Launching Hasil Penelitian Mengenai Sunat Perempuan The Warehouse, Plaza Indonesia, Jakarta 25 November 2016

(Sebagai salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

PUSAT Gender dan Seksualitas, Universitas Indonesia bersama dengan Hivos, menyelenggarakan riset mengenai Praktek Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/Cutting) pada tahun 2015. Dalam publikasi hasil penelitiannya yang dilaksanaka bersamaan denga rangkaian kegiatan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan, mereka mengundang pihak-pihak media dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, di antaranya Rumah KitaB sebagai NGO yang konsisten memperhatikan masalah kesetaraan gender untuk mengadakan diskusi publik.

Penelitian ini dilakukan di 7 propinsi dengan 700 responden oleh 100 interviewer. Riset ini dilaksanakan antara lain untuk mengidentifikasi bentuk dari pelaksanaan sunat perempuan berdasar pada tipologi WHO, emngidentifikasi akibat dari suat perempuan dan memahami faktor sosial dan budaya dibalik praktek sunat perempuan. Dari penelitian ini ditemukan fakta-fakta menarik yang kemudian akan digunakan untuk menyusun suatu rekomendasi dalam menghentikan praktek sunat perempuan.

Dalam Diskusi publik yang dilaksanakan, narasumber yang dihadirkan antara lain: Dr. Johanna Debora Imelda, MA (Tim riset, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, UI), Riri Khairah (Komisioner Nasional Komnas Perempuan) dan Nong Darol Mahmada (Aktivis Perempuan dan penyintas sunat perempuan). Diskusi dipimpin oleh Tunggal Pawestri (Manajer Pengembangan Program) sebagai moderator.

Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini digagas oleh Hivos Southeas Asia dan didisain bersama dengan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia sebagai bagian kerja penguatan dari hak kesehatan reproduksi dan seksualitas dari perempuan. Penelitian dilaksaakan dengan memenuhi semua kadidah yang berlaku antara lain; lolos kaji etik.

Mayoritas responden beragama Islam, sebagian lainnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Usia dan latar belakang pendidikan responden juga menjadi pertimbangan. Dari kegiatan penelitian sunat perempuan menurut responden diperoleh antara lain: (1). Definisi sunat perempuan menurut responden baik yang menyunatkan atau tidak menyunatkan anaknya; (2). Persepsi mengenai cara sunat perempuan; (3). Usia sunat perempuan; (4). Profesi yang menyediakan layanan sunat perempuan; (5). Faktor yang mempengaruhi Sunat perempuan, dan; (6). Tipe sunat perempuan yang ditemukan; (7). Pihak yang menganjurkan sunat. Sementara dampak sunat Perempuan adalah: (1). Dampak psikologis; (2). Dampak Sosial, dan; (3). Dampak Kesehatan.

Dari temuan-temuan tersebut kesimpulan yang diperoleh dari praktek sunat perempuan adalah: (1). Sunat perempuan berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan (alat-alat yang tidak higienis dan minimnya pengetahuan dukun. Tenaga kesehatan yang melakukanya); juga dalam praktik yang sifatnya simbolik; (2). Penelitian ini menemukan hubungan-hubungan antara tipe masyarakat dengan praktik sunat perempuan; (3). Pengurangan Sunat Perempuan tidak akan berhasil jika masyarakat masih menganggap bahwa sunat perempuan adalah kewajiban tradisi agama seperti yang saat ini terjadi di masyarakat tradisional; (4). Perubahan di masyarakat menjadi urban dan plural akan memberikan kebebasan individual dan kebebasan untuk melakukan (dan juga tidak melakukan) sunat perempuan.

Dari diskusi yang dilaksanakan atas hasil penelitian yang dilakukan, definisi yang dipakai mengenai Sunat perempuan adalah definisi dari WHO yang mengatakan: “Sunat Perempuan atau Female Genital Mutilation /Cutting (FGM/C) terdiri dari semua prosedur yang melibatkan; penghapusan parsial atau total dari alat kelamin perempuan eksternal, atau cedera lain ke organ genital perempuan untuk alasan non-medis.” Sehingga semua tipe sunat perempuan baik Clitoritotomy (Tipe 1), Clitoridectomy (Tipe 2), Influbasi (Tipe 3) dan Tidak terklasisikasi (Tipe 4), masuk ke dalam definisi sunat perempuan oleh WHO.

20161125_160529

Menurut Nong, aktivis perempuan dan penyintas sunat perempuan, dari data yang diperoleh terdapat peningkatan praktek sunat perempuan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai peringkat ke 3 di dunia yang mempraktekkan sunat perempuan, dikarenakan adanya pergeseran faktor pendorong pelaksanaannya. Dahulu praktek sunat perempuan, terutama yang di alami di daerah (Banten) dan lingkungan keluarganya, sunat perempuan dilaksanakan lebih karena meneruskan tradisi dan budaya, dengan alasan megikuti Walisongo. Tetapi sekarang dengan meningkatnya pemahaman agama Islam khususnya, sunat perempuan dipahami sebagai kewajiban atau perintah agama, sebagai syarat menjadi umat Muslim yang sempurna. Hal ini mengakibatkan praktek sunat perempuan meningkat.

Menurut Riri, Komnas Perempuan, Unsur tradisi yang dibungkus agama menyebabkan praktek sunat perempuan sulit dihapuskan. Literatur Islam memiliki varian dan bias gender dalam rujukannya terhadap sunat perempuan. Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) pernah berusaha untuk menghapuskan sunat perempuan, tetapi belum berhasil. Posisi pemerintah yang plin plan terhadap kebijakan juga menjadi salah satu kendala penghapusan praktek sunat perempuan. KPPA dianggap salah langkah dalam usaha penghapusan sunat perempuan dengan meminta fatwa MUI tentang sunat perempuan. Langkah ini malah menjadi kontraproduktif.

Dengan metode yang tepat praktek sunat perempuan perempuan bisa dihilangkan, contohnya di daerah Toraja dan Banjar. Karena didukung oleh agama yang masuk yang tidak menganjurkan bahkan melarang sunat perempuan.

Refleksi yang dilakukan, hasil penelitian tetang dampak negatis sunat perempuan ini harus disosialisasikan di masyarakat luas, bukan hanya dalam diskusi kalangan terbatas.

Dari peserta diskusi didapat masukan, bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya praktek sunat perempuan dengan tidak tersedianya data mengenai praktek sunat perempuan. Bahwa sunat perempuan juga terjadi di lingkungan perkotaan, bahkan ditawarkan oleh tenaga medis seperti bidan dan di rumah sakit.

Dari hasil penelitian dan diskusi diperoleh kesimpulan bahwa Sunat Perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan. Bahkan praktek tersebut selain memiliki dampak negatif pada kesehatan khususnya kesehatan reproduksi perempuan juga dampak psikologis, seperti trauma bahkan lama setelah seorang perempuan mengalami praktek sunat.

Praktek sunat perempuan mencerminkan ketimpangan yang mengakar antara jenis kelamin, dan merupakan bentuk ekstrim diskriminasi terhadap perempuan.[]

Diskusi Kitab Jihad Seri V: Apakah Hasan al-Banna Bisa Dituduh Secara Langsung Sebagai Penyulut Gerakan Radikalisme di Dunia Modern?

RABU, 31 Agustus 2016, Rumah KitaB bekerjasama dengan PSTTPG (Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global) FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, kembali menggelar diskusi kitab jihad bertajuk “Majmû’ah al-Rasâ`il, Karya Hasan al-Banna, Pendiri Ikhwanul Muslimin”. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini: Ulil Abshar Abdalla (Direktur ICRP), Badrus Sholeh, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), dan Jamaluddin Mohammad (Peneliti Rumah KitaB). Diskusi ini dipandu oleh Roland Gunawan yang bertindak sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Badrus Sholeh, Ph.D., yang mewakili FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menyampaikan terima kasih kepada RK karena telah bekerjasama dengan PSTTPG FISIP UIN Jakarta dalam Diskusi Kitab Jihad. Ia mengatakan bahwa ada gerakan jihad di Indonesia yang bahkan bersifat transnasional yang mengejutkan terutama sejak berdirinya ISIS pada tahun 2013. Kemudian muncul kesadaran baru, apakah akar pemikiran gerakan radikal berbasis kekerasan itu baru saja muncul atau sudah lama di dalam dunia Islam. Dengan kajian kitab ini, kita menjadi tahu bahwa gerakan radikal sebenarnya sudah ada sejak lama. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan al-Banna, yang semula merupakan gerakan pemberontakan dan anti penjajahan, tak dinyana belakangan memunculkan gerakan-gerakan radikal.
DSC_0048
Jamaluddin Mohammad—akrab disapa Gus Jamal—, sebagai pembicara pertama, dalam makalahnya mengatakan bahwa kitab “Majmû’ah al-Rasâ`il” karya Hasan al-Banna ini merupakan buku penting yang membicarakan banyak hal: Islam dan Politik, Negara Islam, Mayarakat Islam, Sistem Ekonomi Islam, Ikhwanul Muslimin, Sistem Tarbiyah dan Usroh, dll., termasuk di dalamnya membahas tentang jihad dan perjuangan dakwah membentuk sebuah masyarakat Islam.

Jihad, menurut Gus Jamal, menempati posisi penting dalam pemikiran Hasan al-Banna. Jihad diwajibkan bagi setiap muslim. Kewajiban jihad berlaku sepanjang masa. Melepaskan jihad dari Islam sama halnya mencabut ruh dari jasadnya. Terdapat beberapa tujuan jihad dalam pandangan Hasan al-Banna, yaitu: Pertama, membela diri dari serangan musuh. Kedua, menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan umat Muslim yang berada di tengah tengah orang kafir. Ketiga, memelihara dakwah Islam, agar merata pada seluruh umat Muslim. Keempat, memberikan sanksi kepada kelompok pemberontak.

Karena itu, kata Hasan al-Banna, melihat keadaan umat Muslim saat ini yang tertindas dan terjajah oleh bangsa lain, kehormatannya terampas, maka setiap muslim wajib membela diri dengan melakukan jihad. Pengaruhnya terhadap gerakan-gerakan jihad radikal kontemporer bisa langsung dilihat dari HAMAS yang merupakan salah satu faksi dari Ikhwanul Muslimin.

DSC_0053Pendapat lain disampaikan oleh Badrus Sholeh, Ph.D., bahwa Hasan al-Banna merupakan tokoh pergerakan yang mempunyai daya tarik bagi gerakan anti penjajahan di Mesir dan dunia Islam secara umum termasuk Indonesia.

Pada tahun 1948-1949, lanjutnya, ketika Belanda merusaha kembali menjajah Indonesia, umat Muslim Indonesia meminta dukungan dari Hasan al-Banna bagaimana melawan penjajahan. Kemudian Hasan al-Banna mengirim surat kepada para ulama di Indonesia bahwa melawan penjajah adalah wajib.

Berbeda dengan pendapat Gus Jamal dan Badrus Sholeh, Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa agak sulit melihat korelasi pemikiran Hassan al-Banna dengan gerakan jihad yang muncul akhir-akhir ini. “Apakah pemikiran yang ditulis dari Sayyid Qutb, Syukri Mustafa, Abdullah Azam punya hubungan langsung dengan pemikiran Hassan al-Banna? Saya sendiri, meski tidak bisa memberikan jawaban pasti, cenderung mengatakan tidak. Hasan al-Banna tidak bisa dituduh secara langsung sebagai penyulut gerakan radikalisme di dunia modern,” kata Ulil.

Ulil menegaskan, kalau membaca seluruh tulisan Hasan al-Banna, tampak seperti tidak ada perbedaan cukup mendasar dengan para da’i pada umumnya. Hasan al-Banna merupakan da’i dan penggerak sosial seperti Kiyai Ahmad Dahlan dan Kiyai Hasyim Asy’ari. Ia tumbuh dari institusi Islam tradisional. Ia dekat dengan tradisi tarekat dan tradisi dzikir. Lingkungan keislamannya sangat tradisional, artinya tidak dekat dengan wahabi. Jihad tidak menduduki posisi penting dalam gagasan besarnya. Jadi, pertumbuhannya tidak jauh beda dengan tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Kiyai Ahmad Dahlan dan Kiyai Hasyim Asy’ari. Kiyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiyai Hasyim Asy’ari mendirikan NU, dan Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin. Lantas mengapa ia begitu popular karena mendirikan sebuah gerakan yang dari gerakan itu lahir gerakan-gerakan lain yang bisa dianggap radikal?

Selain itu, menurut Ulil, pendekatan politik bukan pendekatan utama Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslim, tetapi lebih banyak pendekatan budaya/kultural, sama dengan NU dan Muhammadiyah. Salah satu elemen penting pendekatan Hasan al-Banna adalah menjadikan masjid sebagai pusat penyebaran dakwah. Fokus dakwahnya adalah anak-anak muda. Sebab kedudukan anak-anak muda sangat penting untuk masa depan Islam, dan mereka harus disadarkan untuk kembali kepada ajaran Islam. Pertanyaan besarnya: mengapa dari gerakan yang mirip NU dan Muhammadiyah itu lahir sebuah gerakan yang sangat politis? NU pernah mendirikan partai politik, tetapi kemudian meninggalkannya. Lalu kenapa Ikhwanul Muslimin, setelah meninggalnya Hasan al-Banna, tidak bisa meninggalkan panggung politik? Pendekatan politik bertanggung jawab terhadap faksi radikal di dalam Ikhwanul Muslimin.[RG]

DSC_0051

Strategi Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Pada Pemilu 2019

BERTEMPAT di Hotel Morrissey Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama CEPP-FISIP UI (enter for Election and Political Party), menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat mengakselerasi peningkatan keterwakilan perempuan di legeslatif untuk target tahun 2019. Kegitan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang terdiri antara lain wakil-wakil partai seperti partai P3, PKB, Perindo, Gerindra, wakil anggota DPR perempuan, dan LSM yang peduli pada pemberdayaan perempuan. Rumah Kitab hadir dalam kegiatan ini sebagai peserta.

Sejak diberlakukannya, pasal 65 UU Pemilu No. 12 tahun 2003 tentang kuota perempuan yang menarget 30% pada pemilu 2004, secara terus menerus dilakukan penguatan terhadap UU tersebut. Sementara UU tentang Parpol No. 31 tahun 2002yang belum mencantumkan secara tegas soal kuota itu, telah diperbaiki melalui UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Perubahan masalah kepengurusan partai politik ini telah secara signifikan membantu meningkatkan partisipasi perempuan.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka terlihat dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah caleg perempuan. Namun hal itu tidak secara otomatis memberikan kesempatan pada perempuan untuk terpilih dalam pemilu.

Peningkatan keterlibatan dan keterwakilan perempuan akan sangat baik secara politics of presence (keterwakilan secara jumlah orang) maupun secara politics of ideas (kebijakan yang memikirkan/mengutamakan kesejahteraan perempuan) bagi kepentingan perempuan sebagai bagian penduduk suatu negara. Sehingga diperlukan startegi untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pemilu melalui peraturan perundang-undangan yang baik, yang menyangkut proses internal partai politik maupun UU Pemilu.

Dengan latar belakang pemikiran di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama CEPP-FISIP UI menyelenggarakan FGD di empat wilayah sebagai metode pengumpulan data di Jakarta, Padang Makassar dan Surabaya, juga melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai politik di DPP maupun DPD/DPW.

Dari empat FGD tersebut diperoleh kesimpulan kesimpulan yang akhirnya menghasilkan rekomendasi rekomendasi kebijakan kebijakan berkaitan dengan UU Pemilu untuk meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan perempuan.

Dari angka dan data data yang diperoleh 30% keterwakilan perempuan di legislatif belum tercapai dikarenakan berbagai kendala. Antara lain karena jumlah caleg yang tidak mencapai target 30%. Dibutuhkan calon lebih dari 30% agar target terpenuhi. Sementara dari setiap partai politik jumlah tersebut tidak selalu terpenuhi.

Perubahan undang-undang yang ada telah memadai untuk mendukung peran perempuan dalam Pemilu dan ingin maju menjadi anggota Parlemen. Usaha yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan harus diupayakan, antara lain seperti rekrutmen caleg perempuan harus lebih dari 30%.

Upaya lain adalah pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas politisi perempuan dan secara terus menerus meningkatkan kader perempuan melalui organisasi dalam partai politik. Pendampingan caleg perempuan diperlukan dalam masa pra dan pasca pemilu, juga menganjurkan perempuan untuk berani mengambil posisi kunci dalam partai.

Kesimpulan yang bisa diambil untuk meningkatkan Keterlibatan dan Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif antara lain: perbaikan mekanisme pemilu (UU, PERPU, dll), perbaikan sistem Pemilu, perempuan masuk kedalam BAPILU, dan kesadaran gender (gender mainstreaming) bagi semua partai peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu.[SF]

Peluncuran Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat

BERTEMPAT di Aula Mahkamah Konstitusi, 3 Agustus 2016, Komnas Perempuan meluncurkan “Laporan Hasil Pemantauan; tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan pelaksana Ritual Adat”. Acara ini dihadiri Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Sub Direktorat Penghayat Kementerian Pendidikan dan Pariwisata, KPPPA, ketua Komisi II DPR RI, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua DPD RI, perwakilan Mahkamah Agung RI, Perwakilan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Kementerian Keuangan RI, dan Ombudsman.

Sementara dari agama-agama lokal hadir perwakilan Sunda Wiwitan (Kuningan), komunitas Sapta Dharma (Surabaya), komunitas Kajang (Bulukumba), Dayak Manyaan (Kalimantan Tengah), komunitas Adat Musi (Manado), komunitas Tolotang (Sidrap), komunitas adat Bissu (Pangkep), komunitas Boti dan Jonitiu (NTT), komunitas Ngatatoro (Palu), komunitas Wettu Telu (NTB), Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat/JMSPS (Aceh), Aliansi Sumut Bersatu/ASB (Sulawesi Selatan), KH. Husein Mohammad (Cirebon), para Gubernur dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, DIY Jogjayakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera utara, dan Nangroe Aceh Darussalam serta para Bupati, perwakilan kedutaan negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga donor.

Salah satu tujuan penyelenggaraan acara ini yaitu untuk merawat ingatan publik pada kesejarahan atas pembentukan bangsa ini yang melibatkan seluruh komponen bangsa dari etnik, suku dan agama yang berbeda, termasuk dari kelompok penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat.

Dari tahun 2011 hingga 2014, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama komunitas perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur melakukan pemantauan dan pendokumentasian kondisi pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional bagi perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat.

Dalam sambutannya mewakili presiden, Teten Masduki menyatakan bahwa Indonesia telah lama belajar demokrasi, harusnya semua warga negara tidak ada yang didiskriminasi. Masyarakat hadir lebih dulu dari pemerintah. Pemerintah lahir dari masyarakat. Teten memaahami bahwa masih banyak keluhan seputar pencatatan kelahiran, perkawinan perceraian dan kematian yang bassnya praktik diskriminasi. Ia menyadari bahwa hak setiap warga negara untuk diperlakukan setara dan adil, tidak diperlakukan berbeda dengan yang lain masih banyak hambatan. Jaminan konstitusional untuk diperlakukan sama, dalam implementasinya tergantung level kapasitas petugas pelaksana di lapangan. Di level kebijakan dibutuhkan kerjasama mengatasi kesenjangan di lapangan. Karena seringkali ditemui kendala teknis, KSP (Kepala Staf Presiden) siap menjamin penegakan hak-hak dasar warga negara, bila permasalahan kesenjangan ini tidak selesai di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, maka KSP akan turun tangan.

Yetriani, dari Komnas Perempuan sekaligus fasilitator, memaparkan temuan-temuan dan rekomendasi dari hasil pemantauan. Temuan-temuannya menjadi basis untuk mendorong percepatan advokasi dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam waktu yang sama ini menjadi peluang untuk membebaskan para korban dari praktik diskriminasi.

Kaum perempuan di Indonesia masih banyak diperlakukan secara diskriminatif karena budaya patriarkhi yang mengakar kuat di kalangan masyarakat. Negara dalam hal ini bersikap mendua. Di satu sisi, negara harus melestarikan tradisi dan budaya lokal untuk memajukan pariwisata dan pembangunan, namun di sisi lain, negara abai terhadap hak-hak minoritas penghayat kepercayaan di berbagai daerah.

Ketidakharmonisasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan turut menghadirkan polemik yang tidak mudah. Akhirnya, banyak anak Indonesia menjadi korban dari berbagai kebijakan diskiminatif terhadap komunitas keluarga penghayat, di antaranya tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang kemudian berdampak sulitnya mengikuti program belajar di sekolah, tidak naik kelas karena tidak memiliki nilai agama yang menjadi muatan lokal, sulit mengurus KTP dan Kartu Keluarga, anak-anak dan perempuan kesulitan mendapat hak-haknya di mata hukum, sulit naik jabatan bagi yang kekeuh tidak memilih salah satu dari enam agama yang diakui, kemudian berdampak ke sektor ekonomi dan kesejahteraan keluarga, sulit memperoleh akta perkawinan dan akta perceraian, hingga sulit mendapat akta kematian. Hidup sulit hingga sudah mati pun diperlakukan diskriminatif.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Irman, menyampaikan bahwa selama setahun dirinya menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri RI tidak ada satu pun aduan dari kelompok penghayat dan komunitas pemeluk agama minoritas yang datang ke mejanya. Menurutnya, seluruh petugas Dukcapil Kemendagri merupakan pegawai pilihan yang memiliki pengetahuan dan kapasitas tentang pencatatan sipil. Kemendagri dengan komnas perempuan selalu menjalin komunikasi yang erat, terutama dengan para tokoh komnas, semisal Kiyai Husein Mohammad. Tugas pemerintah menurutnya, mencatat dokumen bukan mengesahkan perkawinan, setiap proses pernikahan itu bisa dicatat setelah ada surat pengesahan dari kelompok agamanya masing-masing, misalnya pengesahan dari komunitas penghayat.

Kelompok pelajar dari komunitas anak Sunda Wiwitan turut memeriahkan acara dengan sumbangan lagu-lagu bertemakan perjuangan anak-anak minoritas dan mimpi-mimpi kemerdekaan untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya, hak untuk hidup tanpa diskriminasi, hak ikut serta dalam pendidikan. Suasana pun menjadi haru, para peserta menghayati setiap syair yang dinyanyikan sekelompok anak-anak yang mengenakan seragam sekolah khas komunitas penghayat kepercayaan.[]

Konferensi Pers “Menyikapi Kecenderungan Indonesia Melakukan Penghilangan Indikator Sunat Perempuan dalam Goal 5 SDG’s”

KAMIS, 4 Agustus 2016, Kapal Perempuan menggelar konferensi pers “Menyikapi Kecenderungan Indonesia Melakukan Penghilangan Indikator Sunat Perempuan dalam Goal 5 SDG’s”, di Bakoel Coffee, Cikini. Sejumlah media, cetak dan elektronik, serta narasumber dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDG’s hadir dalam acara ini. Para nara sumber terdiri dari pemerhati isu ini seperti Hamong Santoso dari International NGO Forum on Indonesia Development membahas “Pengantar Perkembangan SDG’s di Indonesia”, Ibu Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan yang membahas kesehatan perempuan; Ahmad Hilmi dari Rumah KitaB yang membahas seputar agama dan budaya, Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia, dan Misiyah dari Kapal Perempuan—keduanya membahas soal goal SDGs dan aspek hukumnya.

Konferensi pers ini digelar berkaitan dengan kecenderungan dihilangkannya isu sunat perempuan dari agenda SDG’s indonesia dengan dalih kesulitan data, ketiadaan institusi yang bertanggung jawab dan dianggap tidak relevan bagi kondisi Indonesia. Dalam kenyataannya, sunat perempuan dipraktikan secara luas di Indonesia. Faktanya sunat justru mendiskriminasikan perempuan dan dampaknya memperburuk kualitas hidup mereka.

Nawacita dan RPJMN 2014-2019, mengemban mandat untuk memajukan perempuan, melakukan pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender. Atas dasar itu tidak ada alasan untuk mengabaikan isu sunat perempuan dalam SDG’s. Data UNICEF tahun 2013 menunjukkan, lebih separuh anak gadis di Indonesia telah disunat, dan tiga di antara empat anak yang disunat berumur di bawah enam tahun. Data Unicef tahun 2016 menunjukkan Indonesia merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah Mesir dan Ethiopia dalam praktik sunat perempuan. Terdapat 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup di 30 negara telah menjalani praktik mutilasi kelamin atau sunat perempuan. Di ASEAN, Indonesia merupakan penyumbang terbesar kedua setelah Kamboja.

Ibu Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Perempuan menuturkan bahwa praktik sunat perempuan makin memprihatinkan karena layanan kesehatan ikut melakukannya. Bidan-bidan dan petugas kesehatan membantu proses sunat perempuan karena desakan masyarakat seiring kuatnya tradisi dan budaya sunat perempuan di Indonesia. Di Indonesia, menurutnya sunat dilakukan kepada lelaki dan perempuan. Sunat pada lelaki berbeda dampaknya dengan yang dialami perempuan. Sunat pada lelaki memberi manfaat positif bagi kesehatan mereka. Oleh karena itu, dalam dunia kedokteran materi teknik operasi sunat bagi laki-laki diajarkan. Saat ini sebanyak 50 hingga 65 persen anak laki-laki yang dilahirkan di Amerika disunat. Ini karena kesadaran masyarakatnya terhadap manfaat sunat laki-laki.

Sunat perempuan, sebaliknya, membawa dampak negatif bagi kesehatan perempuan. Berbeda dari tata cara operasi bagi sunat lelaki, pada perempuan sangat beragam; pemotongan seluruh klitoris, memotong sebagian klitoris, menjahit labia mayora vagina, dan sebagaimana banyak dilakukan di Indonesia, menggores klitoris atau daerah sekitar vagina dengan jarum atau ujung pisau/gunting, atau dilakukan secara simbolik dengan menggunakan kunyit yang runcing. Namun apapun caranya semua jenis praktik sunat perempuan itu membahayakan kesehatan perempuan.

Berbagai aksi protes ke Kementerian Kesehatan sudah dilakukan sejak lama. Tahun 2006 silam, menjelang perayaan Hari Kartini, LSM-LSM yang bekerja untuk isu kesehatan reproduksi dan anti kekerasan mendatangi Kementerian Kesehatan. Mereka mendesak pihak kementerian mengeluarkan kebijakan penghentian praktik sunat perempuan. Namun sebegitu jauh kementerian ini tidak menganggap praktik sunat perempuan bukan urusan kementrian kesehatan, dan dianggap sebagai domain budaya.

Ahmad Hilmi dari Rumah KitaB menjelaskan bahwa agama pada prinsipnya berisi ajaran kasih sayang dan perlindungan hak asasi manusia, tak terkecuali perempuan. Sunat perempuan merupakan praktik zaman kuno, setua usia fatwa para ulama dari berbagai mazhab seperti Maliki, Hanafi, Syafi’iyah, dan Hanabilah, termasuk para ulama Wahabi, yang melegalkan praktik sunat perempuan dengan landasan argumentasi teks-teks keagamaan. Fatwa-fatwa para ulama dari berbagai mazhab itu tersebar di berbagai kitab kuning yang menjadi basis rujukan para ulama di Indonesia yang dianggap kitab-kitab mu’tabarah. Hal ini yang mendorong para ulama indonesia yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sunat perempuan hukumnya sunah di tahun 2008.

Apa yang terjadi di Indonesia ini tidaklah sama dengan yang terjadi di Mesir. Di Mesir, Sayyid Sabiq, yang lahir di tahun 1915, di dalam kitab Fiqhu al-Sunnah-nya, sebuah kitab yang banyak dipakai oleh kalangan fundamentalis yang lebih mendahulukan hadits ketimbang fikih konvensional, menyatakan bahwa sunat perempuan itu tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Komentar itu turut menggeberak dunia ilmiah di Mesir. Sejak itu para ulama dan akademisi mengkaji ulang berbagai fatwa para ulama klasik seputar kebolehan sunat perempuan. Banyak ulama secara individu mengeluarkan hasil kajiannya, baru pada tahun 2006, Darul Ifta (Lembaga Fatwa yang berada di bawah naungan Al-Azhar) mengeluarkan fatwa haram sunat perempuan setelah dilakukan hasil penelitian medis para ahli di bidang kedokteran yang menemukan banyak dampak buruk pada tubuh perempuan yang ditimbulkan akibat praktik sunat perempuan. Di samping itu juga banyak argumentasi teks-teks keagamaan mengenai sunat perempuan yang digunakan para ulama klasik yang mendukung sunat perempuan tidak memiliki landasan ilmiah yang jelas. Majelis Ulama Indonesia harus belajar banyak pada Darul Ifta di Mesir. Lemahnya sensitivitas gender di kalangan ulama juga turut menyumbang pada kurangnya analisa kritis terhadap teks-teks terutama yang berisi fatwa yang bias gender.

Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia membahas mengenai aspek hukum sunat perempuan. Dian banyak menuturkan pencegahan sunat perempuan dari sudut pandang hukum. Dian menjelaskan bahwa pembinaan kesehatan di pasal 73 memiliki 5 poin yang wajib dilaksanakan pemerintah, di antaranya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cukup bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai upaya gangguan dan bahaya terhadap kesehatan, memberikan berbagai kemudahan mencapai akses-akses pelayanan kesehatan, keseluruhan ini merupakan mandat undang-Undang Kesehatan tahun 1992. Harusnya pemerintah tidak meninggalkan amanat Undang-Undang kesehatan ini dan tidak membuat regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Misiyah dari Kapal perempuan menjelaskan tentang perlunya membangun kesadaran setiap lapisan masyarakat, para tokoh agama, hingga para pemangku kebijakan, mengenai bahaya sunat perempuan. Tanpa kesadaran dari setiap elemen masyarakat tentu pencegahan praktik sunat perempuan akan semakin sulit. Terutama, masyarakat dan para tokoh agama kurang mengetahui pemikiran-pemikiran Islam yang progresif dalam menganalisis temuan-temuan argumentasi teks keagamaan yang pro terhadap kemanusiaan, yang turut mempersulit perjuangan pencegahan praktik sunat perempuan.

Berbagai media mempublikasikan hasil konferensi pers ini, di antaranya surat kabar Kompas yang menulis berita berjudul “Lindungi Anak Perempuan” di halaman 12, edisi 5 Agustus 2016.[]

Peluncuran Laporan Survei Perkawinan Usia Anak-anak “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”

RABU, 20 Juli 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan UNICEF menyelenggarakan peluncuran laporan berjudul “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Laporan ini didasarkan pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 hingga 2012 serta Sensus Penduduk 2010.

Menurut hasil analisis data laporan tersebut, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia mencapai 23 persen pada tahun 2015. Sulawesi Barat memiliki prevalensi tertinggi, dengan lebih dari 37 persen perempuan yang pernah menikah, menikah sebelum usia 18 tahun. Laporan ini juga mengidentifikasi kaitan antara perkawinan usia anak dan kemiskinan serta berkurangnya peluang pendidikan. Disebutkan bahwa anak perempuan yang menikah, 11 kali lebih cenderung tidak bersekolah dibandingkan anak perempuan yang bersekolah. Perempuan yang menikah di usia anak-anak juga memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dibandingkan perempuan dewasa.

Selain Sulawesi Barat, prevalensi tertinggi juga terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 33,68 persen, Kalimantan Tengah 33,56 persen, Kalimantan Barat 32,21 persen dan Sulawesi Tengah 31,91 persen. Ini artinya satu dari tiga anak perempuan di provinsi-provinsi tersebut menikah di bawah umur.

Dalam rangkaian acara peluncuran itu juga diadakan Talkshow yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu: Gunilla Olsson (Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia), Sairi Hasbullah (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS), Lies Marcoes (Direktur Rumah KitaB), Bayu Andriyanto, SE. (Wakil Bupati Rembang), dan Subandi Sardjoko (Deputi Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas).

Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, Gunilla Olsson, mengatakan, sebenarnya di Indonesia sudah terjadi penurunan prevalensi perkawinan usia anak. Hanya saja kemajuan tersebut harus terus disempurnakan. Meski perkawinan anak perempuan berusia di bawah 15 tahun berkurang, prevalensi di kalangan anak perempuan berusia 16 dan 17 tahun meningkat secara konsisten. Perkawinan usia anak masih menjadi hal yang marak di Indonesia. Sekitar seribu anak perempuan menikah setiap hari di Indonesia. Makanya, jika terjadi penurunan perkawinan usia anak sebesar 10 persen saja, itu bisa memotong lebih dari dua per tiga tingkat kematian terkait kehamilan usia dini.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah, mengatakan bahwa isu perkawinan anak adalah persoalan serius. Ia menyebut persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia relatif masih tinggi yakni di atas 20 persen. Penurunannya pun cenderung stagnan.

Menurutnya, pada tahun 2015, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 23 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan tujuh persen dalam periode waktu tujuh tahun. Berdasarkan data BPS, terdapat indikasi perkawinan usia anak di hampir semua wilayah Indonesia. Padahal, PBB melalui Unicef menargetkan praktik pernikahan usia anak bisa dihapus di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada 2030. Perkawinan usia anak di Indonesia cenderung lebih tinggi di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Meski di sejumlah daerah telah terjadi kemajuan, namun ada beberapa daerah di Indonesia yang mencatatkan angka perkawinan usia anak cukup tinggi.

Tingginya angka perkawinan usia anak di beberapa daerah di Indonesia, lanjutnya, ternyata tidak melulu dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kemiskinan. Menurutnya, data menunjukkan tingkat perkawinan usia anak tinggi dari tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, masih ada budaya yang menganggap perkawinan usia anak itu lumrah.

Direktur Rumah KitaB, Lies Marcoes, mengatakan bahwa faktor terbesar terjadinya praktek perkawinan anak adalah kemiskinan struktural. Banyak orangtua harus bermigrasi dan anak dibiarkan menjadi yatim piatu secara sosial dengan tanda-tanda putus sekolah dan tanpa perlindungan. Kondisi ini di antaranya menyebabkan sang anak tidak memiliki pilihan lain kecuali dipaksa oleh situasi untuk menikah. Selain itu, praktik perkawinan anak juga terjadi karena dipaksakan untuk kepentingan orang dewasa di sekitarnya seperti atas nama baik, ikatan kekerabatan, karena takut hamil atau memang sudah hamil.

Lies Marcoes menegaskan bahwa pemerintah harus melihat kasus praktek pernikahan anak ini sebagai kedaruratan karena praktek ini bukan hanya terjadi di kota tetapi juga di desa dengan masalah yang berbeda-beda. Hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya praktek perkawinan anak. Pemerintah maupun masyarakat juga harus memberikan pendidikan sosial dan tidak boleh canggung dalam memberikan informasi dan pendidikan seksual kepada anak dan remaja termasuk bagaimana mereka harus berelasi, menghormati orang lain dalam hal ini laki-laki menghormati perempuan, dan perempuan menghormati dirinya sendiri.

Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto, menjelaskan tentang praktik perkawinan anak di Rembang. Menurutnya, faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Rembang adalah: pertama, budaya/adat-istiadat turun-temurun. Misalnya, jika datang lamaran untuk anak perempuan harus diterima. Kalau tidak dikhawatirkan akan menjadi perawan tua. Lebih baik menjadi janda daripada menjadi gadis yang tak laku. Kepercayaan seperti banyak dianut oleh masyarakat pedesaan, khususnya yang belum banyak berinteraksi dengan kemajuan zaman.

Kedua, pemahaman agama yang tekstual. Masyarakat sering menyebut kisah pernikahan nabi dengan Aisyah ra. yang waktu itu masih anak-anak, juga pernikahan para sahabat dan masa sesudahnya yang juga hampir sama, tanpa melihat konteks kesejarahan yang telah berubah.

Ketiga, faktor ekonomi. Bagi sebagian masyarakat datangnya pinangan untuk anak perempuan dari seorang laki-laki adalah salah satu jalan keluar bagi beban ekonomi keluarga. Dengan datangnya menantu sekaligus menambah tenaga kerja untuk menggarap sawah atau menambah para pencari nafkah/uang bagi keluarga tersebut.

Keempat, perilaku seksual pra nikah yang kebablasan. Seiring dengan makin longgar dan makin permisifnya pola pergaulan muda-mudi, saat ini tak sedikit pernikahan ‘terpaksa’ dilakukan akibat terjadinya hubungan seksual pra nikah yang kebablasan. Anak-anak itu harus menikah karena telah hamil. Kalau dulu pelaku pernikahan usia dini lebih banyak para perempuan, saat ini, banyak lelaki kecil, pelaku pacaran yang kebablasan harus rela menikah demi mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Kelima, ketentuan umur minimal yang terlalu rendah. Banyak kalangan menyebut rendahnya batasan minimal yang diperlakukan pemerintah Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, ikut berkontribusi bagi masih maraknya praktek pernikahan usia dini. Sebenarnya alasan ini masih perlu kajian yang lebih mendalam. Apalagi bila aturan perundang-undangan masih memberi solusi hukum bagi anak-anak di bawah umur yang hendak menikah melalui mekanisme permohonan dispensasi ke Pengadilan. Bila usia minimal menikah dinaikkan, tanpa diikuti perubahan pola pikir masyarakat, jangan-jangan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama juga semakin meningkat.

Bayu Andriyanto menegaskan bahwa banyak hal yang dilakukan Pemkab Rembang untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Misalnya mengeluarkan Perda Kabupaten Rembang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak (BAB IV dan Pasal 14). Bupati Rembang sendiri bahkan telah mengeluarkan beberapa keputusan, di antaranya: Keputusan Bupati Rembang nomor 476/332/2009 tentang pembentukan Dewan Pembina Kesehatan Reproduksi Remaja Tingkat Kabupaten Rembang, dan Keputusan Bupati Rembang No. 476/369/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Catur Bina Untuk Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK).

Beberapa program sosialiasi pun juga telah dilakukan, di antaranya: Program Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja, melalu wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di Kabupaten Rembang terdapat 120 PIK Remaja yang tersebar di 14 Kecamatan baik yang berbasis Sekolah maupun yang berbasis Umum; Sosialisasi tentang Penundaan Usia Perkawinan melalui Aksi Damai “Stop Pernikahan Anak” di Alun-alun Rembang; Program Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja ada di semua sekolah menengah melalui kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya; Aksi bersama turun ke jalan kampung untuk kampanye “Stop Pernikahan Usia Anak” yang dilakukan oleh PIK-R GRESS bersama OASE, KPAD, Sekolah, Pemdes dan masyarakat 24 Januari 2016 di Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.[]

Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia

Pada hari kamis, 28 Juli 2016, saya mewakili Rumah Kita Bersama memenuhi undangan dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) dalam acara Seminar “Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia; Diseminasi Studi dan Rencana Pelembagaan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CVRS), kerjasama Puskapa UI dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan) dan Kementrian PPN/Bappenas, bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta, Jl. Prapatan 44-48, Jakarta. Acara di mulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementrian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Kesehatan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama,  Para Staf Khusus Presiden, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Para Mitra Pembangunan seperti DFAT, KOMPAK, AIPJ, PSF, World Bank, Childhood Development Program, USAID, UNICEF, UNFPA, TNP2k, The Asia Foundation, Institute for research and Empowerment (IRE), WHO, MAHKOTA, Knowledge Sectore Initiative (KSI), Save the Children, Data 4 Health Indonesia, juga mendatangkan organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas seperti Rumah KitaB, PEKKA, LPA (lembaga Perlindungan Anak), Yayasan Bahtera Bandung, Plan Indonesia, dan Wahana untuk Visi Indonesia.

Dalam acara ini PUSKAPA UI memaparkan hasil temuan-temuan penelitian tentang keterkaitan antara identitas hukum, sistem pencatatan sipil, dan statistik hayati dalam mendukung peningkatan dan perluasan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas didukung oleh Pemerintah Australia dan bekerjasama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI).

Acara dibuka oleh Ibu Vivi Yulaswati, Msc., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas. Sambutan dalam acara itu disampaikan oleh ibu Fleur Davies dari DFAT, Minister-Conselor for Governance and Human Development. Lalu dilanjutkan acara Talkshow sebanyak dua sesi. Sesi pertama Talkshow berjudul “Tantangan dan Peluang Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Indonesia”. Para pembicara yang terlibat yaitu Santi Kusumaningrum (Director PUSKAPA), Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM. (Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri), Dr. Drs. Rizari MBA., M.Si. (Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Biro Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam negeri), Dr. Hanibal Hambali, M.Kes. (Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). Sesi kedua, Talkshaw berjudul ”Kolaborasi Lintas Sektor untuk Meningkatkan Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Indonesia””. Para pembicara yang terlibat pada sesi kedua yaitu Santi Kusumaningrum (Direktur PUSKAPA), Dr. Dede Anwar Musaddad, SKM., M.Kes.), Dr. dr. Mundiharno (Direktur Perencanaaan, pengembangan, dan Manajemen Risiko, BPJS Kesehatan), Dr. Kanya Eka Santi, MSW (Sekretaris Ditjen Rehabiliasi Sosial, Kementerian Sosial), Dr. Bastari, MA. (Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Penyediaan Identitas hukum merupakan produk akhir dari proses pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Administrasi kependudukan yang berjalan dengan baik juga menghasilkan data penduduk dan statistik hayati yang akurat di antaranya tentang kelahiran, kematian (dan penyebab kematian), perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk, yang sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pembuatan kebijakan di semua sektor pembangunan.

Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan jumlah anak di bawah lima tahun terbanyak yang belum tercatat. Kepemilikan identitas hukum berkaitan erat dengan akses pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kurangnya data mengenai pencatatan sipil dan kependudukan yang akurat membuat lemahnya kinerja pemerintah dalam mengatasi problem-problem sosial di masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kepastian hukum dan pembangunan sumber daya manusia. Data-data pencatatan sipil dan kependudukan yang ada di tangan pemerintah masih terdapat kekurangan yang besar sehingga masih banyak hak-hak kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak, perempuan yang belum terpenuhi dalam berbagai program layanan bantuan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah, karena mereka tidak punya akta kelahiran dan KK sehingga tidak tercantum dalam database pemerintah. Ketiadaan identitas hukum bagi anak-anak dan perempuan, juga akan berdampak pada sulitnya mendapat hak  waris, memperumit urusan kuasa asuh, menghalangi perempuan dari hak kepemilikan aset, serta menghalangi anak mendapat perlindungan khusus saat berhadapan dengan hukum. Tidak adanya akta kelahiran, anak-anak berpotensi mengalami perlakuan diskriminatif, dikawinkan dalam usia anak-anak, hingga berpotensi besar menjadi korban perdagangan anak dan dipekerjakan secara ilegal. Oleh karena itu, kepemilikan identitas hukum dan catatan sipil dan statistik hayatin (CRVS) merupakan hak semua warga negara. Untuk mewujudkan itu pemerintah menargetkan peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak secara nasional menjadi 85%, khususnya untuk anak dari keluarga termiskin dan rentan menjadi 77% pada akhir 2019 sesuai RPJMN 2015-2019. Saat ini kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 55% bila merujuk pada SUSENAS 2014.

Beberapa temuan penting dalam studi ini; Pertama, Pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan baik. Dari seluruh anak yang lahir, hanya 36% di antaranya yang memiliki akta kelahiran, itu pun didapat dari pasangan yang memiliki catatan resmi pernikahan di KUA (kantor Urusan Agama), pasangan yang pernikahannya belum tercatat belum bisa mencatatkan kelahiran anak-anaknya.  Dari pasangan yang telah bercerai hanya 2% saja yang memiliki akta cerai, sedangkan sebanyak 98% pasangan belum memiliki akta cerai.

Kedua, tidak adanya keseragaman sistem pencatatan sipil dan kependudukan di setiap daerah penelitian. Misalnya di LPU, hanya 60% anak yang sudah memiliki akta kelahiran, sedangkan di dua wilayah penelitian lainnya di Aceh dan Jawa tengah tercatat masih di bawah 50% anak yang memiliki akta kelahiran, karena banyak masyarakat yang terbebani dengan peraturan yang dibuat pemerintah, setiap anak yang lahir bisa memiliki akta kelahiran hanya berasal dari pasangan yang telah menikah dan tercatat di KUA. Terbitnya peraturan kemendagri no. 9 tahun 2016 cukup membantu untuk anak-anak agar mendapatkan akta kelahiran tanpa harus melampirkan Akta Perkawinan orang tuanya, karena peraturan itu belum lama diberlakukan, orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun baru 63% saja yang memiliki KTP.

Ketiga, Pencatatan kematian masih sangat sedikit, terutama penyebab kematian hampir tidak dicatat. Dari 303 kematian yang terjadi di wilayah penelitian hanya 7 orang yang mengajukan pembuatan akta kematian dan hanya 4 orang yang berhasil mendapatkan akta kematian. Alasan orang membuat akta kematian itu untuk mengurus dana pensiun atau menutup rekening bank. Belum ada kesadaran di masyarakat untuk mengurus akta kematian di keluarganya. Dari kematian yang terjadi, sebanyak 84% kematian terjadi di rumah,  20% di antaranya dimakamkan di pemakaman keluarga, pihak keluarga tidak perlu mengurus izin dan tidak perlu surat keterangan kematian.

Keempat, dokumen pencatatan sipil masih banyak yang tidak sesuai, data yang satu dengan data yang lain masih banyak yang berbeda. Dari hasil penelitian terdapat 33% data yang tidak sesuai antara akta perkawinan dengan Kartu Keluarga dan sebaliknya, dan 22% anak yang punya akta kelahiran tidak dicatat di KK. Anak-anak yang tidak mendapatkan akta kelahiran menyulitkan mereka mencapai akses pendidikan dan kesehatan.

Kelima, kesenjangan pencatatan sipil dilatar belakangi oleh pelayanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Masih maraknya Pemerintah Daerah yang menjadikan ”denda keterlambatan” sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan pencatatan sipil dan kependudukan. Pemberlakuan sanksi ini membebani masyarakat, terutama di desa-desa, makin enggan mengurus dokumen-dokumen pencatatan sipil dan kependudukan karena biaya pengurusan yang tinggi, mencakup biaya transportasi yang mahal dan memakan waktu ditambah denda keterlambatan pengurusan administrasi.

Keenam, kewenangan pencatatan sipil hanya ada pada kemendagri tetapi dalam praktiknya, kewenangan itu terbagi ke berbagai instansi, sehingga rangkaian pencatatan sipil ini banyak melibatkan sektor lain yang tidak memiliki keterpaduan dalam administrasi dan pelayanan. Misalnya anak adopsi tidak hanya melibatkan Kemendagri tapi juga melibatkan Kemensos, sehingga sistem administrasi menjadi makin rumit, karena tidak adanya sistem layanan pencatatan sipil dan kependudukan yang terpadu. Instansi yang menerbitkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) berbeda dengan Instansi yang menerbitkan KK, Akta Kelahiran, dan lainnya, sehingga rata-rata penduduk di desa menganggap orang dewasa cukup punya KTP, atau ada yang merasa cukup punya KK, kecuali bila ada bantuan sosial yang memerlukan kelengkapan dokumen sprti ktp, dan KK, tentu mereka akan segera mengurus kelengkapan pencatatan sipil dan kependudukan yang diperlukan.

Temuan-temuan ini menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi sistem pencatatan sipil dan kependudukan yang lebih baik agar setiap lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan, dapat merasakan langsung program-program layanan publik dari pemerintah.

Bedah Buku “Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren” Bersama Gus Mus dan Buya Husein

SELASA, 26 April 2016, saya mewakili tim penulis Rumah KitaB menghadiri acara bedah buku “Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren” dalam rangka memperingati 1 Abad Madrasah dan 191 Tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Acara tersebut dimeriahkan dengan kehadiran KH. Mustafa Bisri dan KH. Husein Muhammad, kedua tokoh bangsa yang berpengaruh dalam bidang keagamaan di tanah air.

Acara bedah buku ini diadakan oleh pihak Ponpes Bahrul Ulum atas inisiatif para kiyai dan santri dalam rangka memperingati 1 Abad Madrasah dan 191 Tahun Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, untuk meneladani kiprah para kiyai dan dunia pesantren bagi pengembangan pendidikan keagamaan yang lentur dan mendalam di tanah air, berasaskan nilai-nilai yang diteladani para santri dari para kiyai dan ibu nyai dalam membangun kepribadian para santri.

Ratusan kiyai dan gus, masyarakat dan sepuluh ribu santri yang berasal dari Ponpes Bahrul ulum dan sekitarnya antusias menghadiri acara tersebut. Antusiasme para peserta yang luar biasa ditanggapi dengan kesiapan panitia yang super sigap, yang dipimpin oleh KH. Fadlullah Malik, M.MPd., dan Dr. Muhyiddin wakil Rektor Universitas Wahab Hasbullah, dalam menangani acara besar tersebut. Panitia menyediakan 4 lokasi besar sebagai tempat berkumpulnya para hadirin yang hadir. Aula utama tempat Gus Mus, Buya Husein dan saya selaku pembicara berkapasitas empat ratus peserta, terdiri dari para kiyai, para ibu nyai, dan para mahasiswa Universitas Wahab Hasbullah (Unwaha) yang merupakan santri senior, sisanya di tempatkan di dua gedung besar, dan sebuah lapangan besar, diletakkan puluhan TV layar besar dengan sound sistem yang mengaung-mengaung ke angkasa. Para hadirin antusias memerhatikan jalannya acara melalui layar televisi yang disediakan panitia.

Tentu, sebuah peringatan yang luar biasa, penulis sangat bersyukur, sebuah keberkahan tersendiri kehadiran Gus Mus dan Buya Husein menyedot perhatian puluhan ribu pasang mata dalam mengikuti rangkaian acara bedah buku ”Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren”, buah karya tim penulis Rumah KitaB yang dicetak awal 2014 silam.

Acara tersebut dibuka oleh Bapak KH. M. Irfan Sholeh, M.MPd., selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan sambutan dari ketua panitia, KH. Fadlullah Malik, M.Hi., dan Dr. Muhyiddin. Dalam kesempatan tersebut para narasumber mengucapkan selamat ulang tahun Ponpes Bahrul Ulum, selamat hari besar peringatan 1 Abad Madrasah dan 191 Tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

Acara Bedah Buku dimoderatori langsung oleh Dr. Muhyiddin, selaku wakil Rektor Universitas KH. Wahab Hasbullah. Dalam pengantar diskusi, moderator menyampaikan bahwa buku “Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren” banyak mengupas tradisi luhur pesantren mengingatkan para praktisi pendidikan untuk menghidupkan tradisi luhur pesantren yang sarat nilai di masa modern yang telah mengikis kehidupan banyak remaja di tanah air.

Moderator memberikan kesempatan kepada saya selaku perwakilan dari tim penulis untuk berbicara terlebih dahulu. Dalam kesempatan tersebut, penulis memaparkan tentang Rumah KitaB secara singkat, lalu menjelaskan latar belakang penulisan buku, tujuan penulisan, hingga metodologi penulisan. Buku “Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren” merupakan hasil riset dari berbagai pesantren di tanah air. Penulisan buku ini dilatarbelakangi ketidaktersediaan bahan ajar yang fokus pada pendidikan karakter di tanah air, sementara perkembangan karakter remaja di negara ini makin mengalami kemunduran, banyaknya tawuran antar pelajar yang tidak jarang memakan korban, lontaran hatespeech antar pelajar melalui media sosial yang seringkali bermotif SARA, dan hilangnya semangat belajar pada sebagian remaja, mereka lebih senang nongkrong hingga larut malam, sehingga menimbulkan dampak sosial lain yang mengiringi, seperti menjadi korban bandar narkoba, dan dunia gelap lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sekolah tidak lagi berfungsi sebagai pusat pembangun karakter remaja tapi hanya berfungsi sebagai sarana belajar formal biasa, masuk jam 07.00 pagi untuk mengerjakan tugas soal-soal untuk ujian nasional, lalu pulang menjelang sore. Yang penting LULUS! Mengkhawatirkan, mereka dibentuk hanya sebagai spesialis mengerjakan soal-soal ujian, sebatas itu, namun karakter remaja tidak dibangun, karena saat itu belum tersedia buku khusus sebagai media pembelajaran dan pendidikan nilai dengan konsep dan metodologi yang ramah anak yang menjadi pegangan utama para guru di kelas.

Sementara itu, tanah air kita memiliki segudang warisan pendidikan nilai yang melimpah yang bersumber dari tradisi pendidikan pesantren yang luhur yang belum dieksplorasi. Oleh karena itu, pada awal tahun 2014, Rumah KitaB berhasil menyelesaikan buku hasil penelitiannya dari berbagai dunia pesantren dengan memasukkan 15 nilai, sebagai nilai induk dari nilai-nilai lain, ke dalam buku tersebut. buku ini banyak mengadopsi puisi-puisi dan kisah-kisah dari para kiyai sepuh di dunia pesantren, diskripsi nilai dengan berbagai tafsiran ringan berbagai dalil dari al-Qur’an dan Hadits yang diambil dari kesimpulan bacaan dari berbagai kitab kuning, sehingga buku ini bisa dibaca untuk para pelajar dari berbagai jenis lembaga pendidikan di tanah air. Sebelum di Jombang, Rumah kitaB telah berhasil mengadakan pelatihan, bedah buku di berbagai daerah di tanah air yang telah melibatkan ratusan guru dan pelajar yang mewakili lembaga pendidikan masing-masing.

Setelah paparan dari penulis, pembicara selanjutnya yaitu Gus Mus, sosok ulama kharismatik di tanah air, yang memaparkan bahwa pesantren, di zaman dulu, lebih mengedepankan unsur pendidikan (tarbiyah) ketimbang pengajaran (ta’lim)-nya. Saat ini kondisinya 180 derajat terbalik, madrasah tambah mentereng, bangunan pesantren kian menjulang tinggi, tetapi kiyainya “nganggur”, karena sudah ada manajemen dan struktur organisasi yang rapi sehingga tidak melibatkan kiyai secara langsung di pesantren. Jika hendak mengembalikan marwah pesantren kembali ke era kejayaannya, kiyai sekarang perlu berjihad keras untuk mencapai taraf keikhlasan kiyai-kiyai tempo dulu yang tidak pernah membutuhkan apa-apa dari pihak lain. Gus Mus sangat mengapresiasi pandangan Buya Kyai Husein di dalam salah satu karyanya bahwa zuhud perlu digalakkan di masa sekarang, namun terlalu berat untuk diterapkan dalam kondisi saat ini, bisa dibilang, terlalu ekstrim. Kita bisa berangkat melalui konsep kecil berupa “kesederhanaan”, sebab kesederhanaan akan melahirkan “kekayaan dari dalam” bukan “kekayaan dari luar”.

Menurut Gus Mus, yang hilang dari para mubaligh, pendidik, dan dai zaman ini adalah ruh al-da’wah (ruh dakwah) yang sejuk. Ruh al-da’wah yang ditebarkan oleh Nabi SAW, Wali Songo, dan ulama-ulama salaf terkikis oleh model dakwah yang mengancam dan menakutkan. Model dakwah seperti ini tidak mengajak tapi malah mendepak. Padahal Nabi SAW diutus untuk mengajak bukan untuk melaknat. Pada dasarnya, terdapat perbedaan tajam antara makna dakwah (ajakan) dan amar (perintah). Tapi kini kedua terma itu dicampuradukkan maknanya sehingga menghasilkan konsep yang rancu.

Kebanyakan kiyai dulu tidak mengenal terma “nasionalisme” namun para kiyai menyadari bahwa Indonesia itu rumah kita, maka harus dijaga dan tidak boleh dirusak atau dijajah. Oleh karena itu, santri yang tidak mencintai negerinya akan kualat oleh petuah Mbah Wahab, Mbah Hasyim Asy’ari, dan kiyai-kiyai lain yang menyimpan rasa cinta terhadap Indonesia di dalam setiap urat nadinya.

Menurut Gus Mus, di antara penyakit serius di zaman sekarang yaitu kepentingan dulu yang dikedepankan baru mencari dalil kemudian. Ini berbanding terbalik dengan tradisi ilmiah di dunia pesantren yang memiliki tanggung jawab sampai hari kiamat. Gus Mus mengapresiasi buku “Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren” yang mengangkat cerita-cerita dan kisah-kisah inspiratif dalam menyampaikan pesan, karena metode cerita itu tidak mengancam tetapi meresap.

Sementara itu, Buya Husein menekankan pentingnya membangun kesadaran di dalam diri bangsa saat ini, kesadaran untuk merenungi berbagai kekurangan yang ada, merenungi berbagai permasalahan sosial yang terjadi, merenungi berbagai jalan keluar yang dibutuhkan. Permasalahan sosial selalu berkaitan erat dengan ketidak berhasilan lembaga pendidikan dalam pembangunan karakter para siswa/i. Oleh karena itu, pesantren harus mengembalikan marwahnya agar keluhuran pesantren seperti yang telah berhasil tercipta di masa lalu dapat hadir di masa sekarang. Buya Husein mengapresiasi setinggi-tingginya kehadiran buku “Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren“, untuk mengingatkan pentingnya pendidikan berbasis nilai yang telah ditelurkan oleh para ulama dulu ke dalam kehidupan masa kini. Setelah itu Buya Husein membaca dan menyanyikan banyak puisi Arab yang sarat pesan nilai di dalamnya.

Acara ditutup dengan bacaan puisi dari Gus Mus, tentang hubb al-wathan (nasionalisme) berjudul “Aku Masih Sangat Hafal Nyanyian Itu“, buah karya Gus Mus sendiri, yang terdapat di dalam buku “Kumpulan Bahan Ajar: Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren“, hal. 38-40, setelah itu diiringi musik bertema kebangsaan dengan lirik khas pesantren, lagu berjudul “Syubbanul Wathon“, sebuah lagu karya Mbah Wahab Hasbullah, ulama besar dari Jombang, rekan seperjuangan Mbah Hasyim Asy’ari, pendiri NU.[]

Peluncuran dan Diskusi Buku Berlayar Tanpa Berlabuh: Pengungsi Rohingya di Aceh dan Makassar, Indonesia

Jumat, 3 Juni 2016, bertempat di Wahid Institute, pukul 10.00 sampai 12.00 WIB, Rumah KitaB menggelar acara Soft Lounching dan Diskusi Buku “Berlayar Tanpa Belabuh: Pengungsi Rohingya di Aceh dan Makassar”, yang ditulis oleh Lies Marcoes berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2015, ditemani tiga orang fotografer, yaitu Morenk Beladro, Aan M. Anshar, dan Armin Hari. Pembicara diskusi buku tersebut adalah Lies Marcoes (penulis buku), Maria Hartiningsih (wartawan senior Kompas), Milly Mildawati (Ketua Pusat Kajian Bencana STKS Bandung), Monica Tanuhandaru (Direktur Kemitraan), dan Morenk Beladro (fotografer). Diskusi dimoderatori oleh Dr. Syafiq Hasyim (Direktur Global ICIP) dan dipandu oleh MC Fadilla.

Dalam acara diskusi ini, Lies Marcoes menjelaskan bahwa, buku yang didiskusikan ini diterbitkan dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris atas dukungan Oslo Coalition, Norwegia. Buku tersebut adalah hasil temuan penelitian Lies Marcoes dengan menggunakan pendekatan khas feminis, yang dimulai pada saat menjelang bulan puasa tahun yang lalu, di mana Aceh tiba-tiba kedetangan tamu pengungsi dari Rohingya. Orang Rohingya di laut tidak pernah bisa pulang, tapi negara-negara lain tidak menerima kehadiran mereka. Mereka tidak ada perlindungan dan tanpa identitas.

Lies mengajak tiga fotografer, yaitu Morenk, Aan, dan Armin, karena menurut Lies bahwa foto sangat membantu untuk menjelaskan realitas yang ada di lapangan.

Orang Rohingnya tidak pernah diakui oleh orang Burma. Mereka tidak dianggap dan tidak diakui warganya meskipun mereka sudah ada di Burma sejak abad ke-15 seperti orang Melayu di Malaysia. Secara politik, mereka sulit sekali karena tidak mempunyai identitas kewarganegaraan. Maka mereka kebanyakan menjadi penyelundup dan warga illegal, seperti di Australia dan di Malaysia. Mereka lebih memilih lari ke Australia karena demi pendidikan anaknya.

Masalahnya, negara Indonesia tidak bisa menerima mereka secara legal dan diakui sebagai warga negara yang sah, karena Indonesia tidak mempunyai perjanjian kerjasama dengan Burma sebagai negara asal mereka. Selain itu, ada persoalan yang jarang dibaca oleh para peneliti sekalipun bahwa ini [perpindahan orang Rohingya] adalah soal pindahnya rumah perempuan. Oleh karena itu, perempuan paling rentan mendapatkan beban ganda, rentan terhadap kekerasan seksual, dan menjadikan sikapnya ‘temperamental’ karena tekanan yang dihadapinya berlipat ganda. Contohnya, banyak terjadi perlakukan kasar seorang ibu di pengungsian Rohingya kepada anak perempuannya. Petugas Tapol yang datang untuk melerai dibentak-bentak oleh si ibu. Dan ini soal kekerasan yang menimpa anak perempuan yang hampir tidak terbaca oleh peneliti lain.

Dalam tata ruang di wilayah pengungsian, soal relasi gender seperti tidak dipikirkan dan sangat bias kelas, seperti sumber air. Tangki dipasang di ruang khusus laki-laki, dan tidak mungkin perempuan masuk ke wilayah laki-laki. Sementara di wilayah perempuan, mereka hanya disediakan dua keran sebagai sumber air. Akibatnya mereka harus mengantre sampai malam; untuk mencuci baju, memandikan anak, dll. Ini juga terjadi dalam papan-papan petunjuk; semuanya berbahasa Inggris, seperti “jangan membuang sampah sembarangan.” Kenyataannya, mereka sebagian besar buta huruf.

Di pengungsian, juga tidak ada penerjemah, dan luar biasa sulit sekali mendapatkan informasi aslinya karena kedalam bahasa. Di Aceh, Lies sulit sekali mendapatkan informasi langsung. Karena itu, untuk penelitian di Aceh banyak menggunakan referensi sekunder.

Saat Lies berkunjung ke Aceh, penduduk Rohingya awalnya sebanyak 400 orang, dan sekarang tersisa 80 orang. Dan bisa dipastikan mereka semua telah kabur meninggalkan Indonesia, tetapi tidak tahu apakah mereka sampai ke negara tujuannya.

Sementara Maria Hartiningsih menjelaskan bahwa kelompok minoritas Rohingya mendapatkan kontrol dan tekanan dari pemerintah. Rohingya seperti tidak punya bapak dan ibu. Myanmar menolak sebagai bagian dari mereka sehingga diperlakukan secara tidak baik. Di Malaysia juga tidak baik, meski sama-sama Islam. Dengan Bangladesh juga mereka sering terjadi konflik. Kelompok Rohingnya adalah kelompok yang paling rentan dari kelompok rentan yang ada.

Maria juga menjelaskan nasib perempuan dan kasus kekerasan seksual yang dialami para perempuan pengungsi Rohingya, bahwa dia mendapatkan informasi bahwa di kapal ketika berlayar, perempuan yang pertama kali dikorbankan, demi tidak terjadinya tenggelam. Anak dan perempuan juga banyak terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan. Ancaman pelecehan seksual berlipat ganda; akibat dari kecemasan identitas yang tidak jelas, dan pelampiasannya dengan melakukan kekerasan seksual. Baik di dalam atau di luar kamp pengungsian, perempuan banyak mengalami pemerkosaan. Kekerasan seksual, pemaksaan aborsi, perdagangan manusia, dan pelarangan alat kontrasepsi masih sangat banyak dialami para perempuan pengungsi.

Pembicara berikutnya, yaitu Milly Mildawati menjelaskan tentang pengungsi. Di Indonesia, pengungsi adalah orang yang berpindah tempat; orang yang meninggalkan negaranya dan meminta perlindungan ke negara lain karena ketakutan. Ada istilah baru “penyintas”, yang artinya orang yang selamat dari ancaman di negaranya.

Faktanya kejadian mengenai pengungsi sudah ada sejak zaman dulu dan akan terjadi di masa yang akan datang. Sejatinya ada lembaga yang menangani mereka atas nama kemanusiaan. Masyarakat Indonesia yang mempunyai karakter gotong royong, dan mudah menolong, tidak mungkin menolak mereka. Sejalan dengan itu, Monica Tanuhandaru juga menjelaskan bahwa sikap geografi Indonesia adalah ramah, yang menyebabkan masyarakatnya pun  terbuka terhadap pendatang/pengungsi. []

Diskusi Kitab al-Jihad fi Sabilillah karya al-Maududi [Diskusi Kitab Jihadi Seri III]

SELASA, 31 Mei 2016, Rumah KitaB bekerjasama dengan BEM Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir-Hadits mengadakan acara diskusi kitab jihadi seri III di Gedung Teater Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Narasumber dalam acara ini adalah Ulil Abshar Abdalla dan Roland Gunawan, dengan tema diskusi “Al-Jihad fi Sabilillah: Abu al-A’la al-Maududi: Pelopor Gerakan Jama’at Islamiyah”. Achmat Hilmi didapuk sebagai moderator.

Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci al-Qur`an, dan kemudian diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam diskusi ini, Roland Gunawan mempresentasikan makalahnya yang bertajuk “Al-Maududi, Pelopor Ideologi Jihad Radikal Islam”. Ia menyatakan bahwa al-Maududi merupakan tokoh yang lebih senior daripada Sayyid Qutub yang menginspirasi gerakan jihadi saat ini, meskipun mungkin tidak sepopuler Sayyid Qutub.

Roland Gunawan melanjutkan, “Pada mulanya al-Maududi tidak menggeluti dunia politik dan gerakan Islam. Sebelum bergelut dalam gerakan Islam, ia adalah seorang nasionalis sejati, bekerja di majalah Taj, sebuah majalah yang mengusung ide-ide sosialisme dan nasionalisme. Perubahan terjadi pada saat bergabung dengan gerakan hijrah, ia mulai masuk ke dalam gerakan Islam. Yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah perpindahan dari India ke Pakistan. Ia kemudian menjadi editor majalah Muslim. Dari sini ia mengetahui politik Islam. Di Delhi, ia belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris dianggap perlu dipelajari. Setelah itu diangkat menjadi ulama.”

“Pada saat itu Khilafah Islamiyah, Turki Utsmani, runtuh diobrak-abrik kolonialisme. Al-Maududi berpikir bahwa yang perlu dibela adalah Islam itu sendiri. Ia pun menolak nasionalisme karena dianggap tidak membela kepentingan umat Muslim. Pada saat itu, seorang muslim membunuh orang Hindu. Hal ini menimbulkan kehebohan di media-media massa bahwa Islam adalah agama kekerasan. Al-Maududi tidak tinggal diam menghadapi situasi ini, ia pun menulis buku al-Jihâd fî al-Islâm yang bertujuan untuk meluruskan pandangan negatif tentang jihad. Ia lalu berpikir bahwa umat Muslim harus mempunyai wadah partai Islam yang menampung aspirasi umat Muslim. Akhirnya ia mendirikan Jama’at Islamiyah,” lanjut Roland.

Kemudian Roland Gunawan menjelaskan secara rinci pokok-pokok pemikiran al-Maududi, yaitu: pertama, al-hâkimîyyah al-ilâhîyyah (pemerintahan Tuhan), yaitu sebuah sistem pemerintahan yang menjadikan Allah sebagai Penguasa sentral, sedangkan umat Muslim menjadi pelaksana hukum-hukum-Nya. Kedua, al-tanzîl (wahyu), upaya memahami dan mengaplikasikan hukum langsung dari al-Qur`an tanpa melalui penalaran akal, karena ayat-ayat al-Qur`an seluruhnya dianggap sudah pasti. Ketiga, al-tsunâ`îyyah al-muta’âridhah (dualisme kontradiktif). Artinya, ia menganggap bahwa umat Muslim yang mengikuti tradisi Barat sebagi orang Jahiliyah. Sementara umat Muslim yang tunduk kepada syariat Islam maka mereka orang Islam. Barat sebagai peradaban diposisikan sebagai sesuatu yang kontra dengan Islam, karenanya harus dilawan dan diganti.

Keempat, manhaj al-inqilâb (revolusi). Artinya kalau umat Muslim ingin berjaya maka harus melakukan revolusi besar-besaran. Revolusi hukum thaghut digantikan dengan hukum Islam. Hukum thaghut harus diberangus. Al-Maududhi mengandaikan adanya revolusi semua aspek, pendidikan, politik, dll. Kelima, keimanan dan ketaatan. Maksudnya kalau orang tidak iman maka ia tidak akan taat. Orang harus beriman kepada al-Qur`an dan sunnah. Tanpa keimanan, negara Islam tidak ada. Agar pengikutnya mengikuti maka keimanan harus dijadikan pondasi negara. Keimanan dalam sebuah negara Islam adalah basis yang sangat penting agar mereka taat dan tidak ada yang menyimpang. Hijab, jenggot dll adalah identitas keislaman seseorang. Kalau tidak seperti itu maka tidak ada identitas Islam.

Pembicara inti dalam acara ini, Ulil Abshar Abdalla memaparkan, “Kalau kita membaca karya al-Maududi yang diterjemahkan dari bahasa Urdu ke bahasa Arab, maka kita akan jatuh cinta. Sebagian besar karyanya ditulis dengan bahasa Urdu. Ia mencintai puisi-puisi Iqbal dan Persia. Di kemudian hari, ia menjadi wartawan pejuang; wartawan yang memperjuangkan ide-ide besar, bukan wartawan komersial. Karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada yang memikat, kehilangan keindahannya sekaligus kehilangan ruh al-Maududi sendiri. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya masih bagus, seperti judul buku Mabâdi` al-Islâm yang diterjemah menjadi judul “Towards Understanding Islam”, adalah buku yang banyak menginspirasi para pemuda Muslim.”

Menurutnya, al-Maududi menulis beberapa buku yang berpengaruh yaitu Islâm wa Hadhârah al-Gharb, Tafsîr al-Qur`ân, dan al-Musthalahât al-Arba’ah. Al-Maududi adalah seorang tokoh pencetak sebuah generasi. Ia relatif orisinil, karena ia tidak dipengaruhi para pemikir Timur Tengah. Bahkan Sayyid Qutub yang dipengaruhi al-Maududi. Al-Maududi mulai menulis tahun 30-an. Sayyid Qutub menulis Ma’âlim fî al-Tharîq pada tahun 60-an. Tetapi kalau dibandingkan antara teori al-Maududi dan Sayyid Qutub hampir persis sama. Ketika Sayyid Qutub menafsiri Surat al-Taubah tentang jihad, itu mirip dengan teori jihad versi al-Maududi.

Ulil melanjutkan bahwa pada saat al-Maududi menulis buku al-Jihâd fî Sabîlillâh, ia sedang mengalami suasana yang mirip dengan suasana yang dialami umat Muslim sekarang ini; jihad dicitrakan sebagai sesuatu yang sangat buruk. Orientalis Barat mengatakan bahwa ‘tidak ada bedanya antara jihad dengan ekspansi ke negara lain. Apa bedanya jihad dengan kolonialisme Belanda, misalkan? Jihad dicitrakan sebagai territorial expansion. Tujuan al-Maududi menulis buku tersebut adalah untuk mengoreksi definisi jihad, meski teorinya belakangan menginspirasi gerakan jihadi. Ia ingin menolak pandangan orang Barat mengenai jihad, bahwa jihad itu bukan kolonialisme dan juga bukan eksploitasi. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama revolusioner, bukan perubahan gradual. Islam adalah agama yang diturunkan untuk merubah sistem. Bedanya dengan salafi Wahabi, kalau Wahabi mengubah akidah bukan merubah sistem. Nah ini yang membedakan dengan Maududi. Menurut Maududi, bahwa Islam itu merubah sistem, dan sekaligus akidah. Islam diajukan sebagai sistem alternatif yang menggantikan sistem sekular. Apa bedanya revolusi Islam dengan revolusi komunis atau sekular? Menurut al-Maududi, bahwa revolusi Islam dipandu oleh wahyu, tidak ada interes pribadi seperti kapitalisme atau tidak ada konflik kelas seperti revolusi komunis. Karena itu, Islam adalah revolusi yang murni Ilahiyah.

Ulil juga lebih lanjut menjelaskan tentang konsep jihad menurut al-Maududi, bahwa tujuan jihad bukan untuk memaksa orang masuk Islam, akan tetapi untuk menghancurkan sistem yang menghalangi orang melihat kebenaran Islam secara terang benderang. Jihad adalah untuk menghancurkan sistem yang tidak Ilahiyah dan diganti dengan sistem yang Ilahiyah. Al-Maududi tidak membedakan jihad yang defensif maupun ofensif. Jihad defensif sebagian besar ulama membolehkan, karena mempertahankan diri dari penjajahan. Itu pandangan ulama pada umumnya. Al-Maududi tidak sepakat dengan itu. Ia lebih meyakini bahwa jihad adalah defensif dan sekaligus ofensif. Ini beda dengan kolonialisme Barat. Kalau Barat tujuannya adalah hegemoni ekonomi dan politik, sedangkan Islam tujuannya membangun sistem Ilahiyah.

Di akhir kata, Ulil menyampaikan kritik kepada al-Maududi. Ia mengatakan bahwa salah satu kritik yang paling utama adalah, al-Maududi membangun ide yang utopianistik, tidak realistis. Baginya Islam adalah alternatif sebagai ganti kapitalisme dan komunisme. Retorika ini sangat bagus untuk mendorong umat Muslim melakukan jihad. Akan tetapi ketika ia mendirikan Jama’at Islamiyah (partai Islam), partainya ini hanya menjadi partai kecil. Ia gagal ketika melakukan upaya detail dan empiris sehingga bisa dilakukan di dunia nyata. Pakistan sebagai negara Islam dari Sunni. Sedangkan Arab Saudi itu bukan negara Islam, akan tetapi negara keluarga, kerajaan keluarga Sa’ud. Partai-partai Islam di Sunni semuanya gagal. Negara Islamnya pun gagal, seperti negara Pakistan sebagai negara Islam yang gagal, baik ekonomi maupun politiknya. Sedangkan di Syi’ah, sebagaimana di Iran, partai Islam cukup berhasil.[MA]