Merebut Tafsir: Perlindungan bagi Perempuan yang Sedang dalam Proses Cerai

Dokter Letty, seorang istri, 46 tahun, dokter, tewas di ruang praktek, ditembak suaminya yang juga dokter. Sang istri sedang ajukan gugat cerai karena tak tahan dengan KDRT yang dilakukan suaminya. Sang suami tak hanya pelaku KDRT tetapi juga pelaku kekerasan kepada karyawati/staf di klinik sang istri. 

Sebagai konselor paralegal yang kerap dimintai tolong untuk proses gugat cerai, saya tahu bahwa selama proses pengajuan gugatan, banyak hal bisa terjadi, apalagi jika sang istri lari dari rumah.

Pihak tergugat akan melakukan segala cara untuk menentang upaya sang istri; dari ancaman tidak akan mengizinkan membawa anak, akan memperpanjang/menggantung proses di persidangan, sampai mengancam secara fisik. Penentangan suami itu bukan karena dia begitu cintanya tetapi ini terkait dengan egonya sebagai lelaki yang merasa dilawan.


Atas ancaman-ancaman serupa itu saya selalu menanggapi secara serius. Karenanya saya selalu menganjurkan agar penggugat benar-benar waspada, minta pindah-pindah tempat tinggal, tinggal di shelter, menggunakan kendaraan dengan jalur yang tidak biasa, tidak turun dari mobil di tempat yang tak ada orang, langsung memasukkan mobil ke garasi sebelum turun, membawa alat pengaman paling dasar seperti air lada/air cabai atau <em>hairspray</em> untuk disemprotkan ke mata atau alat kejut listrik.

Sependek pengalaman saya, saat penantian proses perceraian sebetulnya itu merupakan waktu yang sangat rentan bagi si istri. Kekerasan yang dilakukan tergutat akan bertambah berkali lipat. Ini karena maskulinitas patriakhnya benar-benar tertohok. Karenanya sangat kuat kehendak untuk menaklukan. Ia merasa dilecehkan dan ditantang oleh pihak yang selama ini berhasil ia ancam, ia kuasai.

Kekerasan dalam proses perceraian yang mengancam nyawa bukan kasus langka. Satu kasus bahkan terjadi di ruang tunggu sidang di sebuah Pengadilan Agama yang menewaskan yang mengajukan gugat cerai. Sangatlah keliru jika kemudian yang dipersoalkan semata “keadaan psikis” pelaku apalagi menyalahkan korban yang melakukan gugatan.

Menurut saya analisisnya harus mampu melihat bahwa akar persoalannya terletak pada konstruksi relasi kuasa dalam perkawinan. Perkawinan adalah membangun relasi dua pihak. Namun perkawinan yang tidak sehat akan berkembang ke arah relasi kuasa berbasis status gendernya yang sangat berpotensi menindas. Anggapan dan pembenaran bahwa suami merupakan kepala keluarga sering meleset dimaknai sebagai penguasa keluarga.

Saat terjadi gugatan, sebetulnya perkawinan itu nyaris tanpa status. Kedua pihak telah sampai ke tahap paling sulit untuk berdamai. Ini karena kekerasan yag terjadi, atau apapun pemicunya dari proses perceraian itu telah berlangsung lama. Jika ada kekerasan di mana sang istri lebam-lebam itu sesungguhnya kekerasan lainnya telah terjadi dan berlangsung tahunan. Proses mediasi formalitas di Pengadilan jarang yang bisa berhasil mendamaikan manakala kercekcokan dan atau kekerasan pelaku telah berlangsung lama dan akut.

Menyadari begitu kritisnya situasi “tanpa status” selam amasa proses gugat cerai itu, seharusnya ada upaya perlindungan yang sangat serius yang dilakukan secara sistemik oleh negara di dalam situasi limbo ini. Dalam pengalaman saya, ancaman psikis dan fisik yang membuat penggugat (istri dalam konteks gugat cerai/tergugat dalam cerai talak) menyerah sebelum ke pengadilan tak kurang-kurang. Ini karena korban merasa sendirian dan ketakutan. Padahal begitu si istri membatalkan gugatannya. intensitas kekerasan tak pernah atau jarang yang berkurang. Sebaliknya malah makin hebat.[]

 

Merebut Tafsir: Keberpihakan

SEBAGAIMANA sejarah, tafsir atas teks suci adalah milik kaum pemenang. Karenanya tafsir tak (mungkin) relatif. Ia, bersama rezim penafsir yang bekuasa, untuk kepentingannya, untuk legitimasinya senantiasa berpihak kepada kepentingan mereka.

Di masa kerasulannya, Nabi Muhammad meletakan dasar keberpihakannya kepada mereka yang dizhalimi dalam struktur masyarakat dengan karakteristik feodal, rasis berbasis warna kulit, patriakh, anti perempuan, anti kaum miskin, anti anak yatim, anti minoritas agama, dan anti monogami. Bacaan Nabi atas realitas itu, bersama wahyu yang diterimanya, melahirkan ajaran yang mendobrak dan menjungkirbalikkan struktur-struktur kuasa yang seolah sudah menjadi kebenaran. Dengan legitimasinya seluruh ketimpangan sosial diperbaiki dengan prinsip-prinsip nilai dan contoh praktisnya. Misalnya, meletakkan secara setara semua manusia karena yang dinilai oleh Allah adalah amalnya. Itu merupakan prinsip Tauhid. Sementara untuk praktisnya, nilai itu ditunjukkan dengan ibadah haji yang semuanya sama ditunjukkan dalam tata cara bepakaian seperti kain ihram. Rasisme diatasi dengan mengawini perempuan hitam Koptik dari Mesir dan mengangkat Bilal- budak hitam menjadi muazzin. Mereka diberi kelas/kedudukan sosial di hadapan kelas menengah para feodal Makkah-Madinah; perempuan yang dihinakan dalam stuktur patriakh feodal, diposisikan setara secara sosial dengan lelaki dengan cara pemberian warisan yang setara, larangan mengawini budak-budak, dan didengar pendapatnya serta direstui cara berpikir mereka dalam menolak kekerasan; anak yatim dan budak dijadikan sarana penebusan kesalahan sosial dan agama–kalau batal puasa–kasih makan anak yatim, kalau berzina tebus budak, kalau membunuh tebus budak lebih banyak.

Sepeninggal Nabi, penerusnya paham betul bahwa tak ada yang punya kuasa atas ajaran agama kecuali melalui tafsir. Padahal melalui dan dalam agama ada magma kuasa. Di sini tafsir lalu diperebutkan dan dibeli. Karenanya sang pemenang niscaya kaum penguasa.

Kalangan feminis Muslim, dalam catatan Ziba Mir Hossaini, terus-menerus mencoba memperlakukan tafsir sebagaimana kaum patriakh memperlakukan teks. Membaca teks sesuai tafsir dan kepentingannya. Namun menafsirkan dengan cara itu hanya menjadi tafsir pinggiran meskin secara subtansi telah berupaya mengembalikan ayat pada fungsinya sebagaimana dilakukan Nabi. Dalam kesadaran kaum feminis Muslim, rupanya tafsir tak bisa menjadi pandangan mainstream tanpa menggunakan kekuasaan politik. Dan mana ada kekuasaan yang memihak pada tafsir kaum feminis sedang mereka menikmati kejayaannya dengan menindas kaum perempuan. Berdasakan itu, menurut Ziba, cara untuk mengembalikan penafsiran pada jalannya yang benar adalah mengkontraskan teks dengan realitas, di sini realitas ketertindasan manusia harus dijadikan konteks yang menantang teks. Ketertindasan setiap entitas harus dihadirkan, dan sebagaimana Nabi, dengan agama yang dibawanya Nabi membebaskan mereka yang dilemahkan dalam struktur-struktur kelas sosial, gender, umur, posisi sosial ekonomi dan politik. Dalam makna itu, untuk membebaskan tafsir dari kungkungan rezim pemenang, maka kiblat atau pedoman untuk penafsiran haruslah jelas yaitu semangat pembebasan bagi mereka yang dizhalimi secara stuktur dan kelas. Jadi siapa yang hendak Anda bela dengan tafsir Anda?[]

 

Tauhid Aisyiyah

SENANG dan bangga PP Aisyiyah pimpinan Ibu Noorjannah Djohantini mendapat kesempatan menjelaskan program kesehatan reproduksi atas dukungan program MAMPU, dan mendapat kunjungan Duta Besar Australia. Saya percaya mereka telah menjelaskan perbedaan mereka dengan program serupa yang dikembangkan pusat-pusat layanan kesehatan yang dikelola pemerintah.

Aisyiyah telah lama menengarai soal timpangnya relasi gender yang berpengaruh pada rendahnya daya tawar perempuan untuk memenuhi kesehatan reproduksi mereka. Aisyiyah menguatkan jamaahnya untuk menolak setiap bentuk pemaksaan hubungan seks apalagi yang berpotensi membawa penyakit ke rumah karena praktik gonta ganti pasangan, atau poligami. Jadi pasti bukan karena fisik biologisnya semata yang harus dijaga melainkan penguatan kuasa perempua atas tubuh dan sekualitasnya.

Itu adalah inti peneguhan ajaran Tauhid yang ditegakkan Aisyiyah yaitu tak menjadikan suami sebagai sesembahan yang maha benar dan maha kuasa, yang menyebabkan perempuan kehilangan kiblatnya.

Tanpa penjelasan serupa itu upaya Aisyiyah hanya akan jadi perpanjangan tangan negara dalam bidang kesehatan, suatu sikap yang sejak dulu dihindari Aisyiyah ketika menolak pemaksaan KB dengan menawarkan “Konsep Keluarga Sakinah”. Tanpa melakukan upaya membangun kesadaran ideologis serupa itu Aisyiyah akan menjadi kaki tangan negara dalam menangani kesehatan reproduksi perempuan yang seharusnya menjadi tugas negara.[]

Buku Ini Patut Dibaca Pendukung Jihadis

Oleh: Ibrahim Fawwas

JIHAD sejatinya perintah Allah Swt. yang tertuang dalam kitab suci al-Qur’an. Eksistensi ayat jihad dalam al-Qur’an membuat Rasulullah Saw. dan para sahabat mengangkat senjata, berperang, mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh Islam. Namun itu dulu, saat musuh-musuh Islam menyerang dengan peperangan.

Menariknya, sekalipun peperangan mengorbankan banyak hal: harta, ayah, anak, sanak saudara, Rasulullah Saw. malah menyatakan bahwa jihad terbesar bukan perang. Jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Belakangan muncul pula berbagai penafsiran terkait ayat-ayat jihad, penafsiran-penafsiran berdasar konteks zaman para mufassir yang menafsirkan jihad tidak lagi berarti perang.

Meskipun begitu, banyak pula yang masih mengartikan jihad dengan berperang, mengangkat senjata. Fakta-fakta gerakan jihadis dan radikal yang masih marak menunjukkan pemahaman ayat-ayat jihad dengan senjata tetap tumbuh subur. Suburnya pemahaman tersebut dipupuk juga dengan pernyataan dan berbagai kitab, tulisan para intelektual muslim. Di mana kaum jihadis banyak terinspirasi dan merujuk kitab karangan para intelektual muslim.

Kitab-kitab yang menginspirasi kaum jihadis itulah yang kemudian ditelaah dan dijadikan sebuah buku dengan judul “Inspirasi Jihad Kaum Jihadis: Telaah Atas Kitab-Kitab Jihad”, oleh Rumah KitaB (Rumah Kita Bersama). Buku setebal 456 halaman ini merupakan kumpulan tulisan dari banyak penulis yang melakukan penelitian terhadap kitab-kitab beraroma jihadis. Tidak tanggung-tanggung, penulis sekaliber Ulil Abshar Abdalla dan Mukti Ali pun turut ambil bagian. Ada juga peneliti kajian-kajian keislaman ataupun Timur Tengah, yang memberikan sumbangsih terwujudnya buku ini.

Total ada 10 buku yang ditelaah, delapan buku merupakan karangan para intelektual muslim Timur Tengah, duanya lagi karangan tokoh Indonesia yang dekat dengan gerakan-gerakan jihadis tanah air. Mulai dari “Majmū Fatāwā Li Syaykh Al-Islām Ahmad Ibn Taymīyyah” karangan Ibn Taymīyyah, “Kitāb Al-Tawhīd Alladzīy Huwa Haqq Li Allāh `Alā Al-`Abid” karangan Muhammad ibn Abdil Wahab, “Al-Jihād Fī sabīlillāh” karangan Abu al- A`la al-Maududi, “Majmū`ah Al-Rasā`il Li Al-Imām Al-Syahīd Hasan Al-Bannā” karangan Hasan al-Banna, “Ma`ālim Fī Al-Tharīq” karangan Sayyid Qutb, “Majmū’ Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi`ah” karangan Abdullah Ibn Baz, “Al-Tarbiyah Al-Jihādīyyah Wa Al- Binā” karangan Abdullah Azzam, “Millah Ibrāhīm” karangan Abu Muhammad Isham al-Maqdisi, hingga “Tadzkiroh” karangan Abu Bakar Ba`asyir dan “Seri Materi tauhid: For The Greatest Happiness” karangan Aman Abdurrahman.

Kitab-kitab milik para intelektual muslim tersebut telah didiskusikan. Sebelum memulai pembahasan kitab, pada lembar pertama bab disuguhkan keterangan diskusi yang disusun secara ringkas, jelas dan padat. Keterangan mencakup waktu, tempat, tema, pembicara dan kitab yang dikaji. Hal ini menguatkan kebenaran telah didiskusikannya kitab-kitab tersebut.

Buku ini tidak melulu berisi kajian terhadap kitab-kitab para intelektual muslim. Di awal-awal bab, dijelaskan bagaimana titik awal kaum jihadis di Indonesia. Cukup komprehensif, karena dijelaskan fase per fase. Realitas aliran jihadis di Indonesia pada era modern tidak luput dari penjelasan. Bahkan publikasi-publikasi kaum jihadis Indonesia dijelaskan pula, baik buku maupun situs-situs yang menerbitkan tulisan-tulisan jihad.

Penjelasan dan susunan bab demi bab tersusun rapi dan mengalir. 10 tokoh yang dibagi ke dalam bab-bab buku ini dikomposisikan saling terkait antar satu dan yang lainnya. Demikian, membaca buku ini memberikan pengetahuan yang sistematis terkait tokoh dan kitab yang menjadi rujukan kaum jihadis. Sehingga cocok menjadi rujukan para akademisi yang ingin mengkaji jihad.

Kemudian, nilai lebih buku ini adalah sorotan utamanya untuk melakukan penjelasan mengenai jihad. Seperti yang disampaikan Prof. Dr. Greg Fealy, bahwa nada (tone) dari buku ini tidak emosional, netral dan kritis. Perhatian utama dari buku ini adalah memberikan penjelasan terkait kaum jihadis, bukan memberi penilaian.

Pada intinya, setelah membaca buku ini, dapat disimpulkan bahwa gerakan-gerakan jihad didasarkan kepada pembacaan literal terhadap teks-teks agama. Sehingga pemahaman yang didapatkan adalah pemahaman yang tidak meluas dengan pandangan yang sempit. Pandangan sempit itulah yang teraktualisasi ke dalam tindakan-tindakan radikal.

Dengan demikian, buku ini adalah buku penting yang layak untuk dibaca dan dikoleksi. Jarang-jarang sebuah buku tentang jihad secara komprehensif tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Padahal menjelaskan satu kitab saja lumayan sulit, tetapi buku ini berhasil menyajikan telaah terhadap 10 kitab jihadis dalam satu buku saja.[]

Sumber: https://islami.co/buku-anti-jihadis

Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali

Dalam sebuah majlis ilmu, Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali (1058-1111 M) ‘disidang’ para ulama Baghdad. Pasalnya, Al-Ghazali seringkali mengutip sejumlah hadits yang dinilai dha’if (lemah). Bahkan memasukkan hadits-hadits maudhu’ (palsu) dalam beberapa karyanya.

“Kenapa anda berbuat demikian?” tanya seorang ulama menghakimi.

Al-Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam itu menjawab dengan tenang. “Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadits menggunakan cara yang berbeda dengan Anda semua. Cara saya hanya dengan mencium hadits tersebut. Jika tercium semerbak wangi, maka hadits itu shahih. Sebaliknya, jika tidak tercium harum, maka hadits itu dha’if atau maudhu’. Inilah yang disebut dengan thariqah al-mukasyafah (metode penyingkapan metafisika).” Para ulama yang ada di majelis itu pun terkagum.

Kisah tersebut termaktub dalam buku berjudul “Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali” yang ditulis Mukti Ali. Dalam buku setebal 404 halaman ini, penulis menghimpun 39 kisah ajaib yang dirujuk dari sejumlah kitab-kitab klasik, baik yang ditulis oleh al-Ghazali sendiri ataupun dari literatur klasik lainnya seperti kitab “Nashaih al-‘Ibad” karya Imam Nawawi al-Bantani.

Di antara kisah ajaib lainnya adalah mengenai kesaksian seorang sufi bernama Arif al-Kabir al-Yamani Ahmad al-Shayyad yang melihat Imam al-Ghazali dibawa Nabi Khidhir dan para malaikat menuju langit ketujuh. Ada pula kisah mengenai kemampuan al-Ghazali yang mengundang para sufi melalui mimpi.

Sejumlah ulama percaya, al-Ghazali merupakan seorang sufi yang mencapai derajat wali. Misalnya seperti yang dikisahkan Syaikh Al-Arif Abu Hasan al-Syadzili. Mursyid sekaligus pendiri Thariqat Syadziliyah itu bermimpi melihat Nabi Muhammad Saw. berbincang dengan Nabi Musa as. dan Isa as.

“Apakah ada di antara umat kalian berdua seorang alim seperti Imam al-Ghazali ini?” tanya Rasulullah.

Keduanya menjawab serentak, “Tidak ada dari umat kami seorang alim seperti Imam al-Ghazali.”

Mimpi yang diceritakan al-Syadzili kepada Ibn al-Subuki itu menunjukkan bahwa kewalian al-Ghazali diakui para Nabi.

Sebagai ulama besar, kehidupan Imam al-Ghazali banyak ditulis oleh sejumlah akademisi dari Timur dan Barat. Sejumlah karya tulis itu umumnya membahas mengenai biografi al-Ghazali serta pemikiran-pemikirannya dalam berbagai aspek. Sebagai contoh adalah buku berjudul Konsep Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan yang ditulis oleh Abu Muhammad Iqbal. Namun baru buku berjudul “Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali” ini yang memberikan sudut pandang lain dan unik mengenai sosok yang bergelar Hujjatul Islam.

__________________________
Peresensi: Ade Faizal Alami

Info Buku
Judul: Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali
Penulis: Mukti Ali
Penerbit: Mentari Media
Jumlah halaman: 404 halaman
Cetakan Pertama: Mei 2017

Membaca Kembali Pemikiran Al-Ghazali

Oleh: Casmin Abdurrohim

USAI membaca buku Kisah-kisah Ajaib Imam al-Ghazali karya Mukti Ali Qusyairi, saya menemukan posisi teologi al-Ghazali di antara kaum literalis dan rasionalis pada masanya. Kelompok pertama diwakili kaum Khawarij dan Hawasyi sementara kelompok kedua adalah Muktazilah.

Imam al-Ghazali membangun ilmu kalam moderat yang bisa mengkolaborasikan antara rasionalitas Muktazilah dan tekstualitas Khawarij. Ia tidak menghendaki tekstualitas dalam ilmu kalam sampai tidak menggunakan akal sama sekali seperti Khawarij, dan sebaliknya, tidak menghendaki memberikan otoritas akal secara total sebagaimana Muktazilah dan filsuf.

Menurutnya, Muktazilah berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal sehingga mereka mengingkari bahwa akal memiliki batasan. Kritik al-Ghazali bahwa akal sangat lemah dan tidak pernah netral, sementara Muktazilah menyadarkan pada akal dan bagi mereka akal adalah segalanya. Bagi al-Ghazali akal sangat subyektif, tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakan. Apa yang dianggap baik oleh satu kelompok belum tentu sama dalam pandangan kelompok lain, sehingga tidak pernah memberikan solusi yang tunggal dan permanen. Akal juga terikat ruang dan waktu sehingga akal pada prasejarah akan berbeda dengan akal manusia modern sekarang karena sifatnya yang dinamis, subyektif dan sulit mencari kepastian. Untuk itu menurut al-Ghazali akal membutuhkan wahyu untuk mengetahui batasan benar dan salah, baik dan buruk karena dalam beragama manusia membutuhkan kepastian.

Al-Ghazali pun mengkritik tajam kalangan yang memahami teks-teks agama secara harfiyah (literalis). Kelompok ini ada dan berhimpun dalam sekte Khawarij yang lahir pada masa fitnah kubro pasca tahkim atau arbitrase antara pasukan Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah serta kelompok Hawasyi, kelompok pinggiran/sempalan yang berada diluar mainstream umat Muslim karena pergaulan, pemahaman keagamaannya yang rigid, kaku, literalis dan ekstrim.

Imam Al-Ghazali mengkritik golongan tersebut dengan mengatakan bahwa al-Qur`an tidak hanya memiliki makna lahiriyah tetapi juga makna bathin (makna tersurat dan makna yang tersirat). Bahkan menurutnya selaras dengan hadits Nabi, bahwa “Al-Qur`an memiliki makna lahir, bathin, hadd dan mathla.” Di samping itu menurut al-Ghazali dalam memahami bahasa agama (al-Qur`an dan Hadits) tidak sesederhana hanya tahu makna literalnya saja itu belum dianggap cukup, tetapi juga harus menguasai asbab al-nuzul, ‘ulum al-qur`an, ‘ulum al-hadits, dan ushul fikih. Di samping maqaashid al-syari’ah, mantiq, balaghah dan perangkat ilmu lainnya untuk menghasilkan pemahaman dan penafsiran dengan baik.

Pemikiran al-Ghazali sampai hari ini masih sangat relevan, dan dua teologi yang dikritik al-Ghazali sampai hari ini pun masih hidup walaupun dalam wujud yang berbeda. Kelompok tekstualis dewasa ini sebagaimana Khawarij menjadi kelompok kaku dan ekstrim dalam beragama, sehingga memunculkan radikalisme di mana-mana, sementara pada posisi sebaliknya para pendewa akal memunculkan kelompok liberalis yang banyak membuat keragu-raguan dan ketidakpastian dalam beragama.

_____________________
Penulis adalah alumnus Pondok Pesantren Lirboyo dan Krapyak Yogyakarta

“Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum”

Wahyudi Djafar:

“Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum”
___________________

Reporter: Dieqy Hasbi Widhana
21 Juli, 2017
___________________

Perppu Ormas melanggar hak kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta makin menguatkan ancaman terhadap kelompok yang dituduh melakukan penodaan agama.
_____________________________________

tirto.id – Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, UU 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) zaman Soeharto diubah menjadi UU 17/2013. Namun Presiden Joko Widodo mengimitasi ulang era Orde Baru dengan mengeluarkan Perppu Ormas 2/2017 yang mengubah UU tersebut.

Poin utama dari Perppu Ormas tersebut, di antaranya, menghapus mekanisme peradilan dari pemerintah saat membubarkan sebuah ormas. Ini terjadi pada Hizbut Tahrir Indonesia, yang badan hukumnya dicabut lewat Kementerian Hukum dan HAM, Rabu lalu (19/07).

Perppu tersebut juga bisa mengancam kelompok yang dituduh melakukan “penodaan agama” dan gerakan politik damai yang gampang dicap “separatis” seperti di Papua dan Maluku, dua wilayah yang punya sejarah panjang gerakan pro-kemerdekaan.

Wahyudi Djafar, wakil direktur riset dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), menilai Perppu Ormas “tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum” yang menghendaki perlindungan kebebasan sipil.

“Keberadaan Perppu ini semata-mata memberikan legitimasi hukum bagi tindakan kekuasaan dari pemerintah. Sama seperti halnya ketika pemerintah Orde Baru mengatakan bertindak atas nama undang-undang,” ungkapnya, Kamis kemarin.

Ia menyatakan Perppu Ormas hadir untuk mengancam organisasi yang dianggap terlarang dan dituduh melakukan penodaan agama. Bahaya dari Perppu ini adalah “penyalahgunaan” untuk menggebuk kelompok minoritas.

“Sangat besar peluang Perppu ini menjadi ‘bola liar’ yang menyasar kelompok apa pun, karena batasan ‘anti-Pancasila’ juga luas,” ujarnya.

Simak perbincangan Wahyudi Djafar dengan Dieqy Hasbi Widhana dari Tirto mengenai konteks politik yang memunculkan perubahan UU Ormas. Sejumlah organisasi nonpemerintah termasuk Elsam pernah mengajukan evaluasi atas UU Ormas tahun 2013 itu ke Mahkamah Konstitusi. Hakim MK saat itu, Hamdan Zoelva, hanya mengabulkan sebagian pasal yang diajukan para pemohon, beberapa di antaranya sebatas pasal 29 mengenai kepengurusan.
__________________________

Apa upaya dasar rezim Orde Baru membuat Undang-Undang 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan?

UU Ormas lahir pada periode terkuat kekuasaan Orde Baru, setelah selesainya periode konsolidasi pada satu dekade sebelumnya, yang ditandai fusi partai-partai politik menjadi hanya dua partai politik dan Golongan Karya.

Pada periode ini pula kelompok-kelompok oposisi terhadap Soeharto mulai menguat, sehingga Soeharto menyiapkan perangkat untuk mengontrol sekaligus menggebuk lawan-lawan politiknya. Caranya lewat ‘wadah tunggal’, sebagaimana fusi partai politik, sehingga kontrol dari penguasa saat itu lebih mudah dilakukan.

Mereka yang tidak masuk dalam ‘wadah tunggal’ akan dituduh melawan penguasa dan layak dibubarkan. Mereka juga harus berasaskan Pancasila dengan tafsiran Orde Baru. Sehingga mereka yang tidak berasaskan Pancasila, otomatis dituduh anti-Pancasila. Bahkan, dalam rangka kontrol ini, penguasa menempatkan orang-orangnya di dalam kepengurusan suatu organisasi, baik secara terbuka maupun bawah tangan.

Susilo Bambang Yudhoyono mengubah UU 8/1985 menjadi UU 17/2013. Poin apa yang kritis dari perubahan undang-undang tersebut?

Hampir semua organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bergerak pada isu hak asasi manusia, demokratisasi, pemberdayaan, dan antikorupsi, mendesak agar pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas. UU ini dinilai ‘kelaminnya’ tidak jelas, selain sarat kepentingan politik pemerintahan Orde Baru yang membentuknya.

Kenapa kelaminnya tidak jelas? Sebab dalam hal pengaturan organisasi masyarakat sipil, sebenarnya acuannya cukup dengan UU Yayasan dan UU Perkumpulan. Jadi sebaiknya pemerintah saat itu prioritasnya pada pembentukan UU Perkumpulan yang sampai saat ini rujukannya masih kepada regulasi peninggalan Hindia Belanda (Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum).

Dua undang-undang itu (UU Yayasan dan UU Perkumpulan) cukup sebagai tindak lanjut dari kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berorganisasi, sebagaimana dimandatkan Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945. Namun fakta politiknya lain. Justru pemerintah dan DPR masih menghendaki kontrol yang ketat terhadap organisasi masyarakat sipil, bahkan cenderung ingin mengintervensi.

Saat itu memang marak desakan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, bahkan pembubaran, terhadap organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan tindakan kekerasan. Jadi alasan itulah yang kemudian digunakan oleh pemerintah dan DPR untuk tetap mempertahankan keberadaan UU Ormas.

Sayangnya, setelah UU baru disahkan, penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan kekerasan tersebut tidak kunjung dilakukan.

Akhir tahun 2013 beberapa LSM berbasis HAM dan transparansi anggaran mengajukan evaluasi yudisial ke MK. MK lantas mengabulkan sebagian permohonan. Apa Anda puas dengan hasilnya?

Puas tentu tidak, karena beberapa materi kunci yang diujikan, seperti tentang definisi dan alasan pelarangan Ormas, tidak sepenuhnya dikabulkan oleh MK. Namun putusan ini layak diberikan apresiasi. MK telah berupaya memastikan tegaknya pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, sebagaimana dimandatkan konstitusi. Setidaknya putusan ini bisa menjadi sandaran dalam melakukan perbaikan pengaturan tata kelola organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Membaca pertimbangan hukum putusan tersebut, MK juga tidak menutup peluang lahirnya UU Perkumpulan sebagai acuan dalam mengatur organisasi yang berbasis anggota. Secara umum, dalam pertimbangannya, MK menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi, merupakan jantung dari sistem demokrasi, oleh karena itu negara tidak diperkenankan untuk campur tangan terlalu jauh. Apalagi melakukan tindakan pembatasan yang sifatnya eksesif, dapat berakibat pada terganggunya pelaksanaan hak tersebut.

Seluruh tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini mesti mengacu pada kerangka pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia.

Soal Hizbut Tahrir Indonesia, Presiden Jokowi enggan melakukan dialog atau mengedepankan sikap persuasif. Itu terkait penafsiran atas Pancasila secara sepihak, karena melalui Perppu 2/2017, pencabutan badan hukum ormas tak perlu lewat pengadilan.

Meskipun kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi, tetapi sebagian ahli berpendapat bentuk-bentuk pembubaran merupakan bentuk pembatasan yang paling kejam. Sehingga harus ditempatkan sebagai upaya terakhir.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ICCPR menyatakan kebebasan berserikat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights) sepanjang hal itu diatur oleh undang-undang (prescribed by law), dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis demi kepentingan keamanan nasional (national security) atau keamanan publik (public safety), ketertiban umum (public order), perlindungan akan kesehatan atau moral publik, atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Selain itu, tindakan pembubaran juga harus sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip due process of law, sebagai pilar dari negara hukum, di mana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya.

Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak—pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran—harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem) serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan lebih tinggi.

Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, dari peringatan, penghentian kegiatan, sanksi administratif, hingga pembekuan sementara. Hal ini juga sebagaimana diatur ketentuan Pasal 60-78 UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Artinya, pemerintah tidak memiliki hak absolut untuk melakukan pembubaran suatu organisasi, dengan dasar alasan apa pun, di sini berlaku sistem checks and balances.

Maina Kiai, mantan Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, menyatakan pembubaran organisasi secara paksa merupakan bentuk pembatasan akan kebebasan berserikat yang paling kejam. Oleh karenanya, langkah semacam ini hanya dapat dimungkinkan ketika ada bahaya yang jelas dan mendesak yang mengakibatkan adanya pelanggaran yang cukup parah terhadap hukum nasional suatu negara.

Dalam melaksanakan tindakan ini, perlu ditegaskan perihal pentingnya peran pemerintah untuk menjamin proporsionalitas dari tindakan yang dilakukannya tersebut. Agar langkah yang dilakukan berkesesuaian dengan tujuan yang sah yang ingin dicapai, serta pelaksanaan langkah semacam ini hanya dimungkinkan sepanjang langkah-langkah lunak atau softer measures sudah dianggap tidak mampu mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi yang hendak dibubarkan tersebut.

Seperti apa Anda memandang subjektifitas pemerintahan Jokowi terkait unsur kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, atau UU yang ada tidak memadai hingga harus terbitkan Perppu Ormas?

Secara teoritis, sebuah Perppu hanya dapat dikeluarkan karena suatu keadaan bahaya atau karena alasan-alasan yang mendesak, sementara proses legislasi di DPR tidak dapat dilaksanakan. Sehingga atas dasar keyakinan itu, presiden dapat mengeluarkan peraturan yang materinya setingkat dengan undang-undang.

Meskipun unsur “kegentingan yang memaksa” merupakan penilaian yang subjektif dari presiden, sesuai tuntutan mendesak dari dalam pemerintahannya untuk bertindak secara cepat dan tepat, tetapi mestinya ada kacamata objektif yang menjadi acuannya.

Putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 misalnya memberikan tiga syarat objektif atas frasa kegentingan yang memaksa: adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sementara UU Ormas (UU No. 17/2013) sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan.

Artinya, alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi di situ, karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat UU Ormas. Bahkan dalam rezim hukum internasional, unsur kegentingan memaksa atau keadaan darurat ini lebih banyak: adanya ancaman bagi kehidupan bangsa dan eksistensinya; mengancam integritas fisik penduduk baik di semua atau sebagian wilayah; mengancam kemerdekaan politik atau integritas wilayah; terganggunya fungsi dasar dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga memengaruhi kewajiban perlindungan hak-hak warga negara; keadaan darurat dinyatakan secara resmi melalui sebuah deklarasi keadaan darurat; ancamannya bersifat aktual atau akan terjadi; tindakan pembatasan diizinkan untuk pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum, dan bersifat temporer atau dalam periode waktu tertentu.

Menurut Anda mengapa DPR harus menolak Perppu Ormas agar tak jadi Undang-Undang?

Penilaian subjektif atas keluarnya sebuah Perppu ada pada presiden. Sedangkan penilaian objektif akan diberikan DPR ketika Perppu telah diajukan sebagai rancangan undang-undang kepada DPR, untuk kemudian ditolak atau ditetapkan menjadi undang-undang.

Terhadap Perppu Ormas, kenapa DPR harus menolaknya? Karena mestinya DPR konsisten dengan materi UU Ormas yang dihasilkannya. Perppu ini menghapus banyak sekali ketentuan UU Ormas, khususnya yang terkait dengan mekanisme dan prosedur pembubaran suatu organisasi.

Padahal rumusan aturan mengenai prosedur pembubaran yang harus melalui jalur pengadilan ini merupakan pembeda utama antara UU Ormas saat ini dan UU Ormas masa Orde Baru. Kalau ketentuan itu dihapuskan, lalu apa bedanya UU Ormas saat ini dengan UU No. 8/1985?

Rumusan demikian jelas memperlihatkan bahwa materinya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum atau the rule of law yang menghendaki adanya perlindungan kebebasan sipil. Keberadaan Perppu ini semata-mata memberikan legitimasi hukum bagi tindakan kekuasaan dari pemerintah atau rule by law. Sama seperti halnya ketika pemerintah Orde Baru mengatakan bertindak atas nama undang-undang.

Belum lagi ancaman pidana bagi anggota ormas yang dinyatakan terlarang, termasuk mereka yang dituduh melakukan penodaan agama, yang seringkali menyasar kelompok-kelompok agama minoritas. Tegasnya, sangat besar peluang Perppu ini menjadi ‘bola liar’ yang menyasar kelompok apa pun, karena batasan ‘anti-Pancasila’ juga luas.

Bagaimana seharusnya pemerintah melindungi hak warganya untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi?

Sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan perlindungan yang sangat bagus bagi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Belum lagi sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Juga UU No. 39/1999 tentang HAM, yang memberikan jaminan perlindungan menyeluruh bagi hak-hak asasi warga negara.

Artinya, pemerintah tinggal mengacu pada perangkat-perangkat tersebut dalam menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, termasuk dalam hal pembatasannya. Konsistensi terhadap perangkat-perangkat hak asasi tersebut akan sangat menentukan tegaknya hak asasi warga, sekaligus proses demokratisasi di Indonesia.

HTI adalah ormas yang strukturnya terkait Partai Pembebasan atau Hizbut Tahrir melalui jaringan internasional. Basis gerakannya dakwah non-kekerasan: menyebarkan pengaruhnya melalui pemikiran. Menurut Anda apa ada ormas yang lebih genting untuk dikontrol dan bisa jelaskan apa alasannya?

Tadi saya sempat singgung mengenai latar belakang revisi UU Ormas saat itu, terkait banyaknya organisasi kemasyarakatan yang gemar melakukan tindak kekerasan, atau bahkan menggunakan instrumen kekerasan sebagai bahasa komunikasi mereka sehari-hari.

Nah, semestinya proses penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tersebut diutamakan, karena selain melanggar hukum, mereka juga seringkali melakukan tindakan yang mengoyak toleransi dan kebinekaan. Bahkan tidak hanya menggunakan UU Ormas, perangkat undang-undang yang lain pun bisa digunakan, seperti KUHP untuk menindak kekerasannya, maupun penggunaan pasal hate speech untuk menjerat mereka yang gemar menyebarkan ujaran kebencian.

Sementara terhadap organisasi-organisasi yang diduga terlibat dengan terorisme, tindakan pelarangan bisa dilakukan oleh pengadilan, bersamaan proses hukum terhadap pelaku terorisme. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Jemaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia, bersamaan dengan putusan kasus Abu Dujana pada September 2015.

Termasuk pengadilan juga bisa menyatakan ISIS sebagai organisasi terlarang, ketika mereka yang didakwa melakukan tindak pidana terorisme, bisa dibuktikan sebagai anggota ISIS. Mekanisme UU Ormas tidak bisa menjerat kelompok-kelompok ini karena mereka sendiri tidak mengakui keberadaan negara atau pemerintah.

Dokumen 73 lembar beredar berisi matriks daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, dan akademisi. Data itu menyebar dengan cara memutus mata rantai siapa pembuat dan pengedarnya. Anda sendiri mengatakan sudah mendapat data itu dari “pihak tertentu.” Siapa yang harusnya bertanggung jawab atas bocornya data ini?

Kita seringkali dihebohkan dengan beredarnya data-data semacam itu, biasanya bertujuan untuk memprovokasi publik, menciptakan kegelisahan dan rasa saling curiga di tengah masyarakat. Bila melihat materinya yang sedetail itu, kemungkinan besar pendataan dilakukan oleh aparat negara, karena hanya mereka yang memiliki kemampuan sebesar itu. Tapi kalau pemerintah bukan yang membuat dan menyebarkannya, sebaiknya segera dibuat pernyataan terbuka untuk menyangkalnya, sehingga data-data itu bisa dibilang sebagai rumor semata. Karena kalau dibiarkan, potensi terjadi gesekan di masyarakat juga besar.

Apa akibatnya dokumen semacam ini, secara sengaja atau tidak, bocor ke publik?

Kekhawatiran paling besar dari beredarnya data-data itu ialah potensi terjadinya pengecualian, stigmatisasi, dan persekusi terhadap mereka yang diduga anggota HTI atau mereka yang dituduh simpatisan HTI. Kalau sampai situasi ini terjadi, negara akan sulit mengontrol serta mengendalikannya, dan itu berarti kita mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu.

Poin “mengulangi kesalahan masa lalu” bisa Anda jelaskan?

Hampir seluruh peristiwa persekusi yang terjadi di Indonesia bermula dari penyebaran identitas. Contoh menjelang pembantaian 1965-1966, ketika daftar nama beredar untuk kemudian ditindaklanjuti dengan persekusi.

Daftar nama mereka yang akan menjadi target penembakan dalam peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, atau menjelang peristiwa dukun santet pada 1999-2000. Kemudian yang terbaru penyebaran identitas mereka yang memposting status di media sosial, yang materinya dianggap menyinggung pihak atau kelompok tertentu, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan persekusi oleh anggota kelompok tersebut.

Bagaimana seharusnya Presiden Jokowi melindungi hak dasar orang-orang yang ia anggap bertentangan dengan pancasila?

Seseorang meyakini suatu paham atau pandangan tertentu itu bagian dari kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Negara tidak bisa kemudian mengintervensinya. Sehingga sulit juga untuk mengatakan seseorang anti-Pancasila sepanjang yang bersangkutan tidak mendemonstrasikan permusuhannya terhadap Pancasila.

Jika seseorang tersebut telah secara nyata mendemonstrasikan permusuhannya terhadap Pancasila, tindakan pidana bisa diterapkan, misalnya dengan mengacu kepada KUHP atau UU Lambang Negara. Jika permusuhan dilakukan oleh suatu kelompok, selain pidana terhadap pelakunya, organisasinya bisa diproses pembubaran melalui mekanisme UU Ormas.

Namun, meski orang-orang tersebut terbukti memusuhi atau anti-Pancasila, mereka masih tetap sebagai warga negara Indonesia, yang berhak atas seperangkat perlindungan dari negara. Oleh karenanya, pemerintah selaku pemangku kewajiban terhadap hak asasi warga negara juga harus tetap bertindak dalam koridor hukum dan hak asasi manusia, tidak kemudian melakukan pembiaran persekusi terhadap mereka yang dianggap anti-Pancasila.

Bagaimana seharusnya upaya pemerintah melindungi identitas warga negara?

Kaitannya dengan perlindungan identitas warga negara, acuannya sudah ada pada sejumlah undang-undang, misalnya UU Administrasi Kependudukan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Tegasnya data pribadi seseorang tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan si pemilik data.

Sayangnya, memang Indonesia belum memiliki UU perlindungan data pribadi, yang secara jelas memberikan batasan tentang jenis data apa saja yang masuk kategori data sensitif dan harus dilindungi, seperti agama, orientasi seksual, afiliasi politik, dan sebagainya. Perlindungan identitas atau data pribadi warga negara sangat terkait erat dengan martabat atau dignity orang tersebut, oleh karenanya semestinya negara juga bisa secara penuh menegakkannya.[]

________________
Sumber: https://tirto.id/perppu-ormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83

Anak Perempuan dalam Pasung Perkawinan

Oleh: Mulyani Hasan

DARI sekian dampak perubahan ruang hidup bagi manusia dan alam, perempuan korban yang paling getir, yang bukan hanya menumbalkan tubuhnya, tapi juga kehilangan harapan.

Bagi sebagian perempuan miskin, siklus hidup lebih pendek. Masa kebebasan hanya berlangsung hingga sebelum enam tahun, sebelum memikul tanggung jawab, entah mengurus adik, bekerja di rumah tangga, membantu mencari nafkah dan sebagainya. Fase ini dianggap wajar, sebagai bagian latihan praktis sebelum menjadi ibu rumah tangga yang tidak akan lama lagi akan dialaminya begitu dia mendapat menstruasi pertama.

Pada perkawinan anak, sulit untuk menerima alasan bahwa perkawinan datang dari keinginan si anak. Bagaimana mungkin seorang anak punya keinginan dan imajinasi tentang perkawinan, jika bukan dipaksa atau dipengaruhi oleh orang dewasa atau didesak oleh situasi tertentu?

Perkawinan anak seringkali jadi motif untuk menyelamatkan kepentingan orangtua, entah kehormatan, ekonomi, mengurangi beban keluarga, sekaligus menambah tenaga kerja atau melipatgandakan kekayaan.

Makanya, istilah perkawinan dini lebih sering digunakan untuk menyamarkan usia anak-anak. Perkawinan dini bisa saja dianggap cukup umur oleh hukum agama, meski masih tergolong usia anak berdasarkan hukum negara. Usia anak dalam Undang-undang tentang Perkawinan, minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Perkawinan anak sudah berlangsung berabad-abad lalu, dan menjadi salah satu bentuk penindasan perempuan yang paling purba. Inilah yang dilawan oleh para tokoh yang kita jadikan pahlawan saat ini: Sukarno, Dewi Sartika, dan Kartini.

Lebih jauh dari itu, dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 di Yogyakarta, perempuan membahas kedudukan perempuan dalam perkawinan. Mereka menolak kawin paksa, poligami dan perceraian sepihak. Kongres itu dihadiri oleh perempuan dari berbagai penjuru Jawa dan luar Jawa. (Lihat www.wartafeminis.com)

Tapi apa yang yang terjadi sekarang? Ketika bangsa lain sudah membicarakan kesetaraan perempuan pada aspek yang jauh lebih maju, kita masih belum membebaskan anak-anak perempuan kita dari perkawinan paksa secara langsung maupun tidak langsung. Padahal dampak dari perkawinan anak, bukan hanya pada individu si anak itu sendiri, tapi menentukan kualitas sebuah generasi di masa yang akan datang.

Perkawinan anak bisa menyebabkan kematian ibu melahirkan, dan mengakibatkan gizi buruk pada anak-anak, perceraian, penurunan kesehatan perempuan, risiko penyakit menular seksual dan kanker serviks di usia muda. Perkawinan anak juga menyumbang terhadap tingginya angka perempuan putus sekolah, dan rendahnya kompetensi perempuan dalam dunia kerja.

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang berkedudukan di Bogor melakukan penelitian terhadap praktik perkawinan anak di sejumlah wilayah di Indonesia yang menempati peringkat ke 2 tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sedangkan di dunia, Indonesia menepati posisi ke 37 yang mempraktikan perkawinan anak.

Penelitian yang dimotori oleh Lies Marcoes itu menguraikan kronologi secara struktural penyebab perkawinan anak yang ternyata bukan hanya terjadi di wilayah pedasaan, tapi melanda kawasan urban. Pandangan keagamaan,paling banyak disoroti, tapi tentu saja pandangan tersebut tidak akan bekerja jika perubahan ruang hidup dan pranata sosial tidak mendukungnya.

Menurut Kiyai Husein Muhammad, pegiat di Fahmina Institute, ada tiga masalah utama dalam konsep keagamaan yang mendorong perkawinan anak.

Pertama, definisi kawin dalam fiqih adalah hak penguasaan kelamin (perempuan) oleh laki-laki melalui ijab qabul dan membayar mahar. Ada juga yang berpendapat perkawinan adalah hak guna pakai alat kelamin perempuan oleh laki-laki.

Kedua, hak ayah atas anak perempuan. Dalam fiqih, ayah atau lelaki dari garis ayah punya otoritas penuh atas perkawinan anak perempuan dalam keluarganya. Oleh karenanya, perkawinan paksa bisa terjadi pada anak di bawah umur karena kuasa penuh sang ayang.

Ketiga, batasan baliq diukur dengan haid (menstruasi) dan bukan kedewasaan dalam berpikir, mental dan sosial. (Lihat buku “Monografi Penelitian Perkawinan Anak Seri I” oleh Lies Marcoes dan Nurhady Sirimorok, 2016).

Selama ketiga faktor ini menjadi acuan, dan negara mengabaikan prinsip-prinsip kemanusian yang universial, perkawinan anak tidak anak berhenti.

Dalam waktu bersamaan, kemiskinan dan perubahan ruang hidup memuluskan praktik kawin anak yang mendapat pembenaran dari pandangan agama. Kemiskinan melanda para petani di berbagai desa akibat kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang menekankan input kimia untuk menggenjot produktivitas tanaman, sehingga makin hari kesuburan tanah menyusut bersamaan dengan turunnnya hasil panen, sementara ketergantungan pada input kimia semakin tinggi. Satu persatu lahan dijual untuk menutupi utang.

Perpindahan warga desa kota atau menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri tak terbendung. Mereka menempati sektor-sektor informal dengan mengandalkan upah buruh, atau pekerja rumah tangga tanpa perlindungan hukum. Anak-anak dititipkan kepada kerabat.

Dalam banyak kasus, anak perempuan menjalani peran ganda, sebagai pengasuh adik, sekaligus menjalani kerja-kerja domestik. Akibatnya, banyak di antara mereka memutuskan menikah sebagai pelarian dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Apalagi, godaan untuk hidup nyaman di depan mata.

Dengan menikah mereka punya harapan hidup enak, tanpa bekerja, bisa belanja barang-barang seperti kehidupan di jagad maya. Sekolah? Lupakan saja! Lalu, karena tidak punya keterampilan, ketergantungan perempuan terhadap suami sangat tinggi, sehingga hubungan menjadi tidak seimbang. Laki-laki dengan kekuasaan lebih besar punya tiket untuk berlaku sekehendak, yang mendorong perilaku kekerasan dan perceraian.

Anggapan perempuan sebagai penjaga moral secara langsung dibebankan kepada anak-anak perempuan yang sudah dianggap dewasa oleh pandangan agama. Satu kampung akan terganggu bila melihat anak perempuan terlihat pacaran, atau dibonceng seorang laki-laki di motor.

Mereka akan menyelidikinya, dan melapor kepada orangtua untuk menikahkan anaknya daripada jadi aib di kampung. Masalah umur bisa diatur. Semua lembaga terkait akan mendukung dan membantu kelancarannya demi menghindari dosa.

Pada kasus kawin kontrak yang ramai terjadi Kabupaten Bogor, anak perempuan bahkan dijadikan aset keluarga. Ketika lahan-lahan perkebunan berubah menjadi villa-villa mewah dan hotel-hotel, mata pencaharian warga hilang. Mereka yang punya uang, akan membangun bisnis sewa rumah atau berdagang. Mereka yang miskin kebingungan, dan melihat peluang dari sektor pariwisata.

Wilayah Kabupaten Bogor memang menjadi andalan para turis dari Timur Tengah untuk liburan selama berbulan-bulan. Mereka mencari pasangan untuk berhubungan seks dengan “cap halal.” Lalu, muncul ide kawin kontrak, yang konon halal menurut agama.

Anak perempuan yang dipandang sebagai aset, dipoles dan dianjurkan bersolek sedemikian rupa. Tidak dibebani kerja rumah tangga, apalagi bertani atau berkebun. Mereka ditugaskan menemani turis-turis di villa-villa mewah selama kontrak dengan tarif hingga puluhan juta. Usai kontrak, mereka kembali kepada orangtua untuk menyambut kontrak selanjutnya.

Sebagai jurus menghindari stigma negatif, anak perempuan ini mesti menggunakan jilbab, supaya tetap dipandang terhormat. Para perempuan yang menjalani kawin kontrak ini, kehilangan kesempatan untuk sekolah mengembangkan keterampilan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidupnya, seperti bertani dan berkebun sebagaimana pekerjaan orangtuanya.

Anak-anak yang dikawinkan menjalani hidupnya tanpa pranata sosial pendukungnya. Keluarga, teman, komunitas warga, tidak lagi sama seperti di masa lampau, ketika sistem kekerabatan masih kokoh. Industrialisasi pertanian, dan kehidupan urban mendorong individu untuk menyelamatakan diri masing-masing, dan mengejar pencapaian-pencapai pribadi.[]

Sumber: http://www.qureta.com/post/anak-perempuan-dalam-pasung-perkawinan?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Atasi Perkawinan Anak, Aktivis Tempuh Beragam Cara

Oleh: Eva Mazrieva

Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, tetapi bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa aktivis menuturkan upaya yang mereka lakukan, ada yang berhasil, banyak pula yang gagal.
__________

UNICEF pada tahun 2016 mendapati bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan jender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak di dunia.

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan Selatan adalah lima propinsi dengan jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun tertinggi di Indonesia.

Aturan Hukum di Indonesia Tumpang Tindih, Anak Jadi Korban

Sejak tahun 2002 Indonesia memang sudah menerapkan UU Perlindungan Anak yang tegas, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 dan kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang; tetapi di sisi lain para aktivis menilai pemerintah menutup mata terhadap perkawinan anak berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974.

Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan itu menyatakan batasan usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi perempuan adalah usia 16 tahun, dan bagi laki-laki adalah 19 tahun.

Sementara Pasal 7 ayat 2 UU yang sama mengijinkan perempuan dan laki-laki yang menikah lebih awal untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.

Penelitian yang dilakukan “Rumah Kita Bersama” atau kerap disebut “Rumah Kitab” mendapati bahwa 97 persen dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama untuk menikah pada usia lebih dini, selalu disetujui hakim.

Aktivis perempuan yang juga peneliti jender dan Islam – Lies Marcoes-Natsir menilai dualisme hukum ini mengerikan.

“Dalam konteks Indonesia yang makin konservatif, yang mengerikan adalah adanya dualisme hukum ini, yang menunjukkan ketidaktegasan negara untuk keluar dari hukum agama,” ujar Lies Marcoes-Natsir.

Tiga Perempuan Korban Perkawinan Anak Kini Ajukan Judicial Review UU Perkawinan

Pada tahun 2014 sejumlah aktivis pernah melakukan judicial review UU Perkawinan Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi tetapi gagal. April lalu, tiga perempuan korban perkawinan anak – Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah – mengajukan judicial review yang baru terhadap Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan itu.

Ketiganya menilai negara gagal memberi perlindungan anak pada perempuan dari praktek perkawinan anak. Hingga laporan ini disampaikan Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusannya.

Sementara rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pencegahan Perkawinan Anak yang diajukan pada tahun 2016 dan sudah dibahas bersama staf presiden dan Kementerian Agama hingga kini masih belum jelas.

Pesantren Mainkan Peran Signifikan Untuk Atasi Perkawinan Anak

Selain mendorong reformasi hukum, para aktivis juga melakukan cara-cara lain untuk mengatasi perkawinan anak. Lies Marcoes-Natsir melihat upaya yang sangat efektif di pesantren-pesantren.

“Di Lombok, di Madura dan beberapa daerah lain, “Ibu Nyai” (istri kiai yang memimpin suatu pesantren) bisa menjadi orang yang pasang badan ketika berhadapan dengan kultur dan orang tua yang memaksa anak untuk kawin.

Ibu Nyai yang bernegosiasi dengan orang tua di setiap semester, ketika mereka datang untuk menjemput anaknya dari pesantren. Ketika mereka menjemput, Ibu Nyai biasanya sudah curiga bahwa “pasti anak akan dikawinkan.”

Nah si Ibu Nyai ini kemudian tidak saja bernegosiasi dengan orang tua, tetapi juga dengan komunitas masyarakat dimana orang tua berada, yang mengkondisikan kawin anak itu.

Bagusnya di pesantren – dan berbeda dengan sekolah umum – biasanya di akhir negosiasi, jika si Ibu Nyai “kalah”, ia akan mengijinkan anak dijemput untuk dikawinkan, tetapi mendesak supaya anak diijinkan kembali lagi untuk menyelesaikan pendidikannya.

Artinya sang anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Ini masih lebih baik karena biasanya masalah utama yang dihadapi anak yang dikawinkan muda itu adalah mereka jadi berhenti sekolah.

Berarti pesantren dalam hal ini jauh lebih moderat dibanding sekolah umum karena tetap mau menerima kembali anak-anak untuk bersekolah meski sudah dikawinkan?

Betul! Karena otoritanya ada pada Ibu Nyai dan Kyai di pesantren. Pertanyaannya kini adalah berapa besar kapasitas yang dimiliki para tokoh ini untuk mencegah perkawinan anak? Berapa banyak anak yang bisa ia lindungi setiap tahun?

Guru Jadi Ujung Tombak Sosialisasi Buruknya Dampak Perkawinan Anak

Sementara Henny Soepolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, suatu LSM yang memberikan pelatihan pada para guru untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka punya pengalaman lain.

“Saya punya pengalaman yang sangat menarik, saya punya teman – namanya Pak Dian – tahun 2007 di suatu kecamatan di Jawa Barat, ada satu sekolah di mana 50 persen siswa perempuan tidak melanjutkan ke SMP. Mereka hanya ditunggu lulus SD dan kemudian dikawinkan.”

“Pak Dian ini datang dari satu rumah ke rumah lain melakukan sosialisasi dengan mengajak orang tua berpikir panjang dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain: jika kamu mengawinkan anakmu, berapa mulut yang berkurang untuk diberi makan? OK, berkurang satu. Tapi kalau anakmu cerai, karena memang angka perceraian tinggi, lalu anakmu pulang kembali ke rumah, maka berapa mulut yang kini harus diberi makan? Cukup anakmu saja atau anakmu plus cucumu? Jadi berapa uang yang kamu habiskan. Ini jadi lebih make sense,” jelasnya.

“Yang menarik dengan pendekatan dari rumah ke rumah ini, pada tahun 2011 sudah 100 persen anak di SD di mana Pak Dian ini mengajar, akhirnya anak perempuan melanjutkan pendidikan ke SMP. Pendekatan ini menarik dan saya kira seharusnya bisa menjadi gerakan bersama,’’ imbuh Henny Soepolo.

Aktivis: Kampanya Saja Tidak Cukup Untuk Menyelamatkan Anak

Aktivis Koalisi 18+ Supriyadi Widodo Eddyono menilai pemerintah saat ini sudah jauh lebih maju karena mendorong kampanye dan sosialisasi dampak buruk perkawinan anak, tetapi sebenarnya pemerintah memainkan peran yang lebih besar.

“Pemerintah memang sudah mengkampanyekan dampak perkawinan anak, tetapi levelnya baru ‘mengkampanyekan.’ Belum yang lebih serius misalnya mengubah kebijakan. Kemenag saja belum berani mengubah pasal 7 ayat 1, apalagi pasal 7 ayat 2. Mereka tidak berani. Mereka lebih suka mengubah peraturan pemerintah (PP) agar perkawinan anak dipersulit di pengadilan agama. Yang mereka target peraturan pemerintah, bukan sumber utama aturan hukumnya, yaitu UU Perkawinan Tahun 1974,” jelas Supriyadi.

Semua Pihak Harus Berani Intervensi Praktek Perkawinan Anak

Ketiga aktivis sepakat bahwa perkawinan anak bisa dicegah jika semua pihak mau melakukan intervensi untuk melindungi anak, khususnya anak perempuan, dari praktek pelanggaran HAM ini. Juga dengan mengatasi kemiskinan, membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak untuk bersekolah dan berbicara lebih terbuka tentang tradisi atau praktek kebudayaan yang melestarikan perkawinan anak.

“Dalam triangulasi advokasi – perubahan kultur, struktur dan sistem hukum – harus saling bekerjasama. Kalau hanya salah satu saja – misalnya perubahan hukum saja – kalau ditolak, begini jadinya, yang lain tidak siap. Kalau pun diterima, kita akan berhadapan dengan masalah kultural dan struktural yang lain lagi,” kata Lies Marcoes-Natsir.

“Negara harus serius menangani masalah ini. Resolusi PBB hanya satu cambuk yang harus dipahami bahwa dunia kini menyoroti dan mengingatkan kita akan situasi perkawinan anak di Indonesia yang sudah darurat,” pungkasnya.[em]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/atasi-perkawinan-anak-aktivis-tempuh-beragam-cara/3935631.html

Dewan HAM PBB Siap Bahas Resolusi tentang Perkawinan Anak

Oleh: Eva Mazrieva

Dewan HAM PBB mulai hari Senin (10/7) akan menggelar forum pembahasan untuk mengadopsi resolusi tentang perkawinan anak pada usia dini dan dipaksakan, dalam konteks kemanusiaan. Lebih dari delapan puluh negara ikut mendukung resolusi itu. Bagaimana dengan Indonesia?
___________

WASHINGTON, D.C. — Lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah saat masih anak-anak, demikian data UNICEF tahun 2016. Perkawinan dini dan dipaksakan ini menjadi masalah di hampir seluruh belahan dunia, tanpa membedakan negara, kebudayaan, tradisi, agama dan etnis.

Tetapi UNICEF mendapati bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan jender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Yang lebih memprihatinkan, di negara-negara berkembang bahkan satu dari tiga perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

Perkawinan Anak di Indonesia Tertinggi Ketujuh di Dunia

Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, dimana satu dari lima perempuan Indonesia yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

“Di Indonesia, yang mengerikan karena ada UU yang seakan menjamin apa yang disebut sebagai “pedofil yang dilegalkan,” ujar aktivis Koalisi 18+, Supriyadi Widodo Eddyono.

Undang-undang yang dirujuk aktivis Koalisi 18+ Supriyadi Widodo Eddyono itu adalah UU Perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, tentang batas usia perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.” Sementara pasal 7 ayat 2 menyatakan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Judicial Review UU Perkawinan Gagal

Upaya melakukan kajian ulang atau judicial review kedua pasal dalam UU Perkawinan ini ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 menemui jalan buntu.

“Upaya ini gagal karena pemerintah khawatir isunya ditarik menjadi isu politik agama, yaitu keberadaan syariat Islam. Keterangan para ahli hukum dan putusan MK menunjukkan kuatnya tentangan dari kelompok-kelompok agama, yaitu bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan agama, tidak boleh diganggu gugat dan melarang orang untuk menikah berarti melanggar ajaran agama karena menimbulkan zina dsbnya.

MK secara politis mengatakan ini bagian dari open-legal-policy yang harus digagas pemerintah dsbnya. MK tidak melihat bahwa perkawinan anak ini merupakan sesuatu yang sudah darurat,” papar Supriyadi Eko Widodo.

Lebih 80 Negara Dukung Resolusi PBB tentang Perkawinan Anak

Dewan HAM PBB mulai hari Senin (10/7) akan membahas resolusi tentang perkawinan anak pada usia dini dan dipaksakan, dengan mengkaji masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Sejauh ini resolusi yang digagas oleh Belanda dan Sierra Leone itu didukung lebih dari 80 negara, yang sebagian besar memiliki tingkat perkawinan anak sangat tinggi, antara lain Chad, Mozambique dan Malawi.

Di Indonesia, lebih dari 80 organisasi madani dan 300-an tokoh menandatangani seruan yang digagas Koalisi 18+, yang mendesak pemerintah Jokowi supaya ikut mendukung resolusi tersebut.

Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap kerancuan sikap pemerintah Indonesia. Mereka menilai di satu sisi pemerintah melindungi anak dari tindakan kekerasan dan penganiayaan seksual lewat UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang; tetapi disisi lain pemerintah dinilai tidak mengambil kebijakan strategis untuk mengakhiri perkawinan anak, yang jelas-jelas merupakan bentuk resmi tindakan kekerasan dan penganiayaan seksual.

“Kita membiarkan anak kita berjuang sendiri, tanpa ada yang menemani. Pendidikan seksual gak boleh. Layanan kontrasepsi gak diberikan. Penjelasan mengenai tubuh dan hak mereka melindungi tubuh tidak ada.

Jadi bagaimana? Kita tidak bisa menyalahkan orang tua tentang sikap untuk selalu ingin menjaga keperawanan anaknya, yang dinilai begitu tinggi dalam tradisi dan nilai-nilai keluarga.

Padahal jika keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang penting, seharusnya dibicarakan sejak awal dan dilindungi sedemikian rupa khan? Caranya adalah dengan memberi informasi, layanan kesehatan, konseling, dll, yang bisa menyelamatkan anak sampai kawin, kasarnya “sampai keperawanannya diambil suaminya.”

Tetapi kita membiarkan anak perempuan kita berjuang sendirian sejak kecil, ini khan kejam sekali,” ujar Lies Marcoes-Natsir.

Isu Perkawinan Anak Dililit Faktor Hukum, Agama & Kebudayaan

Selain faktor hukum, Lies Marcoes-Natsir – aktivis perempuan yang juga peneliti jender dan Islam – juga menyoroti faktor agama dan involusi kebudayaan yang ikut menyelimuti isu perkawinan anak.

Bagaimana pembangunan di daerah justru “memiskinkan” warga, dalam arti membuat warga kehilangan kepemilikan atas tanah mereka; yang digunakan untuk industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit maupun pariwisata.

Warga yang kehilangan kepemilikan tanah dan akhirnya dililit kemiskinan terpaksa menggunakan satu-satunya sumber daya yang mereka punya, yaitu kekuatan fisik. Mereka memilih merantau dengan menjadi tenaga kerja di luar daerah atau di luar negeri, meninggalkan keluarga di kampung.

Sementara tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang kehilangan peran sosial terkait kepemilikan tanah itu jadi memainkan peran politik pada bidang lain, misalnya soal-soal moral seperti kawin anak.

Aktivis Pesimis Dampak Positif Resolusi, Tapi Dinilai Tetap Perlu

Lalu apakah resolusi Dewan HAM PBB ini akan memberi dampak signifikan pada Indonesia? Para aktivis yang diwawancarai VOA pesimis akan hal ini, tetapi menilai resolusi ini tetap perlu untuk mengingatkan pemerintah akan kondisi darurat yang ada di Indonesia.

“Tentu saja tidak! Jangankan resolusi yang sifatnya resolusi. Hasil konvensi yang sudah diadopsi seperti CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) saja masih gagal menghadapi praktek diskriminasi terhadap perempuan dan perkawinan anak pun masih luar biasa.

Perkawinan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap CEDAW. Tetapi dalam konteks berdemokrasi di Indonesia dan percaturan dunia ini penting agar pemerintah Indonesia melihat bahwa ada persoalan darurat yang sampai membuat kita meminta PBB ikut turun tangan.

Menurut saya kekuatan moralnya disitu. Jadi kita seperti meminjam tangan PBB untuk menjawil negara karena kita sendiri sudah lelah melakukan riset dan advokasi, serta memaparkannya pada negara. Resolusi PBB itu datanya sangat jelas, saya baca di laporan VOA, jelas disebutkan satu dari lima perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

Pada laporan penelitian terbaru kami jumlahnya lebih besar lagi yaitu satu dari empat perempuan lho atau berarti 25%! Di daerah2 tertentu dimana migrasi perempuan, datanya lebih tinggi lagi. Di Madura hingga 32%, di Mamuju-Sulawesi Barat bahkan sampai 30%. Dengan data tidak cukup, dengan advokasi tidak cukup, maka resolusi ini bisa – maaf harus mengatakan hal ini – mempermalukan negara.” [em/jm]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/dewan-ham-pbb-siap-bahas-resolusi-tentang-perkawinan-anak/3935551.html