Puluhan Ormas Madani Serukan Pemerintah Indonesia Dukung Resolusi Anti-Perkawinan Anak

Pemerintah Indonesia dihimbau untuk untuk ikut mendukung resolusi PBB tentang perkawinan anak secara dini dan dipaksakan, sebelum batas akhir pemberian dukungan pada 10 Juli 2017.

Sedikitnya 80 organisasi masyarakat sipil dan hampir 300an individu menyerukan pada pemerintah Indonesia untuk ikut mendukung resolusi PBB tentang perkawinan anak secara dini dan dipaksakan, sebelum batas akhir pemberian dukungan pada 10 Juli 2017.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima VOA beberapa saat lalu tampak organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka ikut menandatangani seruan tersebut, antara lain : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indonesia, Jurnal Perempuan, Kalyanamitra, CEDAW Working Group Indonesia, Institut Kapal Perempuan, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), LBH APIK, Migrant Care dan banyak lainnya. Sementara di kalangan individu terdapat Prof. Saparinah Sadli, Dr. Kartini Sjahrir, Sjamsiah Achmad, Tini Hadad, Ray Rangkuti, Wahyu Susilo dan sejumlah aktivis perempuan.

PBB memberi kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan dukungan atas resolusi nomor A/HRC/35/L.36 terkait “Child Early & Forced Marriage in Humanitarian Setting,” yang mengakui ketidakadilan gender sebagai akar penyebab perkawinan anak, hingga 10 Juli mendatang.

Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, dimana satu dari lima perempuan Indonesia yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. PBB mencatat bahwa perkawinan anak di Indonesia lebih sering terjadi di daerah-daerah pedalaman. Tingkat perkawinan anak sebelum usia 15 tahun yang tertinggi terjadi di Sulawesi Barat karena alasan budaya dan tradisi. Sementara di beberapa daerah lain penyebabnya beragam, termasuk agama, kemiskinan, ketergantungan ekonomi, praktek mahar dan insentif keuangan bagi orang tua, hingga ketidaktahuan karena minimnya pendidikan.

Pernyataan yang dikeluarkan Jum’at siang (7/7) itu menyatakan perkawinan anak terbukti melanggar hak anak, terutama hak atas pendidikan dan layanan kesehatan. Anak perempuan yang dikawinkan berpotensi tidak melanjutkan sekolah sehingga mempersempit peluang mendapat pekerjaan yang layak. Mereka juga rentan menderita kanker serviks karena belum sempurnanya alat reproduksi untuk berhubungan seksual dan hamil. Kematian juga kerap membayangi karena kehamilan di usia muda.

Sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak terbesar di dunia adalah:

India
26.610.000 kasus

Bangladesh
3.931.000 kasus

Nigeria
3.306.000 kasus

Brazil
2.928.000 kasus

Ethiopia
1.974.000 kasus

Pakistan
1.875.000 kasus

Indonesia
1.408.000 kasus

Meksiko
1.282.000 kasus

Republik Demokratik Kongo
1.274.000 kasus

Tanzania
887.000 kasus

* Kasus perempuan usia 20-24 tahun yang pertama kali menikah sebelum usia 18 tahun. Sumber: UNICEF, State of the World’s Children, 2016.

Menurut rencana selain menyerahkan pernyataan ini kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait, organisasi-organisasi masyarakat sipil itu juga akan memasang pesan informatif secara berkala tentang urgensi menolak perkawinan anak di akun sosial media mereka secara bersamaan, pada hari Jum’at (7/7) mulai jam enam sore, dengan tagar#StopPerkawinanAnak.[em]

Sumber: https://www.google.co.id/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3932339.html

Beasiswa Short Course Gender dan Seksualitas 29-31 Juli 2017

July, 05 2017

KAMI mengundang Anda yang berminat dalam isu gender dan seksualitas meraih kesempatan beasiswa short course selama 3 hari.

Beasiswa yang meliputi; akomodasi selama pelatihan, dan dukungan transportasi lokal ini juga memberikan prioritas kepada Anda yang bekerja/belajar/beraktifitas di institusi/komunitas keagamaan. Hanya 20 orang (khusus JAWA TIMUR) yang akan mendapatkan beasiswa ini.

Short course akan diampu oleh Dede Oetomo (founder GAYa NUSANTARA), Ahmad Zainul Hamdi (akademisi/aktifis CMaRS), Andreas Kristianto (teolog/GKI), Muhammad Iqbal (CMaRS) dan Aan Anshori (JIAD Jawa Timur).

Materi short course meliputi; (1) Seks, Gender, dan Seksualitas; (2) Gender, Seksualitas dan Negara; (3) Gender, Seksualitas, dan Agama, (4) Gender, Seksualitas, dan Budaya, (5) Gender, Seksualitas, dan HAM.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli. Jika tertarik, Anda bisa mengisi formulir online di SINI, sedangkan petunjuk pengisiannya bisa didownload di SINI.

Batas akhir pendaftaran; 23 Juli 2017. Informasi lebih lanjut, hubungi Sigit (+62 813-3136-4684).

Kami tunggu Anda di acara tersebut.

Thanks!

Sumber: http://www.aananshori.web.id/2017/07/beasiswa-short-course-gender-dan.html?m=1

Kebijakan Berbasis Riset

SERINGKALI sebuah kebijakan publik tidak didukung pengetahuan yang baik. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang tidak tepat sasaran, atau malah kontraproduktif.

Hal tersebut dikatakan Ihsan Ali Fauzi, selaku moderator dalam peluncuran buku “Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia” yang diadakan oleh PUSAD Paramadina di Hotel Borobudur, Rabu (31/05).

Buku bunga rampai hasil penelitian para peneliti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengambil Kebijakan ini memuat banyak tema penting dan mendesak, terutama soal intoleransi dan kekerasan berbasis agama yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Indonesia dan kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan.

Buku ini, kata Ihsan, sangat penting untuk menjembatani antara hasil riset (pengetahuan) dan kebijakan publik. “Kita tidak sedang membangun tembok tinggi yang memisahkan keduanya,” ujarnya.

“Yang seringkali terjadi adalah, bukan kebijakan yang mengikuti pengetahuan, tapi pengetahuan dibangun untuk menjustifikasi kebijakan,” sesalnya.

Padahal, kata Ikhsan, para ahli kebijakan publik mengatakan bahwa kebijakan harus didasari bukti-bukti yang meyakinkan. Sayangnya, himbauan ini sering diindahkan oleh para pembuat kebijakan.

Menteri Agama, Lukman Hakim Syarifuddin, sangat mengapresiasi buku ini. Bahkan, menurut pengakuannya, ia rela membatalkan acara lain demi menghadiri acara ini.

“Buku ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan,” katanya di hadapan ratusan peserta

Menag mengakui ada banyak kebijakan yang tak berbasis riset yang baik. Hal ini dipicu banyak hal dan didorong banyak persoalan. Antara lain, karena jarangnya komunikasi pemerintah dengan para peneliti, akademisi, maupun aktivis LSM

“Persoalan waktu juga seringkali menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang tak berbasis pengetahuan,” tambah Lukman
Misalnya, dalam situasi dan waktu tertentu, sebuah kebijakan harus dibuat. Sementara tidak cukup waktu untuk melakukan riset terlebih dulu.

Di samping itu, kata Lukman, kompleksitas persoalan seringkali tidak bisa diselesaikan dengan satu teori saja.
Memang, kata Zainal Abidin Bagir, salah satu editor buku ini yang juga menjadi pembicara, membuat kebijakan berbasis pengetahuan yang baik tidaklah mudah. Faktanya ada banyak tantangan di lapangan.

Hakikatnya, kata dia, tidak ada kebijakan yang tak berbasis pengetahuan. Hanya saja, ada pengetahuan yang baik dan ada pengetahuan yang buruk. Keduanya dapat memengaruhi kualitas kebijakan. “Mustahil membuat kebijakan tanpa pengetahuan,” pungkasnya.[]

UNICEF Ikut Tekan Pernikahan Dini di Probolinggo

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan PBB untuk urusan anak-anak, Unicef berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (4/4/2017). Kunjungan dilakukan terkait Program Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Krucil dan Paiton.

Kedatangan tim Unicef yang terdiri dari Unicef Jakarta, yang diwakili Felice Baker; dan Unicef Surabaya yang diwakili Naning Puji Yulianingsih, serta Perhimpunan Rahima dan Yayasan Rumah Kita Bersama, sebagai mitra kerja Unicef disambut Wakil Bupati Timbul Prihanjoko di rumah dinas, Selasa (4/4/2017).

Hadir juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta segenap pejabat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo mendapat program Unicef atas rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), dan juga Komitmen Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari. Tujuan besarnya, supaya dapat mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menjadikan Kabupaten Probolinggo wilayah ramah anak.

Felice Baker mengatakan, program kerja ini dilaksanakan selama 14 bulan. Kegiatannya meliputi pemetaan, peran pencegahan, penyusun data, modul-modul untuk mengambil keputusan, dan melatih aktor yang berperan untuk perlindungan anak.

Terkait program tersebut, Wabup Timbul Prihanjoko, berterima kasih kepada Unicef. Ia berharap program berjalam baik dan selesai secara tuntas.

“Pemerintah daerah memberikan suport pada Unicef yang telah membantu supaya Kabupaten Probolinggo semakin baik dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat maupun dapat meningkatkan IPM,” ujarnya. (*)

Sumber: https://www.timesindonesia.co.id/read/145522/20170404/152149/unicef-ikut-tekan-pernikahan-dini-di-probolinggo/

Seminar “Membaca Islam Indonesia Paska Aksi Damai 212”

RABU, 22 Februari 2017 Rumah KitaB menyelenggarakan diskusi bertajuk “Membaca Islam Indonesia Paska Aksi Damai 212”, di Hotel JS Luwansa, dengan mengundang para pakar untuk berbincang tentang fenomena ini dengan menghadirkan analisis yang memperkirakan atau meramailkan ke arah mana Islam Indonesia akan bergerak di masa mendatang.

Suatu fenomena “unik” terjadi di Jakarta pada 4 November dan 2 Desember 2016 atau dikenal dengan peristiwa 411 dan 212. Peristiwa unjuk rasa yang tak biasa digelar dengan damai dihadiri ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kedua aksi itu melampaui anggapan yang seolah hanya sebagai bentuk aksi tuntutan kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memenjarakan oknum pejabat yang dianggap telah menistakan agama Islam.

Berbagai elemen masyarakat berkumpul di dua momen itu. Mereka berasal dari berbagai daerah, berbagai golongan, lintas ormas, lintas partai, lintas suku dan budaya tanpa menonjolkan elemen-elemen itu. Aksi ini diangap unik karena ormasIslam terbesar yang diakui memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya, secara kelembagaan sama-sama tak menyatakan sebagai pihak yang mengorganisir kegiatan ini. Sebaliknya mereka seolah menghalangi dengan mengeluarkan pernyataan yang mendukung pemerintah untuk menolak penyelenggaraan kegiatan Aksi Damai dan Aksi Super Damai itu dan mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi tersebut. Himbauan, fatwa, nasihat, dan argumen teologis yang dikeluarkan Ormas Keagamaan seolah angin lalu. Massa terus bergerak untuk ikut dalam aksi tersebut. Dugaan akan terjadi kekacauan seperti yang terjadi di Bundaran Tahrir Kairo sama sekali tak terbukti. Umat Muslim tanpa bendera tanpa afiliasi yang tegas tumpah ruah di Monas.

Jika selama ini demo kaum jubah sering diasumsikan sebagai demonstrasi berwajah keras dan kasar, di sini yang tergambar tunduknya Rizieq Syihab pada kehendak umat yang menolak cara-cara kekerasan, menginginkan citra Islam yang damai, bersih, teratur, tertib tanpa kekerasan. Lebih dari itu, suara yang keluar bukan soal penegakan negara Islam atau syariat Islam, melainkan penegakan keadilan dalam kerangka kebangsaan.

Keunikan berikutnya adalah menyingkirnya jago-jago demonstrasi dengan penggunaan atribut keagamaan seperti HTI, PKS. Demikian halnya partai-partai berbendera Islam seperti PKS, PPP, PAN sama sekali tak terlihat kelebatnya.

Hal yang patut dicatat adalah kehadiran perempuan yang bukan hanya dari sisi jumlah begitu besar tetapi dalam menjalankan peran “feminin”nya yang sekaligus memberi citra kuat sebagai aksi damai tanpa kekerasan. Mereka mengajak untuk tertib mengatur shaf, menyediakan makanan, mengumpulkan sampah, menegur dengan ramah dan memberi tempat kepada ibu-ibu yang membutuhkan bantuan seperti manula dan yang membawa balita. Sebuah pemandangan yang dengan tegas membedakan aksi berbendera agama yang biasanya berwajah sangat menakutkan.

Suatu hal yang mengusik pikiran kemudian muncul. Apakah dengan tidak didengarnya seruan para tokoh dari berbagai ormas terbesar di Indonesia menandakan bahwa telah terjadi pergeseran yang signifikan terhadap warna organisasi dan komunitas Islam saat ini? Apakah fenomena ini merupakan penanda bahwa organisasi Islam Indonesia sedang berubah dan bergeser melampaui polarisasi NU Muhammadiyah, modernis-tradisionalis? Apakah masyarakat Islam Indonesia telah menunjukkan wajahnya baru atau organisasi Islam Indonesia yang juga telah berubah. Jika begitu? Ke arah mana pendulumnya bergerak? Ke arah yang lebih konsevatif sebagaimana diwakili oleh kepemimpinan Rizieq Syihab, atau kearah yang sebaliknya Islam Nusantara yang damai yang mengakui keragaman.

Harus diakui, sejak reformasi, muncul penilaian bahwa wajah Islamtelah mengalami perubahan secara signifikan. Identitas ke-Islaman makin kuat dan selalu tampak dalam ruang publik, dalam berbagai sektor, sosial, politik, ekonomi, di media, di sekolah, di pasar maupun di jalan-jalan umum. Majelis-majelis zikir tumbuh, istighosah menjadi hal yang biasa terjadi di mana-mana sebagai sarana untuk mendesakkan kehendak, pengajian pengajian akbar yang mengerahkan massa bisa ditemui di mana-mana.

Sejumlah analis memetakan perubahan itu sebagai penanda perubahan arus yang mengarah pada gerakan konservatifisme atau revivalisme. Dalam suasana liberalisasi politik yang menyertai demokratisasi, banyak aliran keagamaan garis keras yang dulu di masa Orde Baru ditekan tiba-tiba kini memiliki ruang gerak lebih besar seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan jargon khilafahnya yang menolak konsep demokrasi, Pancasila; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI) yang resmi masuk ke dalam kelompok organisasi gerakan radikal, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharud Daulah (JAD), Jamaah Ansharu Syariah, dan lain sebagainya. Selain itu masih ada NU, Muhammadiyah yang merasa sebagai pemilik panggung.

Sementara latar global memberi warna yang lain di mana Islam semakin identik dengan kekerasan. Arab spring yang didahului dengan pawai dan demonstrasi warga menghasilkan represi dari penguasa sehingga demokrasi di dunia Arab seperti mati suri. Sebaliknya kekerasan peperangan di sejumlah wilayah di Arab memunculkan rasa tak berdaya bagi sejumlah anak muda lelaki dan perempuan dan mendorongnya untuk melakukan jihad dengan bergabung bersama organisasi radikal semacam ISIS.

Munculnya organisasi-organisasi ke-Islaman berhaluan keras menunjukan bahwa situasi politik Indonesia pasca reformasi tak selalu menguntungkan wacana Islam toleran-liberal-progressif. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai gerakan Islamis tidak hanya tertutup di era otoritarianisme, meski jelas bahwa rezim otoritarian dan developmentalis Orde Baru memberi ruang lebih besar pada kelompok moderat.

Situasi perekonomian di masa reformasi tidak menunjukkan keadaan yang stabilitas. Krisis ekonomi global berengaruh pada penurunan daya tahan masyarakat. Bertambahnya warga miskin baru di daerah-daerah urban memberi amunisi pada meningkatnya gerakan radikal, atau organisasi keIslaman salafisme beraliran keras. Kondisi masyarakat yang rentan, karena kondisi ekonomi yang tidak menggembirakan turut mengkondisikan munculnya kelompok-kelompok jihadi yang tidak segan mempertaruhkan nyawanya untuk mewujudkan dirinya sebagai pengebom bunuh diri.Di tengah kemiskinan yang melanda Indonesia, godaan untuk mengikuti ide-ide militansi agamis makin menguat. Kini bukan barang baru mendengar anak muda lelaki dan perempuan Muslim yang bergabung dengan kelompok radikal dan rela mati “syahid” demi kebahagiaan di alam lain.

Perkembangan Islam modern setelah Reformasi juga ditandai dengan munculnya fenomena menguatnya religiusitas umat Islam. Fenomena yang sering ditengarai sebagai Kebangkitan Islam (Islamic Revivalism) ini muncul dalam bentuk meningkatnya kegiatan peribadatan, menjamurnya pengajian, merebaknya busana yang Islami, serta munculnya partai-partai yang memakai platform Islam.

Era reformasi agaknya melahirkan aktor baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam yang lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif.

Setelah 18 tahun usia reformasi, tepatnya di penghujung tahun 2016, muncul sebuah corak baru perkembangan budaya organisasi Islam berwajah tak biasa. Perubahan tersebut bisa dilihat dari gerakan aksi damai 411 (November 2016) dan 212 (Desember 2016) yang menghadirkan wajah masyarakat musim yang berbeda dari sebelumnya. Siapa pun bisa saja membaca gerakan puritanisme atau revivalisme yang berkembang pasca reformasi, namun banyak pakar sosial yang belum bisa membaca model baru masyarakat muslim di era ini. Ini menandakan bahwa masyarakat muslim di era reformasi sangat dinamis, namun juga terdapat kemungkinan sebagai tanda bahwa umat Muslim tengah bergerak ke arah yang berbeda dari organisasi masyarakat tradisional semisal NU dan Muhammadiyah. Dalam fenomena baru itu, bukan saja tidak ada figur tunggal namun juga identitasnya sangat cair.

Pertanyaan lebih subtantif adalah apakah pendulum gerakan Islam sedang berayun menuju Indonesia yang makin konservatif, beragama secara lebih monolitik, intoleran dan menguatnya sentimen anti-Cina? Atau apakah ada bacaan lain yang memperlihatkan sikap umat yang lebih peduli pada isu-isu yang dianggap masalah dalam hubungan-hubungan sosial kebangsaan sekaligus mempertanyakan sikap dan ketegasan negara?

Aksi damai 212 sebenarnya merupakan puncak dari aksi yang memperlihatkan bertemunya berbagai elemen sipil Islam yang tidak membawa bendera formal apapun. Solidaritas elemen-elemen ini muncul sebagai bentuk akumulasi kekecewaan pada penegakan hukum yang terkait dengan ketersinggungan umat Muslim baik kepada Ahok atau pada periswa-peristiwa hubungan antara umat beragama yang mereka rasakan tidak ada penegakan hukum yang adil.

Ragam alasan orang hadir ke Monas, namun yang mempersatukannya adalah rasa ketersinggungan kepada Ahok terkait QS. al-Maidah: 51. Kecintaan mereka terhadap kitab suci dan kemarahan mereka terhadap Ahok, sosok yang dianggap sebagai penista agama, mempersatukan mereka dalam satu aksi. Mereka tidak lagi mendengar seruan ulama-ulama sepuh dari NU dan Muhammadiyah yang melarang terjadinya Aksi 212.

Kitab suci bagi umat beragama di Indonesia sebagai benda yang harus dijaga sakralitasnya, menyinggungnya berarti membangkitkan amarah penganutnya. Bukan soal tentang radikalisme atau fundamentalisme bahkan ekstrimisme, tetapi lebih soal perasaan ingin membela wilayah atau benda yang dianggap sangat sakral itu, terbukti banyak peserta yang terlibat bukan merupakan aktivis Islam garis keras.

Pamor Rizieq Syihab yang semula dibenci, seketika itu diminati, karena dianggap berani memfasilitasi aksi tersebut. Terjadilah perubahan model gerakan organisasi keislaman. GNPF-MUI tampil menjadi sebuah organisasi berisikan massa besar yang keberadaannya menggantikan peran NU dan Muhammadiyah yang dalam beberapa dekade terakhir sebagai organisasi besar yang dihormati umat Muslim.

Dalam Aksi 411 masih ada indikasi didomplengi oleh politisi, namun peserta Aksi 212 lebih bebas dari indikasi-indikasi keterlibatan elit politik, tidak ada satu pun bendera politik, dan politisi yang hadir pun hanya Fahri Hamzah tetapi tidak terlihat peran sama sekali.

Rasa keimanan dan keyakinan mereka merasa diganggu. Kitab suci sebagai elemen dasar kecintaan mereka terhadap agama merasa dinodai, penegakan hukum yang tidak adil terhadap mereka membuat mereka merasa terpanggil dan harus hadir dalam aksi. Rizieq Syihab dan Bachtiar Natsir dianggap sebagai sosok yang berhasil memfasilitasi kegeraman mereka terhadap sosok Ahok yang dianggap telah menodai agama, meski sebagian besar peserta yang hadir itu tidak setuju dengan sikap-sikap keras FPI pimpinan Rizieq Syihab sebelumnya.

Di dalam aksi itu terindikasi kalangan kelompok garis keras baik yang terkait denga al-Qaidah maupun ISIS dengan gagasan pembentukan negara syariat baik bersifat lokal maupun dalam kerangka global hadir dan berpartisipasi, namun mereka tidak menggunakan bendera dan atribut lainnya.

Ormas Muhammadiyah dan NU menunjukkan adanya perpecahan terkait bagaimana menyikap kegiatan itu. Terdapat dua sikap yang berbeda, antara sebelum dan setelah terlaksananya aksi tersebut. Muhammadiyah, di lapangan pada umumnya lebih tegas untuk mendukung terutama dari kelembagaan dan unsur-unsur kelembagaan di daerah. Sementara NU ada perpecahan antara sikap pimpinannya, Kiyai Makruf Amin lebih mendukung dibandingkan Kiyai Said Aqil Siradj yang lebih tegas soal NKRI. Perbedaan sikap di jajaran pimpinan PBNU itu melahirkan sikap berbeda di kalangan warga Nahdhiyyin.

Terjadi kebingungan di kalangan warga NU untuk mensikapi aksi tersebut, sebagian warga NU yang moderat, progresif dan liberal lebih mendukung Kiyai Said Aqil Siradj dan Kiyai Mustofa Bisri (Gus Mus) karena lebih memilih sikap tegas soal NKRI, sebagian lain mengikuti langkah Kiyai Makruf Amin. Kebingungan warga Nahdhiyyin juga soal sikap yang harus diambil terhadap MUI, karena ketua MUI juga menjabat sebagai Rais Aam PBNU.

Di kalangan artis juga ada yang hadir. Begitu juga para guru di sekolah-sekolah swasta dengan keberanian mereka menghadapi resiko besar bila mereka ikut serta mengikuti Aksi 212. Begitu juga para akademis dari beberapa perguruan tinggi juga ikut serta. Jaringan pesantren modern, termasuk jaringan alumni Gontor juga ikut serta mengorganisir peserta Aksi 212 dengan memanfaatkan rasa solidaritas sesama alumninya di Jakarta dan berbagai daerah. Ada juga yang hanya sekedar jalan-jalan, dan ikut-ikutan, untuk mendapatkan hasil jepretan religious picture yang menarik. Ratusan orang dengan jumlah yang belum terverifikasi dengan biaya tinggi mereka yang memadati lalu lintas penerbangan dari berbagai daerah menuju Jakarta sekedar ikut Aksi 212.

Aksi 212 harus bisa dipisahkan dari aksi kelompok garis keras yang hendak membawa misi penegakan syariat Islam yang sifatnya sektarian. Ini harus dilihat sebagai aksi gerakan masyarakat sipil menuntut keadilan hukum dan tidak ada seruan penegakan syariat Islam dalam aksi tersebut. Perempuan dan anak-anak juga terlibat dalam aksi tersebut. Mereka banyak memerankan sikap feminimnya, membantu membersihkan sampah dan menyediakan makanan bagi para peserta Aksi 212.

Sejumlah kesimpulan dihasilkan dari kegiatan ini, di antaranya:

 * Persoalan Pilkada DKI telah menstimulasi sejumlah aksi bela Islam (411 dan 212), yang kemudian memunculkan pro dan kontra Ahok di kalangan masyarakat Indonesia soal penistaan agama. Tetapi diskusi ini tidak hanya melihat suatu kemungkinan soal penistaan agama tesebut, melainkan juga melihat perpecahan para aktivis sosial menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, kelompok aktivis yang menekankan isu toleransi, yang mencurigai aksi 411 dan 212 sebagai proses untuk menyuburkan intoleransi dan konservatisisme. Kedua, kelompok aktivis pembela HAM yang melihat aksi 411 dan 212 sebagai perlawanan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Ahok, misalnya soal reklamasi dan peminggiran orang miskin. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperkuat dialog antara kedua kelompok ini guna menyatukan misi mengurangi intoleransi dan pelanggaran HAM.

 * 212 di antaranya dipicu oleh dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok terkait surat al-Maidah 51. Untuk itu, agar kasus seperti ini tidak terjadi berulang-ulang, maka Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan Pasal 156a dalam KUHP, perlu dicabut, karena dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya. Berdasarkan penelitian Q Institute, sekitar 67% negara di dunia tidak lagi menggunakan pasal penodaan agama.

 * Peserta Aksi 212 adalah para aktivis HAM yang kecewa terhadap kerja pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM, misalnya tentang reklamasi, penggusuran, tanah, privatisasi air, dan lain sebagainya. Khusus untuk privatisasi air, pemerintah pusat seyogyanya menghentikan berbagai langkah hukum dalam mempertahankan privatisasi perusahaan air bersih di Jakarta.

 * Aksi 212 salah satunya dipicu oleh ketimpangan sosial dan rasa ketidakadilan tetapi tidak bisa diwujudkan atau tidak ada wadah untuk penyaluran aspirasi masyarakat. DPR, yang merupakan kumpulan para wakil rakyat, tidak lagi berfungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat, lebih terkesan sebagai penampung aspirasi partai politik. Di samping itu, juga tidak ada figur yang disegani dan menjadi rujukan dan penentu bagi masyarakat, terutama di ormas-ormas mainstream seperti NU dan Muhammadiyah, yang kemudian mengakibatkan seorang Rizieq Syihab merasa mendapatkan panggung.

 * Aksi 212 ditengarai terjadi karena konflik-konflik politik dan budaya di masyarakat. Konflik politik erat hubungannya perebutan kekuasaan, sementara konflik budaya sangat terkait dengan pemahaman keagamaan. Munculnya Perda-Perda Syariat di sejumlah daerah adalah kehendak publik, tetapi partai-partai politik tertentu memanfaatkan kecenderungan tersebut untuk menarik massa. Reproduksi sumber-sumber pemikiran konservatif dari abad pertengahan secara besar-besaran dan disebarkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dinilai telah mengubah cara pandangan keagamaan masyarakat. Untuk itu, perlu memperbanyak pandangan-pandangan keagamaan progresif yang humanis dan berkeadilan.

 * Umumnya kaum muda di Indonesia ‘malas membaca dan meneliti’, mereka kebanyakan ‘membeo’ apa yang dikatakan oleh teman, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya baik secara offline mau online (media sosial), tidak benar-benar meneliti atau membaca. Sebagian besar peserta Aksi 212 yang memprotes soal QS. al-Maidah: 51, mungkin sebelumnya tidak benar-benar meneliti dan mengkaji terjemahan dan tafsir dari ayat tersebut. Sejumlah data dari media menyebutkan bahwa banyak dari mereka tidak terafiliasi dengan organisasi manapun. Artinya, keikutsertaan mereka dalam Aksi 212 terkesan ‘ikut-ikutan’ saja. Karena anak muda sekarang adalah pembaca aktif media sosial, maka yang diperlukan adalah mengemas pesan-pesan humanis: bahasa yang digunakan adalah bahasa mereka (remaja/pemuda) tetapi isinya pesan-pesan yang humanis.

 * MUI lebih banyak didekati oleh kelompok-kelompok ‘kanan’, jarang sekali kelompok-kelompok pembela HAM, feminis, dan kelompok-kelompok progresif lain yang datang untuk sekedar bersilaturrahim dengan MUI. Bisa jadi, fatwa-fatwa MUI yang belakangan lebih banyak memihak kepada kelompok-kelompok ‘kanan’ itu karena tidak adanya pendakatan dari kelompok-kelompok progresif.

 * Counter terhadap penafsiran kitab suci tidak selalu efektif. Sebab banyak orang yang menjadi radikal/intoleran bukan karena terideologisasi oleh kitab suci, tetapi karena perasaan sosial ketertindasan: Islam tertindas dan terzhalimi. Makanya counter naratif harus dilakukan bukan hanya pada tafsir-tafsir atas kitab suci, tetapi juga atas realitas, sosial, ekonomi, politik. Selain itu, pandangan keagamaan moderat masih sangat minim, terlihat misalnya dengan maraknya website-website kelompok-kelompok Islamis di internet.

 * Aspek penguatan nilai. Dalam hal ini pemerintah harus membuat kebijakan dan menjalankannya secara lebih serius mengenai kebhinnekaan dan toleransi. Hal ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memastikan bahwa kurikulum-kurikulum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional betul-betul mendukung kebhinnekaan, toleransi, dan anti-diskriminasi. Pemerintah juga harus memastikan setiap lembaga birokrasi dan aparatur negara menjalankan sistem non-diskriminasi.

 * Paska Aksi 212, tantangan yang kemungkinan besar dihadapi adalah kriminalisasi dan penyesatan. Dalam laporan WI yang dilaunching pada pertengahan Maret 2017 mendatang, kasus terbesar pelanggaran yang terjadi pada 2016 adalah kriminalisasi dengan Pasal 156a atau Undang-Undang ITE dan penyesatan, baik di tingkat pusat maupun di dearah. Karena itu salah satu solusinya adalah dengan merevisi atau mencabut Pasal 156a/PNPS. Kalau tidak, maka Polisi jangan menggunakan Pasal 156a melainkan menggunakan Pasal Ujaran Kebencian sebagaimana dalam Surat Edaran Kapolri. Jadi, yang dibuktikan adalah apakah suatu tindakan itu mengandung ujaran kebencian, bukan apakah itu penodaan agama.[]

Launching Hasil Penelitian Mengenai Sunat Perempuan The Warehouse, Plaza Indonesia, Jakarta 25 November 2016

(Sebagai salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

PUSAT Gender dan Seksualitas, Universitas Indonesia bersama dengan Hivos, menyelenggarakan riset mengenai Praktek Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/Cutting) pada tahun 2015. Dalam publikasi hasil penelitiannya yang dilaksanaka bersamaan denga rangkaian kegiatan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan, mereka mengundang pihak-pihak media dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, di antaranya Rumah KitaB sebagai NGO yang konsisten memperhatikan masalah kesetaraan gender untuk mengadakan diskusi publik.

Penelitian ini dilakukan di 7 propinsi dengan 700 responden oleh 100 interviewer. Riset ini dilaksanakan antara lain untuk mengidentifikasi bentuk dari pelaksanaan sunat perempuan berdasar pada tipologi WHO, emngidentifikasi akibat dari suat perempuan dan memahami faktor sosial dan budaya dibalik praktek sunat perempuan. Dari penelitian ini ditemukan fakta-fakta menarik yang kemudian akan digunakan untuk menyusun suatu rekomendasi dalam menghentikan praktek sunat perempuan.

Dalam Diskusi publik yang dilaksanakan, narasumber yang dihadirkan antara lain: Dr. Johanna Debora Imelda, MA (Tim riset, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas, UI), Riri Khairah (Komisioner Nasional Komnas Perempuan) dan Nong Darol Mahmada (Aktivis Perempuan dan penyintas sunat perempuan). Diskusi dipimpin oleh Tunggal Pawestri (Manajer Pengembangan Program) sebagai moderator.

Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini digagas oleh Hivos Southeas Asia dan didisain bersama dengan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia sebagai bagian kerja penguatan dari hak kesehatan reproduksi dan seksualitas dari perempuan. Penelitian dilaksaakan dengan memenuhi semua kadidah yang berlaku antara lain; lolos kaji etik.

Mayoritas responden beragama Islam, sebagian lainnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Usia dan latar belakang pendidikan responden juga menjadi pertimbangan. Dari kegiatan penelitian sunat perempuan menurut responden diperoleh antara lain: (1). Definisi sunat perempuan menurut responden baik yang menyunatkan atau tidak menyunatkan anaknya; (2). Persepsi mengenai cara sunat perempuan; (3). Usia sunat perempuan; (4). Profesi yang menyediakan layanan sunat perempuan; (5). Faktor yang mempengaruhi Sunat perempuan, dan; (6). Tipe sunat perempuan yang ditemukan; (7). Pihak yang menganjurkan sunat. Sementara dampak sunat Perempuan adalah: (1). Dampak psikologis; (2). Dampak Sosial, dan; (3). Dampak Kesehatan.

Dari temuan-temuan tersebut kesimpulan yang diperoleh dari praktek sunat perempuan adalah: (1). Sunat perempuan berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan (alat-alat yang tidak higienis dan minimnya pengetahuan dukun. Tenaga kesehatan yang melakukanya); juga dalam praktik yang sifatnya simbolik; (2). Penelitian ini menemukan hubungan-hubungan antara tipe masyarakat dengan praktik sunat perempuan; (3). Pengurangan Sunat Perempuan tidak akan berhasil jika masyarakat masih menganggap bahwa sunat perempuan adalah kewajiban tradisi agama seperti yang saat ini terjadi di masyarakat tradisional; (4). Perubahan di masyarakat menjadi urban dan plural akan memberikan kebebasan individual dan kebebasan untuk melakukan (dan juga tidak melakukan) sunat perempuan.

Dari diskusi yang dilaksanakan atas hasil penelitian yang dilakukan, definisi yang dipakai mengenai Sunat perempuan adalah definisi dari WHO yang mengatakan: “Sunat Perempuan atau Female Genital Mutilation /Cutting (FGM/C) terdiri dari semua prosedur yang melibatkan; penghapusan parsial atau total dari alat kelamin perempuan eksternal, atau cedera lain ke organ genital perempuan untuk alasan non-medis.” Sehingga semua tipe sunat perempuan baik Clitoritotomy (Tipe 1), Clitoridectomy (Tipe 2), Influbasi (Tipe 3) dan Tidak terklasisikasi (Tipe 4), masuk ke dalam definisi sunat perempuan oleh WHO.

20161125_160529

Menurut Nong, aktivis perempuan dan penyintas sunat perempuan, dari data yang diperoleh terdapat peningkatan praktek sunat perempuan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai peringkat ke 3 di dunia yang mempraktekkan sunat perempuan, dikarenakan adanya pergeseran faktor pendorong pelaksanaannya. Dahulu praktek sunat perempuan, terutama yang di alami di daerah (Banten) dan lingkungan keluarganya, sunat perempuan dilaksanakan lebih karena meneruskan tradisi dan budaya, dengan alasan megikuti Walisongo. Tetapi sekarang dengan meningkatnya pemahaman agama Islam khususnya, sunat perempuan dipahami sebagai kewajiban atau perintah agama, sebagai syarat menjadi umat Muslim yang sempurna. Hal ini mengakibatkan praktek sunat perempuan meningkat.

Menurut Riri, Komnas Perempuan, Unsur tradisi yang dibungkus agama menyebabkan praktek sunat perempuan sulit dihapuskan. Literatur Islam memiliki varian dan bias gender dalam rujukannya terhadap sunat perempuan. Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) pernah berusaha untuk menghapuskan sunat perempuan, tetapi belum berhasil. Posisi pemerintah yang plin plan terhadap kebijakan juga menjadi salah satu kendala penghapusan praktek sunat perempuan. KPPA dianggap salah langkah dalam usaha penghapusan sunat perempuan dengan meminta fatwa MUI tentang sunat perempuan. Langkah ini malah menjadi kontraproduktif.

Dengan metode yang tepat praktek sunat perempuan perempuan bisa dihilangkan, contohnya di daerah Toraja dan Banjar. Karena didukung oleh agama yang masuk yang tidak menganjurkan bahkan melarang sunat perempuan.

Refleksi yang dilakukan, hasil penelitian tetang dampak negatis sunat perempuan ini harus disosialisasikan di masyarakat luas, bukan hanya dalam diskusi kalangan terbatas.

Dari peserta diskusi didapat masukan, bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya praktek sunat perempuan dengan tidak tersedianya data mengenai praktek sunat perempuan. Bahwa sunat perempuan juga terjadi di lingkungan perkotaan, bahkan ditawarkan oleh tenaga medis seperti bidan dan di rumah sakit.

Dari hasil penelitian dan diskusi diperoleh kesimpulan bahwa Sunat Perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan. Bahkan praktek tersebut selain memiliki dampak negatif pada kesehatan khususnya kesehatan reproduksi perempuan juga dampak psikologis, seperti trauma bahkan lama setelah seorang perempuan mengalami praktek sunat.

Praktek sunat perempuan mencerminkan ketimpangan yang mengakar antara jenis kelamin, dan merupakan bentuk ekstrim diskriminasi terhadap perempuan.[]

Diskusi Kitab Jihad Seri V: Apakah Hasan al-Banna Bisa Dituduh Secara Langsung Sebagai Penyulut Gerakan Radikalisme di Dunia Modern?

RABU, 31 Agustus 2016, Rumah KitaB bekerjasama dengan PSTTPG (Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global) FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, kembali menggelar diskusi kitab jihad bertajuk “Majmû’ah al-Rasâ`il, Karya Hasan al-Banna, Pendiri Ikhwanul Muslimin”. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini: Ulil Abshar Abdalla (Direktur ICRP), Badrus Sholeh, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), dan Jamaluddin Mohammad (Peneliti Rumah KitaB). Diskusi ini dipandu oleh Roland Gunawan yang bertindak sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Badrus Sholeh, Ph.D., yang mewakili FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menyampaikan terima kasih kepada RK karena telah bekerjasama dengan PSTTPG FISIP UIN Jakarta dalam Diskusi Kitab Jihad. Ia mengatakan bahwa ada gerakan jihad di Indonesia yang bahkan bersifat transnasional yang mengejutkan terutama sejak berdirinya ISIS pada tahun 2013. Kemudian muncul kesadaran baru, apakah akar pemikiran gerakan radikal berbasis kekerasan itu baru saja muncul atau sudah lama di dalam dunia Islam. Dengan kajian kitab ini, kita menjadi tahu bahwa gerakan radikal sebenarnya sudah ada sejak lama. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan al-Banna, yang semula merupakan gerakan pemberontakan dan anti penjajahan, tak dinyana belakangan memunculkan gerakan-gerakan radikal.
DSC_0048
Jamaluddin Mohammad—akrab disapa Gus Jamal—, sebagai pembicara pertama, dalam makalahnya mengatakan bahwa kitab “Majmû’ah al-Rasâ`il” karya Hasan al-Banna ini merupakan buku penting yang membicarakan banyak hal: Islam dan Politik, Negara Islam, Mayarakat Islam, Sistem Ekonomi Islam, Ikhwanul Muslimin, Sistem Tarbiyah dan Usroh, dll., termasuk di dalamnya membahas tentang jihad dan perjuangan dakwah membentuk sebuah masyarakat Islam.

Jihad, menurut Gus Jamal, menempati posisi penting dalam pemikiran Hasan al-Banna. Jihad diwajibkan bagi setiap muslim. Kewajiban jihad berlaku sepanjang masa. Melepaskan jihad dari Islam sama halnya mencabut ruh dari jasadnya. Terdapat beberapa tujuan jihad dalam pandangan Hasan al-Banna, yaitu: Pertama, membela diri dari serangan musuh. Kedua, menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan umat Muslim yang berada di tengah tengah orang kafir. Ketiga, memelihara dakwah Islam, agar merata pada seluruh umat Muslim. Keempat, memberikan sanksi kepada kelompok pemberontak.

Karena itu, kata Hasan al-Banna, melihat keadaan umat Muslim saat ini yang tertindas dan terjajah oleh bangsa lain, kehormatannya terampas, maka setiap muslim wajib membela diri dengan melakukan jihad. Pengaruhnya terhadap gerakan-gerakan jihad radikal kontemporer bisa langsung dilihat dari HAMAS yang merupakan salah satu faksi dari Ikhwanul Muslimin.

DSC_0053Pendapat lain disampaikan oleh Badrus Sholeh, Ph.D., bahwa Hasan al-Banna merupakan tokoh pergerakan yang mempunyai daya tarik bagi gerakan anti penjajahan di Mesir dan dunia Islam secara umum termasuk Indonesia.

Pada tahun 1948-1949, lanjutnya, ketika Belanda merusaha kembali menjajah Indonesia, umat Muslim Indonesia meminta dukungan dari Hasan al-Banna bagaimana melawan penjajahan. Kemudian Hasan al-Banna mengirim surat kepada para ulama di Indonesia bahwa melawan penjajah adalah wajib.

Berbeda dengan pendapat Gus Jamal dan Badrus Sholeh, Ulil Abshar Abdalla menyatakan bahwa agak sulit melihat korelasi pemikiran Hassan al-Banna dengan gerakan jihad yang muncul akhir-akhir ini. “Apakah pemikiran yang ditulis dari Sayyid Qutb, Syukri Mustafa, Abdullah Azam punya hubungan langsung dengan pemikiran Hassan al-Banna? Saya sendiri, meski tidak bisa memberikan jawaban pasti, cenderung mengatakan tidak. Hasan al-Banna tidak bisa dituduh secara langsung sebagai penyulut gerakan radikalisme di dunia modern,” kata Ulil.

Ulil menegaskan, kalau membaca seluruh tulisan Hasan al-Banna, tampak seperti tidak ada perbedaan cukup mendasar dengan para da’i pada umumnya. Hasan al-Banna merupakan da’i dan penggerak sosial seperti Kiyai Ahmad Dahlan dan Kiyai Hasyim Asy’ari. Ia tumbuh dari institusi Islam tradisional. Ia dekat dengan tradisi tarekat dan tradisi dzikir. Lingkungan keislamannya sangat tradisional, artinya tidak dekat dengan wahabi. Jihad tidak menduduki posisi penting dalam gagasan besarnya. Jadi, pertumbuhannya tidak jauh beda dengan tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Kiyai Ahmad Dahlan dan Kiyai Hasyim Asy’ari. Kiyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Kiyai Hasyim Asy’ari mendirikan NU, dan Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin. Lantas mengapa ia begitu popular karena mendirikan sebuah gerakan yang dari gerakan itu lahir gerakan-gerakan lain yang bisa dianggap radikal?

Selain itu, menurut Ulil, pendekatan politik bukan pendekatan utama Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslim, tetapi lebih banyak pendekatan budaya/kultural, sama dengan NU dan Muhammadiyah. Salah satu elemen penting pendekatan Hasan al-Banna adalah menjadikan masjid sebagai pusat penyebaran dakwah. Fokus dakwahnya adalah anak-anak muda. Sebab kedudukan anak-anak muda sangat penting untuk masa depan Islam, dan mereka harus disadarkan untuk kembali kepada ajaran Islam. Pertanyaan besarnya: mengapa dari gerakan yang mirip NU dan Muhammadiyah itu lahir sebuah gerakan yang sangat politis? NU pernah mendirikan partai politik, tetapi kemudian meninggalkannya. Lalu kenapa Ikhwanul Muslimin, setelah meninggalnya Hasan al-Banna, tidak bisa meninggalkan panggung politik? Pendekatan politik bertanggung jawab terhadap faksi radikal di dalam Ikhwanul Muslimin.[RG]

DSC_0051

Strategi Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Pada Pemilu 2019

BERTEMPAT di Hotel Morrissey Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama CEPP-FISIP UI (enter for Election and Political Party), menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat mengakselerasi peningkatan keterwakilan perempuan di legeslatif untuk target tahun 2019. Kegitan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang terdiri antara lain wakil-wakil partai seperti partai P3, PKB, Perindo, Gerindra, wakil anggota DPR perempuan, dan LSM yang peduli pada pemberdayaan perempuan. Rumah Kitab hadir dalam kegiatan ini sebagai peserta.

Sejak diberlakukannya, pasal 65 UU Pemilu No. 12 tahun 2003 tentang kuota perempuan yang menarget 30% pada pemilu 2004, secara terus menerus dilakukan penguatan terhadap UU tersebut. Sementara UU tentang Parpol No. 31 tahun 2002yang belum mencantumkan secara tegas soal kuota itu, telah diperbaiki melalui UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Perubahan masalah kepengurusan partai politik ini telah secara signifikan membantu meningkatkan partisipasi perempuan.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka terlihat dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah caleg perempuan. Namun hal itu tidak secara otomatis memberikan kesempatan pada perempuan untuk terpilih dalam pemilu.

Peningkatan keterlibatan dan keterwakilan perempuan akan sangat baik secara politics of presence (keterwakilan secara jumlah orang) maupun secara politics of ideas (kebijakan yang memikirkan/mengutamakan kesejahteraan perempuan) bagi kepentingan perempuan sebagai bagian penduduk suatu negara. Sehingga diperlukan startegi untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pemilu melalui peraturan perundang-undangan yang baik, yang menyangkut proses internal partai politik maupun UU Pemilu.

Dengan latar belakang pemikiran di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama CEPP-FISIP UI menyelenggarakan FGD di empat wilayah sebagai metode pengumpulan data di Jakarta, Padang Makassar dan Surabaya, juga melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai politik di DPP maupun DPD/DPW.

Dari empat FGD tersebut diperoleh kesimpulan kesimpulan yang akhirnya menghasilkan rekomendasi rekomendasi kebijakan kebijakan berkaitan dengan UU Pemilu untuk meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan perempuan.

Dari angka dan data data yang diperoleh 30% keterwakilan perempuan di legislatif belum tercapai dikarenakan berbagai kendala. Antara lain karena jumlah caleg yang tidak mencapai target 30%. Dibutuhkan calon lebih dari 30% agar target terpenuhi. Sementara dari setiap partai politik jumlah tersebut tidak selalu terpenuhi.

Perubahan undang-undang yang ada telah memadai untuk mendukung peran perempuan dalam Pemilu dan ingin maju menjadi anggota Parlemen. Usaha yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan harus diupayakan, antara lain seperti rekrutmen caleg perempuan harus lebih dari 30%.

Upaya lain adalah pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas politisi perempuan dan secara terus menerus meningkatkan kader perempuan melalui organisasi dalam partai politik. Pendampingan caleg perempuan diperlukan dalam masa pra dan pasca pemilu, juga menganjurkan perempuan untuk berani mengambil posisi kunci dalam partai.

Kesimpulan yang bisa diambil untuk meningkatkan Keterlibatan dan Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif antara lain: perbaikan mekanisme pemilu (UU, PERPU, dll), perbaikan sistem Pemilu, perempuan masuk kedalam BAPILU, dan kesadaran gender (gender mainstreaming) bagi semua partai peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu.[SF]

Peluncuran Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat

BERTEMPAT di Aula Mahkamah Konstitusi, 3 Agustus 2016, Komnas Perempuan meluncurkan “Laporan Hasil Pemantauan; tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan pelaksana Ritual Adat”. Acara ini dihadiri Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Sub Direktorat Penghayat Kementerian Pendidikan dan Pariwisata, KPPPA, ketua Komisi II DPR RI, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua DPD RI, perwakilan Mahkamah Agung RI, Perwakilan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Kementerian Keuangan RI, dan Ombudsman.

Sementara dari agama-agama lokal hadir perwakilan Sunda Wiwitan (Kuningan), komunitas Sapta Dharma (Surabaya), komunitas Kajang (Bulukumba), Dayak Manyaan (Kalimantan Tengah), komunitas Adat Musi (Manado), komunitas Tolotang (Sidrap), komunitas adat Bissu (Pangkep), komunitas Boti dan Jonitiu (NTT), komunitas Ngatatoro (Palu), komunitas Wettu Telu (NTB), Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat/JMSPS (Aceh), Aliansi Sumut Bersatu/ASB (Sulawesi Selatan), KH. Husein Mohammad (Cirebon), para Gubernur dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, DIY Jogjayakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera utara, dan Nangroe Aceh Darussalam serta para Bupati, perwakilan kedutaan negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga donor.

Salah satu tujuan penyelenggaraan acara ini yaitu untuk merawat ingatan publik pada kesejarahan atas pembentukan bangsa ini yang melibatkan seluruh komponen bangsa dari etnik, suku dan agama yang berbeda, termasuk dari kelompok penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat.

Dari tahun 2011 hingga 2014, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama komunitas perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur melakukan pemantauan dan pendokumentasian kondisi pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional bagi perempuan penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat.

Dalam sambutannya mewakili presiden, Teten Masduki menyatakan bahwa Indonesia telah lama belajar demokrasi, harusnya semua warga negara tidak ada yang didiskriminasi. Masyarakat hadir lebih dulu dari pemerintah. Pemerintah lahir dari masyarakat. Teten memaahami bahwa masih banyak keluhan seputar pencatatan kelahiran, perkawinan perceraian dan kematian yang bassnya praktik diskriminasi. Ia menyadari bahwa hak setiap warga negara untuk diperlakukan setara dan adil, tidak diperlakukan berbeda dengan yang lain masih banyak hambatan. Jaminan konstitusional untuk diperlakukan sama, dalam implementasinya tergantung level kapasitas petugas pelaksana di lapangan. Di level kebijakan dibutuhkan kerjasama mengatasi kesenjangan di lapangan. Karena seringkali ditemui kendala teknis, KSP (Kepala Staf Presiden) siap menjamin penegakan hak-hak dasar warga negara, bila permasalahan kesenjangan ini tidak selesai di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, maka KSP akan turun tangan.

Yetriani, dari Komnas Perempuan sekaligus fasilitator, memaparkan temuan-temuan dan rekomendasi dari hasil pemantauan. Temuan-temuannya menjadi basis untuk mendorong percepatan advokasi dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam waktu yang sama ini menjadi peluang untuk membebaskan para korban dari praktik diskriminasi.

Kaum perempuan di Indonesia masih banyak diperlakukan secara diskriminatif karena budaya patriarkhi yang mengakar kuat di kalangan masyarakat. Negara dalam hal ini bersikap mendua. Di satu sisi, negara harus melestarikan tradisi dan budaya lokal untuk memajukan pariwisata dan pembangunan, namun di sisi lain, negara abai terhadap hak-hak minoritas penghayat kepercayaan di berbagai daerah.

Ketidakharmonisasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan turut menghadirkan polemik yang tidak mudah. Akhirnya, banyak anak Indonesia menjadi korban dari berbagai kebijakan diskiminatif terhadap komunitas keluarga penghayat, di antaranya tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang kemudian berdampak sulitnya mengikuti program belajar di sekolah, tidak naik kelas karena tidak memiliki nilai agama yang menjadi muatan lokal, sulit mengurus KTP dan Kartu Keluarga, anak-anak dan perempuan kesulitan mendapat hak-haknya di mata hukum, sulit naik jabatan bagi yang kekeuh tidak memilih salah satu dari enam agama yang diakui, kemudian berdampak ke sektor ekonomi dan kesejahteraan keluarga, sulit memperoleh akta perkawinan dan akta perceraian, hingga sulit mendapat akta kematian. Hidup sulit hingga sudah mati pun diperlakukan diskriminatif.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Irman, menyampaikan bahwa selama setahun dirinya menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri RI tidak ada satu pun aduan dari kelompok penghayat dan komunitas pemeluk agama minoritas yang datang ke mejanya. Menurutnya, seluruh petugas Dukcapil Kemendagri merupakan pegawai pilihan yang memiliki pengetahuan dan kapasitas tentang pencatatan sipil. Kemendagri dengan komnas perempuan selalu menjalin komunikasi yang erat, terutama dengan para tokoh komnas, semisal Kiyai Husein Mohammad. Tugas pemerintah menurutnya, mencatat dokumen bukan mengesahkan perkawinan, setiap proses pernikahan itu bisa dicatat setelah ada surat pengesahan dari kelompok agamanya masing-masing, misalnya pengesahan dari komunitas penghayat.

Kelompok pelajar dari komunitas anak Sunda Wiwitan turut memeriahkan acara dengan sumbangan lagu-lagu bertemakan perjuangan anak-anak minoritas dan mimpi-mimpi kemerdekaan untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya, hak untuk hidup tanpa diskriminasi, hak ikut serta dalam pendidikan. Suasana pun menjadi haru, para peserta menghayati setiap syair yang dinyanyikan sekelompok anak-anak yang mengenakan seragam sekolah khas komunitas penghayat kepercayaan.[]

Konferensi Pers “Menyikapi Kecenderungan Indonesia Melakukan Penghilangan Indikator Sunat Perempuan dalam Goal 5 SDG’s”

KAMIS, 4 Agustus 2016, Kapal Perempuan menggelar konferensi pers “Menyikapi Kecenderungan Indonesia Melakukan Penghilangan Indikator Sunat Perempuan dalam Goal 5 SDG’s”, di Bakoel Coffee, Cikini. Sejumlah media, cetak dan elektronik, serta narasumber dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDG’s hadir dalam acara ini. Para nara sumber terdiri dari pemerhati isu ini seperti Hamong Santoso dari International NGO Forum on Indonesia Development membahas “Pengantar Perkembangan SDG’s di Indonesia”, Ibu Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan yang membahas kesehatan perempuan; Ahmad Hilmi dari Rumah KitaB yang membahas seputar agama dan budaya, Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia, dan Misiyah dari Kapal Perempuan—keduanya membahas soal goal SDGs dan aspek hukumnya.

Konferensi pers ini digelar berkaitan dengan kecenderungan dihilangkannya isu sunat perempuan dari agenda SDG’s indonesia dengan dalih kesulitan data, ketiadaan institusi yang bertanggung jawab dan dianggap tidak relevan bagi kondisi Indonesia. Dalam kenyataannya, sunat perempuan dipraktikan secara luas di Indonesia. Faktanya sunat justru mendiskriminasikan perempuan dan dampaknya memperburuk kualitas hidup mereka.

Nawacita dan RPJMN 2014-2019, mengemban mandat untuk memajukan perempuan, melakukan pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender. Atas dasar itu tidak ada alasan untuk mengabaikan isu sunat perempuan dalam SDG’s. Data UNICEF tahun 2013 menunjukkan, lebih separuh anak gadis di Indonesia telah disunat, dan tiga di antara empat anak yang disunat berumur di bawah enam tahun. Data Unicef tahun 2016 menunjukkan Indonesia merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah Mesir dan Ethiopia dalam praktik sunat perempuan. Terdapat 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup di 30 negara telah menjalani praktik mutilasi kelamin atau sunat perempuan. Di ASEAN, Indonesia merupakan penyumbang terbesar kedua setelah Kamboja.

Ibu Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Perempuan menuturkan bahwa praktik sunat perempuan makin memprihatinkan karena layanan kesehatan ikut melakukannya. Bidan-bidan dan petugas kesehatan membantu proses sunat perempuan karena desakan masyarakat seiring kuatnya tradisi dan budaya sunat perempuan di Indonesia. Di Indonesia, menurutnya sunat dilakukan kepada lelaki dan perempuan. Sunat pada lelaki berbeda dampaknya dengan yang dialami perempuan. Sunat pada lelaki memberi manfaat positif bagi kesehatan mereka. Oleh karena itu, dalam dunia kedokteran materi teknik operasi sunat bagi laki-laki diajarkan. Saat ini sebanyak 50 hingga 65 persen anak laki-laki yang dilahirkan di Amerika disunat. Ini karena kesadaran masyarakatnya terhadap manfaat sunat laki-laki.

Sunat perempuan, sebaliknya, membawa dampak negatif bagi kesehatan perempuan. Berbeda dari tata cara operasi bagi sunat lelaki, pada perempuan sangat beragam; pemotongan seluruh klitoris, memotong sebagian klitoris, menjahit labia mayora vagina, dan sebagaimana banyak dilakukan di Indonesia, menggores klitoris atau daerah sekitar vagina dengan jarum atau ujung pisau/gunting, atau dilakukan secara simbolik dengan menggunakan kunyit yang runcing. Namun apapun caranya semua jenis praktik sunat perempuan itu membahayakan kesehatan perempuan.

Berbagai aksi protes ke Kementerian Kesehatan sudah dilakukan sejak lama. Tahun 2006 silam, menjelang perayaan Hari Kartini, LSM-LSM yang bekerja untuk isu kesehatan reproduksi dan anti kekerasan mendatangi Kementerian Kesehatan. Mereka mendesak pihak kementerian mengeluarkan kebijakan penghentian praktik sunat perempuan. Namun sebegitu jauh kementerian ini tidak menganggap praktik sunat perempuan bukan urusan kementrian kesehatan, dan dianggap sebagai domain budaya.

Ahmad Hilmi dari Rumah KitaB menjelaskan bahwa agama pada prinsipnya berisi ajaran kasih sayang dan perlindungan hak asasi manusia, tak terkecuali perempuan. Sunat perempuan merupakan praktik zaman kuno, setua usia fatwa para ulama dari berbagai mazhab seperti Maliki, Hanafi, Syafi’iyah, dan Hanabilah, termasuk para ulama Wahabi, yang melegalkan praktik sunat perempuan dengan landasan argumentasi teks-teks keagamaan. Fatwa-fatwa para ulama dari berbagai mazhab itu tersebar di berbagai kitab kuning yang menjadi basis rujukan para ulama di Indonesia yang dianggap kitab-kitab mu’tabarah. Hal ini yang mendorong para ulama indonesia yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sunat perempuan hukumnya sunah di tahun 2008.

Apa yang terjadi di Indonesia ini tidaklah sama dengan yang terjadi di Mesir. Di Mesir, Sayyid Sabiq, yang lahir di tahun 1915, di dalam kitab Fiqhu al-Sunnah-nya, sebuah kitab yang banyak dipakai oleh kalangan fundamentalis yang lebih mendahulukan hadits ketimbang fikih konvensional, menyatakan bahwa sunat perempuan itu tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat. Komentar itu turut menggeberak dunia ilmiah di Mesir. Sejak itu para ulama dan akademisi mengkaji ulang berbagai fatwa para ulama klasik seputar kebolehan sunat perempuan. Banyak ulama secara individu mengeluarkan hasil kajiannya, baru pada tahun 2006, Darul Ifta (Lembaga Fatwa yang berada di bawah naungan Al-Azhar) mengeluarkan fatwa haram sunat perempuan setelah dilakukan hasil penelitian medis para ahli di bidang kedokteran yang menemukan banyak dampak buruk pada tubuh perempuan yang ditimbulkan akibat praktik sunat perempuan. Di samping itu juga banyak argumentasi teks-teks keagamaan mengenai sunat perempuan yang digunakan para ulama klasik yang mendukung sunat perempuan tidak memiliki landasan ilmiah yang jelas. Majelis Ulama Indonesia harus belajar banyak pada Darul Ifta di Mesir. Lemahnya sensitivitas gender di kalangan ulama juga turut menyumbang pada kurangnya analisa kritis terhadap teks-teks terutama yang berisi fatwa yang bias gender.

Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia membahas mengenai aspek hukum sunat perempuan. Dian banyak menuturkan pencegahan sunat perempuan dari sudut pandang hukum. Dian menjelaskan bahwa pembinaan kesehatan di pasal 73 memiliki 5 poin yang wajib dilaksanakan pemerintah, di antaranya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cukup bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai upaya gangguan dan bahaya terhadap kesehatan, memberikan berbagai kemudahan mencapai akses-akses pelayanan kesehatan, keseluruhan ini merupakan mandat undang-Undang Kesehatan tahun 1992. Harusnya pemerintah tidak meninggalkan amanat Undang-Undang kesehatan ini dan tidak membuat regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Misiyah dari Kapal perempuan menjelaskan tentang perlunya membangun kesadaran setiap lapisan masyarakat, para tokoh agama, hingga para pemangku kebijakan, mengenai bahaya sunat perempuan. Tanpa kesadaran dari setiap elemen masyarakat tentu pencegahan praktik sunat perempuan akan semakin sulit. Terutama, masyarakat dan para tokoh agama kurang mengetahui pemikiran-pemikiran Islam yang progresif dalam menganalisis temuan-temuan argumentasi teks keagamaan yang pro terhadap kemanusiaan, yang turut mempersulit perjuangan pencegahan praktik sunat perempuan.

Berbagai media mempublikasikan hasil konferensi pers ini, di antaranya surat kabar Kompas yang menulis berita berjudul “Lindungi Anak Perempuan” di halaman 12, edisi 5 Agustus 2016.[]