Tafsir Ulang Teks Terkait Usia Pernikahan

JAKARTA, KOMPAS – Upaya interpretasi ulang teks-teks agama perlu dilakukan. Tujuannya agar dalam polemik penentuan batas usia pernikahan ada argumentasi yang sejalan dengan kaidah agama dan konteks kekinian. Itu mudah dilakukan sepanjang argumentasi kuat.
Hal itu mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku Fikih Kawin Anak di aula Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis (8/10).

Penulis buku Fikih Kawin Anak, Mukti Ali, mengatakan, ulama pendukung usia pernikahan 16 tahun biasanya memakai argumentasi balig dari teks agama secara literal. Adapun ulama pendukung pendewasaan usia nikah melihat teks agama lebih kritis dan mengaitkan dengan konteks kekinian.

“Syariat Islam punya tujuan universal demi kemaslahatan umat. Jadi, perlu reinterpretasi teks agama terkait batas usia menikah dengan mempertimbangkan realitas yang berkembang, apalagi jika menikah dini berdampak buruk,” kata Mukti.

Menurut komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak, Badriyah Fayumi, hukum di Indonesia dipengaruhi paham agama, misalnya, hukum batas usia menikah. Organisasi keagamaan menilai usia 16 tahun jadi batas umur nikah karena itu usia balig sesuai teks agama. Ada juga teks agama yang menyatakan barang siapa mampu menikah, menikahlah. Teks itu jarang dipakai tokoh agama. “Secara kultural dan struktural, pendewasaan usia nikah harus dilakukan, terutama advokasi kepada daerah untuk membuat kebijakan bagus,” kata Badriyah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Machasin, memaparkan, ahli fikih melihat batas usia nikah dari akil balig. Padahal, banyak hal lain bisa dipertimbangkan, seperti tujuan menikah, kemampuan membesarkan anak, kesejahteraan pasangan, dan kematangan psikologis. “Tuntutan keluarga kian kompleks. Kini, kematangan biologis cepat terjadi, tetapi kematangan psikologis belum tentu. Pemerintah tentu merujuk Undang-Undang Perkawinan,” ujarnya.

Ketua PBNU, Sulthon Fathoni, mengatakan dalam Islam ada banyak variabel perkawinan. Ada akad atau persetujuan dua pihak dari pihak menikah dan pihak terkait mempelai. Pernikahan tak berada di ruang hampa, ada jenis kelamin, komunitas, agama, dan etnis terkait. Hukum nikah bervariasi, ada yang wajib, direkomendasikan, dan mesti dicegah.

Ketua Bidang Maudhuiyyah Bahtsul Masail PBNU, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan, tak sulit mengomunikasikan permikiran di luar agama terkait batas usia menikah pada ulama jika argumentasinya kuat. (ADH)

Dimuat di Harian Kompas, kolom Peluncuran Buku, edisi 9 Oktober 2015.

Menggali Data, Menghitung Usia

Untuk menemukan data kawin anak di kantor pemerintahan seperti Pengadilan Agama sangat sulit. Mereka biasanya mengatakan dalam dokumen yang dipunya, angka kawin anak sangat rendah. Angka resminya biasanya sama dengan angka permohonan dispensasi nikah. Sementara di PA, angka itu bisa dilihat dari permohonan isbath nikah. Namun, ada berbagai cara untuk melakukan penggalian data dalam rangka mencari tahu angka kawin anak. Misalnya, menelusuri angka yang mencatat umur perempuan ketika melahirkan pertama kali. Itu bisa ditelusuri di Puskesmas. Atau lakukan penelusuran terbalik, misalnya tahun berapa lulus SD, tahun berapa kawin, dan berapa umur anak yang sulung. Dari sana dapat ditelusuri apakah terjadi perkawinan anak.

Peneliti juga bisa datang ke PA, seperti yang kami lakukan di PA Makassar. Kami bertemu dengan Subaedah yang hendak gugat cerai. Di surat nikahnya tercatat kelahiran 11-08-1995. Data yang tertera menunjukkan bahwa saat ini umurnya 20 tahun. Menurutnya ia telah punya 2 anak, yang sulung 2 tahun lebih. Jika ditambah masa hamil 9 bulan maka perkawinannya telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun. Itu berarti perkawinanya pastilah ketika ia berumur 16 tahunan. Ketika dicek dengan pendidikannya, ia menikah setelah lulus SMP. Menurut Ibu Harijah, Wakil ketua PA Makassar, tiap bulan tercatat 200 kasus perceraian, 70% cerai gugat dan 25- 30% disebabkan perkawinan di usia muda yang sebagiannya menggunakan permohonan dispensasi nikah karena perkawinanya ditolak KUA.

Catatan lapangan Lies Marcoes dan Fadilla, Makassar, Sulawesi Selatan

Hak Pendidikan Anak Perempuan

Kelembagaan seperti pesantren berperan besar dalam menghentikan praktik perkawinan anak. Ini menunjukkan institusi agama memiliki otoritas tinggi yang bisa melebihi otoritas aparat negara. Kyai dapat menjadi mitra dalam advokasi menurunkan praktik perkawinan anak dengan otoritasnya.

Sebuah pesantren di Batu Putih, Sumenep yang memiliki lembaga formal setingkat Tsanawiyah (SMP) asuhan Kyai Syafi’i mengizinkan murid perempuannya yang telah menikah untuk tetap meneruskan pendidikan, meskipun secara fomal hal itu tidak dibenarkan.

Bagi sang Kyai, sepanjang praktik kawin anak masih kuat berlaku di masyarakat, sementara negara tidak sanggup memberantasnya karena terkait dengan budaya, maka yang wajib dilakukannya adalah mengikuti kaidah hukum fiqh “mengurangi sebanyak mungkin mudharat yang ditimbulkannya”.

Karena tidak dapat mencegah praktik kawin anak, yang ia usahakan adalah tidak mengurangi hak pendidikan anak perempuan.

Catatan lapangan Roland Gunawan, diolah oleh Lies Marcoes

Kawin Anak dan Panik Sosial

Pasar Pannampu, Makassar, adalah pasar tradisional di mana banyak pedagang yang juga tinggal di pasar tersebut. Lingkungannya dihiasi gang sempit dengan sebagian rumah di perkampungan juga berfungsi ganda sebagai kios. Ini menarik karena ‘ruang’ begitu sempit bagi anak & remaja untuk bergerak, dan kepanikan orang dewasa melihat anak gadis remaja mereka menyebabkan tekanan menjadi lebih intensif (dalam bentuk gosip maupun pengawasan langsung) dari keluarga maupun tetangga. Saya menduga inilah yang menyebabkan, menurut orangtua salah satu anak itu, banyak yang kawin muda, di samping gabungan budaya (siri) dan ajaran agama (sara’).

Saya mencoba mewawancarai dan mengikuti satu (mantan) ‘geng’ anak perempuan (bertetangga, tinggal di pasar) yang terdiri dari 5 anak perempuan. Tiga orang sudah menikah, dua sedang hamil, satu sudah melahirkan, sementara dua lainnya belum menikah, satu putus sekolah, yang satu kelas 2 SMA.

Di bawah ini hasil wawancara salah satu anak tersebut, J (17 thn):

J lahir tahun 1997, berhenti sekolah saat kelas 2 SMP, menikah Agustus 2013 di usia 15 tahun. Kini, Februari 2015, dia mengandung 9 bulan. Dia lahir dan tumbuh di sebuah rumah mungil, di salah satu gang, di kawasan Pasar Pannampu, belahan utara Kota Makassar.

Kini dia tinggal bersama orangtua sejak suaminya berangkat kerja di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah sebagai mandor pekerja bangunan. Suaminya saat ini 29 tahun. Sebelumnya dia tinggal mengontrak rumah di bagian tengah kota (Jl. Andalas). Dia berencana akan bergabung bersama suaminya di Luwuk Banggai dua bulan setelah melahirkan.

J pernah pacaran tapi tidak lama, mungkin hanya seminggu, karena begitu ketahuan sama kakaknya, sang pria dipukuli kakaknya dan melarangnya berpacaran dengan adiknya. J pernah dilamar seorang pemuda 17 tahun (waktu itu). Orangtua lelaki itu yang mendatangi orangtua J. Ayah J belum memastikan karena dia harus bertanya kepada anaknya, namun ibunya memaksakan pernikahan tersebut. J menolak karena pria itu masih sangat muda. Dia juga pernah dilamar oleh seorang kerabat berusia 21 tahun. J menolak sekali lagi karena alasan yang sama—pria itu masih terlalu muda.

Melihat ibunya belum berubah pikiran, J memutuskan melarikan diri. Dia bersembunyi di bagian timur kota dengan menyewa rumah. Selama sebulan lebih dia tinggal di sana hingga memutuskan pulang. Karena ingin tahu kabar orangtua, J menelepon bibinya, “Pulanglah Nak, ibumu menunggu. Mereka sudah membatalkan lamaran pria itu. Kau bawalah orang yang kau pilih.”

Dia lalu membawa pacarnya yang kelak menjadi suaminya, berjumpa orangtua dan langsung melamar setelahnya. Setelah menikah, dia dan suaminya tinggal di sebuah rumah kontrakan hingga suaminya berangkat ke Luwuk Banggai.

Dia mengenang betapa dia senang bergaul bersama empat kawan perempuannya yang lain. Mereka kadang berkumpul di sekitar pasar, atau jalan-jalan bersama mencari makan sambil menikmati suasana kota. Mereka sering berbincang tentang pria dan alat-alat kosmetik terbaru.

“Padahal saya cuma pergi bersama kawan, tidak terjadi apa-apa.”

Kini tinggal dua kawannya yang belum menikah.

Catatan lapangan Nurhady Sirimorok, diolah oleh Lies Marcoes

Lies Marcoes, Tokoh Bicara dalam Access to Justice

Artikel ini dimuat di Majalah Peradilan Agama Access to Justice, edisi Mei 2015

Kerjasama antarlembaga dalam program Layanan Terpadu sangat efektif. Pengetahuan hakim-hakim Pengadilan Agama tentang prosedur hukum sangat membantu SKPD lain terkait dengan layanan tersebut. Pihak kecamatan aktif memberikan informasi berantai sampai ke tingkat dusun dan menyediakan fasilitas transportasi bagi warga dari berbagai pelosok. Pihak Dinas Kependudukan dan Pengadilan Agama yang telah bekerja lebih awal memeriksa berkas beberapa hari sebelumnya sehingga mempercepat proses sekaligus menjamin akurasi data. Meskipun sebagain besar biaya persidangan ditanggung warga, umumnya kegiatan Layanan Terpadu mencapai hasil yang luar biasa.

Namun pelayanan terpadu perlu dikelola lebih baik. Karena permintaan lebih tinggi dari supplynya, petugas KUA sering kewalahan menghadapi pertanyaan warga pasca layanan. Kesediaan buku nikah harus disesuaikan dengan kesanggupan layanan, dan bukan sebaliknya. Ini perlu diperhatikan agar kesadaran warga yang telah dibangun dengan susah payah oleh banyak pihak tidak padam akibat ketidakpastian untuk mendapatkan dokumen.

Selain itu, terkait dengan keterbatasan fungsi isbat nikah yang biasanya berlaku untuk perkawinan yang pertama. Sementara di masyarakat tak sedikit anak-anak yang tidak mempunyai identitas hukum dan lahir dari perkawinan yang kedua atau ketiga. Ini kelihatannya belum tercakup perlindungannya. Terobosan hukum seperti apa yang bisa diberikan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua ketiga itu?

Di luar soal pemberian identitas hukum, saya melihat probem lain yang sangat laten adalah soal hak-hak perempuan pasca peceraian. Putusan yang memberikan hak-hak istri tak mengikat untuk dipenuhi. Studi van Huis di Cianjur, atau studi saya di PA Sulawesi Selatan memperlihatkan ikrar talak yang diucapkan tidak selalu mengikat pada upaya eksekusi atas putusan terkait uang iddah, mut’ah, nafkah tertunggak dan hadanah. Ini bagi perempuan miskin dan anak-anaknya merupakan penzhaliman. Pengadilan Agama harus mencari terobosan agar sebelum ikrar talak dibacakan semua kewajiban suami telah terpenuhi. Secara normatif hal itu dilakukan dengan menahan ikrar sampai 6 bulan hingga kesepakatan dipenuhi. Namun cara ini tidak efektif, dan tidak ada landasan hukum untuk menyandera ikrar talak. Terkait hadhanah, perlu dipikirkan bagaimana mengontrol mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Bagi perempuan, ini sangat rentan karena tak ada lembaga yang mengontrol atas pelaksanaan putusan. Apakah lembaga-lembaga layanan seperti POSBAKUM mungkin ditingkatkan perannya untuk pendampingan para pihak pasca perceraian?

Penguatan kapasitas hakim dalam menggunakan perspektif gender sangatlah penting, karena hampir seluruh persoalan yang masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan relasi gender. Peningkatan kapasitas dapat membantu dan membuka wawasan para hakim, misalnya soal KDRT, kekerasan non fisik yang menyebabkan terjadinya syiqaq.

Kesemuanya ini dapat diperdalam melalui kegitan pelatihan secara berkala, baik yang dilakukan secara mengikat di Litbang Badilag maupun secara insidental melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang konsen terhadap isu gender seperti LBH Apik atau Komnas Perempuan.

Peningkatan daya jangkau PA juga sangat penting terutama untuk wilayah-wilayah kepulauan dan pedalaman yang jarak tempuh ke PA bisa berhari-hari dan membutuhkan biaya banyak. Menfasilitasi layanan dengan mobil atau perahu keliling bisa membantu aksesibilitas layanan.

Witness: Regretting Marrying Off a Young Daughter – Ali’s Story

This article was posted on HRW.

Ali Ahmad and his wife, Noorjann, are illiterate: “We can barely sign our names.” But they believe in the power of education – Ali works long hours as a rickshaw driver while his wife labors at home, and they spend a week’s wages each month to send their two younger daughters to school.

Rahena, 15, and Suma, 9, perch on low stools reading to one another outside the family home as Ali looks on, cuddling his grandson. The girls are proud of their learning and happy to show it off to visitors. They’ve stayed home to meet us today because Ali believes our visit – as part of a reporting trio to make a video about the curse of child marriage in Bangladesh – is an educational opportunity for them.

Their older sister, Fatema, didn’t have the same chance: she finished Class 7, at around 12 or 13, but was then married off by her parents because they were poor and didn’t know any better, Ali says. It’s a dark fate for many: Bangladesh leads the world in the rate of girls under 15 years of age who marry – 29 percent, according to a UNICEF study– which means hundreds of thousands of young girls each year find themselves forced into marriage.

Child marriage in Bangladesh is driven by poverty, often exacerbated by natural disasters. River erosion has washed away land and homes, prompting some parents to marry off their young daughters before losing their livelihoods and others to do so because they feel they can no longer feed their children.

Almost all girls we met who married very young dropped out of school, and they often faced health problems as a result of early pregnancy. They frequently confronted abuse and violence within their new home and have little hope of escaping a life of poverty.

Ali now regrets Fatema’s early marriage – he says he had no idea at the time that it was illegal under Bangladeshi law, which prohibits girls under 18 and boys under 21 from marrying. However, the ban is rarely enforced. Ali has since learnt about the risks to child brides, and has become an activist on the issue.

“I will not marry off my other daughters before the age of 18,” he told us. “If I can provide for my daughter’s education she can get a job and she can live well.”

But it’s life on a knife-edge: “I have to take loans, and when I do, the interest starts to go up,” he said. “It keeps increasing and I never run out of loans. I am always living on credit. But still I would say, no matter how hard I have to work, if Allah wants my children will do well when they continue their education it will be good for us. That is why despite all the hardship I am continuing their education.”

Suma’s schooling costs her parents about 600 or 700 taka per month (about $7 or $8), and she receives a monthly government subsidy of 100 takas. Expenses for Suma and Rahena, who gets no government help these days, include notebooks and pens, exam fees and snacks.

Bangladesh is a development success story by some measures, having significantly increased access to education for girls and boys by providing free primary and secondary schooling. But the government should do more to subsidize books, uniforms and school supplies that can make school unaffordable for the poorest families, and should target assistance toward them. That would improve access to education and remove a key reason for parents to marry off their daughters.

Ali’s three sons all completed school and now hold white-collar jobs. “My parents worked much harder than us, I’m doing a little better with the training that I got. Secondly, my children are a little better off than me… my sons don’t have to drive a rickshaw,” Ali said. And given the social prejudices that can hold girls in Bangladesh back, he added, “I have realized that it is more important for my daughters, than my sons, to get educated.”

Kawin Gantung

Dalam praktik perkawinan anak, kawin gantung adalah perjodohan yang diikat dengan perkawinan (ijab kabul). Biasanya antara calon pengantin lelaki dengan ayah pengantin perempuan karena pengantin perempuan masih anak-anak. Kawin gantung artinya perkawinan itu sah, tapi tidak bisa langsung hidup bersama, menunggu pengantin perempuan akil balig atau tamat sekolah. Namun praktiknya, masa tunggu sering dilanggar dan terjadi pemerkosaan karena sang suami sudah dewasa dan merasa telah sah. Praktik serupa ini masih ditemui di Jawa Barat, Banten, dan Madura dan menjadi penyumbang praktik kawin anak. Semua peneliti Rumah KitaB yang penelitian di tiga daerah itu menemukan kasus yang serupa, yaitu “Kawin Gantung”.

 

Catatan penelitian Mukti Ali, diolah oleh Lies Marcoes

Workshop Penelitian Kawin Anak Berbasis Kajian Teks Keagamaan

Tahun 2014 Rumah KitaB mendapatkan perpanjangan program dari Ford Foundation untuk melakukan studi mengenai upaya penghapusan atau pengurangan Kawin Anak dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Program ini pada dasarnya—secara umum—masih terkait dengan penelitian Rumah KitaB yang lama, yaitu mengenai pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan. Sebagaimana diketahui, menurut laporan beberapa lembaga internasional, salah satu penyebab kematian ibu adalah karena proses kehamilan atau kelahiran yang tidak sehat, dan itu umumnya terjadi pada perempuan yang dinikahkan pada usia yang belum cukup dewasa dan tidak mendapatkan akses layanan yang baik.

Studi Kawin Anak yang selama ini dilakukan oleh sejumlah lembaga yang lain, misalnya Rahima, WRI, Kemenag, UIN, dan lain-lain, umumnya hanya bicara soal dampak seperti perceraian atau dampak buruk pada kesehatan reproduksi perempuan. Dan Rumah KitaB, sebagai lembaga penelitian sekaligus advokasi, melihat beberapa isu yang luput dari perhatian lembaga-lembaga tersebut, di antaranya adalah bahwa orang tua dalam melakukan Kawin Anak banyak menggunakan argumentasi keagamaan. Rumah KitaB berencana menguji isu ini di dua area studi: pertama, studi teks, yaitu bagaimana teks bicara soal Kawin Anak. Ketika menelusuri isu tersebut dengan melakukan diskusi dan kajian bulanan mengenai teks-teks keagamaan, Rumah KitaB mendapati bahwa anjuran atau dorongan Kawin Anak itu terdapat pada referensi-referensi dari kelompok trans-nasional-fundamentalis. Kedua, studi lapangan.

<!––nextpage––>

Untuk soal pertama, yaitu studi teks, Rumah KitaB telah mengadakan “Workshop Penelitian Kawin Anak Berbasis Kajian Teks Keagamaan” dengan menghadirkan sejumlah tokoh pesantren yang dianggap kapabel dalam hal kajian teks-teks keagamaan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendapatkan berbagai masukan yang akan dijadikan acuan bagi para peneliti Rumah KitaB terkait dua hal: Pertama, kitab-kitab yang perlu untuk dikaji mengenai praktik Kawin Anak. Kedua, metodologi yang sebaiknya digunakan untuk mengkaji kitab-kitab tersebut. ***

Roadshow dan Peluncuran Buku “Menolak Tumbang” Karya Lies Marcoes-Natsir di Mataram

Roadshow dan peluncuran buku “Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan” karya Lies Marcoes-Natsir diadakan di Mataram, 24 November 2014 lalu. Atas dukungan dan kerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), buku ini merupakan studi mengenai kemiskinan dan keadilan menggunakan kacamata gender. Buku setebal 285 halaman ini mencakupi narasi dan foto sebagai media advokasi dan menyoroti siklus kehidupan perempuan miskin sedari mereka lahir hingga lanjut usia.

Peluncuran buku yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini dihadiri oleh lembaga dan mitra lokal AIPJ, seperti PEKKA, LBH APIK, LPA, BP3AKB, hingga Pengadilan Agama, kepala KUA, dan kepala desa setempat. Sebagai pembicara Lies Marcoes menekankan pada konteks NTB yang juga termasuk salah satu wilayah penelitian buku “Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan”. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan-perempuan di NTB diakibatkan oleh adanya dualisme hukum dan juga kerentanan perempuan yang berhadapan dengan budaya yang sedang berubah.

Presentasi Lies yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit memaparkan potret-potret kemiskinan yang dialami perempuan, berikut tantangan yang mereka hadapi. Selain Lies, fotografer “Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan”, Armin Hari, juga turut mempresentasikan perjalanannya selama setahun memotret berbagai fenomena kemiskinan di Indonesia, termasuk NTB.

Lies memaparkan bahwa meskipun menurut Komnas Perempuan 83 dari 154 regulasi daerah atau pusat mengandung aspek diskriminasi terhadap perempuan, mereka melawan kemiskinan tersebut dan pantang menyerah. Berbagai macam pemberdayaan dilakukan, seperti layanan pembuatan akta kelahiran hingga pelatihan rias pengantin untuk perempuan mantan TKW. Pada kesimpulannya, perempuan-perempuan tersebut tidak tinggal diam menghadapi kemiskinan. Mereka berupaya untuk keluar dengan melakukan berbagai cara, dan mereka adalah perempuan-perempuan tangguh yang “menolak tumbang.”

Pada akhir acara, setidaknya 25 kopi buku “Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan” didistribusikan atas minat dan antusiasme yang tinggi dari mitra lokal di NTB.

Roadshow Mataram 4 Roadshow Mataram 5 Roadshow Mataram 3 Roadshow Mataram 2

Manipulasi Data Perkawinan Anak

Salah satu problem dalam penelitian kawin anak adalah buruknya data. Dari Kemenag di Kabupaten XX, berdasarkan catatan peneliti Rumah KitaB, Anis Fuaddah dari Jawa Timur, data kawin anak berdasarkan dispensasi nikah yang diputus Pengadilan Agama tahun 2014 hanya terjadi di 3 kecamatan dengan total 13 kasus. Sementara data di PA, perkara dispensasi nikah tahun 2014 berjumlah 101 kasus, sebagian besar terkait perkawinan di bawah umur. Perkara yang diputus 94 kasus, selebihnya ditolak. Dispensasi terpaksa diberikan karena umumnya calon pengantin perempuan mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) atau orangtua tidak bisa menolak lamaran pihak lelaki.

 

Catatan lapangan Anis Fuaddah, diolah oleh Lies Marcoes