harus saling berkasih sayang dan berlemah lembut diantara kalian, dan sifat keras dan tegas itu seharusnya ditujukan pada orang kafir bukan pada sesama kalian!”.

Ibn Abbas menafsirkan ayat 29 surat al-Fath yang sedang kita bahas ini khusus untuk para sahabat yang menyaksikan persitiwa Hudaibiyah. Sahabat Nabi yang terkenal cerdas luar biasa ini menafsirkan sebagai berikut:

Muhammad itu utusan Allah, tidak seperti kesaksian Suhail bin Amr (yang memaksa Rasul untuk menghapus kalimat Muhammad Rasulullah dalam naskah perjanjian Hudaibiyah dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah saja); dan orang yang bersama Muhammad, yaitu Abu Bakar, ia termasuk orang yang pertama kali mengimani kerasulan Muhammad; keras terhadap orang kafir (maksudnya ini merujuk kepada Umar bin Khattab sebagai pembela Rasulullah), berkasih sayang sesama mereka (ini ditujukan kepada Utsman bin Affan). Lanjutan ayatnya: Kamu lihat mereka ruku’ dan sujud (ini menyifatkan Ali bin Abi Thalib); mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya (ini menyifatkan Thalhah dan Zubair).

Al-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum memberi penafsiran yang mirip dengan Tafsir Ibn Abbas di atas. Yang dimaksud bersama Nabi itu adalah Abu Bakar, yang keras itu Umar, yang berkasih sayang itu menyifatkan Utsman dan yang rajin ruku’ dan sujud itu Ali, sementara yang mencari karunia Allah dan keridhaannya itu adalah Zubair dan Abdurrahman bin Awf.

Penafsiran model Ibn Abbas di atas juga dikonfirmasi oleh Imam al-Alusi. Meski demikian beliau juga menyebutkan bahwa jumhur ulama menganggap penyifatan ini tidak hanya khusus untuk pihak tertentu yang menyaksikan peristiwa hudaibiyah tapi merupakan sifat semua sahabat Nabi. Kalaupun kita terima pendapat jumhur ini, namun ini tidak berarti bahwa saat ini kita dibenarkan bersikap garang dan bermusuhan kepada orang kafir, karena semua ahli tafsir sepakat asabun nuzul ayat di atas terikat erat dengan konteks ketegangan peristiwa Hudaibiyah.

Allah telah berfirman dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8 mengatur relasi dengan pihak kafir:

“Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Itu artinya, Muslim tidak dilarang berbuat baik kepada tetangga maupun kawan sepermainan atau kolega di kantor yang merupakan non Muslim. Dua bukti lain bisa kita lihat dalam sejarah Rasulullah. Pertama, ketika ayat assyidda’u ‘alal kuffar (al-Fath: 29) di atas turun, justru Rasulullah sedang bersikap ‘lunak’ kepada orang kafir dalam perjanjian hudaibiyah bukan sedang memerangi mereka.

Kedua, ketika peristiwa Fathu Makkah terjadi, Rasulullah juga bersikap lembah lembut kepada penduduk Makkah, bahkan Abu Sufyan pun mendapatkan perlindungan dari Rasulullah. Itulah sebabnya Rasulullah disebut sebagai al-Qur’an berjalan, karena beliau tidak mengikuti hawa nafsu, amarah maupun dendam permusuhannya, tetapi benar-benar merupakan perwujudan rahmat bagi semesta alam.

Wa ma yanthiqu ‘anil hawa in huwa illa wahyu yuha (tidaklah Ia bicara berdasarkan hawa nafsunya melainkan apa-apa yang diwahyukan kepadanya) QS 53:3-4

Tabik,

Nadirsyah Hosen
Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School

Ps.
Saya cantumkan teks asli dari ketiga kitab tafsir yang saya jadikan rujukan

Tafsir al-Alusi Ruhul Ma’ani:
وقرأ الحسن «أشدّاء» . «رحماء» بنصبهما فقيل على المدح وقيل على الحال، والعامل فيهما العامل في مَعَهُ فيكون الخبر على هذا الوجه جملة تَراهُمْ الآتي وكذا خبر الَّذِينَ على الوجه الأول، والمراد بالذين معه عند ابن عباس من شهد الحديبية، وقال الجمهور: جميع أصحابه صلّى الله عليه وسلّم ورضي الله تعالى عنهم،

Tafsir Ibn Abbas:
{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله} من غير شَهَادَة سُهَيْل بن عَمْرو {وَالَّذين مَعَهُ} يَعْنِي أَبَا بكر أول من آمن بِهِ وَقَامَ مَعَه يَدْعُو الْكفَّار إِلَى دين الله {أَشِدَّآءُ عَلَى الْكفَّار} بالغلظة وَهُوَ عمر كَانَ شَدِيدا على أَعدَاء الله قَوِيا فِي دين الله ناصراً لرَسُول الله {رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ} متوادون فِيمَا بَينهم بارون وَهُوَ عُثْمَان بن عَفَّان كَانَ باراً على الْمُسلمين بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِم رحِيما بهم {تَرَاهُمْ رُكَّعاً} فِي الصَّلَاة {سُجَّداً} فِيهَا وَهُوَ عَليّ بن أبي طَالب كرم الله وَجهه كَانَ كثير الرُّكُوع وَالسُّجُود {يَبْتَغُونَ} يطْلبُونَ {فَضْلاً} ثَوابًا {مِّنَ الله وَرِضْوَاناً} مرضاة رَبهم بِالْجِهَادِ وهم طَلْحَة وَالزُّبَيْر كَانَا غليظين على أَعدَاء الله شديدين عَلَيْهِم {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ} عَلامَة السهر فِي وُجُوههم {مِّنْ أَثَرِ السُّجُود} من كَثْرَة السُّجُود بِاللَّيْلِ وهم سلمَان وبلال وصهيب وأصحابهم

Tafsir Bahrul Ulum al-Samarqandi:
قال عز وجل: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ من المؤمنين أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ بالغلظة رُحَماءُ بَيْنَهُمْ يعني: متوادّين فيما بينهم تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يعني: يكثرون الصلاة يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً يعني: يلتمسون من الحلال. وقال بعضهم: وَالَّذِينَ مَعَهُ يعني: أبا بكر أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ يعني: عمر رُحَماءُ بَيْنَهُمْ يعني: عثمان تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يعني: عليّاً رضوان الله عليهم أجمعين يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً يعني: الزبير، وعبد الرحمن بن عوف

 *) sebagaimana dituliskan oleh Nadirsyah dalam Facebook.

Halal Bihalal

HALAL BIHALAL merupakan media silaturrahim kolektif pasca Hari Raya Idul Fitri. Silaturrahim tersusun dari dua kata, yaitu “shilah” yang artinya hubungan dan “Rahim” yang artinya kasih-sayang. Dengan demikian, silaturrahim artinya adalah hubungan kasih-sayang. Sebuah istilah mencerminkan substansi yang dikandungnya, sebagaimana silaturrahim yang diidentikkan dengan kunjungan, pertemuan, dan perkumpulan yang bertujuan untuk mengawetkan dan menguatkan tali hubungan kasih-sayang antarsesama. Sebab, tali kasih-sayang hanya bisa dihubungankan dan diejawantahkan dengan sebuah pertemuan, kunjungan dan perkumpulan.

Dan kunjungan bisa dilakukan secara personal dan bisa juga dilakukan secara kolektif sebagaimana Halal Bihalal. Memang di zaman klasik Islam atau bahkan di Arab sebagai tanah kelahiran Islam, Halal Bihalal tidak ada. Karena memang Halal Bihalal produk kreativitas genuin Islam Nusantara. Dulu pernah ada yang berpendapat Halal Bihalal sebagai kelakuan bid’ah (heuretik). Tetapi sekarang pihak yang membid’ahkan sudah susut, sebagian besar sudah menikmati hikmah dan manfaat Halal Bihalal, dan sebagian lagi melakukan dengan setengah hati—ingin hati tidak melakukan, tapi mereka harus tunduk pada realitas sosial. Halal Bihalal ternyata sudah mentradisi dan menjadi khas Islam Indonesia, sehingga diadakan secara massif di kantor-kantor, lembaga formal dan non-formal, perkumpulan, majlis, sekolah, masjid, RT/RW, dll.

Syahdan, Halal Bihalal muncul dari ide cemerlang mendiang KH. Wahab Chasbullah, salah satu ikon NU (Nahdlatul Ulama), bersama Ir. Soekarno (presiden RI pertama dan bapak revolusioner) untuk mengatasi persoalan disintegrasi bangsa, dengan mengumpulkan seluruh perwakilan ormas dan komunitas agar memiliki satu visi kebangsaan. Pasca kemerdekaan, ada sebagian rakyat yang tidak bersepakat dengan NKRI dan hendak mendirikan Negara Islam Indonesia. Halal Bihalal lah media untuk mempertemukan dua golongan yang berseberangan itu, dan berhasil mempersatukan kembali dalam bendera NKRI. Dan tentu saja, warga NU konsisten melaksanakan Halal Bihalal sampai hari ini, meneladani panutannya sebagai penggagas awal, yaitu mendiang KH. Wahab Chasbullah.

Halal Bihalal sebetulnya salah satu strategi kemasan; mengemas silaturrahim yang dianjurkan oleh Islam. Dalam teori pemasaran, kemasan dan casing, sangat menentukan laku atau tidaknya sebuah produk. Substansinya adalah silaturahim, yang kita tahu ada banyak sekali faedah, di antaranya yaitu idkhal al-surur (membahagiakan seseorang) yang dikunjungi’; jalb al-rizq (melapangkan jalan rizki) karena memang datangnya rizki dari relasi antarsesama dan tidak ada rizki yang diturunkan dari langit dengan begitu saja, memanjangkan umur karena silaturahim termasuk pertemuan yang dapat dijadikan media musyawarah dan diskusi menbicarakan berbagai persoalan pribadi atau kolektif dan cara menyelesaikannya sehingga orang yang bersilaturrahim bisa mendapatkan solusi dan meringankanbeban hidupnya, sehingga umurnya bisa diperpanjang karena dengan silaturahim beban hidupnya semakin ringan. Umur bisa diperpanjang, sebagaimana juga umur bisa diperpendek oleh diri kita sendiri. Seperti seseorang yang pesakitan, yang sudah ada obat dan pantangannya. Ia bisa diperpanjang umurnya dengan ikhtiar mengkonsumsi obat dan tidak menabrak pantangan. Sebaliknya umurnya bisa diperpendek kalau ia tidak mengkonsuksi obat dan selalu menabrak pantangan; rekonsiliasi (ishlah), konsolidasi, mempererat dan menambah kehangatan dan keharmonisan (ziyadah fi al-mawaddah), dll. Semua faidah tersebut berdimensi sosial dan kebaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri.

Silaturrahim juga yang dapat mempertahankan dan mengawetkan ukhuwah basyariyyah (persaudaraan antarumat manusia), ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan antarpenduduk setanah air), ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan Muslim) dan ukhuwah kawniyyah (persaudaraan kosmologis).

Ukhuwah yang bermacam-macam itu bisa diserap dari hadits Nabi yang mengatakan bahwa tetangga kita mempunyai hak untuk dihormati; jika tetangga kita adalah kerabat dan statusnya muslim, maka ia mempunyai tiga kali lipat hak untuk dihormati, yaitu: hak sebagai tetangga, kerabat, dan seagama. Jika tetangga kita adalah muslim tapi bukan kerabat, maka ia mempunyai dua kali lipat hak untuk dihormati, yaitu: hak sebagai tetangga dan seagama. Dan jika tetangga kita adalah non-Muslim, maka ia punya satu hak untuk dihormati, yaitu: hak sebagai tetangga. Jadi tetangga kita yang non-Muslim pun wajib untuk kita hormati, sebagaimana hadits Nabi itu. Bisa juga dikontekstualisasikan arti “tetangga” dalam hadits berarti “sebangsa dan setanah air”.

Hormat-menghormati bisa diwujudkan melalui silaturrahim. Tidak akan ada hormat-menghormati tanpa adanya interaksi, tegur sapa dan saling mengunjungi satu dengan yang lainnya.

Karena silaturrahim, yang arti harfiyahnya menyambung tali kasih-sayang, dianjurkan dan bahkan wajibkan oleh agama, maka agama pun mengharamkan sikap qath’ al-Rahim (pemutusan tali kasih-sayang). Bahkan batasan konflik batin seperti ngambek antar sesama tidak boleh lebih dari tiga hari. Nabi mengecam konflik, sebagaimana Nabi juga mengecam orang yang suka memutuskan tali silaturrahim.

Boleh jadi, Halal Bihalal juga bisa diambil spiritnya dari anjuran shalat berjamaah. Shalat berjamaah pahalanya jauh lebih besar 27 derajat daripada shalat munfaridah (sendirian). Dalam shalat berjamaah, terdapat unsur silaturahim kolektif, media pertemuan antartetangga.

Selain shalat berjamaah, shalat Jum’at juga mengandung unsur shilaturahim koletif. Bahkan, menurut Dr. Shadeq Naehoum, seorang pemikir Libya jebolan Jerman, mengatakan bahwa shalat Jum’at pada masa Nabi merupakan ajang musyawarah besar membahas mengenai realitas sosial yang dialami umat Muslim, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dll. Sehingga Jumatan sebagai media mendengarkan suara dan aspirasi rakyat.

Nabi pun berujar, bahwa seseorang yang senantiasa menyebarkan kasih-sayang di muka bumi, maka akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Amr ibn Ash, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan bahwa bukanlah seorang yang mengamalkan silaturahim yang sejati ketika ia membalas kunjungan temannya yang berkunjung, jika tidak dikunjungi maka ia tidak membalas kunjungan, atau berkunjung kalau hanya ada kepentingan pribadi saja, kalau tidak ada kepentingan pribadi maka tidak akan berkunjung. Sebagaimana prilaku sebagian oknum politisi, yang berkunjung karena ada kepentingan kampanye semata. Ketika kepentingan tercapai, rakyat ditinggalkan. Karena itu sama saja seperti sebuah interaksi dan relasi yang bersifat transaksionis, memberi dan membalas. Akan tetapi seorang yang mengamalkan silaturrahim yang sesungguhnya adalah seseorang yang berkunjung tanpa kepentingan, tulus, tanpa pamrih, dan tidak mengedepankan egoisme seraya kalau tidak dikunjungi maka dia tidak berkunjung.[]

Tunjangan Ibu Hamil

Kementerian Sosial  memasukkan perempuan hamil dan ibu dan balita sebagai  penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) 2016. Masing-masing  akan menerima Rp 1,2 juta melalui mekanisme pencairan berkala.  Bersama kelompok lain yang dianggap rentan, seperti orang dengan disabilitas berat dan manula,  perempuan hamil masuk ke dalam kategori keluarga PKH.

Tulisan ini mempersoalkan cara pikir di balik bantuan itu. Bahwa angka kematian ibu (AKI) merupakan momok pembangunan yang terus menghambat capaian MDG’s – sekarang SDG’s, kita sepakat; bahwa membantu perempuan hamil merupakan perbuatan baik, kita juga boleh sepaham. Namun cara pandang yang menempatkan perempuan hamil sebagai salah satu target PKH,  serta pemberian tunjangan uang dianggap sebagai  solusi  mengatasi AKI,  dibutuhkan pemikiran  yang dapat menyumbang efektivitas bantuan.

Pertama, kehamilan adalah kemampuan kodrati perempuan. Setiap perempuan yang telah matang secara reproduksi punya kemampuan hamil terlepas dari apapun suku, ras, agama, dan latar belakang sosialnya. Keadaan ini baru akan bermasalah dan karenanya berisiko pada AKI ketika perempuan mengalami diskriminasi, baik sebagai perempuan atau karena kehamilannya. Jadi akarnya adalah praktik diskriminasi dan bukan kehamilannya itu sendiri. Tak setiap perempuan hamil menghadapi diskriminasi, tapi begitu mengalami diskriminasi, perempuan manapun akan terhalang mendapatkan hak untuk aman dan selamat dalam kehamilannya. Bacaan atas tanda-tanda terjadinya diskriminasi membutuhkan pemahaman luas dan saksama. Misalnya, pemahaman bahwa  perempuan lebih dimiskinan dalam struktur pembangunan yang tak menimbang eksistensi mereka. Manifestasi dari diskriminasi itu berupa upah perempuan lebih rendah, dianggap sebagai pencarai nafkah tambahan, tersingkir dari sumber ekonomi akibat perubahan kepemilikan dan alih fungsi lahan–dari yang semula bisa diakses bebas–semisal sawah yang berubah menjadi tambang atau sawit, yang secara kejam memangkas jenis pekerjaan yang bisa diakses perempuan.

Hilangnya akses pada sumber ekonomi jelas meningkatkan ketergantungan mereka kepada pihak lain, dalam hal ini suami dan keluarga. Dalam waktu yang bersamaan, ketimpangan itu memperlebar kesenjangan relasi kuasa perempuan, bahkan kuasa atas tubuhnya sendiri. Ia makin  kehilangan kuasanya atas keputusan-keputusan terkait dirinya dan kehilangan kontrol atas kekuasaan yang dimilikinya.

Pemberian dana bantuan kepada mereka yang tak memiliki kuasa atas keputusannya hanya akan menjadikannya sebagai perantara saja dalam penerimaan uang bantuan itu, meskipun mekanisme bantuan “by name by address” diberlakukan. Siapa dapat menjamin bantuan itu digunakan untuk perbaikan asupan gizi, pengurangan beban kerja, pemeriksaan kehamilan, dan tabungan ongkos persalinan, sementara keputusan bukan berada di tangannya? Kenyataan sosial mencatat, uang  bantuan bagi perempuan kurang berdaya akan banyak digunakan untuk kebutuhan “orang lain” di sekitarnya–kebutuhan rumah tangga, rokok suami, iuran sosial, atau biaya-biaya lain yang pada intinya untuk membayar ongkos pengakuan sosial atas eksistensinya sebagai perempuan dengan status sebagai istri, ibu, anggota keluarga atau komunitas.

Kedua, kehamilan menjadi lebih berisiko pada mereka yang kehilangan aksesnya pada pengambilan keputusan keluarga. Dalam keluarga miskin, di mana perempuan tak bekerja, kehamilan seringkali disikapi sebagai “penyakit” yang membebani keluarga. Bantuan pendanaan akan melepaskan tanggung jawab keluarga dan mengembalikan tanggung jawab kehamilan itu pada perempuan itu sendiri. Namun dengan bantuan yang dicairkan secara berangsur, niscaya akan menyulitkan bagi mereka untuk menyimpannya sebagai bekal selama hamil dan di saat melahirkan.

Ketiga, Dalam masyarakat yang membebankan tanggung jawab urusan rumah tangga, jajan anak, biaya harian kepada perempuan, pemberian dana itu hanya akan mengurangi sisi tanggung jawab suami dengan mengalihkan beban itu kepada istri.

Keempat, meski kehamilan bersifat kodrati, dampak kehamilan bisa beda akibat praktik diskriminasi berbasis SARA atau jenis lainnya. Penerimaan sosial atas perempuan hamil bisa berbeda-beda tergantung jenis-jenis kehamilan itu. Kehamilan di luar nikah, kehamilan  pada remaja, kehamilan akibat perkawinan campuran, kehamilan pada perempuan dengan disabilitas, kehamilan pada perempuan terpapar HIV, atau pada perempuan dengan status janda, jelas berisiko berbeda dengan kehamilan biasa saja. Kerentanan pada mereka adalah karena status itu membatasi kediterimaannya secara sosial  yang kemudian berpengaruh pada akses layanan.

Menyadari bahwa kehamilan tak semata soal proses reproduksi biologis melainkan persoalan sosial budaya yang mengkonstruksikan nilai-nilai soal kehamilan, maka cara pandang soal bantuan dana kehamilan seharusnya berangkat dari penilain sejauhmana perempuan hamil mengalami diskriminasi. Penyebab AKI adalah buruknya akses pengambilan keputusan perempuan. Maka upaya mengatasinya harus berangkat dari upaya-upaya jitu mengatasi diskriminasi terlebih dahulu agar mereka memiliki akses pada pengambilan keputusan itu. Misalnya, inti perbaikannya harus menyasar pada peningkatan status sosial perempuan hamil. Akses kepada layanan tanpa diskriminasi harus menjadi prinsip. Akses pada pekerjaan layak merupakan manifestasi dari prinsip itu. Akan jauh lebih berguna jika negara memastikan setiap perempuan dalam status kehamilan akibat apapun mendapatkan pekerjaan layak. Dengan pekerjaan itu, status sosial serta penerimaan sosial akan meningkat. Dengan cara itu mereka tak mengalami subordinasi dan marginalisasi terkait statusnya sebagai perempuan hamil.

Dengan akses kepada pekerjaan  layak, perempuan hamil akan terhindar dari beban kerja rangkap. Pada kenyataannya, makin miskin perempuan, makin rendah status sosial mereka, maka biasanya akan makin berat beban kerja yang ditanggungnya, sebab secara resiprokal hanya dengan cara itu mereka bisa “menitipkan diri”. Adanya pekerjaan sedikit banyak dapat meningkatkan kemandirian mereka dan mengurangi beban kerja sosial.

Itu berati inti dari upaya pengatasi problem AKI bukan pada bantuan uang tunai, melainkan kepada sejauhmana negara dapat memastikan tercapainya kemandirian ekonomi, sosial, dan relasi gender perempuan. Semakin mandiri mereka, semakin besar kemungkinan jaminan keamananya selama hamil dan melahirkan. Pemanfaatan dana bantuan karenanya akan jauh lebih efektif  bila digunakan untuk memastikan bahwa setiap perempuan hamil, sebagaimana orang dengan disabilitas dan manula, mendapatkan akses pada pekerjaan layak agar mereka memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan.