LAPORAN PELATIHAN REMAJA UNTUK PENCEGAHAN KAWIN ANAK DI MAKASSAR

Laporan Training BERDAYA Hari ke 1

Penguatan Kapasitas Remaja Panakkukang untuk Pencegahan Kawin Anak

Makassar, 1 Juni 2018

Hari ini merupakan hari pertama pelatihan bagi anak remaja yang terpilih di wilayah kerja Rumah KitaB dalam pencegahan kawin anak. Sebanyak 31 peserta; 19 perempuan dan 11 laki-laki terpilih sebagai peserta. Selain peserta hadir juga peninjau dari AIPJ Makassar dan perwakilan ICJ. Anak remaja yang terseleksi berasal dari wilayah Kecamatan Tamamaung dan Sinrijala. Kegiatan dilakukan di Hotel JL Star yang tak jauh dari tempat tinggal peserta. Pada awalnya suasana terkesan masih kaku, tetapi setelah kegiatan perkenalan, peserta semakin hangat dan akrab. Perkenalan dilakukan dalam bentuk games. Selain untuk mengenal tentang pribadi masing-masing, games juga digunakan sebagai pintu masuk untuk mendiskusikan isu perkawinan usia anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembukaan disampaikan oleh ibu Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB dan pendamping siswa, Ibu Nurani. Sebelum pelatihan dilanjutkan, peserta diminta mengisi lembar baseline survey dan pre-test pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mengenal sejauh mana pengetahuan peserta mengenai materi pencegahan perkawinan anak dan persepsi mereka tentang perkawinan anak.

Setelah istirahat, ibu Lia Marpaung dari AIPJ2 menyampaikan sambutan. Ia menekankan bahwa semua remaja yang hadir adalah remaja yang terpilih untuk menjadi agen pencegahan perkawinan anak di Makassar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi tentang data dan fakta perkawinan anak di Indonesiadan Sulawesi Selatan terutama di wilayah Tamamaung dan Sinrijala. Sesi ini bertujuan untuk membuka mata dan pikiran mereka tentang perlunya para remaja mencegah perkawinan anak bersama-sama. Materi ini disampaikan oleh Nura, Tika dan Tendri dari ICJ. Berangkat dari asupan itu peserta diajak diskusi kelompok tentang dampak pernikahan anak yang kemudian mereka presentasikan oleh  perwakilan kelompok.

Dengan alat bantu gambar, peserta diajak untuk memetakan aktor yang berpengaruh. Mereka diminta untuk meletakkan gambar itu dalam lingkaran-lingkaran yang berpengaruh kepada anak sejak dari lingkungan terdekat seperti teman, orang tua dan keluarga, hingga yang terjauh seperti kebijakan negara. Kegiatan itu merupakan penutup pelatihan di hari pertama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesi terakhir hari pertama adalah diskusi tentang aktor yang berpengaruh terhadap perkawinan anak yang dipimpin oleh Ibu Lies Marcoes.

Pelatihan dihadiri oleh 31 anak remaja yang terdiri dari 19 remaja perempuan dan 12 remaja laki-laki. Peserta tidak hanya terdiri dari pelajar SMP dan SMA/SMK tetapi ada juga yang sudah tidak bersekolah. Kegiatan diskusi berlangsung dengan lancar.

 

Laporan Training BERDAYA Hari ke 2

Penguatan Kapasitas Remaja Panakkukang untuk Pencegahan Kawin Anak

Makassar, 2 Juni 2018

Diikuti oleh 31 peserta dengan tiga orang pendamping dari komunitas, remaja dari Sinrijala dan Tamamaung melakukan kegiatan “Penguatan Kapasitas Remaja dalam Pencegahan Kawin Anak” di Hotel Jl Star Makassar.

Ini adalah kegiatan hari ke dua dengan materi pendalaman yang diproses secara partisipatif. Peserta terdiri dari 19 perempuan dan 12 laki-laki yang rata rata berumur 14-16 tahun. Mereka umumnya masih pelajar SMP. “Di sini sangat sulit mencari kader anak SMA  atau lulusan SMA, karena mereka umumnya telah menikah” demikian Ibu Guru Nurani dari SMP Tut Wuri Handayani yang membimbing 10 siswi dari sekolahnya menjelaskan tentang peserta remaja di pelatihan ini.

Melanjutkan kegiatan sehari sebelumnya, acara dimulai dengan refleksi pengetahuan yang mengendap dalam ingatan mereka. Peserta bekerja dalam tiga kelompok untuk menjelaskan tiga materi pokok kemarin yaitu: pengertian anak, kawin anak dan fakta kawin anak; penyebab dan dampak; serta aktor yang berpengaruh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mereka melakukan presentasi, disajikan dua infografis soal data-data kawin anak yang diproduksi oleh UNICEF dan Rumah KitaB. Dalam sesi tersebut juga diputar film produksi Rumah KitaB “Memecah Kawin Bocah” untuk memperkaya pengetahuan mereka tentang kompleksitas problem perkawinan anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Melalui film ini saya jadi mengerti bahwa problem kawin anak ternyata bukan hanya soal pergaulan bebas, tapi karena  banyak orang tua yang terpaksa harus bekerja jauh dari rumah dan meninggalkan anak-anak mereka sehingga anak perempuan harus menanggung beban keluarga” demikian Yulia menanggapi film yang mereka tonton bersama.

Setelah istirahat, peserta diajak untuk melihat secara visual perbedaan secara fisik dan gender antara laki-laki dan perempuan yang berdampak beda jika terjadi perkawinan anak. Dengan segara cara, fasilitator mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karenanya selain memutar film, fasilitator juga memanfaatkan media pembelajaran yang ada seperti membahas studi kasus kematian seorang TKW yang mengalami kekerasan seksual, sementara ia sendiri merupakan korban perkawinan usia anak-anak. Studi kasus ini diolah dalam bentuk permainan “Jaring Laba-laba”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta mendapatkan buku Kesaksian Pengantin Bocah, kumpulan studi kasus perkawinan anak hasil penelitian Rumah KitaB.   Karena pemaparan disampaikan dalam bentuk cerita studi kasus, mereka terlihat dapat menyelami cerita itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai catatan, peserta umumnya warga komunitas miskin dengan  keterbatasan  akses pengetahuan. Meskipun sudah SMP, kemampuan baca mereka umumnya masih rendah. Tingkat pemahaman pada konsep sederhana pun sulit sehingga fasilitator harus melakukan banyak improvisasi bahkan “akrobat” untuk mendorong peserta aktif dan fokus kepada isu yang sedang di bicarakan.

Dilihat dari hasil evaluasi hari kedua, peserta menyatakan puas sebagaimana termuat dalam lembar evaluasi harian.

 

Laporan Training BERDAYA Hari ke 3

Penguatan Kapasitas Remaja Panakkukang untuk Pencegahan Kawin Anak

Makassar, 3 Juni 2018

Sesuai rencana, peserta akan mengakhiri kegiatan hari ini dengan penyusunan rencana kegiatan yang paling mungkin dilakukan di wilayah mereka.  Pada hari  ini juga akan dilakukan pembacaan ikrar Duta Remaja Indonesia pencegahan perkawinan anak di wilayahnya.

Pagi ini, acara dimulai dengan penampilan yel-yel tiga kelompok yang telah mereka pentaskan di hari kedua. Yel-yel ini langsung membuat semangat peserta. Acara dilanjutkan dengan games “Angin Bertiup”. Peserta diminta berdiri melingkar dan bergerak berdasarkan instruksi dari kertas yang dibacakan oleh peserta yang ada di tengah lingkaran. Games ini benar-benar mampu membangun suasana riang gembira karena bernuansa lomba. Dalam susunan lembaran kartu yang disiapkan  terdapat isu-isu yang relevan dibahas  oleh remaja seperti “pernah melihat  teman yang kawin anak”, “ punya adik perempuan” “punya jerawat”, “sudah menstruasi”, “pernah mimpi basah” dll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Games ini kemudian diolah dan melahirkan analisis dua  paradigma dalam melihat penyelesaian kawin anak: pertama, dengan melakukan  pemberdayaan ke remaja perempuan langsung karena mereka dianggap yang bermasalah. Kedua, menyelesaikan sistem yang menyebabkan praktik kawin anak terus  terjadi. Tentu saja dalam pembahasannya analisis ini dilakukan secara sederhana sedemikian rupa agar bisa dipahami peserta yang usianya rata rata 14 -16 tahun dan duduk di SMP kelas 2 atau drop out.

Acara berikutnya adalah review  materi yang mereka pahami di hari kedua dengan bantuan visualisasi dua batang pohon yang rindang dan pohon  yang meranggas. Kelompok yang mendapatkan gambar pohon yang meranggas diminta menuliskan akar masalah kawin anak, siapa aktor yang mendukungnya dan apa dampaknya. Sementara untuk pohon yang rindang, mereka diminta membahas bagaimana mengatasi akar masalah kawin anak, siapa aktor yang dapat ikut membantu mengatasi kawin anak, dan apa agenda kegiatan yang dapat dijadikan solusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta sangat antusias melakukan kegatan itu dan mereka mempresentasikan secara bergantian. Dari sisi edukasi, memberi kesempatan presentasi bergantian dimaksudkan agar mereka memiliki self esteem. Sebagai catatan, sebagian peserta adalah anak lorong dengan tingkat kepercayaan diri sangat rendah terutama di kalangan peserta laki-laki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di saat break, peserta sangat antusias mencoba kamera dan tampaknya mereka sangat berminat menggunakan kamera. Hal ini memberi inspirasi untuk menjadikannya sebagai salah satu kegiatan lanjutan untuk life skill mereka kelak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah break siang, acara dilanjutkan dengan mencari solusi. Dengan bantuan visual jembatan, peserta diminta untuk mengidentifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan yang menyebabkan praktik kawin anak dan memposisikan anak perempuan begitu rentan. Membangun jembatan diilustrasikan sebagai cara yang mungkin dilakukan sejak dari lingkaran paling dalam yaitu anak itu sendiri, keluarga dan orang tua, komunitas, adat istiadat hingga negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah itu disajikan presentasi teknik negosiasi dan peserta diminta menegosiasikan stop kawin anak dengan mengambil kasus yang sehari sebelumnya divisualisasikan melalui  games jaring  laba-laba yang mereka praktikkan dalam bentuk role play. Role play ini menjadi salah satu cara agar mereka berani membangun narasi dan mempraktikkannya dalam cara bernegosiasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang sangat menarik dalam kegiatan ini adalah penyusunan RTL. Terlihat bahwa mereka memiliki rencana yang lumayan bagus seperti mengisi acara hari-hari besar Islam atau hari libur nasional seperti 17-an dengan lomba yang relevan dengan pencegahan perkawinan anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengisi post test, dilakukan upacara penutupan berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Ikrar Duta Cegah Kawin Anak dan sambutan peserta yang diwakili 2 peserta.

Yulia salah satu peserta paling menonjol menyatakan bahwa ia sangat senang dan beruntung bisa mendapatkan kesempatan ini. Ia tak menyangka hanya dalam waktu tiga hari dia dapat menguasai dan mendapatkan banyak informasi terkait kawin anak serta mengajak teman-temannya untuk melanjutkan kegiatan training ini dengan melaksanakan RTL. Akhsan salah satu wakil dari kelompok laki-laki menyatakan bahwa dalam tiga hari dia telah mengetahui apa itu kawin anak, apa dampaknya, siapa aktornya dan apa yang dapat mereka lakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam obrolan dengan para pendamping yaitu Ibu Asni dan Ibu Nurhana serta ibu guru Nurani, mereka sangat terkesan dengan metode training yang membuat anak-anak berani bicara. Indikator keberhasilan training yang paling nyata adalah semua anak laki-laki berani bicara di depan peserta. [Lies Marcoes/Nura Jamil]

 

LAPORAN PELATIHAN REMAJA UNTUK PENCEGAHAN KAWIN ANAK DI CIREBON

Cirebon, 25-27 Mei 2018

Dalam rangka mensukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) yang telah dicanangkan oleh PBB, Rumah Kitab mengadakan pelatihan penguatan kapasitas remaja dalam pencegahan kawin anak di RW. 09 Kesunean Selatan, Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dimulai hari Jum’at sampai dengan hari Minggu, 25-27 Mei 2018.

Pembukaan pelatihan ini banyak dihadiri oleh pejabat lokal baik formal maupun non formal. Pihak yang hadir pada saat pembukaan antara lain; kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, lurah Kasepuhan, organisasi Wadul Bae, dokter dari Puskesmas setempat, dan para jajaran RT & RW di kelurahan Kasepuhan. Dari tamu undangan yang hadir pada acara pembukaan, semuanya memberikan dukungan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Rumah KitaB atas terselenggaranya pelatihan bagi remaja, tanpa terkecuali tuan rumah, ketua RW. 09 Kesunean Selatan, Pepep Nurhadi. Baginya pemilihan lokasi pelaksanaan yang bertempat di Balai Pertemuan Kampung atau biasa disingkat dengan Baperkam adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi para warga karena Baperkam mereka semakin ramai dengan kegiatan-kegiatan sosial.

Dalam sambutan pembukaan, ibu Hani selaku kepala Dinas Sosial Kota Cirebon mengatakan pelatihan seperti ini merupakan bagian dari pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dimana dua hal tersebut juga menjadi konsen kerja Dinas Sosial. Lebih jauh, ia mendorong peserta remaja untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi serta menunda perkawinan di usia dini agar mimpi dan cita-cita para remaja bisa tercapai.

Sebagai gambaran umum terkait lokasi acara, RW. 09 pada awalnya merupakan kampung kumuh di pesisir pantai utara kota Cirebon dimana tumpukan sampah biasa dijadikan urugan tanah untuk dibangun pemukiman. Namun kini sudah tersedia pengelolaan sampah organik untuk kompos dan non organik untuk kerajinan tangan. Selain itu, Kesunean Selatan juga menjadi kampung ramah anak dan dinobatkan sebagai wilayah tersehat dimana Posyandu kampung ini pernah menjuarai Posyandu terbaik tingkat nasional.

Latar belakang peserta yang beragam membentuk komposisi unik peserta pelatihan, antara lain ; aktivis remaja di SMA, perwakilan dari IPNU dan IPPNU, Ikatan Remaja Musholla, para Santri dan remaja putus sekolah. Mereka berdomisili di dua kelurahan yaitu Pegambiran dan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk yang menjadi pilot project program BERDAYA. Adapun pemateri dan fasilitator kesemuanya adalah dari Rumah KitaB. Mereka adalah ibu Lies Marcoes, Achmat Hilmi, Nurasiah Jamil, Yooke Damopolii dan PO BERDAYA Cirebon, Imbi Muhammad.

Setidaknya ada dua hal yang bisa dijadikan landasan mengapa pelatihan remaja ini dilakukan. Pertama, wilayah kecamatan Lemahwungkuk menyumbang angka kawin anak terbesar di tahun 2017. Kedua, pencegahan kawin anak bisa dimulai dengan mengubah paradigma dan pandangan remaja akan bahaya kawin anak dan sebagai upaya preventifi agar tidak terjadi di kalangan remaja.

Peserta remaja yang berjumlah 25 orang sangat antusias dalam mengikuti jalannya pelatihan. Di tengah rasa haus dan lapar pada siang hari di bulan puasa, mereka secara aktif mengikuti satu per satu materi pelatihan dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi tim fasilitator dan pemateri. Mereka juga harus mengimbangi semangat dan antusiasme para peserta ketika menyampaikan materi kepada para peserta. Oleh karena itu agar suasana saat pelatihan tidak menjemukan, para pemateri dan fasilitator selalu menyelingi ice breaking di tengah penjelasan materi dan memberikan penyampaian yang interaktif kepada para peserta pelatihan.

Sebagian besar dari para peserta yang hadir masih baru mengenal isu kawin anak, bahkan bagi mereka ini adalah istilah baru. Istilah pernikahan dini lebih familiar di kalangan peserta remaja dari pada istilah kawin anak. Dari 25 peserta hanya empat orang yang pernah mengikuti kegiatan serupa, yakni pada perayaan International Women Day di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Peserta yang bernama Yuyun memiliki kesan setelah mengikuti pelatihan ini. Ia merasa lebih banyak mengetahui dampak dan bahaya dari praktik kawin anak. Suguhan materi lebih kaya dari pelatihan serupa yang pernah dia ikuti. Ia menambahkan bahwa penyampaian yang mudah juga lebih mempermudah peserta untuk mencerna materi pelatihan.

Metode curah pendapat yang ditawarkan oleh direktur Rumah KitaB, Lies Marcoes, ketika menjelaskan hubungan antara ketidakadilan gender dan kawin anak memberikan ruang yang luas bagi peserta remaja untuk mengeksplorasi permasalahan kawin anak dengan membaca fenomena sosial yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Mereka belajar menginventarisasi faktor, aktor dan penyebab terjadinya kawin anak di masyarakat sekitar mereka.

Di akhir pelatihan setiap peserta diminta membuat rencana tindak lanjut sesuai kelompok dan target sasaran mereka dalam mengkampanyekan pencegahan kawin anak. Di antara target kelompok yang mereka pilih, ada Sekolah dan Guru, Orang Tua, Remaja Sebaya, dan Aparat Pemerintah. Ada jargon unik yang dihasilkan oleh peserta pelatihan remaja di Kota Cirebon “Gendong Tas Sekolah Dulu, Baru Gendong Anak”. [Imbi M]

 

 

 

Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

La Ode Munafar menyelipkan bisnis lewat gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang digagasnya

tirto.id – “Saya memutuskan pacar dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap seorang pemuda di depan peserta seminar Anti Pacaran pada Minggu ketiga Mei 2018.

Mengenakan kemeja putih dipadu celana hitam dan topi, ia sempat menarik napas sebelum menyatakan ikrar tersebut. Sementara puluhan perempuan di ruangan itu—semuanya memakai jilbab—tergelak sembari tepuk tangan dan mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponsel.

La Ode Munafar, penggagas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, menyaksikan momen tersebut. Ini bukan kali pertama Munafar menjadi saksi. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, medio Januari 2018, Munafar juga menyaksikan gadis asal Indra Giri yang sudah tiga tahun pacaran memutuskan pacarnya melalui sambungan telepon, di hadapan 800 peserta seminar. Sumpah gadis itu disambut pekikan takbir dan tepuk tangan peserta.

Dengan narasi sebanyak empat paragraf, akun Facebook resmi ITP ingin menyampaikan bahwa gerakan ITP di Kota Lubuk Linggau telah berhasil membuat peserta sadar dan putus tanpa paksaan. Lalu menyebutkan satu persatu dampak negatif pacaran seperti kerugian waktu yang terbuang sia-sia, tenaga terkuras, merusak karakter cinta, pacaran berefek pada tindakan kriminalitas, memengaruhi kesuksesan, pengaruh terhadap prestasi, serta pengaruh pacaran terhadap akhirat. Intinya, pacaran itu merugikan.

Gerakan ini menyasar pelajar dan mahasiswa—kelompok usia yang labil di tengah pencarian identitas dan masa depan. Digagas pada 7 September 2015, gerakan ini mengklaim “didukung oleh organisasi dakwah sekolah dan kampus se-Indonesia.” La Ode Munafar, penggagasnya, adalah anak muda dari Sulawesi Tenggara dan kuliah di salah satu kampus di Yogyakarta.

Sebagaimana sebuah gerakan butuh narasi gagasan, Munafar menawarkannya lewat buku-buku yang ditulisnya, dan diterbitkan oleh penerbit miliknya bernama Gaul Fresh. Ia mengklaim telah menulis 62 judul buku, 50 persen di antaranya berisi perkara cinta; sebagian lain adalah motivasi.

Salah satu buku laris yang dirilis awal April 2016 berjudul Indonesia Tanpa Pacaran. Buku ke-55 Munafar ini ditulis khusus sebagai panduan anggota ITP, yang tersebar di seluruh Indonesia, agar terhindar dari “budaya rusak pacaran.” Semula buku ini diberikan gratis bagi anggota ITP.

Buku itu memuat 6 pokok gagasan: 1) Daya rusak pacaran yang dahsyat bagi generasi muda; 2) Sistem pergaulan dalam Islam; 3) Langkah ekspresi cinta yang mulia; 4) Berjuang dengan dakwah menuju Indonesia Tanpa Pacaran; 5) Pacaran sebagai musuh bersama; dan 6) Konsep masyarakat Indonesia Tanpa Pacaran.

Sejalan gerakan ini menjaring banyak pengikut, buku Munafar itu lantas dipakai sebagai “fasilitas” yang didapatkan anggota baru ITP, sebulan setelah buku itu dirilis. Pendaftar dikenakan biaya Rp100 ribu untuk mendapatkan buku panduan tersebut. Alasannya, banyak orang yang “tidak serius berjuang dan berubah” lewat gerakan tersebut.

Di samping buku, anggota ITP mendapatkan tujuh fasilitas lain, termasuk “member card IndonesiaTanpaPacaran”, mendapatkan tausyiah (kajian) lewat grup chat WhatsApp, berhak mengikuti “kopi darat atau kumpul bareng”, serta mendapatkan diskon 20 persen setiap pembelian produk, seperti buku terbitan Gaul Fresh, kaos, topi, suvenir, yang bekerjasama dengan gerakan tersebut atau sebagian besarnya adalah bisnis yang dijalankan La Ode Munafar.

Pada Januari 2018, biaya pendaftaran anggota ITP naik menjadi Rp180 ribu per orang, dengan berbagai fasilitas dan diskon yang sama. Muanfar mengklaim bahwa gerakan Indonesia Tanpa Pacaran kini memiliki 20 ribu anggota di 80 daerah di Indonesia.

Manyasar Usia Labil & Perempuan

La Ode Munafar mengatakan gerakan ITP menyasar pengikut dan anggota dari kelompok usia 15-25 tahun. Pacaran, menurutnya, hanya masalah sesat “yang menggerogoti anak muda”. Karena itu perlu gerakan Indonesia Tanpa Pacaran untuk memberi informasi sebanyak-banyaknya agar kelompok usia itu kuat dan bisa mengontrol hawa nafsu, ujar Munafar.

Meski pengikut gerakan ini dari laki-laki dan perempuan, tetapi pesan atau narasi yang dikampanyekan lebih banyak ditujukan bagi para pengikut perempuan, baik di media sosial maupun acara kopi darat.

Salah satu contohnya ketika Munafar membangun narasi mengenai seorang perempuan yang telah jatuh cinta buta kepada pria. Pokoknya jatuh cinta seperti kena pelet, kata Munafar. Cerita ini diungkapkan Munafar pada menit 10.14 saat ia mengisi kegiatan dakwah di SMA Negeri 1 Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.

“Kalau wanita sudah ditaklukkan oleh laki-laki, Anda bisa membuat wanita mengejar-ngejar Anda karena kebodohan Anda. Dia mencintai Anda karena sesuatu yang tidak jelas. Semakin digombal, dia semakin disukai, semakin dirayu semakin cinta, semakin ditipu semakin suka. Bagus toh rumusnya,” kata Munafar, disambut gelak tawa para pelajar.

Untuk meyakinkan para pelajar, Munafar menyelipkan cerita mengenai seorang pemuda SMA yang menghancurkan hati wanita. Suasana hening sejenak, lalu Munafar mengklaim bahwa si lelaki yang pernah diwawancarainya itu pernah “mencoba segala macam wanita.”

Perempuan rela membanting tulang untuk memfasilitasi para lelaki, tambah Munafar, bahkan sampai bulu ketiaknya rontok. Lagi-lagi guyonan seksis itu disambut tawa peserta.

Ujung-ujungnya, ia menyebut beberapa buku karyanya yang menyimpulkan bahwa wanita punya naluri kasih sayang yang sangat tinggi sehingga seorang wanita akan menjaga laki-laki.

Cerita yang disampaikan La Ode Munafar tampak meyakinkan pendengar, meski minim rujukan dan sangat mungkin ia membuat fabrikasi. Intinya, karena pacaran seluruhnya kisah penderitaan, solusi yang ditawarkan adalah melarang pacaran.

Infografik HL Indepth Indonesia Tanpa Pacaran

Sekalian Berjualan lewat Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Melalui Indonesia Tanpa Pacaran, La Ode Munafar agaknya paham bagaimana memantapkan ceruk pasar di tengah masyarakat Indonesia yang kian konservatif pada saat kajian-kajian keagamaan, lewat lembaga-lembaga dakwah, menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa.

Melalui Indonesia Tanpa Pacaran, anggotanya bisa membayar Rp185 ribu untuk mendapat akses berjualan aksesoris seperti stiker, pin, gantungan kunci, topi, kaos, dan kerudung ITP. Mereka juga berhak masuk ke jejaring semua media sosial resmi ITP seperti grup Facebook, Telegram, Line, dan Fanpage. Munafar juga menyediakan sewa dan jual gaun pengantin syar’i serta jual suvenir dan undangan. Anggota ITP juga bisa menjadi reseller buku-buku terbitan Gaul Fresh.

Saat kami menanyakan perkara bisnis di belakang ITP, La Ode Munafar membantah bahwa komunitas ini untuk mencari keuntungan. Ia berdalih kegiatan ITP gratis bagi “teman-teman daerah,” sementara khusus anggota nasional membayar karena mendapatkan kartu anggota, buku, dan ikut dalam grup WhatsApp “untuk mendapatkan pembinaan khusus.”

Munafar berkata, dari royalti buku itu, ia bisa menggaji tim yang bekerja di ITP.

“Jadi sebenarnya untuk mencari keuntungan itu jauh dari kemungkinan. Buktinya, segala biaya ITP seperti ngurus yayasan pakai uang sendiri semua,” kata Munafar

Berbeda dari pengakuan Munafar, seorang anggota ITP Sukoharjo menyatakan kegiatan regional seperti Kajian Bahasa Arab Muda atau disebut “Kabarmu” harus membayar Rp25 ribu per bulan. Sementara Kelompok Kajian Indonesia Tanpa Pacaran, yang digelar setiap minggu dan wajib diikuti oleh pengurus dan anggota ITP, memang tidak dipungut biaya sama sekali.

Aktivis perempuan Tunggal Pawestri, yang terlibat dalam kampanye anti-pernikahan anak, menilai bisnis yang dikemas bumbu agama bakal ramai pembeli. Seolah-olah ketika membeli dagangan tersebut, ujarnya, orang-orang akan meyakini para pembeli lebih dekat dengan pintu surga.

“Memang dari dulu yang namanya kapitalisme dan agama saling erat hubungannya. Saling menghidupi satu sama lain. Orang-orang mengambil keuntungan dari sebuah nilai atau paham yang banyak dipercayai orang,” kata Pawestri, awal Mei lalu.

Bila merujuk klaim anggota ITP sebanyak 20 ribu orang, Anda bisa mengalikan jumlah kepala itu dengan biaya pendaftaran antara Rp100 ribu dan Rp180 ribu. Hasil pendapatannya: antara Rp2 miliar sampai Rp3,6 miliar.

Narasi Nikah Muda

Fitri, perempuan asal Bandung, mengenal gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui Facebook pada tahun lalu. Anggota keluarga besarnya melaksanakan pernikahan melalui taaruf. Merujuk pada panduan Islam, taaruf adalah tata cara perkenalan. Berbeda dari pacaran, taaruf melarang pasangan berdua-duaan. Taaruf wajib didampingi oleh keluarga pasangan.

Para sepupu Fitri memilih taaruf untuk menjauhi perbuatan zina dan mendapatkan pasangan terbaik untuk masa depan. Kenyataanya berbeda: para sepupunya menerima perlakuan diskriminatif seperti dilarang melanjutkan pendidikan.

“Mereka curhat ke sesama sepupu perempuan. Mereka enggak diizinkan melanjutkan pendidikan karena sudah repot mengurus toko bangunan suami dan anak. Ada yang DO. Ada yang nangis karena disuruh berhenti kuliah oleh suaminya karena enggak bisa membiayai kuliah,” kata Fitri.

Belajar dari pengalaman terdekat, Fitri mengatakan bahwa taaruf—yang dianjurkan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran—”ternyata ada sisi buruknya”.

Menurut cerita Fitri, yang disampaikan kepada saya lewat pesan WhatsApp, para sepupunya melaksanakan taaruf selama 2-3 bulan, setelahnya menikah.

Fitri mengatakan narasi yang dibangun dalam gerakan Indonesia Tanpa Pacaran adalah menjustifikasi bahwa semua anak muda yang pacaran berdampak negatif, dan dari sana, gerakan tersebut mendapatkan keuntungan.

Fitri tak mau menjadi korban dari apa yang sudah dialami para sepupunya. Ia mantap menaruh hati kepada pria yang ia kenal sejak masa SMP.

“Sesama orang sudah sulit untuk saling percaya kalau hubungan antar-orang itu belum lama. Jadi, untuk percaya aja sudah sulit, apalagi buat menaruh hati buat calon pasangan,” kata Fitri.

Berbeda dari pengalaman Fitri, anggota ITP asal Palopo, Sulawesi Selatan, Nasar Al Ghazali menilai nikah muda dengan cara taaruf adalah “solusi untuk menghindari zina.” Setelah mengenal gerakan ITP pada 2017, ia ingin mendapatkan istri dengan cara taaruf.

Menurut Ghazali, pacaran merusak remaja seperti aborsi dan bunuh diri. Namun, ia tak bisa menjelaskan jumlah anak muda yang aborsi dan bunuh diri akibat dari pacaran.

Tunggal Pawestri berkata geram atas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, yang tujuannya mengajak nikah muda lewat kampanye yang masif di sosial media, terutama di Instagram.

Ketika ada kelompok progresif yang memperjuangkan usia pernikahan di atas 18 tahun, pada saat yang sama, ada ribuan remaja berusia belasan atau menginjak 20-an tahun melakukan pawai gerakan Indonesia Tanpa Pacaran di Bekasi, April tahun ini.

Pawestri mengeluarkan pernyataan sarkasme untuk gerakan tersebut: “Enggak pacaran, langsung kawin aja. Nanti habis kawin, cerai, terus kawin lagi, cerai lagi.”

“Di kepala para remaja sudah mikir kawin. Padahal kita tahu pernikahan itu bukan main-main,” ujarnya.

Tak semua anak muda memang sepakat bahwa kampanye menikah muda sebagai solusi. Kampanye ini juga mendapatkan sorotan negatif saat Taqy Malik dan Salmafina Khairunnisa, simbol nikah mudah yang dielu-elukan di media sosial, malah bercerai dalam waktu singkat.

Berdasarkan laporan UNICEF dan BPS yang dirilis awal tahun 2016 berjudul “Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, Indonesia termasuk sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia dan menempati posisi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Angka rata-rata nasional sebesar 25 persen, yang menunjukkan satu dari empat perempuan berusia antara 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun.

Angka-angka ini sangat mungkin lebih besar dan lebih tinggi di dalam kenyataannya karena, demikian tulis laporan tersebut, “banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar.” Bahkan perkawinan usia muda rentan terjerat dalam kekerasan rumah tangga.

Bagi sebagian pembaca, sangat mudah terjebak pada debat tak berujung dengan gerakan ITP. Pertanyaannya: mengapa gerakan macam ITP telah menjaring lebih dari 600-an ribu pengikut di Instagram dan 400-an ribu pengikut di Facebook? Apakah ke depan kita akan melihat masyarakat kelas menengah Indonesia tambah konservatif dalam beragama?

Sumber: https://tirto.id/bisnis-dan-kontroversi-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-cK25

Perbuatan-perbuatan Nabi yang Tidak Wajib Diikuti

Mengikuti Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Bahkan ketaatan kepada Nabi merupakan syarat mutlak ketaatan kepada Allah subhanahu wata’ala. Allah berfirman:
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
“Barangsiapa menaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.” (An Nisa’: 80)
Kata “mengikuti” dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan “ittibâ‘”. Ittiba’ adalah bentuk masdar dari kata kerja ittaba‘a-yattabi‘u, yang bermakna menyusul, mencari-cari, mengikuti di belakang, mengulangi, meneladani dan meniru. Ittiba’ul Qur’an bermakna mengikuti Al-Qur’an dan mengamalkannya. Sedangkan ittiba’ur Rasul bermakna mengikuti Rasulullah, menyusul jejak dan menirunya (Lihat: Ibrahim Musthafa, al-Mu’jam al-Wasit, Riyad: Dar al-Da’wah, juz I, halaman 81).
Dalam mengikuti Rasul, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada umat Islam yang mengikuti perbuatan beliau secara tekstual. Artinya, apa pun perbuatan beliau diikuti dan diamalkan, sesuai pemahaman mereka. Terkait cara berpakaian, misalnya, kaum laki-laki mengenakan jubah dan serban, sedangkan kaum perempuan mengenakan cadar. Mereka meyakini bahwa segala suatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallahu alaihi wasallam merupakan bid’ah dhalâlah, apa pun bentuknya. Bahkan, sebagian kelompok mereka yang ekstrem tinggal di pedalaman, bercocok tanam, menggembalakan binatang ternak, dan menjauhkan diri dari alat-alat informasi dan transportasi modern. Untuk menentukan waktu shalat, mereka menggunakan petunjuk matahari secara langsung, tidak dengan alat penunjuk waktu modern.
Di sisi lain, ada umat Islam yang sembrono dalam mengikuti Rasul. Mereka hanya mengikuti tingkah laku beliau yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Sedangkan perbuatan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan dan hawa nafsunya, ditinggalkan. Misalnya, mereka hanya mengikuti perbuatan beliau berupa menikah lebih dari satu perempuan, tetapi tidak mengikuti keseriusannya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala.
Kelompok ketiga adalah kelompok moderat. Mereka memahami perbuatan Nabi dengan mengaitkannya dengan konteks, atau dengan teks-teks lain dari Al-Qur’an dan hadits, atau dengan mengadopsi pemahaman para sahabat terhadap perbuatan dimaksud. Kelompok ini membagi perbuatan Rasul shallahu alaihi wasallam menjadi beberapa kategori:
Pertama, perbuatan yang berupa tabiat kemanusiaan (al-af’al al-jibilliyyah) atau kebiasaan manusia (al-‘adat al-insaniyyah), seperti cara berdiri, duduk, makan, minum, tidur, dan berjalan. Perbuatan ini hukumnya mubah, dan kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya, kecuali jika ada dalil yang mensyariatkannya.
Termasuk dalam kategori ini, perbuatan Nabi yang muncul berdasarkan pengalaman pribadi dan eksperimen urusan keduniaan berupa perdagangan, pertanian, strategi perang, dan resep obat suatu penyakit. Perbuatan ini bukan merupakan syariat, karenanya tidak wajib diikuti. Contohnya, Nabi shallahu alaihi wasallam pernah melarang penduduk Madinah untuk tidak mengawinkan pohon kurma. Akibatnya, pohon kurma dimaksud mengalami gagal panen. Sehingga kemudian Rasul bersabda:
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ
“Kalian lebih tahu akan urusan-urusan duniamu.”
Kedua, perbuatan yang dikhususkan bagi Nabi shallahu ‘alaihi wasallam, seperti bolehnya menyambung puasa (wishal), wajibnya shalat Dhuha, Witir, dan Tahajjud, bolehnya menikah dengan lebih dari empat perempuan, dan sebagainya. Perbuatan ini hanya dikhususkan bagi Nabi, dan umatnya tidak boleh mengikutinya.
Ketiga, perbuatan yang tidak termasuk dalam kedua kategori di atas, tetapi bertujuan untuk menyampaikan syariat Islam. Perbuatan ini hukumnya ada dua, yaitu: Pertama, jika perbuatan ini memperjelas keglobalan ayat Al-Qur’an, membatasi kemutlakannya, atau mengkhususkan keumumannya, maka hukumnya mengikuti hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Contohnya, tata cara shalat Rasul yang merupakan penjelasan atas ayat:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat.” (Al-Baqarah: 43)
Tata cara dan praktik shalat Rasul yang merupakan penjelasan atas perintah shalat dalam ayat di atas merupakan hukum syariat yang wajib diikuti oleh seluruh umatnya.
Kedua, jika perbuatan tersebut tidak berupa penjelasan atas ayat Al-Qur’an maka adakalanya diketahui hukumnya atau adakalahnya tidak. Jika diketahui hukumnya maka hukum itu juga berlaku bagi umatnya. Tetapi jika perbuatan tersebut tidak diketahui hukumnya maka ada dua kemungkinan, yaitu: terdapat sifat pendekatan diri kepada Allah (qurbah) atau tidak. Jika terdapat sifat qurbah, hukum mengikutinya adalah sunnah, seperti shalat sunnah yang dilakukan oleh Rasul tidak secara terus menerus. Namun jika tidak ditemukan sifat qurbah, seperti jual beli, dan akad muzara’ah yang dilakukan oleh Nabi, hukum mengikutinya hanya mubah (Lihat: Wahbah al-Zuhayli, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Damaskus, Dar al-Fikr, 1999, halaman 44-45).
Di antara permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama adalah kebiasaan Nabi shallahu ‘alaihi wasallam memelihara atau memanjangkan jenggotnya; apakah hal itu merupakan sunnah yang harus diikuti ataukah hanya sebatas tradisi saja?
Sebagian ulama menegaskan bahwa memanjangkan jenggot merupakan sunnah Rasul yang perlu diikuti. Mereka berpedoman pada sabda Rasul:
قَصُّوا الشَّارِبَ وَاعْفُو اللِّحَى
“Potonglah kumis dan panjangkan jenggot.”
Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa memanjangkan jenggot merupakan kebiasaan Rasul dan orang Arab pada umumnya, sehingga tidak harus diikuti oleh umatnya. Mereka berargumentasi bahwa illat atau alasan perintah memanjangkan jenggot adalah agar berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi dan bangsa non-Arab yang suka memanjangkan kumis dan mencukur jenggot.
Dari kedua pendapat tersebut, Syaikh Abu Zahrah memilih pendapat kedua, yaitu memelihara jenggot hanyalah sebatas tradisi semata, bukan merupakan bagian dari syariat Islam. Wallahu A’lam. (Lihat: Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t., halaman 114-115)
Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang.
Sumber: http://www.nu.or.id/post/read/89024/perbuatan-perbuatan-nabi-yang-tidak-wajib-diikuti

Perempuan Kembali Menghadapi Domestifikasi

Ideologi gender Orde Baru mendesain perempuan ideal sebagai istri yang patuh dan ibu yang baik. Kini, konservatisme agama melanjutkannya.

SETELAH 20 tahun Reformasi, gerakan perempuan menghadapi tantangan yang hampir serupa dengan rezim otoriter Soeharto. Bila masa Orde Baru (Orba) “Ibuisme” yang menjadi tantangan, kini gerakan perempuan menghadapi tantangan konservatisme agama seperti domestifikasi perempuan, poligami, dan pernikahan dini.

Konservatisme agama telah menggeser dominasi negara terhadap perempuan. Ia menghendaki  perempuan menjadi istri yang saleh dengan menjadi ibu yang baik dan juga bersedia dipoligami. Hal semacam ini juga menjadi dasar ideologi “Ibuisme” Soeharto meski Orba melarang poligami.

“Perempuan yang ideal kembali digeser untuk mengisi ranah domestik. Padahal itu yang gerakan perempuan lawan ketika masa Orba. Ketika Reformasi, ide (domestifikasi, red.) itu diharapkan hilang. Sekarang berusaha ditarik mundur,” kata Atnike Nova Sigiro, direktur eksekutif Jurnal Perempuan dalam Media Briefing yang diselenggarakan Komnas Perempuan, Minggu (20/04/28).

Dalam “Ibuisme”, perempuan yang baik dicitrakan patuh, diam, dan perawat keluarga. Soeharto berusaha membungkam politik perempuan dan menempatkan peran perempuan hanya sebagai konco wingking, pasangan bapak yang berperan di garis belakang: dapur, kasur, dan sumur.

“Relasi perempuan dengan negara seperti relasi perempuan dengan bapakisme negara. Representasinya ada dalam organisasi wanita, Dharma Wanita dan PKK,“ kata Ruth Indiah Rahayu, peneliti feminis di Institut Kajian Kritis dan Studi Pembangunan Alternatif (Inkrispena).

Organisasi istri yang sejalan dengan ideologi gender Orba ini tidak mempunyai visi politik tentang pembebasan perempuan, kesetaraan, dan keadilan. Akibatnya, organisasi tersebut tidak akan bisa berbuat apapun pada problem perempuan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan perempuan, dan akses perempuan terhadap politik.

Adanya permasalahan fundamental itu menjadi alasan berdirinya Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Kalyanamitra, dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita pada 1980-an. Organisasi-organisasi perempuan berbasis feminisme itu muncul untuk mengubah ideologi gender Orba di samping berupaya menurunkan pemimpin Orba-nya yang sudah terlalu lama berkuasa.

Keberadaan mereka memicu gelombang kemunculan gerakan perempuan meningkat pesat pada 1990-an. Solidaritas Perempuan, Yayasan Perempuan Mardika, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), dan Lembaga Bantuan Hukum APIK menambah kekuatan gerakan perempuan yang muncul sedekade sebelumnya.

Dalam perjuangannya, gerakan perempuan membangun emosi poitik. Politik empati yang sumbernya dari etika kepedulian digunakan untuk melawan otoritarianisme yang patriarkis dan militeristik. Aksi turun ke jalan Koalisi Perempuan untuk Kebebasan Pers (KPKP), misalnya, ditujukan untuk menentang pembredelan pers tahun 1994. Hal serupa dilakukan Suara Ibu Peduli (SIP) lewat demonstrasi untuk merespons krisis ekonomi 1997, yang dibentuk untuk memobilisasi empati massa dan membangun kepedulian pada para ibu yang tak sanggup membeli susu anak.

Aksi SIP, menurut Ruth, menampilkan kekhasan politik perempuan, yaitu perlawanan pada krisis ekonomi-politik yang berdasar etika kepedulian. Kampanye SIP menarik kepedulian publik dan memperkuat kekuatan massa untuk melawan rezim otoriter Soeharto.

Gerakan perempuan terus tumbuh, puncaknya pada Reformasi 1998. Para perempuan ingin mengubah idelogi patriarki menjadi egaliter. Gerakan perempuan mengupayakan agar negara tidak lagi menempatkan posisi perempuan sebagai konco wingking tapi memberi akses politik dan kesejahteraan sosial.

Perubahan yang diperjuangkan gerakan perempuan itu semua dilandasi etika kepedulian. Reformasi dan demokrasi yang dilandasi oleh etika kepedulian, menghindari egoisme kelompok, kebrutalan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi baik terhadap perempuan maupun kelompok marginal. Budaya politik yang ingin ditumbuhkan gerakan perempuan, pernyataan Komnas Perempuan dalam rilisan persnya, adalah demokrasi sejati bukan demokrasi yang otoriter dan fasis.

Selama 20 tahun pasca-jatuhnya Suharto, menurut Ruth, gerakan perempuan sibuk mengisi kebijakan, ide pembangunan ramah perempuan tetapi justru lalai pada serangan terhadap perempuan di ranah sosial. Akibatnya, nilai-nilai intoleransi dan ide konservatifisme yang cenderung menyasar perempuan meningkat liar tanpa pengawasan.

“Reformasi 20 tahun ini terlalu banyak digunakan untuk mendorong perempuan ke lingkup publik. Kita melupakan arena privat yang diintervensi oleh kekuatan konservatif fundamentalis,” kata Atnike.

Sumber: https://historia.id/modern/articles/perempuan-kembali-menghadapi-domestifikasi-DWeR1?page_source=home

Negara ISIS: Delusi Hidup Berkah di Tanah Khilafah

Sebelum menyesal, alangkah baiknya pikir-pikir lagi bila Anda mendukung ISIS.

 

tirto.id – Dalam konflik Suriah, perlu memahami dua istilah antara deportan dan returnis. Pandangan umum: dua istilah ini kerap diartikan sama, padahal keduanya berbeda.

Deportan adalah mereka yang hendak menyeberang ke Suriah dari Turki secara ilegal dan bergabung ISIS. Namun, di tengah jalan, saat memasuki wilayah perbatasan, pemerintah Turki memergoki mereka. Setelah ditahan beberapa bulan, para deportan ini dipulangkan ke Indonesia. Data Kementerian Luar Negeri menyebut total WNI yang dideportasi dari Turki berjumlah 430 orang. Rinciannya: 193 orang pada 2015, 60 orang (2016), dan 177 orang (2017).

Sementara returnis secara umum adalah WNI yang berhasil masuk ke dalam wilayah Suriah dan kembali pulang ke Indonesia. Data dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) memperkirakan sedikitnya ada 87 returnis ke Indonesia.

Sidney Jones, Direktur IPAC, berkata kepada Tirto bahwa kehadiran returnis WNI di Suriah tak sekadar jadi kombatan, “Tetapi banyak juga yang datang dengan status relawan kemanusiaan.”

Di sisi lain, kehadiran relawan ini pun tak semata bergabung ISIS. Banyak juga yang berafiliasi dengan kelompok milisi Islam seperti Ahrar Al Syam dan Hay’at Tahrir al-Sham (semula bernama Jabhat Al Nusra, cabang Al-Qaeda di Suriah), atau bahkan kelompok pemberontak moderat macam Pasukan Pembebasan Suriah (FSA).

Dalam konteks ISIS, Jones menyebut ada beberapa returnis dalam pemantauan atau ditahan aparat kepolisian Indonesia. Namun, banyak juga yang kooperatif dan sudah dianggap tidak berbahaya, contohnya seperti 18 orang returnis yang dipulangkan ke Indonesia pada medio 2017. Status keluarga-keluarga itu cukup unik karena selama hampir dua tahun mereka pernah tinggal di kota Raqqa, ibukota kekhilafahan Daulah.

 

Sejak Oktober 2017, kami sering berjumpa dan berdiskusi dengan para WNI yang sempat merasakan secara langsung hidup di bawah naungan pemerintahan ISIS. Bagi mereka, masa lalu itu dianggap sebagai kejadian kelam yang mesti dilupakan.

Demi alasan keamanan karena ancaman nyata dari sel tidur simpatisan ISIS, ditambah minimnya perlindungan dari aparat kepolisian, beberapa returnis minta kepada kami agar identitasnya tak disebutkan dalam artikel ini.

Pada beberapa kasus, banyak returnis ISIS yang dimusuhi oleh simpatisan ISIS. Beberapa di antaranya bahkan menerima intimidasi kekerasan, tak peduli di dalam penjara sekalipun. Setidaknya pengalaman ini diterima oleh dua narasumber kami, yang kini ditahan di penjara Polda Metro Jaya. Keduanya kapok membela organisasi yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Mereka dikenal kooperatif dan sering membantu polisi membantu menyadarkan simpatisan ISIS lainnya.

 

Memaksa Para Simpatisan ISIS untuk Jadi Kombatan

Satu keluarga besar ini berangkat pada Agustus 2015 atau setahun setelah Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan kekhalifahan ISIS di Mosul pada Juni 2014. Seperti para simpatisan ISIS lain, mereka mengamuflase kepergian ke Suriah dengan berdarmawisata via Turki. Setelah dua minggu di negeri Erdogan itu, mereka berpisah dalam kelompok-kelompok kecil di daerah perbatasan provinsi Gaziantep.

Di tengah gelap gulita malam, selama tiga jam, mereka berjalan kaki menyusuri ladang perkebunan semangka milik warga lokal. Setelah berpisah, mereka bertemu pada titik yang sama sesudah melintasi perbatasan.

Di lokasi inilah perwakilan Daulah sudah menunggu. “Paspor, dokumen identitas, dan handphone semua diambil,” kata Salma, bukan nama sebenarnya, yang pergi dengan suami dan dua anaknya.

Lantas mereka dibawa ke kamp yang khusus menampung para pendatang atau lazim disapa kaum muhajirin. Para laki-laki dewasa dipisah dengan perempuan dan anak-anak.

Bagi kaum pria, mereka langsung ditempatkan dalam asrama selama tiga bulan. Program berbeda dijalani tiap bulan. Bulan pertama, proses adaptasi. Bulan kedua, proses indoktrinasi dengan mencekcoki pemahaman agama yang kurikulumnya diatur oleh ISIS. Bulan ketiga, mereka diajak untuk i’dad alias berlatih perang memegang senjata.

Bagi pendatang, i’dad adalah fase terpenting. Usai i’dad, mereka diberi identitas khusus oleh Daulah dan diberi cap sebagai tentara khilafah. Pada fase ini mereka menerima penentuan di katibah (unit) militer mana akan bertugas.

Namun, tak semua kaum pria yang kepincut berhijrah ke wilayah ISIS berambisi jadi kombatan. Ada juga yang hanya ingin tinggal di wilayah ISIS dengan hidup normal, tanpa harus angkat senjata.

Di antaranya adalah keluarga Salma. Kaum pria dewasa pada keluarga ini menolak berlatih militer. Konsekuensinya, beberapa di antara mereka dipenjara.

“Selama di penjara, mereka tetap paksa kami untuk ikut. Tapi tetap kami tolak. Untungnya, kemudian kami dibebaskan. Tapi, konsekuensinya, kami tak punya identitas, jadi tak leluasa untuk pergi keluar,” kata Farhan, bukan nama sebenarnya.

Dari sinilah anggapan positif terhadap Negara Islam ala ISIS mulai perlahan luntur. Status pembangkang yang disematkan terhadap kaum pria dari keluarga ini membuat mereka tak bisa tinggal satu atap dengan istri dan anak-anak mereka; dan di sisi lain, soal urusan papan memang sudah ditanggung oleh ISIS.

Infografik HL Indepth Fans ISIS

 

Dibenci oleh Penduduk Setempat

Lazimnya birokrasi ISIS memang memberi jatah tempat tinggal secara cuma-cuma kepada para tiap muhajir. Rumah atau apartemen ini mereka sita secara paksa dari penduduk sipil lokal. Alih-alih bersikap adil, ISIS seringkali dibenci kaum madani atau penduduk lokal Raqqa. Kata Salma, ISIS lebih eksklusif dan mementingkan kelompoknya sendiri.

“Kalau ada pemboman di sana-sini oleh pesawat jet Sekutu, setelah bom jatuh, aktivitas penduduk lokal itu normal lagi kayak biasa,” kata Salma.

“Harusnya lihat pasar dibom ada ghirah [semangat] untuk bantu mereka. Tapi ini biasa aja. Jadi pertanda bahwa orang lokal juga enggak suka mereka (militan ISIS),” tambahnya.

Ia mengatakan kombatan ISIS sering berlaku kasar dan keras terhadap penduduk lokal, wajar jika mereka tak disukai. “Kalau kata mereka, sebetulnya saat kami bergaul dengan madani itu enggak boleh. Tentu ini kan ngaco. Ini bukti dia enggak jalankan agamanya dengan benar,” kisah Salma.

Ia mencontohkan dalam soal berpakaian. Dewan syariat ISIS membuat aturan penyeragaman berpakaian hitam-hitam bagi kaum perempuan. “Kalau kami sebagai muhajir ya dikasih. Kalau orang madani dipaksa untuk beli. Mau enggak mau harus beli. Kalau tidak, seragam nanti kena razia lalu ditangkap,” kata Salma.

Begitu juga dalam soal fasilitas pelayanan publik. Bagi mereka yang mengabdi dan terdata sebagai pegawai atau kombatan ISIS, ada fasilitas kesehatan secara cuma-cuma. “Saya dulu dapat, tapi cuma pas awal-awal. Setelah itu ya bayar. Kalau penduduk madani, ya bayar. Enggak ada yang gratis.”

Adab Seorang Muslim yang Sering Diabaikan

Dalam hadis memang sering menyebut Syam sebagai tanah yang diberkahi. Syam juga dipercaya sebagai benteng yang aman dari huru-hara dan fitnah akhir zaman. Manaratul baidha’ atau menara putih yang jadi tempat turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa Alahissalam dipercaya berada di Syam.

Narasi inilah yang terkadang mengiming-imingi para simpatisan ISIS agar mau hijrah ke Suriah. Pendakuan ISIS sebagai kekhalifahan yang sesuai manhaj kenabian memperparah itu. Mereka mengklaim sebagai negara yang menerapkan hukum Syariat Islam secara kaffah.

Salma, Farhan, dan returnis ISIS lain semula percaya dan yakin dengan propaganda ini. Faktanya, setelah mengalami dan melihat langsung pesan-pesan ISIS, hal itu kebohongan belaka.

“Ada banyak adab-adab yang mereka abaikan. Dan terkadang terlalu keras dan menambah dalil-dalil sendiri,” ucapnya.

“Aku kadang suka gemes, kalau membicarakan mereka,” kata Salma.

Kombatan ISIS amat jauh dari nilai-nilai keislaman, ujar Farhan. Ia mencontohkan hal sepele. Adab seorang muslim saat bertamu adalah jika tiga kali mengetuk pintu sang pemilik tak membukanya, maka dia harus pergi. “Kalau sama ISIS, tiga kali ketuk enggak dibuka, ya didobrak pintunya,” kata Farhan, sambil terkekeh.

Hidup secara Islami yang mereka rasakan di Raqqa dan masih berkesan mungkin hanya dalam soal salat tepat waktu. Farhan bercerita, saat azan berkumandang, kaum pria langsung menggelar tikar dan salat berjamaah. Namun, katanya, tindakan spontan itu pun sebetulnya didasari karena rasa takut. Karena jika tak menghentikan aktivitas, warga siap-siap saja ditangkap polisi syariat.

Dalam Islam memang membolehkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Namun dalil ini acap kali dijadikan kombatan ISIS di Raqqa untuk memuaskan syahwat mereka.

Farhan bercerita, suatu ketika ada seorang kombatan yang menaksir salah seorang saudaranya. Namun, saat dijelaskan bahwa si perempuan sudah bersuami, si kombatan itu malah berharap agar sang suami segera mendapat syahid alias lekas mati.

Nur adalah salah seorang returnis yang ikut dalam rombongan pemulangan pada Agustus 2017. Usai kabur dari Raqqa bersama keluarganya, ia sempat ditahan oleh pasukan Kurdi (SDF) di Kamp Ayn Nissa, Suriah. Kepada BBC, Nur mengakui bahwa topik yang selalu dibicarakan para kombatan dan simpatisan ISIS hanya soal perempuan.

Ia mengaku pernah dikejar-kejar milisi ISIS yang ingin menjadikannya sebagai istri. “Banyak milisi ISIS yang duda, mereka menikah hanya dua bulan atau dua pekan saja. Banyak laki-laki datang ke rumah dan mengatakan ke ayah saya, ‘Saya ingin anakmu,'” kata Nur.

Hal ini dibenarkan oleh Dwi Djoko Wiwoho, ayah Nur. Djoko ikut bersama Nur ke Suriah. Dalam video yang dirilis BNPT, Djoko mengatakan pernah suatu ketika ada kombatan yang bertanya tidak sopan.

“Sampai di sana malah disuruh kawin. Anak saya yang kecil sampai ditanya, ‘Haidnya kapan, cari tahu, ya,’” ujar Djoko.

Melihat delusi yang terjadi di Suriah, Farhan hanya berpesan satu hal bagi simpatisan ISIS di Indonesia yang masih loyal dan percaya pada Daulah: “Untuk apa masih tetap menggebu-gebu dukung Daulah? kalau tahu betul [merasakan] di sana, yang ada hanya rasa kecewa.”

 

Sumber: https://tirto.id/negara-isis-delusi-hidup-berkah-di-tanah-khilafah-cLn5

Menengok Jilbab Muhammadiyah Zaman Dulu

Jagat medsos pernah dihebohkan cuitan Pak Mahfud MD yang mengunggah foto pengurus Muhammadiyah sedang berpose di Istana Negara bersama Bung Karno. Di antara pengurus Muhammadiyah terdapat beberapa perempuan yang mengenakan kain kebaya dan berkerudung.

Lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menulis, “Perempuan Muhammadiyah pd tahun 1965 berbusana ala perempuan Indonesia dan budaya bangsa, pakai kebaya anak kerudung kepala sdh islami. Muslimat NU juga begitu. Model hijab Indonesia.”

Cuitan beliau tidak hanya disanggah oleh mereka yang merasa ‘paling tahu’ soal dokomen foto tersebut, tapi juga di-bully habis-habisan. Seperti biasa, jempol dan jari memang tak kenal etika. Mereka yang mem-bully di medsos mem-posting komentar yang sangat tidak pantas. Tidak perlu saya sebutkan contohnya. Komentar berisi nada cemoohan, hinaan, umpatan, atau yang populer disebut hate speech itu sungguh tidak pantas dilayangkan kepada guru besar UII tersebut.

Belakangan, muncul pula sanggahan dari aktivis Muhammadiyah yang konon menetap di Inggris, Ardi Muluk. Sudah bisa ditebak, sanggahannya menghakimi pendapat Pak Mahfud bahwa model hijab yang menjadi tradisi di Muhammadiyah tahun 1950-an tidak seperti itu.

Judulnya agak bombastis, “Hati-hati, Pengaburan Kerudung Syarie Aktivis Muhammadiyah Padahal Yang Asli Begini,” media online tersebut mem-posting foto para siswi Madrasah Muallimat pada 1950-an, foto aktivitas para perempuan yang berdagang dengan pakaian berhijab dan terakhir lukisan Nyai Ahmad Dahlan yang mengenakan hijab.

Setelah melihat objek foto yang diunggah oleh Pak Mahfud, sebenarnya saya langsung mbatin, “Memang begitulah hijab zaman dulu, kok heboh?” Apalagi, saya tahu persis sumber foto yang sudah beredar itu. Foto itu bisa ditemukan di buku Bintang Muhammadiyah yang disusun oleh Djarnawi Hadikusuma. Para pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah baru saja memberikan gelar kehormatan “Bintang Muhammadiyah” kepada Presiden Soekarno sebagai “Anggota Setia Muhammadiyah.” Peristiwa ini terjadi pada 10 April 1965. Biar penjelasan lebih afdal, peristiwa ini terjadi pada 8 Dzulhijjah 1384 H di Istana Merdeka, Jakarta.

Saya memang sedang berusaha mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ikut foto bersama Bung Karno, namun sayang sekali hingga kini belum bisa menyebut nama mereka satu persatu. Kebetulan sekali, ketika menulis artikel ini, saya baru saja bertemu dengan keluarga HM Yunus Anis di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan sempat mendapat penjelasan seputar foto yang sama persis seperti yang di-posting oleh Pak Mahfud. Beberapa nama sudah berhasil teridentifikasi. Berdiri di sebelah kiri Presiden Soekarno, seorang lelaki mengenakan jas dan berkopiah adalah KH Ahmad Badawi, Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus Penasehat Presiden. Di sebelah kanan seorang perempuan mengenakan kain kebaya memakai kerudung tampak berkaca mata, itulah Prof Siti Baroroh Baried, Ketua Umum PP Aisyiyah pada waktu itu.

Di belakang Bung Karno tampak seorang lelaki gemuk sedang tersenyum mengenakan pakaian jas berdasi dan memakai kaca mata, itulah Oei Tjen Hien atau Abdulkarim Oei, kawan dekat Bung Karno yang juga aktivis Muhammadiyah dari Bengkulu (perlu dicatat, ternyata banyak keturunan Cina Muslim yang menjadi aktivis Muhammadiyah). Di deretan terdepan, nomor 2 dari kiri tampak Bapak Salman Harun, kemudian di deretan nomor 4 ada Bapak Djarnawi Hadikusuma. Di bagian belakang, saya amati secara seksama ternyata ada salah satu tokoh dalam foto tersebut yang masih hidup hingga kini, dialah Bapak Sudibyo Markoes. Selebihnya, saya masih dalam proses mengidentifikasi .

 

Sumber: Buku Bintang Muhammadiyah hal. 27.

Nah, objek perdebatan dalam tulisan ini  pengurus ‘Aisyiyah yang hadir dalam acara resmi penganugerahan “Bintang Muhammadiyah” berpakaian kebaya dan berkerudung. Setelah saya hitung, ada 12 perempuan dalam foto tersebut yang memakai pakaian adat Jawa. Yang mengundang pertanyaan, jenis atau model pakaian yang dikenakan oleh para pengurus ‘Aisyiyah pada waktu itu. Pakaian kebaya itu berupa kain jarit untuk bagian bawah dan biasanya memakai benting (kain ikat pinggang), kemudian baju kebaya yang biasanya direnda dengan bahan agak transparan, lalu model rambut disanggul namun ditutupi kerudung.

Pertanyaannya, sudah Islamikah pakaian seperti itu? Menurut Pak Mahfud, itu sudah Islami. Bahkan, itulah ciri khas model hijab Indonesia. Sontak para warganet membantah pendapat Pak Mahfud. Ada yang mencaci, mencemooh, seolah-olah Pak Mahfud tidak tahu bagaimana berpakaian secara Islami.

Bahkan, Ardi Muluk yang konon aktivis Muhammadiyah di Inggris membantah sambil menyodorkan contoh hijab di Muhammadiyah pada 1950-an, seolah-olah dialah yang lebih tahu fakta historis ini. Nah, bagaimana dengan pendapat saya?

Tulisan ini hanya memperjelas dan mempertegas informasi yang bersumber dari foto yang diunggah Pak Mahfud disertai dengan data-data historis lain sebagai pembanding. Tentu saja saya akan melakukan penafsiran atas data-data historis pembanding tersebut agar dapat memberikan perspektif lain dalam perdebatan ini.

Sejak zaman kepemimpinan KH Ahmad Dahlan, berbarengan dengan pertumbuhan industri batik di Yogyakarta, Muhammadiyah memang telah memelopori gerakan penertiban pakaian perempuan. Dalam buku Sejarah Kauman (2010) karya Ahmad Adabi Darban, sejak 1917 Muhammadiyah telah menggerakkan program wajib berkerudung bagi anggota-anggota Aisyiyah. Namun, program ini baru mewajibkan kaum perempuan untuk berkerudung. Karena dalam praktiknya, pakaian kebaya ternyata masih menjadi pakaian umum anggota Aisyiyah pada waktu itu. Maka lahirlah budaya unik yang disebut “Kudung Aisyiyah,” berupa kain kerudung yang ditenun dan disulam dengan motif bunga-bungaan. “Kudung Aisyiyah” inilah yang kemudian populer dikenal sebagai “Songket Kauman.”

 

Siti Umniyah mengenakan Kudung Aisyiyah/Songket Kauman. (Foto: Majalah SM No 22 Tahun 2010)

 

Nah, Songket Kauman inilah ciri khas anggota Aisyiyah pada waktu itu. Kebetulan pula, pada 2010, saya pernah meneliti “Songket Kauman: Potret Budaya yang Tergerus Zaman” untuk keperluan publikasi di salah satu majalah Muhammadiyah. Songket ini bentuknya kerudung yang dapat dimaknai sebagai penerapan hijab dalam konteks budaya Jawa pada waktu itu. Persoalan Islami atau tidak Islami ya tergantung perspektif yang digunakan orang. Kalau menggunakan perspektif zaman now, mungkin jenis pakaian kebaya dan kerudung dinilai tidak atau kurang Islami, karena perkembangan tren hijab saat ini memang sudah semakin bervariasi.

Tetapi jika menggunakan perspektif masa lalu, ketika kerudung masih asing di kepala kaum perempuan Jawa, jangan pernah berkhayal terlalu tinggi bahwa program penertiban pakaian perempuan yang dilakukan pada masa KH Ahmad Dahlan itu dalam bentuk model pakaian burqa atau niqab. Ya itu jelas sangat sulitlah! Ini soal mengubah budaya yang sudah menjadi warisan turun-temurun. Namun catatan saya, Songket Kauman adalah sebuah kombinasi unik nan cerdas yang memadukan antara nilai-nilai Islam, budaya, dan ekonomi di Kauman, Yogyakarta, pada awal abad XX.

Dalam konteks dakwah Muhammadiyah, konsep “Songket Kauman” sebenarnya dapat dipahami sebagai bentuk dakwah kultural yang prosesnya masih terus berlangsung, tidak boleh terhenti. Saya teringat sewaktu menulis buku Dakwah Kultural (2005), saya meyakini bahwa konsep dakwah ini bersifat kontinu, tidak boleh terputus, bertujuan untuk mengubah budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kini, Songket Kauman atau Kudung Aisyiyah telah menjadi mozaik dalam sejarah kebudayaan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Inilah kerudung Islami pada zamannya yang telah mengubah model pakaian kaum perempuan Jawa sehingga agak lebih Islami.

Namun, terdapat sebuah dokumen lain yang dapat menjelaskan bahwa model pakaian para pengurus Aisyiyah pada masa KH Ahmad Dahlan memang bervariasi, tidak hanya satu model.

Seperti dalam sebuah verslag 1922, KH Ahmad Dahlan, Haji Fachrodin, dan Siti Munjiyah pernah mengunjungi Openbare Vergadering Sarekat Islam di Kediri (lihat Suara Muhammadiyah, no 1/th ke-4/1922). Dalam verslag tersebut ditemukan informasi menarik bahwa Siti Munjiyah yang mewakili Aisyiyah dipersepsi oleh para peserta Rapat Terbuka SI Cabang Kediri yang mayoritas kaum laki-laki sebagai sosok perempuan yang memakai pakaian ala ‘pakaian haji’. Persepsi tentang pakaian haji jelas dapat dimaknai sebagai pakaian perempuan jenis tertutup layaknya hijab zaman sekarang. Sementara dalam sebuah dokumen album foto milik HM Yunus Anis, terdapat foto para aktivis Aisyiyah yang sedang menggelar rapat terbuka memakai pakaian tertutup juga layaknya hijab masa kini. Nah, model hijab yang ini memang persis seperti contoh hijab dalam foto para siswi Madrasah Muallimat yang disodorkan Ardi Muluk.

Rapat ‘Aisyiyah (Album Foto HM Yunus Anis)

 

Namun janganlah terburu-buru menyimpulkan model hijab Muhammadiyah, terlebih pengurus Aisyiyah, seperti yang diklaim saudara Ardi Muluk. Jangan pula membuat framing berita seperti media online yang memuat komentar Ardi Muluk bahwa pendapat Pak Mahfud tentang model hijab di Muhammadiyah sebagai upaya mengaburkan fakta yang sesungguhnya. Karena berdasarkan sumber album foto milik HM Yunus Anis, memang banyak ditemukan informasi seputar model pakaian kaum perempuan Muhammadiyah pada periode awal. Meskipun banyak ditemukan foto kaum perempuan Aisyiyah mengenakan hijab tertutup layaknya hijab masa kini, tetapi banyak juga ditemukan model-model pakaian yang masih sederhana, yaitu memadukan antara konsep kebaya dengan kerudung.

Jangan heran apalagi nyinyir karena ada foto Nyai Ahmad Dahlan pada masa menjelang akhir hayatnya yang masih memakai jenis kebaya dan kerudung. Tidak seperti contoh lukisan Nyai Ahmad Dahlan yang disodorkan oleh Ardi Muluk, sumber album foto milik keluarga HM Yunus Anis jelas lebih sahih menggambarkan fakta yang sebenarnya.

 

Nyai Ahmad Dahlan (Tengah). (Album Poto HM Yunus Anis)

‘Ala kulli hal, apa yang ingin saya sampaikan ialah model hijab yang berkembang di kalangan Muhammadiyah memang bermacam-macam, tidak satu model. Ada model hijab yang dalam istilah Pak Mahfud sebagai hijab ala Indonesia. Ada pula model hijab tertutup yang mungkin oleh warganet akan dinilai lebih Islami. Data-data historis tentang penggunaan dua model pakaian ini cukup kuat.

Model hijab Indonesia yang merupakan perpaduan antara kebaya dan kerudung sudah jamak ditemukan di kalangan Muhammadiyah periode awal. Bahkan, sampai 1960-an, model hijab ini masih ditemukan di Muhammadiyah, khususnya aktivis Aisyiyah. Sosok Prof Siti Baroroh Baried, Ketua Umum PP Aisyiyah yang ikut foto bersama dengan Bung Karno masih mempertahankan tradisi ini, berkebaya dan berkerudung. Begitu juga sosok Prof Dr Siti Chamamah Soeratno sampai kini masih mempertahankan tradisi ini. Bahkan pada perhelatan Muktamar Seabad Muhammadiyah di Yogyakarta (2010), dalam sebuah forum resmi, Bu Chamamah tampil pede mengenakan kebaya dipadu Songet Kauman.

Sedangkan model hijab tertutup seperti yang disodorkan saudara Ardi Muluk juga sudah dikenal pada masa awal Muhammadiyah, khususnya di kalangan aktivis Aisyiyah. Sewaktu masih kecil, saya sering mendengar bahwa model hijab semacam disebut Baju Kurung’.

Nah, baju kurung sebenarnya lebih identik dengan budaya Melayu, seperti pakaian kaum perempuan di Minang. Dalam konteks sejarah Muhammadiyah, memang ada titik temu antara budaya Melayu dengan model pakaian hijab ini. Berawal dari interaksi KH Ahmad Dahlan sebagai saudagar batik yang pernah berkunjung ke Minangkabau, berguru kepada Syekh Djamil Djambek.

Kemudian terjalin pertemanan antara KH Ahmad Dahlan dengan Haji Rasul yang pernah singgah ke Kauman, Yogyakarta. Lalu dikuatkan dengan pembentukan Cabang Muhammadiyah di Minangkabau pada 1927 sekaligus digelarnya kongres Muhammadiyah pertama di luar pulau Jawa. Ada adagium populer bahwa Muhammadiyah lahir di Kauman, Yogyakarta, tetapi tumbuh besar di Minangkabau. Maka wajar jika pada 1950-an, model hijab ala Minangkabau populer di lingkungan Muhammadiyah.

Persoalan Islami atau tidak hijab ala Indonesia sebenarnya relatif. Bahkan jika kita amati pola berpakaian ibu-ibu aktivis Aisyiyah sejak zaman Nyai Ahmad Dahlan hingga kini, mereka cukup fleksibel atau luwes dalam berpakaian. Dalam konteks budaya Jawa, kebaya dan kerudung sudah sangat Islami. Namun dalam konteks budaya lain, barangkali kebaya dan kerudung tidak Islami. Oleh karena itu, para aktivis Aisyiyah cerdas menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Kadang, Nyai Ahmad Dahlan mengenakan hijab tertutup ketika menghadiri even-even resmi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang dihadiri banyak orang dengan beragam latar belakang budaya. Tetapi kadang Nyai Dahlan juga mengenakan kebaya dan Songket Kauman ketika menghadiri even di Muhammadiyah dan Aisyiyah, baik resmi maupun tidak resmi, yang dihadiri oleh orang-orang dengan latar belakang budaya Jawa. Karena kebaya dan kerudung itu sudah Islami dalam konteks budaya.

Sumber: https://alif.id/read/muarif/menengok-jilbab-muhammadiyah-zaman-dulu-b209433p/

[WAWANCARA] Lies: Seperti Pakai Kacamata yang Salah, Realitas Terorisme pun Tak Terbaca

“Bagaimana menyapa, mengenali bukan dalam arti mencurigai, tetapi menyapa mereka yang siapa tahu membutuhkan dampingan, konseling, dengan kebingungan-kebingungan yang mereka hadapi.”

KBR, Jakarta – Direktur Rumah KitaB–lembaga riset yang fokus pada isu HAM, gender dan Islam, Lies Marcoes menangkap kegagapan penggunaan ilmu pengetahuan dalam menganalisis perkembangan terorisme. Akibatnya, perubahan radikalisasi pun menurutnya telat disadari. Seperti soal, perluasan pelaku teror dari yang semula hanya laki-laki, kemudian ke perempuan lantas melibatkan anak-anak.

Fenomena itu tampak ketika kejadian bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo yang melibatkan tiga keluarga.

“Pengetahuan atau alat analisis kita dalam membaca mereka lumpuh dalam melihat peran si perempuan (dalam terorisme). Atau setidaknya bias, seakan-akan itu tidak penting. Itu persoalannya,” ungkap Lies yang juga ahli kajian Islam dan isu gender ini dalam wawancara dengan KBR.

Kondisi tersebut ia gambarkan dengan metafor, “seperti menggunakan kacamata yang salah sehingga realitas terkait terorisme itu tak terbaca.” Berkali Lies menekankan soal absennya analisis gender dalam kasus terorisme sehingga perubahan pola radikalisasi lamban ditangkap. Pada 2015, Lies telah melakukan riset mengenai perempuan di pusaran kelompok fundamentalis.

Kepada jurnalis KBR Vitri Angreni Gulo, Lies membeberkan apa yang ia temukan dalam kajian tiga tahun lalu. Ia juga bicara soal merembesnya radikalisasi hingga ke ranah keluarga. Berikut wawancara lengkap:

Saat ini perempuan menjadi pelaku aktif bom bunuh diri dan sangat mungkin memanipulasi anak untuk menjadi pelaku. Sebelumnya seperti apa fungsi perempuan dalam gerakan atau jaringan jihad ini?

Ini memperjelas bahwa dari dulu sebetulnya mereka terlibat dalam radikalisasi tapi seringkali ilmu pengetahuan itu tersesat, tidak bisa melihat realitas itu. Saya menggunakan metafora: seperti menggunakan kacamata yang salah sehingga realitas itu tidak terbaca. Jadi kalau ditanya, apakah ini sesuatu yang baru, itu sama sekali tidak. Itu sudah terjadi sejak gerakan itu ditengarai berada di masyarakat.

Mereka memang melakukan seperti umumnya sebuah masyarakat yang melakukan pembagian kerja gender, mereka melakukan pembagian kerja gender dalam pembagian tugas untuk melakukan upaya-upaya atau usaha-usaha mereka dalam “berjihad”, jihad dalam pengertian mereka. Jadi laki-laki yang pergi berperang, perempuan yang memelihara keluarga, anak-anak, yang menguatkan suaminya untuk bekerja itu terjadi.

Jadi seperti konsep dalam keluarga Jawa, itu berlaku pada mereka.

Perbedaannya adalah, si perempuan itu tidak pasif. Mereka melakukan upaya-upaya aktif untuk mengetahui perkembangan dunia internasional terkait gerakan-gerakan yang kita namai sebagai gerakan radikal. Mereka aktif mencari tahu tetapi dengan dulunya mengambil peran yang tradisional tadi, yang berjuang suaminya, yang di dalam keluarga atau di rumah adalah si istrinya.

Masalahnya sekali lagi saya katakan, pengetahuan atau alat analisis kita dalam membaca mereka lumpuh dalam melihat peran si perempuan. Atau setidaknya bias seakan-akan itu tidak penting. Itu persoalannya.
Jadi jihadis perempuan terorganisir atau sekadar mendorong para jihadis laki-laki?

Begini, kenapa saya pada 2015 itu melakukan riset mengenai perempuan-perempuan di kelompok fundamentalisme, sebetulnya secara common sense kita bisa mengetahui hampir atau bahkan tidak ada satu kelompok organisasi apapun yang tidak memanfaatkan perempuan. Atau yang tidak beranggotakan perempuan. Itu artinya dalam kelompok mereka pun mereka mengorganisir diri sebagai wings atau sayap dari organisasi lelaki.

Nah, bahkan menurut saya, dibandingkan misalnya Fatayat di NU atau Aisyah di Muhamadiyah, mereka itu unequal posisinya. Dan itu menjadi hal yang penting karena bagi yang muda, perempuan muda, mereka tidak puas dengan posisi yang unequal itu. Itu sebabnya mendorong perempuan yang muda untuk ikut berjihad, dalam hal ini adalah jihad dalam bahasa mereka qital, jihad melalui peperangan.

Dan sekali lagi, ilmu pengetahuan atau narasi-narasi kita tentang mereka karena tidak menggunakan alat analisis yang kita sebut analisis gender, tidak mampu melihat perubahan-perubahan itu. Itu yang saya sesalkan. Tahu-tahu sudah kejadian, bukan hanya merembes dari laki-laki kepada perempuan, sekarang merembes atau proses radikalisasi di keluarga.

Untuk anak-anak yang dilibatkan, sebenarnya dalam aksi tersebut peran anak seperti apa?

Sebagai researcher saya tidak bisa menduga-duga, karena saya belum pernah melakukan riset itu. Tapi kalau menggunakan hipotesis, yang common sense, yang sederhana, sebetulnya kalau kita bandingkan antara keluarga dengan empat anak yang melakukan bom bunuh diri di gereja itu, dengan bom kecelakaan yang terjadi di Rusunawa itu, terlihat perbedaannya.

Kalau yang keluarga D itu semuanya ikut, berarti ada proses radikalisasi di rumah. Minimal bapaknya, ibunya dan dua anak dewasa. Kalau anak yang kecil menurut saya itu dipilihkan orangtuanya. Sangat boleh jadi dipilihkan oleh ibunya, karena dia yang menentukan apakah anaknya mau dibawa atau tidak. Kesan saya begitu ya kalau melihat bagaimana keluarga Jawa melakukan pembagian kerja, siapa yang mengurus anak, siapa yang mengurus nafkah.

Tapi kalau situasi ini dibandingkan dengan keluarga yang ada di Rusunawa, itu kelihatan ada proses radikalisasi baik yang dilakukan bapaknya atau ibunya dan tidak mempan pada anaknya yang satu, yang kemudian sering keluar dari situ, menyatakan mungkin secara verbal atau tidak, tidak bersetuju dengan apa yang dipilih oleh bapaknya dan ibunya, dan dia memilih tinggal di nenek.

Yang jadi masalah adalah buat kita, si anak ini tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Nah ini pembelajaran penting buat organisasi Islam mainstream untuk mendampingi. Bagaimana caranya mendampingi anak-anak atau remaja yang dalam keadaan bimbang memilih antara orangtua yang radikal dengan dia ingin keluar. Saya menduga mereka sangat kesepian, maksudnya, merasa sendiri mengatasi problem itu. Tidak ada reach out dari organisasi mainstream dan ini pembelajaran penting baik buat NU atau Muhamadiyah yang mengaku diri sebagai organisasi mainstream tolerance.
Pelibatan perempuan dan anak ini pertama kali di Indonesia?

Dalam aksi kekerasan di mana menggunakan bom, ini yang kedua, walaupun yang pertama gagal tahun 2016 yang Dian (Dian Yulia Novi) itu. Seandainya itu pihak Densus gagal mendeteksi dia pasti dia yang pertama. Si Dian itu yang pertama. Tapi dalam melibatkan keluarga saya kira di dunia pun baru pertama kali ini. Biasanya kan si perempuan saja misalnya yang terjadi di Prancis Hasna Aitboulahcen dia melakukannya sendiri.

Dan sangat menarik mempelajari situasi dia dan, itu secara psikologis bisa kita deteksi kenapa hal itu terjadi. Jadi perempuan ini si Hasna itu adalah imigran. Saya tidak mau menyebut asalnya karena takut sangat diskriminatif sangat prejudice. Pokoknya dia imigran ke Prancis lalu gagal meraih kehidupan, gagal berkeluarga dalam arti gagal menurut konsep mainstream. Lalu dia menjadi perempuan “sangat bebas” dalam arti negatif.

Tapi entah kenapa dia bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian kelihatannya dia berbaiat. Lalu dia berubah jadi sangat alim, pious gitu. Dia menggunakan atribut-atribut yang sangat pious, menjalankan ibadah dengan sangat tekun, dan hanya perlu satu bulan tanda-tanda perubahan itu sampai kemudian dia membawa bom dan melakukan bom bunuh diri. Itu perempuan pertama.

Tapi itu bersifat individual, dia merahasiakan kegiatannya dari keluarganya. Nah beda dengan yang di Surabaya karena ini satu keluarga.
Kalau begitu, pelibatan keluarga termasuk anak, harus terus diwaspadai?

Benar sekali. Sejak ada ISIS walaupun ISIS melemah, terlihat tanda-tanda bagaimana perempuan, bagaimana keluarga terlibat proses radikalisasi. Pemerintah kan mendeteksi dan melakukan upaya-upaya kerjasama dengan Turki dan Yordania menangkap keluarga, bukan laki-laki saja atau perempuan saja, atau remaja, tapi satu keluarga yang diketahui melakukan perjalanan dengan tujuan ke Suriah untuk berjihad dan ditangkap di Turki, itu satu keluarga. Ada ayah, ibu, anak-anak, baby, dan ada perempuan yang sedang hamil. Jadi itu bukan sesuatu yang baru.

Ini jadi pembelajaran sebetulnya ke pemerintah, dalam hal ini kepolisian untuk melakukan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan masyarakat dan saya yakin polisi juga ingin melakukan hal semacam itu, tapi dibutuhkan mekanisme. Bagaimana menyapa, bagaimana mengenali bukan dalam arti mencurigai, tetapi menyapa mereka yang siapa tahu mereka membutuhkan dampingan, konseling, dengan kebingungan-kebingungan yang mereka hadapi, terutama yang dihadapi oleh remaja.

Kelompok terkecil masyarakat adalah keluarga. Kalau keluarganya seperti ini, bagaimana kita bisa jangkau mereka supaya tidak menjadi radikal?

Memang keluarga adalah unit terkecil tetapi di dalam unit terkecil itu ada relasi. Ada relasi gender antara bapak dan ibu, ada relasi kuasa antara orangtua dan anak-anak. Anak-anak sebetulnya, terutama anak sekolah, itu kan tidak mendapatkan proses radikalisasi di rumah saja. Kita tahu ada kegiatan-kegiatan sekolah yang ternyata karena tidak ada kontrol itu terjadi proses radikalisasi.

Beberapa kasus terjadi, anak-anak yang kemudian terlibat dengan katakanlah proses-proses jihadis itu. Nah, itu berarti bahwa meskipun keluarga adalah unit terkecil tetapi ada kelembagaan-kelembagaan lain yang harus ikut bertanggung jawab. Menurut saya pendidikan, sekolah, itu menjadi sangat penting.

Sebetulnya dalam setiap agama, itu ajaran radikal ada. Dan yang jadi persoalan apakah radikalisme itu tumbuh atau tidak. Media semainya itu apa? Nah dalam kasus di Indonesia, media semainya adalah sikap intoleran. Sikap intoleran terhadap berbagai perbedaan bukan hanya perbedaan agama, etnisitas, kadang-kadang suku, kadang-kadang aliran politik, jangan salah. Itu menjadi penyemai yang sangat kuat juga terjadinya proses radikalisasi di luar keluarga.

Kalau di keluarga, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu memulainya dari ayah lalu ke istrinya, lalu ke anaknya, atau ayah ibu dan anak-anaknya. Bisa saja yang teradikalisasi justru si perempuan. Jangan lupa mereka juga punya pendidikan, bisa browsing, bisa mengakses media, tetapi mereka enggak gaul. Nah sebenarnya proses pergaulan yang lebih terbuka itu, yang inklusif itu yang penting yang harus dikembangkan di dalam dengan menggunakan metode-metode yang sistematis, yang memang bisa dilakukan oleh banyak pihak.
Berarti pola apakah dari ayah, ibu, atau dari anak itu masih dicari tahu oleh para peneliti?

Harus dicari tahu karena ini fenomena baru. Rumah KitaB sendiri kan penelitiannya masih relatif baru ya, 2015, itu masih baru melihat bagaimana perempuan terindikasi, bagaimana perempuan tertarik pada gerakan radikal. Baik karena subordinasi, sehingga ingin menunjukkan saya juga bisa kayak lelaki, atau karena proses-proses radikalisasi yang mereka dapat di luar sekolah karena dia ingin mencapai direkognisi, pengakuan, ada pengakuan atas perannya.

Ada peneliti yang melakukan penelitian tentang ini dari Australia, saya merasa tidak perlu untuk menyebut namanya, itu melihat ada proses maskulinitas dalam gerakan radikal, di mana yang perempuan ingin seperti laki-laki, bukan seperti laku-laki ya, ingin berjuang dan diakui sebagaimana, atau ingin dianggap berani sebagaimana diakui kepada laki-laki.

Sumber: http://kbr.id/nasional/05-2018/_wawancara__lies___seperti_pakai_kacamata_yang_salah__realitas_terorisme_pun_tak_terbaca/96162.html

Peran Perempuan Jawa Kuno

Wanita dan pria memiliki arti yang sejajar dalam bahasa Sanskerta. Namun, kedudukan dan peranannya tak selalu sama.

 

DALAM sejarah kuno Indonesia, perempuan bisa menjabat kedudukan tertinggi di kerajaan hingga desa. Meski begitu bukan berarti kesetaraan gender bisa ditemukan di setiap kehidupan masyarakat pada masa itu.

“Terus terang pada masa Jawa Kuno tidak selalu setara,” kata Titi Surti Nastiti, peneliti senior Puslit Arkenas, dalam diskusi yang diadakan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (26/4).

Titi menjelaskan, dari akar katanya, wanita dan pria memiliki arti yang sejajar dalam bahasa Sanskerta. Wanita berasal dari vanita. Akar katanya, van yang berarti tercinta, istri, perempuan, anak gadis. Pria berasal dari kata priyá. Artinya, yang tercinta, kekasih, yang disukai, yang diinginkan, dan sebagainya.

Sementara dalam bahasa Melayu, perempuan berasal dari akar kata empu atau empuan. Dengan imbuhan pe-an, artinya perempuan atau istri raja. Laki-laki dasarnya adalah laki. Dalam bahasa Indonesia terdapat pengulangan menjadi laki-laki atau lelaki dengan awalan le-. Kendati demikian, dalam perkembangan kebudayaan, kedudukan dan peranan laki-laki dan perempuan tak selalu sama. Gender dikonstruksi secara sosial dan budaya.

Pada era Jawa Kuno, di bidang politik, jabatan pemerintahan bisa diduduki laki-laki maupun perempuan. Jabatan itu mulai dari raja atau ratu, putra atau putri mahkota, rakai (penguasa wilayah/watak), pejabat hukum, pejabat keagamaan, pejabat desa seperti hulu wanua (pengawas desa), huluair (pengawasa saluran air), wariga (ahli perbintangan), dan seterusnya.

Menariknya, menurut Titi, jabatan tertinggi di desa pada abad 8-9 diterima bukan berdasarkan keturunan, melainkan ditunjuk oleh masyarakat. Ini dikisahkan dalam Prasasti Jurunan (876 saka). “Tidak bicara jumlah ya, tapi memang ada (pejabat perempuan, red.),” ungkapnya.

Perempuan pun turut membantu perekonomian keluarga. Mereka membuat barang-barang kerajinan, seperti kain, anyaman, barang dari tanah liat, yang digunakan untuk pribadi maupun barang dagangan. Pedagang perempuan ada di tingkat eceran hingga saudagar atau baṇigramī. Istilah ini muncul dalam Prasasti Gandhakuti dari tahun 1042.

Mereka juga cukup diperhitungkan dalam bidang hukum. Prasasti Guntur (907) dari masa Mataram Kuno menyebut adanya saksi perempuan (tara saksi) dan pemutus perkara yang dijabat perempuan (pinariccheda guṇadośa).

Sementara pada masa Majapahit, perempuan menduduki jabatan di dalam Dewan Pertimbangan Kerajaan atau Bhatara Saptaprabu. Khususnya pada masa Hayam Wuruk, yang duduk dalam Dewan Pertimbangan Kerajaan adalah raja, ayah-bunda raja, paman-bibi raja, dua adik perempuan raja beserta suaminya.

Bahkan di bidang seni, perempuan dan laki-laki sama-sama punya panggung. Mereka tidak hanya menunjukkan kebolehannya di dalam pesta bangsawan, tetapi juga di jalanan.

“Kesenian bukan hanya alat hiburan, tapi sumber penghasilan. Dulu sudah ada seniman profesional yang dibayar dan punya kewajiban membayar pajak,” ujar Titi.

Di bidang agama agak berbeda. Dalam Prasasti Taji (891) terdapat keterangan kalau perempuan dibolehkan mengelola bangunan suci. Di sana disebutkan, Rakryan I Watutihang memberikan kebikuan di Dewasabhā kepada anak perempuannya.

Meski begitu, tidak ada bukti kalau perempuan pernah menduduki jabatan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dalam sebuah wanasrama mandala, yang pada masa kini berbentuk seperti pesantren, seorang pendeta memiliki tingkatan. Tingkat pertama, tapowana, kemudian pangubwanan, pangmayuan, kaki, dan endang.

“Nah pangubwanan ini perempuan. Sekarang kalau kita lihat di Bali tidak ada pemimpin doa perempuan,” jelasnya.

Kedudukan laki-laki dan perempuan pada masa lalu memang tidak selalu setara. Kedudukan perempuan yang lebih rendah muncul dalam praktik bela atau sati. Meski begitu, kebiasaan ini tidak sama dengan asalnya di India. Dalam berita Portugis disebutkan sati tidak hanya dilakukan perempuan. Laki-laki bangsawan diketahui melakukan bunuh diri sebagai tanda setia kepada rajanya.

Belum lagi anggapan kalau perempuan pada masa Jawa Kuno seringkali dijadikan hadiah untuk raja. Misalnya dikisahkan dalam naskah Nagakrtagama. Raja Majapahit Hayam Wuruk diceritakan bersuka cita menikmati gadis-gadis ketika mampir di suatu desa dalam perlawatan agungnya bekeliling negeri.

Soal ini, kata Titi, harus dilihat berdasarkan konteks zamannya. Hal semacam ini mungkin pada masa lalu justru memperlihatkan kalau sang raja dicintai. Perbuatan Hayam Wuruk ini belum tentu dipandang buruk pada masa itu. Ini mengingat penciptanya, Mpu Prapanca, sebagai penulis kerajaan tak boleh menuliskan hal buruk tentang rajanya dalam karya tulis resmi, seperti Nagarakrtagama.

“Jangan lupa kedudukan Hayam Wuruk sebagai raja, kalaupun dia tidak mau dia disodor-sodorkan oleh bawahannya,” lanjut Titi.

Sebaliknya, seorang istri bisa saja memiliki gelar kebangsawanan lebih tinggi daripada suaminya. Ini seperti yang terjadi pada Bhre Wirabhumi yang mendapatkan gelar dari istrinya, Nagarawarddhani. Sebelum menjadi Bhre Lasem, Nagarawarddhani lebih dulu berkuasa di daerah Wirabhumi.

Contoh lainnya terjadi pada Wikramawarddhana. Ia mengeluarkan Prasasti Patapan II (1385) dan Prasasti Tirah atau Karang Bogem (1387) ketika belum menjadi raja di Majapahit. Dia pun memakai lambang daerah Lasem pada kedua prasasti itu. Padahal, Lasem adalah daerah kekuasaan Kusumawarddhani, istrinya. Adapun Kusumawarddhani adalah putri Hayam Wuruk dari Paduka Sori.

“Ini mencerminkan kalau kekuasaan sang istri lebih besar dari Wikramawaerddhana,” jelas Titi.

Titi berkesimpulan bahwa pada masa lalu kesempatan bagi tokoh perempuan untuk menonjol tidak lebih sempit dibanding masa sekarang. Dan kisah perempuan harus dipingit baru ada jauh pada masa yang lebih modern.

Sumber: https://historia.id/kuno/articles/peran-perempuan-jawa-kuno-PdjE9?page_source=home

Pernikahan siswi SD di Sulawesi Selatan batal, Ibu menangis histeris

Akad nikah dan resepsi perkawinan yang melibatkan siswi SD dan pemuda berusia 21 tahun di Sulawesi Selatan, dinyatakan batal oleh pihak keluarga, Selasa (08/05).

Dari pantauan di lokasi, panggung pelaminan beserta aneka macam hidangan serta acara hiburan untuk tamu undangan resepsi pernikahan kedua mempelai telah lengkap.

Namun, karena pernikahan batal, acara pun diganti menjadi resepsi sunatan adik bungsu SR, calon mempelai perempuan.

“Kami hanya bisa menghibur kedua orang tua SR atas pembatalan akad nikah ini. Kami ganti acara resepsinya jadi sunatan adik bungsu karena persiapannya juga sudah lengkap,” terang Ramli, kakek SR, kepada wartawan di Sulawesi Selatan, Zul Pattingalloang.

anak, sulawesi

 

Alasan pembatalan akad nikah yang sebelumnya bakal digelar di rumah keluarga mempelai pria di Kecamatan Taroeng, Kabupaten Jeneponto, terjadi karena tidak adanya penghulu yang berani menikahkan anak tersebut lantaran takut berbenturan dengan hukum mengingat usia anak itu telah diketahui dan viral di sejumlah media.

“Tidak ada penghulu yang mau nikahkan di Jeneponto karena katanya takut umurnya masih muda dan aturan hukum, apalagi sudah ramai di media,” ungkap Basri, ayah kandung SR di hadapan para wartawan.

Pihak keluarga pun hanya bisa pasrah atas pembatalan acara ini.

Suasana sempat gaduh ketika ibu SR histeris, meronta, dan menangis hingga sempat pingsan selama beberapa saat.

anak, sulawesi

 

Pelajar Sekolah Dasar

SR masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Dasar, sementara Erwin merupakan pemuda yang telah beberapa tahun menjadi TKI bersama orang tuanya di perkebunan kelapa sawit Malaysia.

Dua tahun lalu dia pulang ke kampung halaman. SR dan Erwin masih bertalian darah sebagai sepupu.

“Mereka saling mengenal dua tahun lalu, karena sepupuan. Mereka sering telponan dan ketemu karena saling suka. Kami sekeluarga mendukung saja dari pada terjadi apa-apa kalau mereka ketemu, mending kami nikahkan saja,” ungkap Sinar, ibu SR.

Sementara itu, Basri, ayah SR, menyatakan harus menikahkan keduanya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan antar keluarga.

“Ini kembali pada budaya Siri’ (malu) yang kami pegang di kampung, jangan sampai terjadi masalah dan ada korban sesama keluarga jika mereka terlihat berduaan oleh keluarga tanpa ada ikatan,” terang Basri.

 

anak, sulawesi

 

Saat ditanyakan tentang SR yang masih belum cukup umur untuk menikah, ibunya berkata, “Mau diapa lagi, mereka berjodoh. Saling suka, keluarga semua setuju,” kata Sinar.

Basri dan Sinar mengaku rencana pernikahan ini terjadi atas keinginan anak mereka tanpa adanya paksaan. Semula mereka hendak menikahkan SR di rumah mereka, di Kecamatan Sinjai Utara.

Namun, lurah setempat melarangnya sehingga rencana pernikahan dipindahkan ke rumah keluarga mempelai pria di Kecamatan Taroeng, Kabupaten Jeneponto. Ternyata di Jeneponto pun tidak ada penghulu yang mau menikahkan.

Secara terpisah, Lurah Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Muhammad Azharuddin menjelaskan mengapa dia melarang pernikahan SR dan Erwin.

“Awalnya dia minta nikah di sini, tapi saya selaku pihak pemerintah jelas tidak mengizinkan hal itu, karena melanggar aturan. Saya memberi peringatan, akad nikah jangan sampai berlangsung di Sinjai,” ungkap Azharuddin.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 1974, “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”.

Profesor Ilham Oetama Marsis, dokter ahli kebidanan dan kandungan, pun menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur sangat berbahaya bagi pengantin perempuan. “Itu sangat berbahaya,” kata Marsis pada BBC Indonesia.

Menurut Lies Marcoes, ahli kajian gender dan Islam sekaligus Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama, tingkat pernikahan anak di Indonesia mencapai satu dari lima anak. Angka moderatnya pun satu di antara sembilan anak menikah di bawah usia 18 tahun, umur anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Menurut riset BPS dan Badan PBB Unicef, sekitar 300.000 ribu anak perempuan menikah sebelum berumur 16 tahun. Pernikahan anak di bawah umur di sisi lain mengakibatkan PDB turun 1,7 persen (2014).

“Negara harus mengakui ini krisis yang sangat serius. Pernikahan dini adalah alarm kematian yang sunyi karena menyumbang pada tingginya kematian ibu,” kata Lies pada BBC Indonesia.

 

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44036564