Schneiders: Perlu Narasi Tandingan untuk Melawan Radikalisme

Terorisme bukan hanya soal agama, tapi juga menyangkut sosial, politik, ekonomi. Ada banyak motif di balik fenomena terorisme. Hal ini disampaikan Thorsten Gerald Schneiders, editor Deutschlandfunk dan ahli Islam dari Jerman, dalam Workshop Internasional “Radikalisasi dan Deradikalisasi”: membandingkan pengalaman di Jerman, Indonesia, dan lainnya di Goethe Institut Jakarta (26/11).

Di Jerman, motif utamanya bisa disebabkan karena diskriminasi terhadap umat Islam. Di sana, kata Schneiders, prejudis terhadap Islam cukup kuat. Orang Eropa merasa terancam dan berusaha mencegah imigran muslim.

“Situasi sosial-politik seperti ini mendorong sekelompok orang ‘meminjam’ ideologi salafi untuk melancarkan aksi-aksi terorisme” kata Schneders.

Tentu situasinya berbeda dengan Indonesia. Indonesia mayoritas muslim. Di Indonesia deradikalisasi biasanya dilakukan terhadap eks kombatan (mantan mujahid di Afganistan, Filipina, dll).

Schneiders menambahkan, pemahaman Islam di Indonesia sebetulnya sangat indah. Ini bisa menjadi counter narative atau memunculkan narasi baru keislaman yang berbeda dengan model Islam Timur Tengah.

Sayangnya, kata Schneiders, Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini tak begitu dikenal di Eropa. Orang Eropa hanya mengenal Islam dari Timur Tengah yang berwatak keras dan tidak ramah terhadap umat lain.

Karena itu, kampanye Islam Indonesia bisa menjadi narasi tandingan terhadap Islam model Timur Tengah itu. Deradikalisasi bisa dimulai dari sini.

Sementara Sidney Jones, direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) mewanti-wanti bahwa ada seratus lebih — lebih banyak dari yang diberitakan — orang Indonesia yang dideportasi dari Turki. Orang-orang ini diduga kuat mau bergabung dengan ISIS.

Karena itu, kata pengamat terorisme dari Australia ini, perlu ada program khusus deradikalisasi untuk mereka yang juga terdiri dari anak-anak dan perempuan itu.

Sedangkan Irjen Pol. Tito Karnavian berusaha melihat dan memahami terorisme ini menggunakan kaca mata teori komunikasi.

Sebagai sebuah aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang/sekelompok orang dengan sasaran sipil atau non kombatan dengan tujuan politik, kata Tito, adalah bagian dari strategi perang. Ini bisa dilakukan oleh negara maupun non negara.

Cara-cara seperti ini yang digunakan terorisme. Perlawanan mereka ditunjukkan dalam rangka mengambil dan memengaruhi sistem politik. Dalam hal ini menentang hegemoni Barat. Taktik dan metode yang digunakan adalah melakukan rekrutmen. Mereka menggunakan kekuatan kecil untuk memengaruhi elit. Proses rekrutmen tersebut dengan cara menjual dan mengadopsi ideologi dan kepercayaan tertentu.

Dalam teori komunikasi, kata Tito, ada empat komponen penting: sender (pengirim pesan), massage (pesan), receiver (penerima pesan), juga konteks (situasi tertentu).

Radikalisasi juga melalui proses tersebut. Recruitter (ideolog) akan mengajak dan memengaruhi potential recruit (calon teroris) dengan ideologi radikal (massage) dengan didukung dan dipengaruhi situasi dan kondisi (konteks) tertentu, misalnya situasi politik di Timur Tengah.

Karena itu, tegas Tito, deradikalisasi harus dimulai dari pemahaman bagaimana radikalisasi terjadi. Ia menawarkan lima pendekatan.

Pertama, memoderatkan orang yang sudah radikal (neutralize recruiter). Sasarannya adalah para ideolog atau eks kombatan. Mereka harus ditaubatkan agar kembali ke jalan lurus.

Dua, mencounter orang yang berpotensi radikal (neutralize potential recruits). Orang-orang ini harus dibekali pemahaman keislaman yang benar agar tak mudah terpengaruh pemahaman radikal.

Tiga, menetralisasi ideologi radikal (neutralize radical ideology). Perlu kampanye islam ramah dan damai agar islam tak selalu diidentikkan dengan kekerasan apalagi terorisme.

Empat, menetralisisr saluran-saluran terorisme (neutralize channels) bekerjasama dengan media massa dan ulama moderat.

Lima, menetralisir situasi yang memancing dan menyebarnya kelompok radikal (neutralize conducive to the spread of radicalition).

Poin terakhir ini Tito menegaskan bahwa fenomena terorisme kontemporer di Indonesia adalah “barang impor” dari situsi Timur Tengah yang dihidupkan Barat. “Yang menghidupkan harus mematikannya kembali,” pungkasnya.

Tempat & penyelenggara: Goethe Institute, Jakarta

Waktu: 26 November 2015

Time Out: Outing Rumah KitaB di Pantai Sambolo

Pagi itu, di saat matahari belum menampakkan wujudnya, Siska dan Jamal datang ke kantor Rumah KitaB, disusul beberapa menit berikutnya Ibu Lies Marcoes, Billah, Dilla, Hilmi, Roland, dan Mukti bersama beberapa sanak keluarga masing-masing datang dan segera memasukkan semua perlengkapan dan barang-barang ke mobil-mobil yang sudah dipersiapkan, yaitu satu unit Xenia, satu unit Avanza dan satu unit Innova.

Billah yang mengendarai Innova mulai menyalakan mobilnya, diikuti Jamal dan Hilmi di dua mobil berikutnya mengikuti dari belakang beriringan satu sama lain. Suasana sangat bahagia. Semua peserta outing menikmati perjalanan sambil mengamati berbagai pemandangan menarik selama perjalanan, sebagian mulai membayangkan hal-hal menarik tentang pantai Sambolo yang akan dikunjungi. Berbagai pertanyaan pun bergulir dalam benak-benak para peserta outing Rumah KitaB saat itu, terutama seperti apa pemandangan ujung pulau Jawa di sebelah barat itu. Pertanyaan-pertanyaan itu menghadirkan rasa penasaran luar biasa.

Rombongan mulai memasuki pintu Tol Tanjung Barat, lalu meluncur melewati Tol Karang Tengah, lalu masuk menuju Tol Jakarta-Merak, dan keluar di pintu tol Cilegon Barat. Setelah keluar dari kota Cilegon, rombongan lalu memasuki perkampungan terpencil di Anyer, para peserta mengamati kenyataan di sekelilingnya. Hilmi, salah seorang peserta outing berseloroh, ”Ternyata kemiskinan masih belum teratasi, padahal provinsi Banten kaya.” Mukti menanggapi, ”Seperti ada yang salah dalam program-program pemerintah daerah”. Jalan-jalan santai tapi tetap diskusi serius. Karena terbiasa penelitian lapangan, jadi kami selalu saja memperhatikan dengan seksama perubahan-perubahan sosial dan relasi kuasa di daerah yang dilalui. Tentu pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan sosial itu tidak sempat diteliti seksama karena agenda saat itu khusus liburan dan evaluasi tahunan.

Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, jauh dari lokasi Krakatau Steel, sebuah pabrik baja yang terkenal itu, tibalah rombongan di suatu lokasi pantai bernama Sambolo, sebuah pantai yang terletak di Anyer, provinsi Banten, tepat di ujung pulau Jawa paling barat. Hadirlah sebuah vila yang berada di mulut pantai, berkapasitas empat kamar, cocok untuk menampung 15 orang peserta outing Rumah KitaB.

Suara-suara ombak seketika hadir beriringan menyambut rombongan outing Rumah KitaB. Para peserta lalu bergotong royong memindahkan barang-barang bawaan, seperti beras, bumbu masakan, lauk pauk, dan peralatan masak karena di sana tidak tersedia makanan yang murah sehingga rombongan memasak makanan sendiri.

Setelah selesai merapikan barang-barang, tepat pukul 13.00 WIB, rombongan menyantap makan siang bersama di pinggir pantai, ditemani semilir angin dan suara-suara ombang membentur pantai Sambolo yang ternyata sangat indah, melebihi dugaan benak orang yang belum pernah menyaksikan sebelumnya.

Setelah santap siang, rombongan lalu beristirahat sejenak melepas lelah. Setelah itu, para peserta outing mulai menyusuri pantai dan berselancar di gulungan ombak laut Sambolo yang indah. Sayangnya Jamal dan Roland tidak bisa ikut berselancar karena sedang sakit.

Indahnya pantai Sambolo sungguh luar biasa, Pantainya sangat indah, memiliki hamparan pasir putih kecoklatan, air lautnya bersih, jernih dan ombak yang tidak terlalu besar sangat cocok untuk para pelancong yang ingin berenang dan bermain air. Sambolo merupakan kompleks bungalow yang terletak di sebuah teluk. Pantainya ada yang karang dan ada yang pasir. Pantai dekat tempat kami menginap merupakan pantai pasir jadi bisa langsung berenang tepat di depan vila yang kami tempati. Sedangkan pantai karang berjarak sekitar 3 bungalow. Di pantai ini juga banyak terdapat orang-orang yang menjajakan makanan khas pantai seperti otak-otak.

Setelah selesai berselancar di pinggir pantai, Ibu Lies memanggil kawan-kawan yang sedang berselancar untuk segera kembali ke hamparan pasir putih di pantai. Di tengah terjangan ombak-ombak itu, kawan-kawan Rumah KitaB segera menghampiri panggilan Ibu Lies, seorang sosok pemimpin sekaligus pendidik bagi para stafnya. Ibu Lies memberikan pengarahan singkat mengenai beberapa permainan pantai yang akan segera diadakan. Para peserta mulai membentuk lingkaran dan Ibu Lies berdiri di tengah memperagakan bentuk permainannya. Permainan tebak-tebakan, disertai gerakan berpindah tempat antara satu dengan lainnya, bila salah seorang peserta tidak berpindah atau ketika berpindah tidak berhasil mendapatkan tempat kosong, maka dinyatakan kalah dan harus berdiri di tengah lingkaran dan kembali harus melontarkan pertanyaan, begitu seterusnya.

Setelah selesai lomba pertama, Ibu Lies mengajak peserta untuk lomba balap karung. Ibu Lies membagi peserta menjadi dua kelompok. Pemenang dari setiap kelompok akan kembali dipertemukan di partai final. Kelompok pertama terdiri dari Ibu Lies, Siska, Dilla, dan Hilmi, sedangkan kelompok kedua diisi oleh Roland, Nia, Mukti, Ricky, dan Billah. Sambil tertawa riang para peserta menyoraki kelompok pertama yang bertanding terlebih dahulu, baru kemudian kelompok kedua bertanding. Kelompok pertama dimenangkan oleh Hilmi, dan kelompok kedua dimenangkan oleh Ricky. Dengan demikian Ricky dan Hilmi adu tanding di partai final, Hilmi yang sudah kelelahan sambil tertawa mengungkapkan tak sanggup menyelesaikan hingga akhir. Otomatis Ricky memenangkan perlombaan balap karung.

Perlombaan terakhir yaitu lomba main bola pantai. Bentuknya mirip sepak bola, ada dua tim yang bertanding, ada dua gawang yang diberi tanda hanya dengan sandal, namun memakai tangan, saling lempar antar anggota tim. Tim pertama beranggotakan para peneliti, Mukti Hilmi, Roland, dan Ricky sebagai pengganti Jamal yang absen karena sakit. Sedangkan tim kedua terdiri dari tim admin Rumah KitaB, yaitu Siska, Billah, Dilla, dan Reza. Suasana riang gembira di antara peserta yang saling berebut bola ditemani hembusan angin pantai yang segar menambah semarak pertandingan sore itu. Dengan susah payah Tim Peneliti berhasil mengalahkan tim admin dengan skor 2-1. Seru! Menarik sekali. Karena sudah kelelahan para peserta beristirahat dan mulai mandi bergantian.

Saat sore hari ombak laut nampak makin besar karena air laut mulai pasang. Sebagian peserta outing yang mengantre mandi mendapat kesempatan menyaksikan indahnya matahari tenggelam di laut Sambolo diiringi desiran ombak lautnya menandai siang akan segera digantikan oleh malam. Sebagian peserta menyiapkan peralatan untuk membakar ikan, seperti batok kelapa dan rangkaian besi kecil yang diletakkan di tempat khusus pembakaran. Ikan bakar pun segera dipanggang. Angin malam pantai mulai menyapa disertai dingin malam pantai sambil mengipasi bakaran. Asap bakaran yang menebar wewangian aroma ikan bakar mulai menggoda perut para peserta yang telah setia menanti saat makan malam tiba.

Setelah makan malam yang paling berkesan itu, Ibu Lies memimpin rapat evaluasi tahunan Rumah KitaB, membahas berbagai agenda perjalanan Rumah KitaB selama setahun, dan membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki bersama untuk memperkuat program Rumah KitaB. Evaluasi tahunan kali ini merupakan evaluasi tahunan yang pertama diadakan oleh Rumah kitaB dengan suasana yang sangat indah, suasana malam Pantai Sambolo yang khas dengan suara deburan ombak malamnya.

Saat malam makin larut, dan waktu kembali menentukan takdirnya, semua peserta outing mulai memasuki kamar masing-masing untuk beristirahat. Tidur kali ini berbeda dari tidur sebelumnya. Penuh kesan yang mendalam, seakan ingin mengulang kembali. Para peserta lalu tertidur pulas.

Ketika matahari tiba menyapa dari belakang vila, para peserta mulai bangun dari tempat tidurnya dan menikmati matahari terbit di Sambolo. Ibu Lies, Billah dan Tasya mulai menikmati semilir angin di pantai dan segera kembali mengambil selancar untuk berendam di air laut dan menikmati ombaknya, disusul kemudian oleh Mukti, Hilmi, dan Ricky menyelam menikmati ombak dipagi hari. Siska pun tidak ketinggalan ikut meramaikan dengan lantunan musik, berjoget ria sambil tertawa riang.

Ombak laut Sambolo memang menggoda, siapapun pasti tidak pernah mau beranjak dari sana, membuat rindu setiap pengunjungnya. Begitu bahagianya sampai-sampai Mukti kehilangan kacamata ketika diterjang ombak besar. Tak kapok sudah pernah merasakan kehilangan kacamata, namun Mukti tetap saja kembali ke ombak dan bermain selancar karena memang pantainya sangat indah dan ombaknya sangat menggoda siapa saja yang datang ke sana. Tak lama kemudian semua kembali ke vila, mandi, dan mempersiapkan barang-barang kembali ke mobil masing-masing karena sesuai rencana rombongan pulang pukul 13.00 WIB. Setelah makan siang, rombongan foto bersama di pantai, mengabadikan suasana indah yang pernah terukir, setelah itu kembali ke Jakarta.

Sambolo yang takkan pernah terlupakan.

“Fikih Kawin Anak” Perspektif Baru Pernikahan Dini

Jakarta (ANTARA Lampung) – Dunia kini sedang membutuhkan wacana baru tentang konsep pernikahan dini karena upaya rasional lain yang dilakukan kerap kali berbenturan dengan teks keagamaan yang seolah-olah membenarkan perkawinan anak.

Di Indonesia, misalnya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti mati kutu ketika dihadapkan dengan pandangan yang bersumber dari hadis-hadis yang dipersepsikan membenarkan perkawinan pada usia anak-anak.

Bahkan, yang lebih ekstrem ketika tanpa konteks dalil perkawinan Aisyah (yang konon ketika itu masih anak-anak) dan Nabi Muhammad diterapkan sebagai pembenaran atas praktik perkawinan anak.

Karena berbagai alasan itulah buku berjudul Fikih Kawin Anak yang ditulis Mukti Ali, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, dan Jamaluddin Mohammad menjadi penting untuk dibaca.

Buku yang diterbitkan atas kerja sama Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights itu berupaya menyajikan ulang teks keagamaan perkawinan usia anak.

Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama Lies Marcoes-Natsir pada sampul belakang buku menuliskan pihaknya melakukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana teks keagamaan bicara soal perkawinan anak.

“Upaya menghentikan praktik perkawinan anak dengan melakukan kajian ulang atas teks dilakukan dengan membangun pemikiran keagamaan tentang keharusan dihentikannya perkawinan anak yang selama ini telah menggunakan legitimasi agama,” tulis Lies Marcoes.

Kata pengantar yang renyah dan gurih disajikan oleh Prof. Dr. Nadirsyah Hosen seorang pakar hukum Islam yang kini menjadi guru besar pada Universitas Wollongong Australia.

Pada pengantarnya di halaman 11 buku itu, Gus Nadir menyarankan agar umat Muslim tidak gengar untuk menggunakan logika dalam memaknai hukum yang bersumber dari teks keagamaan, termasuk hukum kawin pada usia anak-anak.

“Cara itu pula yang dicontohkan Nabi Muhammad ketika menunda usia nikah putrinya, Fatimah,” katanya.

Rasul berkata bahwa Fatimah masih kecil ketika sejumlah sahabat menyarankan pernikahan untuk putrinya.

Dengan menggunakan logika dan akal, kata Gus Nadir, publik hukum seharusnya bisa dipandu untuk mencari kemaslahatan, kebaikan bagi anak perempuan, dan bukan demi kepentingan para patronnya.

“Dengan cara itu hubungan perkawinan anak dengan teks konvensional yang dirujuk para pendukung perkawinan anak bisa diakhiri,” katanya.

Islam Dinamis

Membaca buku yang terbit cetakan pertama pada bulan September 2015 setebal 442 halaman itu, pertama pembaca akan dibawa masuk dalam pembahasan bagaimana membaca dan memahami teks keagamaan secara kontekstual.

Selanjutnya, secara perlahan pembaca mulai diajak untuk menyentuh tema utama mengenai perkawinan usia dini.

Nadirsyah Hosen yang pakar hukum Islam itu menegaskan bahwa kehadiran buku tersebut sangat melegakan dirinya secara pribadi.

“Kajian hukum Islam yang dinamis, yang tidak semata-maya tekstual, tetapi juga kontekstual masih terus berlangsung dan tersaji di sini,” katanya lagi.

Secara sistematika penyajian buku yang terbit di Jakarta itu terdiri atas sembilan bagian, yakni: Pendahuluan; Berinteraksi dengan Teks-Teks Keagamaan: Sebuah Tawaran Metodologis; Perkawinan dalam Islam; Polemik Perkawinan Anak di Dunia Islam; dan Perkawinan Anak sebagai Pemaksaan Terlarang.

Pada Bab 6 di halaman 185 disajikan Perkawinan Anak dan MBA (Married by Accident), Menafsir Ulang Teks-Teks Keagaman tentang Perkawinan Anak, Pembebasan Perempuan dari Perkawinan Anak Melalui Pendidikan, dan Legalisasi Batasan Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim.

Buku ini ditutup dengan epilog dari K.H. Husein Muhammad, kiai dengan pengetahuan teks klasik yang sangat mendalam serta pemahaman yang luas soal hak-hak kaum perempuan dan anak-anak perempuan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

Pengasuh Pondok Pesantren Darut Taugid Arjawinangun Cirebon itu menegaskan bahwa hukum agama pada dasarnya haruslah berguna untuk kebaikan dan kemaslahatan, dan tidak ada keduanya jika di dalamnya terdapat pemaksaan dan penindasan.

Menurut dia, buku ini telah menyajikan sejumlah argumen yang bernas dan mendasar serta menyajikan kajian yang lebih baru tentang tak akuratnya dalil-dalil keagamaan soal perkawinan anak.

“Buku ini sangat penting untuk dibaca bukan hanya sebagai bahan permenungan, melainkan juga bagi upaya mewujudkan kesehatan reproduksi, hak-hak kemanusiaan perempuan, dan kemaslahatan secara lebih luas,” ujarnya.

Artikel dimuat di Antara Lampung.

Tafsir Ulang Teks Terkait Usia Pernikahan

JAKARTA, KOMPAS – Upaya interpretasi ulang teks-teks agama perlu dilakukan. Tujuannya agar dalam polemik penentuan batas usia pernikahan ada argumentasi yang sejalan dengan kaidah agama dan konteks kekinian. Itu mudah dilakukan sepanjang argumentasi kuat.
Hal itu mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku Fikih Kawin Anak di aula Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis (8/10).

Penulis buku Fikih Kawin Anak, Mukti Ali, mengatakan, ulama pendukung usia pernikahan 16 tahun biasanya memakai argumentasi balig dari teks agama secara literal. Adapun ulama pendukung pendewasaan usia nikah melihat teks agama lebih kritis dan mengaitkan dengan konteks kekinian.

“Syariat Islam punya tujuan universal demi kemaslahatan umat. Jadi, perlu reinterpretasi teks agama terkait batas usia menikah dengan mempertimbangkan realitas yang berkembang, apalagi jika menikah dini berdampak buruk,” kata Mukti.

Menurut komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak, Badriyah Fayumi, hukum di Indonesia dipengaruhi paham agama, misalnya, hukum batas usia menikah. Organisasi keagamaan menilai usia 16 tahun jadi batas umur nikah karena itu usia balig sesuai teks agama. Ada juga teks agama yang menyatakan barang siapa mampu menikah, menikahlah. Teks itu jarang dipakai tokoh agama. “Secara kultural dan struktural, pendewasaan usia nikah harus dilakukan, terutama advokasi kepada daerah untuk membuat kebijakan bagus,” kata Badriyah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Machasin, memaparkan, ahli fikih melihat batas usia nikah dari akil balig. Padahal, banyak hal lain bisa dipertimbangkan, seperti tujuan menikah, kemampuan membesarkan anak, kesejahteraan pasangan, dan kematangan psikologis. “Tuntutan keluarga kian kompleks. Kini, kematangan biologis cepat terjadi, tetapi kematangan psikologis belum tentu. Pemerintah tentu merujuk Undang-Undang Perkawinan,” ujarnya.

Ketua PBNU, Sulthon Fathoni, mengatakan dalam Islam ada banyak variabel perkawinan. Ada akad atau persetujuan dua pihak dari pihak menikah dan pihak terkait mempelai. Pernikahan tak berada di ruang hampa, ada jenis kelamin, komunitas, agama, dan etnis terkait. Hukum nikah bervariasi, ada yang wajib, direkomendasikan, dan mesti dicegah.

Ketua Bidang Maudhuiyyah Bahtsul Masail PBNU, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan, tak sulit mengomunikasikan permikiran di luar agama terkait batas usia menikah pada ulama jika argumentasinya kuat. (ADH)

Dimuat di Harian Kompas, kolom Peluncuran Buku, edisi 9 Oktober 2015.

Menggali Data, Menghitung Usia

Untuk menemukan data kawin anak di kantor pemerintahan seperti Pengadilan Agama sangat sulit. Mereka biasanya mengatakan dalam dokumen yang dipunya, angka kawin anak sangat rendah. Angka resminya biasanya sama dengan angka permohonan dispensasi nikah. Sementara di PA, angka itu bisa dilihat dari permohonan isbath nikah. Namun, ada berbagai cara untuk melakukan penggalian data dalam rangka mencari tahu angka kawin anak. Misalnya, menelusuri angka yang mencatat umur perempuan ketika melahirkan pertama kali. Itu bisa ditelusuri di Puskesmas. Atau lakukan penelusuran terbalik, misalnya tahun berapa lulus SD, tahun berapa kawin, dan berapa umur anak yang sulung. Dari sana dapat ditelusuri apakah terjadi perkawinan anak.

Peneliti juga bisa datang ke PA, seperti yang kami lakukan di PA Makassar. Kami bertemu dengan Subaedah yang hendak gugat cerai. Di surat nikahnya tercatat kelahiran 11-08-1995. Data yang tertera menunjukkan bahwa saat ini umurnya 20 tahun. Menurutnya ia telah punya 2 anak, yang sulung 2 tahun lebih. Jika ditambah masa hamil 9 bulan maka perkawinannya telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun. Itu berarti perkawinanya pastilah ketika ia berumur 16 tahunan. Ketika dicek dengan pendidikannya, ia menikah setelah lulus SMP. Menurut Ibu Harijah, Wakil ketua PA Makassar, tiap bulan tercatat 200 kasus perceraian, 70% cerai gugat dan 25- 30% disebabkan perkawinan di usia muda yang sebagiannya menggunakan permohonan dispensasi nikah karena perkawinanya ditolak KUA.

Catatan lapangan Lies Marcoes dan Fadilla, Makassar, Sulawesi Selatan

Hak Pendidikan Anak Perempuan

Kelembagaan seperti pesantren berperan besar dalam menghentikan praktik perkawinan anak. Ini menunjukkan institusi agama memiliki otoritas tinggi yang bisa melebihi otoritas aparat negara. Kyai dapat menjadi mitra dalam advokasi menurunkan praktik perkawinan anak dengan otoritasnya.

Sebuah pesantren di Batu Putih, Sumenep yang memiliki lembaga formal setingkat Tsanawiyah (SMP) asuhan Kyai Syafi’i mengizinkan murid perempuannya yang telah menikah untuk tetap meneruskan pendidikan, meskipun secara fomal hal itu tidak dibenarkan.

Bagi sang Kyai, sepanjang praktik kawin anak masih kuat berlaku di masyarakat, sementara negara tidak sanggup memberantasnya karena terkait dengan budaya, maka yang wajib dilakukannya adalah mengikuti kaidah hukum fiqh “mengurangi sebanyak mungkin mudharat yang ditimbulkannya”.

Karena tidak dapat mencegah praktik kawin anak, yang ia usahakan adalah tidak mengurangi hak pendidikan anak perempuan.

Catatan lapangan Roland Gunawan, diolah oleh Lies Marcoes

Kawin Anak dan Panik Sosial

Pasar Pannampu, Makassar, adalah pasar tradisional di mana banyak pedagang yang juga tinggal di pasar tersebut. Lingkungannya dihiasi gang sempit dengan sebagian rumah di perkampungan juga berfungsi ganda sebagai kios. Ini menarik karena ‘ruang’ begitu sempit bagi anak & remaja untuk bergerak, dan kepanikan orang dewasa melihat anak gadis remaja mereka menyebabkan tekanan menjadi lebih intensif (dalam bentuk gosip maupun pengawasan langsung) dari keluarga maupun tetangga. Saya menduga inilah yang menyebabkan, menurut orangtua salah satu anak itu, banyak yang kawin muda, di samping gabungan budaya (siri) dan ajaran agama (sara’).

Saya mencoba mewawancarai dan mengikuti satu (mantan) ‘geng’ anak perempuan (bertetangga, tinggal di pasar) yang terdiri dari 5 anak perempuan. Tiga orang sudah menikah, dua sedang hamil, satu sudah melahirkan, sementara dua lainnya belum menikah, satu putus sekolah, yang satu kelas 2 SMA.

Di bawah ini hasil wawancara salah satu anak tersebut, J (17 thn):

J lahir tahun 1997, berhenti sekolah saat kelas 2 SMP, menikah Agustus 2013 di usia 15 tahun. Kini, Februari 2015, dia mengandung 9 bulan. Dia lahir dan tumbuh di sebuah rumah mungil, di salah satu gang, di kawasan Pasar Pannampu, belahan utara Kota Makassar.

Kini dia tinggal bersama orangtua sejak suaminya berangkat kerja di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah sebagai mandor pekerja bangunan. Suaminya saat ini 29 tahun. Sebelumnya dia tinggal mengontrak rumah di bagian tengah kota (Jl. Andalas). Dia berencana akan bergabung bersama suaminya di Luwuk Banggai dua bulan setelah melahirkan.

J pernah pacaran tapi tidak lama, mungkin hanya seminggu, karena begitu ketahuan sama kakaknya, sang pria dipukuli kakaknya dan melarangnya berpacaran dengan adiknya. J pernah dilamar seorang pemuda 17 tahun (waktu itu). Orangtua lelaki itu yang mendatangi orangtua J. Ayah J belum memastikan karena dia harus bertanya kepada anaknya, namun ibunya memaksakan pernikahan tersebut. J menolak karena pria itu masih sangat muda. Dia juga pernah dilamar oleh seorang kerabat berusia 21 tahun. J menolak sekali lagi karena alasan yang sama—pria itu masih terlalu muda.

Melihat ibunya belum berubah pikiran, J memutuskan melarikan diri. Dia bersembunyi di bagian timur kota dengan menyewa rumah. Selama sebulan lebih dia tinggal di sana hingga memutuskan pulang. Karena ingin tahu kabar orangtua, J menelepon bibinya, “Pulanglah Nak, ibumu menunggu. Mereka sudah membatalkan lamaran pria itu. Kau bawalah orang yang kau pilih.”

Dia lalu membawa pacarnya yang kelak menjadi suaminya, berjumpa orangtua dan langsung melamar setelahnya. Setelah menikah, dia dan suaminya tinggal di sebuah rumah kontrakan hingga suaminya berangkat ke Luwuk Banggai.

Dia mengenang betapa dia senang bergaul bersama empat kawan perempuannya yang lain. Mereka kadang berkumpul di sekitar pasar, atau jalan-jalan bersama mencari makan sambil menikmati suasana kota. Mereka sering berbincang tentang pria dan alat-alat kosmetik terbaru.

“Padahal saya cuma pergi bersama kawan, tidak terjadi apa-apa.”

Kini tinggal dua kawannya yang belum menikah.

Catatan lapangan Nurhady Sirimorok, diolah oleh Lies Marcoes

Lies Marcoes, Tokoh Bicara dalam Access to Justice

Artikel ini dimuat di Majalah Peradilan Agama Access to Justice, edisi Mei 2015

Kerjasama antarlembaga dalam program Layanan Terpadu sangat efektif. Pengetahuan hakim-hakim Pengadilan Agama tentang prosedur hukum sangat membantu SKPD lain terkait dengan layanan tersebut. Pihak kecamatan aktif memberikan informasi berantai sampai ke tingkat dusun dan menyediakan fasilitas transportasi bagi warga dari berbagai pelosok. Pihak Dinas Kependudukan dan Pengadilan Agama yang telah bekerja lebih awal memeriksa berkas beberapa hari sebelumnya sehingga mempercepat proses sekaligus menjamin akurasi data. Meskipun sebagain besar biaya persidangan ditanggung warga, umumnya kegiatan Layanan Terpadu mencapai hasil yang luar biasa.

Namun pelayanan terpadu perlu dikelola lebih baik. Karena permintaan lebih tinggi dari supplynya, petugas KUA sering kewalahan menghadapi pertanyaan warga pasca layanan. Kesediaan buku nikah harus disesuaikan dengan kesanggupan layanan, dan bukan sebaliknya. Ini perlu diperhatikan agar kesadaran warga yang telah dibangun dengan susah payah oleh banyak pihak tidak padam akibat ketidakpastian untuk mendapatkan dokumen.

Selain itu, terkait dengan keterbatasan fungsi isbat nikah yang biasanya berlaku untuk perkawinan yang pertama. Sementara di masyarakat tak sedikit anak-anak yang tidak mempunyai identitas hukum dan lahir dari perkawinan yang kedua atau ketiga. Ini kelihatannya belum tercakup perlindungannya. Terobosan hukum seperti apa yang bisa diberikan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua ketiga itu?

Di luar soal pemberian identitas hukum, saya melihat probem lain yang sangat laten adalah soal hak-hak perempuan pasca peceraian. Putusan yang memberikan hak-hak istri tak mengikat untuk dipenuhi. Studi van Huis di Cianjur, atau studi saya di PA Sulawesi Selatan memperlihatkan ikrar talak yang diucapkan tidak selalu mengikat pada upaya eksekusi atas putusan terkait uang iddah, mut’ah, nafkah tertunggak dan hadanah. Ini bagi perempuan miskin dan anak-anaknya merupakan penzhaliman. Pengadilan Agama harus mencari terobosan agar sebelum ikrar talak dibacakan semua kewajiban suami telah terpenuhi. Secara normatif hal itu dilakukan dengan menahan ikrar sampai 6 bulan hingga kesepakatan dipenuhi. Namun cara ini tidak efektif, dan tidak ada landasan hukum untuk menyandera ikrar talak. Terkait hadhanah, perlu dipikirkan bagaimana mengontrol mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Bagi perempuan, ini sangat rentan karena tak ada lembaga yang mengontrol atas pelaksanaan putusan. Apakah lembaga-lembaga layanan seperti POSBAKUM mungkin ditingkatkan perannya untuk pendampingan para pihak pasca perceraian?

Penguatan kapasitas hakim dalam menggunakan perspektif gender sangatlah penting, karena hampir seluruh persoalan yang masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan relasi gender. Peningkatan kapasitas dapat membantu dan membuka wawasan para hakim, misalnya soal KDRT, kekerasan non fisik yang menyebabkan terjadinya syiqaq.

Kesemuanya ini dapat diperdalam melalui kegitan pelatihan secara berkala, baik yang dilakukan secara mengikat di Litbang Badilag maupun secara insidental melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang konsen terhadap isu gender seperti LBH Apik atau Komnas Perempuan.

Peningkatan daya jangkau PA juga sangat penting terutama untuk wilayah-wilayah kepulauan dan pedalaman yang jarak tempuh ke PA bisa berhari-hari dan membutuhkan biaya banyak. Menfasilitasi layanan dengan mobil atau perahu keliling bisa membantu aksesibilitas layanan.

Witness: Regretting Marrying Off a Young Daughter – Ali’s Story

This article was posted on HRW.

Ali Ahmad and his wife, Noorjann, are illiterate: “We can barely sign our names.” But they believe in the power of education – Ali works long hours as a rickshaw driver while his wife labors at home, and they spend a week’s wages each month to send their two younger daughters to school.

Rahena, 15, and Suma, 9, perch on low stools reading to one another outside the family home as Ali looks on, cuddling his grandson. The girls are proud of their learning and happy to show it off to visitors. They’ve stayed home to meet us today because Ali believes our visit – as part of a reporting trio to make a video about the curse of child marriage in Bangladesh – is an educational opportunity for them.

Their older sister, Fatema, didn’t have the same chance: she finished Class 7, at around 12 or 13, but was then married off by her parents because they were poor and didn’t know any better, Ali says. It’s a dark fate for many: Bangladesh leads the world in the rate of girls under 15 years of age who marry – 29 percent, according to a UNICEF study– which means hundreds of thousands of young girls each year find themselves forced into marriage.

Child marriage in Bangladesh is driven by poverty, often exacerbated by natural disasters. River erosion has washed away land and homes, prompting some parents to marry off their young daughters before losing their livelihoods and others to do so because they feel they can no longer feed their children.

Almost all girls we met who married very young dropped out of school, and they often faced health problems as a result of early pregnancy. They frequently confronted abuse and violence within their new home and have little hope of escaping a life of poverty.

Ali now regrets Fatema’s early marriage – he says he had no idea at the time that it was illegal under Bangladeshi law, which prohibits girls under 18 and boys under 21 from marrying. However, the ban is rarely enforced. Ali has since learnt about the risks to child brides, and has become an activist on the issue.

“I will not marry off my other daughters before the age of 18,” he told us. “If I can provide for my daughter’s education she can get a job and she can live well.”

But it’s life on a knife-edge: “I have to take loans, and when I do, the interest starts to go up,” he said. “It keeps increasing and I never run out of loans. I am always living on credit. But still I would say, no matter how hard I have to work, if Allah wants my children will do well when they continue their education it will be good for us. That is why despite all the hardship I am continuing their education.”

Suma’s schooling costs her parents about 600 or 700 taka per month (about $7 or $8), and she receives a monthly government subsidy of 100 takas. Expenses for Suma and Rahena, who gets no government help these days, include notebooks and pens, exam fees and snacks.

Bangladesh is a development success story by some measures, having significantly increased access to education for girls and boys by providing free primary and secondary schooling. But the government should do more to subsidize books, uniforms and school supplies that can make school unaffordable for the poorest families, and should target assistance toward them. That would improve access to education and remove a key reason for parents to marry off their daughters.

Ali’s three sons all completed school and now hold white-collar jobs. “My parents worked much harder than us, I’m doing a little better with the training that I got. Secondly, my children are a little better off than me… my sons don’t have to drive a rickshaw,” Ali said. And given the social prejudices that can hold girls in Bangladesh back, he added, “I have realized that it is more important for my daughters, than my sons, to get educated.”

Kawin Gantung

Dalam praktik perkawinan anak, kawin gantung adalah perjodohan yang diikat dengan perkawinan (ijab kabul). Biasanya antara calon pengantin lelaki dengan ayah pengantin perempuan karena pengantin perempuan masih anak-anak. Kawin gantung artinya perkawinan itu sah, tapi tidak bisa langsung hidup bersama, menunggu pengantin perempuan akil balig atau tamat sekolah. Namun praktiknya, masa tunggu sering dilanggar dan terjadi pemerkosaan karena sang suami sudah dewasa dan merasa telah sah. Praktik serupa ini masih ditemui di Jawa Barat, Banten, dan Madura dan menjadi penyumbang praktik kawin anak. Semua peneliti Rumah KitaB yang penelitian di tiga daerah itu menemukan kasus yang serupa, yaitu “Kawin Gantung”.

 

Catatan penelitian Mukti Ali, diolah oleh Lies Marcoes