Perempuan Muslim pertama berbicara di mimbar di parlemen Inggris

Nus Ghani menorehkan sejarah dengan menjadi perempuan Muslim pertama yang berbicara di mimbar di Majelis Rendah parlemen inggris.

Belum lama ini ditunjuk sebagai asisten menteri transportasi, Ghani disambut meriah saat menjawab pertanyaan tentang akses untuk orang-orang difabel di stasiun-stasun kereta.

Ghani, anggota parlemen mewakili Wealden sejak tahun 2015, lahir di Kashmir.

Menteri Transportasi Chris Grayling mengatakan bahwa promosi Nus Ghani membuktikan bahwa Partai Konservatif ‘adalah sebuah partai tentang kesempatan,’ yang juga telah memunculkan perdana menteri perempuan pertama.

“Kami adalah partai untuk memunculkan… perempuan Muslim pertama yang berbicara dari mimbar pemerintah di parlemen,” katanya.

“Saya mengucapkan selamat kepadanya – saya sangat bangga duduk di sampingnya.”

Ghani, 45, sebelumnya bekerja untuk berbagai lembaga bantuan sosial dan sempat pula bekerja di BBC World Service sebelum maju sebagai kandidat Partai Konservatif untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum 2010 untuk wilayah pemilihan Birmingham.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42730478

Jangan Biarkan Perempuan Berjuang Sendirian

Jakarta – Berbicara tentang pengarusutamaan keadilan untuk perempuan tidak tampak semudah yang ada pada mimbar orasi. Jalan tengah perspektif keadilan hakiki dan timbal balik (mubaadalah) dalam relasi gender juga tidak sesederhana mengambil sikap pro atau anti pada diskursus feminisme. Atau, setidaknya, sebelum gencar berteriak pro atau anti, realitas seharusnya jadi dasar pijakan paling utama dari sebuah pemecahan masalah atau kesimpulan.

Spektrum masalah perempuan masih terlalu luas. Persoalan perempuan desa berbeda dengan perempuan kota. Apalagi masa kini, banyak teori semakin membuat kabur makna antara desa dan kota. Desa, katanya sudah tidak ada lagi. Dulu, perempuan adalah pewaris aset keluarga berupa sawah, sehingga ia adalah pemilik aset sekaligus pelaku produksi. Ketika modernitas melibas hikmah hidup agraris, keluarga desa menjual aset tanah dan sawah kepada pengembang.

Yang luput terpikir adalah bukan hanya tanah dan sawah yang hilang, tetapi sekaligus pola hidup yang kalang kabut. Struktur masyarakat industri membutuhkan peran manusia sebagai mekanik yang mengoperasikan mesin. Pada bagian ini, laki-laki kemudian lebih mendapat kesempatan di sektor produksi sebab sejak lama kebutuhan akan pendidikan lebih dipercayakan kepadanya. Perempuan desa dengan ekonomi lemah pada akhirnya mengisi peran sebagai buruh pabrik, buruh migran, pekerja wilayah domestik, atau pekerja seks komersial, dengan nominal gaji separuh dari standar penghasilan laki-laki karena peran perempuan yang dianggap komplementer.

Isu perempuan dalam ekstremisme agama juga mengalami pergeseran tradisi. Kelompok ekstremis beragama mengenal istilah jihad kabir (besar) dan jihad saghir (kecil). Jihad besar adalah jihad dengan mempertaruhkan nyawa di medan perang wilayah konflik yang biasanya diambil peran oleh laki-laki. Sedangkan jihad kecil adalah jihad khas terkait peran perempuan untuk melahirkan anak, terutama anak lelaki yang kelak menjadi pelaku jihad kabir, serta bersikap sabar ketika suami pergi berjihad.

Belakangan, publikasi Rumah KitaB berjudul Kesaksian Para Pengabdi: Kajian tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia menjelaskan bahwa para perempuan dalam komunitas ekstremis semakin banyak yang mengambil peran jihad kabir karena merasa kehadiran dan eksistensinya dalam dunia jihad kurang diakui.

Akan tetapi, isu dan persolaan perempuan sering tidak dilihat berdasarkan realitas. Mengapa zaman menuntut perempuan bekerja, perempuan melawan pasangannya, perempuan meminta keadilan pada hak-haknya, selalu saja dihalau dengan teks terlebih dulu. Ujungnya, potret perempuan yang melawan jatuh kepada stigma tidak mulia, lalu dihukumi haram, neraka, dan tidak bermoral.

Faktanya, sakralitas teks dan sakralitas tokoh adalah problem utama peradaban Islam. Martin van Bruinessen dalam buku Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (2012) menyebut nama Syekh Nawawi Banten sebagai seorang ulama yang memiliki pengaruh kuat dalam tradisi pesantren karena kiprahnya menulis banyak kitab berbahasa Arab rujukan pesantren. Tema kitab mencakup berbagai disiplin pengetahuan dalam kajian keilmuan Islam, seperti akidah, tasawuf, fikih, tafsir, bahasa dan ilmu hadist. Sekitar 26 kitab karyanya beredar di pesantren-pesantren Indonesia, 11 di antaranya menjadi bagian dari 100 kitab terpenting. Satu di antara yang terkenal adalah kitab Uqud Al Lujjayn fi Bayan Huquq az-Zawjain (selanjutnya kita singkat KUL).

Zaman telah bergerak maju. Semangat kedirian dan kepemimpinan perempuan makin terbentuk, tetapi KUL masih diajarkan di hampir semua pesantren tradisional di Indonesia dengan tafsir lama yang tidak berkesesuaian dengan napas zaman. Dalam KUL, peran utama perempuan adalah ketaatan total pada suami, berperilaku baik dan menyenangkan, bersedia penuh melayani kebutuhan biologis suami, bersabar atas perangai buruk suami, tunduk dan rendah hati, tidak melakukan aktivitas tanpa seizin suami, tidak melakukan kontak dengan yang lain, tidak membangkitkan amarah, tidak menyusahkan dan tidak meminta materi di atas kemampuan sang suami.

Fikih Islam seharusnya mau mendengar perempuan terlebih dahulu sebagaimana sikap Rasulullah SAW mendengar alasan Sayyidah Fatimah bahwa bagaimana pun poligami akan menyakiti diri perempuan sehingga Rasul melarang Ali berpoligami. KUL, seiring zaman yang mengubah tata politik, sosial dan ekonomi, harusnya memberi ruang kepada konteks tafsir kesabaran yang dibebankan kepada perempuan, ruang penolakan, hingga fikih perlawanan yang boleh dilakukan perempuan dalam upaya perlindungan diri atau protes.

Mengapa hal ini penting? Pada 18 Juni 2015, misalnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan untuk menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan di Indonesia. Dua penggugat, yakni Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak menghendaki batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Jika semata merujuk kepada teks, perempuan memang boleh dinikahkan setelah mendapatkan menstruasi. Tetapi, kita mengenal istilah akil baligh. Jika baligh merujuk kepada kedewasaan biologis yang ditandai dengan sejumlah perubahan pada tubuh laki-laki maupun perempuan, maka akil adalah kemampuan yang melingkupi aspek kedewasaan emosi, intelektual serta spiritual yang sulit diukur tetapi justru aspek inilah yang paling penting dalam pernikahan.

Sensus nasional hasil kerja sama dengan UNICEF pada 2012 menunjukkan, satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 50% dari angka pernikahan dini itu berujung pada perceraian. Selain perceraian, menurut Lies Marcoes, perkawinan dini juga berdampak kepada kekerasan dalam rumah tangga, penyakit organ reproduksi, dan angka kematian ibu melahirkan. Jika teks hanya menimbang tesis “menghindari zina”, maka realitas menimbang banyak hal soal masa depan, sebab penindasan sama sekali bukan kodrat yang harus kita aminkan.

Kongres Perempuan Pertama yang kita peringati sebagai Hari Ibu tiap 22 Desember sesungguhnya telah menyampaikan amanat penolakan pernikahan dini, penolakan poligami, penolakan diskriminasi atas perempuan, penolakan pembatasan akses pendidikan dan pekerjaan terhadap perempuan. Betapa majunya pemikiran kaum perempuan Indonesia sejak 1928 silam.

Sayangnya, dalam seminar, lokakarya maupun kongres, hingga hari ini, hampir 90 tahun sesudah Kongres Perempuan Pertama, bahasan soal perempuan sering hanya sebatas topik. Perlakuan itu membuat perempuan seolah eksklusif, padahal yang terjadi justru fakta bahwa perempuan memang masih marjinal.

Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm, salah seorang penggagas Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI 2017) menegaskan bahwa menjadikan perempuan sebagai topik diskusi berbeda dengan menjadikan perempuan sebagai metode berpikir atau perspektif. Dalam koridor kedua, sebuah kelompok atau institusi yang berisikan laki-laki maupun perempuan boleh berbicara apa saja soal pembangunan, politik, ekonomi sampai sosial budaya, namun melibatkan perspektif perempuan sebagai subjek ketika memutuskan sebuah kebijakan.

Selamat Hari Perempuan dan Hari Ibu. No one left behind, rangkul bersama, jangan ada satu perempuan pun yang kita biarkan berjuang sendirian. [Kalis Mardiasih]

Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-3781819/jangan-biarkan-perempuan-berjuang-sendirian

Workshop desain kajian walayah (perwalian nikah) dan qawamah (perlindungan perempuan dan anak) dalam Kitab-kitab Keagamaan Islam untuk Advokasi Pencegahan Kawin Anak

Penelitian Rumah Kitab 2015-2016 terkait praktik kawin anak di sembilan kabupaten dan dua kota memperlihatkan terjadinya pemaksaan /pengkondisian perkawinan anak oleh orang tua/ orang dewasa. Pemaksaan itu umumnya menggunakan argumentasi keagamaan yang melegitimasi dan membenarkan tindakan pemaksaan ayah atau wakil ayahnya atau negara atas nama ayahnya (wali nikah).

Kajian tentang hubungan orang tua/ ayah  atau wakil ayah dan anak penting untuk kembali dikaji mengingat terjadinya perubahan perubahan sosial yang berpengaruh besar dalam perubahan relasi dan stuktur-struktur hubungan sosial. Meskipun perkawinan anak  terkait dengan kebijakan politik ekonomi dalam merumuskan pendistribusian kesejahteraan, namun yang mengemuka adalah argumentasi keagamaan tentang  hak hak prerogratif orangtua sebagai wali atas anaknya.

KH Husein Muhammad

Di lain pihak perubahan perubahan sosial politik ekonomi tak bisa lagi ditanggulangi oleh peran dan kedudukan seorang ayah untuk menjalankan fungsi perwalian (walayah) dan perlindungan (qawamah).

Dalam rangka itu, Rumah KitaB menyelenggarakan workshop sekaligus pembukaan serial diskusi dan kajian kitab tentang perlindungan (qawamah) dan perwalian (walayah) dalam pandangan teks keagamaan  dan melihatnya dalam perubahan -perubahan konteks untuk mendudukkan kembali status wali bagi orang tua—ayah, kakek, dan saudara lelaki atau negara sebagai wakil orang tua (waki hakim) pada posisi yang semestinya sebagai lembaga pelindungan  sebagaimana makna semula sebagai wali dalam tradisi yurisprodensi Islam.

 

 

 

KH Ulil Abshar Abdalla

Dari kekayaan bacaan lapangan penelitian dan pengalaman bacaan teks keagamaan klasik serta advokasi dengan menghadirkan pandangan alternatif untuk menjawab kebuntuan dalam menghadirkan pandangan agama mengatasi problem probem relasi kuasa seperti anak dan orang tua, atau suami istri, Rumah KitaB bekerjasama dengan Oslo Coalition  menyelenggarakan workshop 1 hari (terbagi ke dalam dua sesi)  dengan tema “ Membaca ulang Kajian Qawamah dan Walayah dalam teks klasik untuk advokasi Pencegahan Perkawinan Anak”.

Indonesia akan Punya 4 Pusat Penelitian Pelayanan Anak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensos Khofifah melakukan peletakan batu pertama pembangunan P4AT di Bantul. (Usman Hadi/detikcom)

Bantul – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Anak Terpadu (P4AT) di Dusun Sonosewu, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, DIY.

Selain di Bantul, pemerintah berencana membangun P4AT di tiga tempat lainnya. Tempat itu adalah Pasuruan, Jawa Timur; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Khofifah, dari beberapa tempat ini, pembangunan P4AT di Yogyakarta adalah yang paling siap.

“Kebetulan gedung-gedung sebelah (di kompleks BBPPKS Bantul) juga sudah ada dan akan segera dikonversi. Karena ini kan balai besar penelitian, ini akan segera dikonversi menjadi P4AT,” kata Khofifah sesuai peletakan batu pertama pembangunan P4AT di Bantul, Selasa (9/1/2018).

Menurutnya, rencana pengkonversian gedung di BBPPKS Bantul menjadi P4AT sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tidak hanya itu, Khofifah juga sudah berkomunikasi dengan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

“Saya juga sudah mengkomunikasikan dengan Wali Kota Yogyakarta. Tahun ini saya mohon (P4AT) bisa dimasukkan dalam katalog tujuan wisata di Yogyakarta,” paparnya.

Khofifah menjelaskan pembangunan P4AT di Bantul ini tidak menggunakan dana pemerintah, melainkan support dari Tahir Foundation.

“Sementara ini (anggarannya) Rp 25 miliar. Tetapi itu masih dimungkinkan untuk bisa ditambah, tergantung kebutuhan dan hasil koordinasi berikutnya,” ucapnya.

Keberadaan P4AT, lanjut Khofifah, nantinya diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan dalam upaya perlindungan anak. Baik itu anak korban kekerasan, anak-anak telantar, maupun anak-anak yang menggelandang di jalanan.

“Di dalamnya juga akan ada sentra penelitian pengembangan skill. Jadi (P4AT) insyaallah akan terintegrasi,” pungkas dia.
(dnu/dnu)

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3806980/indonesia-akan-punya-4-pusat-penelitian-pelayanan-anak

Gereja Katolik Tolak Rekomendasi terkait Penyelidikan Pelecehan Seksual terhadap Anak

Seorang anggota senior Gereja Katholik Roma Australia telah menolak rekomendasi kunci dari Komisi Kerajaan setelah lima tahun menyelidiki pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ada 400 rekomendasi yang diajukan Komisi termasuk pembentukan institusi baru Lembaga Keselamatan Anak-Anak Nasional dan kewajiban para anggota kependetaan untuk melaporkan pelecehan yang diungkapkan pada mereka sewaktu pengakuan.

Laporan hasil penyelidikan itu mendapati puluhan ribu anak yang mengalami pelecehan di berbagai institusi Australia selama beberapa dasawarsa lalu. Sebagian besar pelakunya adalah anggota gereja dan guru sekolah.

Selama bertahun-tahun anak-anak rentan menjadi mangsa pedophile sementara yang berwenang memalingkan muka tidak berbuat apa-apa. Pemerintah secara resmi masih belum menanggapi laporan Komisi, tetapi Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan, skala pelecehan itu merupakan ‘tragedi nasional.”

“Saya berterima kasih dan menyampaikan hormat atas ketabahan penyintas bersama keluarga mereka, yang diberitahu sering untuk pertama kali, tentang pelanggaran memilukan oleh orang yang sebenarnya harus mencintai dan melindungi,” ujar Turnbull.

Selama lima tahun Komisi Kerajaan itu mendengarkan kisah memilukan tentang perkosaan dan kekerasan seksual. Sebagian dari anak-anak yang jadi korban kemudian bunuh diri, dan sebagian lagi menanggung trauma itu seumur hidup.

Leonie Sheedy mengalami pelecehan ketika berada di bawah pengasuhan. Ia mengatakan yang menderita pantas mendapat kompensasi. Ia mengatakan, “Anak-anak seperti saya yang dibesarkan di panti yatim piatu Australia, penampungan anak-anak, dan rumah asuh, jelas tidak aman dari pemangsa dan orang sadis bangsa ini, dan kami pantas menerima kompensasi atas semua pelecehan dan pengabaian.”

Kepala Gereja Anglika Australia telah meminta maaf atas penanganan memalukan terhadap banyak tuduhan pelecehan. Tetapi Gereja Katolik menampik rekomendasi kunci yang diajukan Komisi Kerajaan bahwa pendeta harus melaporkan pengakuan pelecehan yang dikemukakan kepada mereka sekalipun pengakauan itu rahasia. Uskup Agung Melbourne Denis Hart mengatakan, tiap pendeta yang membuka segel pengakuan akan diekskomunikasi, dikeluarkan dari Gereja dan tidak bakal mendapat pemakaman secara Katolik.

Lebih dari 2500 kasus perlakuan tidak senonoh yang telah dilaporkan kepada pihak berwenang dan ada 230 penuntutan kriminal yang sudah dimulai. [al]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/gereja-katolik-tolak-rekomendasi-terkait-penyelidikan-pelecehan-seksual/4167567.html

Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Perkawinan Anak DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI

Jakarta, Selasa, 5 Desember 20017: DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI mengadakan FGD Upaya Pencegahan Kawin Anak, dihadiri perwakilan Lembaga, LSM dan peneliti pemerhati isu pencegahan kawin anak. Hadir Justine Johana (UNICEF), Muzaenah Zain (LKK PBNU), Farid Ahmad (BP 4 Pusat), Emamatul (LKK PBNU), Evie Permata Sari (Sapa Indonesia), Helwina Handayani (KPAI), Iklilah MDF (Universitas Indonesia), dan Mukti Ali (Rumah KitaB).

Acara dibuka Bapak Mohsen, Direktur Bina KUA dan KS dilanjutkan FGD yang dipandu Bapak Muhammad Adieb Mahrus dari Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Bapak Adieb lebih dulu menjelaskan tentang upaya pencegahan kawin anak dalam kebijakan pemerintah. Antara lain ia menyatakan bahwa, “Kelemahan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pencatatan Perkawinan No. 9/1975 tidak menegaskan kriteria ijin kawin dari orang tua. Ini berakibat pada ketidakjelasan ijin kawin dalam UUP, bahkan disalahpahamai sebagai ijin kawin secara umum. Padahal pada Pasal 45 dan 47 UUP 1/74 dikatakan bahwa “anak di bawah 18 tahun berada dalam perwalian dan orangtua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya”. Dan dalam Pasal 49 dan 53 dinyatakan bahwa, “kekuasaan orang tua atau wali dapat dicabut jika melalaikan kewajiban atau berkelakukan buruk sekali”.

Bapak Adieb juga melanjutkan, dalam UUP tentang pencegahan/penolakan perkawinan dalam  Pasal 13 dan 14 dinyatakan, “pihak yang berkepentingan wajib mencegah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Dan Pasal 21 dikatakan, “petugas wajib menolak perkawinan yang tidak memenuhi syarat”.

Sementara itu bagian Biro Hukum di Kementrian Agama RI menyatakan bahwa kendala menegakkan hukum di Indonesia adalah adaya pandangan keagamaan dan sebagian tokoh agamawan yang tidak terbuka dan juga adat yang sulit untuk menerima perubahan. Problem yang sampai sekarang masih belum selesai adalah adanya dualisme hukum, agama dan Negara atau hukum Negara dan hukum adat.

Sejumlah peneliti memberikan masukan terkait dengan strategi pencegahan kawin anak dan berbagi pengalaman penelitian. Misalkan yang sering dijelaskan para peneliti, yaitu soal fenomena kawin anak di Lombok yang diawetkan oleh tradisi merarik.

Justine Johana  dari UNICEF, menjelaskan pentingnya kampanye pencegangan kawin anak. Ia mengusulkan kampanye stop kawin anak yang menyasar pada generasi sekarang, yang disebut sebagai generasi milennial. Misalkan dengan membuat meme-meme kreatif yang bisa diterima oleh kalangan remaja generasi milennial. Content-nya tidak usah panjang-panjang, cukup pendek dan singkat tapi mengena. Sebab jika terlalu panjang, malahan tidak dibaca. Karena generasi sekarang kurang hoby membaca. Atau membuat film dokumenter yang singkat.

Mukti Ali (Rumah KitaB) menjelaskan kegiatan Rumah KitaB dalam pencegahan kawin anak. Ia menyatakan bahwa Rumah KitaB sedang mengembangkan program BERDAYA untuk penguatan tiga elemen penting dalam pencegahan perkawinan anak yaitu tokoh formal dan non formal, orang  tua, anak remaja perempuan sendiri. Rumah KitaB baru saja menyelesaikan asesmen kebutuhan untuk pencegahan kawin anak di wilayah urban di Bogor, Cirebon, Jakarta Utara, dan Makassar.

Rumah KitaB juga menerbitkan buku “Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan tentang Kawin Anak”. Tim Rumah Kitab mencoba menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum perkawinan tidak tunggal, bisa sunnah, wajib, dan bahkan bisa haram. Misalkan seluruh ulama dalam kitab kuning menyatakan perkawinan yang akan menimbulkan madharat pada pasangan perempuan atau madharat bagi kedua pasangan adalah haram, seperti sang wali mengawinkan putrinya dengan lelaki tua renta dan pikun sehingga akan berdampak negatif bagi masa depan rumah tangganya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perkawinan yang berdampak madharat. Jika mengacu pendapat para ulama tersebut, kalau memang kawin anak adalah madharat berdasarkan penelitian dari berbagai pakar maka tidak diperbolehkan.

Buku tersebut juga menjelaskan ulang tentang perwalian, yang disebut wali mujbir, dengan pemaknaan yang lebih tepat, yakni wali yang tidak dengan semena-mena mengawinkan anaknya dan tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri. Karena pemaksaan orang tua adalah salah satu faktor kawin anak. Dan tema-tema yang lain yang terkait juga dibahas di buku.

Seat ini Rumah KitaB sedang mempersiapkan diskusi berkala selama sepuluh bulan ke depan tentang konsep walayah (perwalian) dan qawamah (perlindungan). Pesertanya adalah para kiyai yang berbasis kitab kuning, aktivis perempuan, Peradilan Agama dan KUA.

Pada catatan akhirnya Mukti Ali menjelaskan soal tantangan dalam kampanye pencegahan kawin anak. Saat ini fundamentalisme agama sedang menguat. Sehingga, kawin anak kembali menguat. Sebagaimana kita saksikan bersama seorang ustadz tersohor mengawinkan putranya yang masih di bawah umur, dan perkawinannya disiarkan live oleh awak media Televisi. Sebagai public figure yang mempunyai pengikut, perkawinan tersebut menjadi percontohan dan sedikit banyak akan memperkuat kecenderungan kawin anak. Dan ini adalah tantangan bagi kampanye pencegahan kawin anak.

Di akhir acara, Mukti Ali menyerahkan buku “Fikih Kawin Anak” pada DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI yang diwakili oleh Bapak Muhammad Adieb Mahrus.[Mukti Ali]

Menyelamatkan anak-anak pejihad asing ISIS yang terlantar

Selama beberapa tahun terakhir, puluhan ribu pejihad asing memutuskan untuk bergabung dengan kelompok militan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS di Irak dan Suriah.

Sebagian besar berasal dari Rusia -dan ada sekelompok pejihad dari Indonesia- yang juga membawa keluarganya.

Kini dengan ambruknya kekhalifahan yang pernah mereka deklarasikan di Irak maupun Suriah, nasib keluarga para petarung ISIS itu menjadi tidak jelas.

Di ruang sarapan pagi sebuah hotel mewah di ibu kota Irak, Baghdad, di tengah-tengah para pengusaha dan tamu internasional, kehadiran empat anak dengan wajah pucat terasa janggal.

Anak-anak berusia tiga hingga enam tahun itu melahap mangkuk sereal atau bubur gandum dengan penuh semangat namun hening.

Jelas mereka bukan sedang berlibur.

Dua perempuan duduk bersama mereka, salah seorang menggendong bayi. Berbeda dengan keempat anak itu, kedua perempuan tampaknya merupakan warga Irak dan bahasa tubuh mereka jelas berjarak dengan anak-anak itu, yang tampak bingung dan curiga.

Tiba-tiba, beberapa pria berjas di meja sebelah melirik arloji mereka kemudian berdiri dan berjalan ke arah perempuan serta anak-anak tadi, yang segera mengikuti dari belakang sembari menelusuri koridor hotel berlantai marmer itu.

Di luar sudah ada dua mobil besar menunggu.

Petugas keamanan dengan pakaian loreng dan kaca mata hitam berkomunikasi lewat walkie talkie sambil membawa anak-anak itu masuk mobil bersama dengan salah seorang perempuan yang menggendong bayi. Kedua perempuan tadi adalah pembantu yang dibayar.

Para pengawal ikut masuk, menutup pintu, dan konvoi kedua mobil lepas melaju menuju bandara.

Yang saya saksikan tadi adalah warga Rusia, diplomat Rusia, dan agen intelijen yang menjemput warga muda negara mereka dari gelombang besar pascaperang Irak untuk dibawa pulang.

Malam itu saya melihat lagi kelima kakak beradik tadi di siaran stasiun TV Rusia pada saat mengakhiri perjalanannya, dipandu menuruni tangga pesawat oleh salah seorang pria yang tadi duduk di meja sebelah saat sarapan pagi.

Di bawah lampu kilat kamera, anak-anak itu tampak bingung saat diserahkan kepada keluarga mereka yang menyambut dengan penuh kegembiraan. Dan pria tadi, yang berusia 50-an tahun dengan badan tinggi tampak gelagapan saat diwawancara karena berupaya mengatasi emosinya yang meluap.

Nama dia Ziyad Sabsabi, seorang politikus Rusia dan merupakan utusan Presiden Chechnya, Rusia selatan, untuk kawasan Timur Tengah. Republik Chechnya, yang merupakan bagian dari Rusia, berpenduduk mayoritas umat Muslim.

Malam sebelumnya, saya duduk bersamanya di sofa sebuah hotel. Dia memperlihatkan gambar dan video di telepon genggamnya berupa anak laki-laki dan perempuan di rumah yatim piatu di Baghdad. Dari sanalah anak-anak itu diambil: beberapa berhasil diselamatkan namun masih banyak yang hilang.

Dia menangis ketika berbicara tentang anak-anak itu.

Mereka adalah anak-anak dari para pria yang meninggalkan negara mereka untuk bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah dan belakangan tewas atau dinyatakan bersalah maupun terlibat dalam kejahatan yang mengerikan.

Namun seperti ditanyakan pejabat itu berulang-ulang, ‘Apa yang salah dilakukan anak-anak itu?’

Ibu mereka, tuturnya, adalah para perempuan muda Muslim yang diperdaya para suaminya untuk bergabung dengan ISIS. Mereka tampaknya menduga akan diajak untuk berlibur -atau suaminya mendapat kerja- di Turki namun kenyataannya dibawa melintasi perbatasan ke Suriah atau Irak.

Kini, seiring dengan kekalahan ISIS di medan perang, sebagian besar dari para suami itu sudah tewas atau dipenjara sementara istri dan anak mereka hilang tanpa bekas. Ratusan keluarga dari pejihad asing ISIS ditahan di Irak namun belum semua nama mereka diungkapkan.

Kelima anak yang saya lihat tadi awalnya dibawa ke rumah yatim piatu dan Ziyad Sabsabi berhasil mengidentifikasi mereka. Lewat perundingan panjang, dia mendapat izin agar anak-anak yang tergolong beruntung itu bisa dipulangkan.

Yang lainnya? Saya berbicara lewat telepon dengan beberapa perempuan paruh baya di Chechnya yang putus asa menanti berita tentang putri dan cucu mereka.

Banyak perempuan dan anak-anak asal Chechnya yang tidak diketahui keberadaan setelah pejihad asing ISIS -yang merupakan suami/ayah mereka- tewas atau ditangkap.

Salah seorang saya panggil Zamira. Putrinya, Seda, menelepon secara rutin selama dua setengah tahun, awalnya dari Suriah -tempat dia tinggal bersama suami pejihadnya. Setelah suaminya itu tewas, Seda menelepon dari Irak, tempat tinggalnya bersama suami kedua.

Namun pasukan Irak bergerak maju ke pusat kota Mosul pada bulan Juli dengan bom yang menghujani kota itu dan tidak pernah ada lagi telepon. Zamira tidak tahu apakah putrinya dan dua cucu kecilnya masih hidup atau sudah mati.

Zamira tidak meragukan kalau putrinya tidak bersalah. “Seda mencoba berulang kali untuk membujuk suaminya pulang,” tegasnya, “Namun begitu mereka di sana, mereka terperangkap.”

Jika Seda kelak memang bisa ditemukan, pemerintah Rusia mungkin tidak sepakat karena beberapa janda petarung ISIS ditangkap begitu tiba kembali di kampung halamannya.

Sementara pemimpin otoriter Chechnya, Ramzan Kadyrov, menegaskan bahwa memulangkan anak-anak itu merupakan sebuah kehormatan walau mungkin butuh waktu bertahun-tahun.

Di hotel di Baghdad, Sabsabi -utusan Kadyrov tadi- kembali ke misinya: menelusuri rangkaian wajah-wajah malaikat yang dia cari sambil mengusap lagi air matanya yang lain.

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42272192

Diskusi tentang Islam Indonesia bersama Rumah KitaB dan para cendekiawan Indonesia di Kedutaan Besar Australia.

Kunjungan Duta Besar Australia Untuk Perempuan dan Anak, Dr. Sharman Stone Dalam “Forum Dialog Warga Untuk Pencegahan Perkawinan Anak”, Panakkukang, Makassar, 1 November 2017

Mengatasi perkawinan anak sangat penting bagi anak perempuan dan laki-laki karena kita ingin mereka memiliki kesempatan terbaik dalam hidupnya.” (Dr. Sharman Stone)

 

Kesempatan terbaik dalam hidup remaja seringkali harus terpaksa dilewatkan karena perkawinan yang terlalu cepat. Perkawinan anak adalah isu global. Terjadi di Indonesia, juga di Australia.  Kawin anak merupakan isu serupa tapi tak sama bagi Australia dan Indonesia. Untuk saling belajar dan berbagi pengalaman akan praktik yang membahayakan kehidupan remaja terutama remaja perempuan, AIPJ 2 bersama dengan Rumah KitaB dan didukung oleh Kecamatan Panakkukang, menyelenggarakan Forum Dialog Warga untuk Pencegahan Perkawinan Anak pada hari Rabu, 1 November 2017, di Balai Pertemuan Kecamatan Panakkukang.

Acara dimulai  menjelang jam 11 dihadiri 46 peserta. Penambahan peserta karena Ibu Walikota mengundang jaringan PKK kecamatan dari dua desa Sinrijala dan Tamamaung.   Kedatangan Dr. Sharman Stone, Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak disambut hangat dengan tari adat Selamat Datang Paduppa, dilanjutkan  pengalungan selendang Toraja oleh Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Hj. Andi Majdah M. Zain, M.si dan karangan bunga oleh Ketua TP PKK Kota Makasssar, Hj. Indira Yusuf Ismail, SE. dan Camat Muhammad Thahir dan wakil Camat Andi Pangerang.  Rangkaian seremonial ini merupakan tanda dukungan para pemangku kebijakan di kota Makassar untuk bersama-sama melakukan upaya untuk mencegah praktik perkawinan anak.

Ada dua segmen dialog yang dirangkai untuk menggarisbawahi latar belakang terjadinya perkawinan anak dan penanggulangannya ditinjau secara hukum dan sosial oleh pemerintah. Direktur eksekutif Rumah KitaB, Lies Marcoes, menfasilitasi dialog interaktif antara Dr. Sharman Stone dengan berbagai perwakilan dari berbagai lembaga formal maupun non formal di antaranya adalah Ketua KUA, Hakim Agama serta Imam; wakil dari LBH Apik dan Shelter; bidan sebagai wakil dari Puskesmas; Guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP); wakil organisasi kelompok rajutan untuk pemberdayaan ekonomi; peneliti, serta perwakilan Rumah KitaB yang juga pelaksana program BERDAYA- program pemberdayaan kelembagaan formal dan non formal dalam mencegah perkawinan anak, di Makassar.

Dalam pengantarnya Dr. Stone menjelaskan tujuan dari kunjungan ini.  Selain menegaskan perkawinan anak sebagai ersoalan yang memprihatinkan dan membutuhkan dukungan banyak pihak dalam penangulangannya, ia menjelaskan situasi serupa yang dialami Australia. “Mereka tidak menikah tapi mereka punya bayi,” demikian kata Dr. Sharman Stone, menunjukkan salah satu perbedaan kondisi di Indonesia dan Australia. “Perkawinan” menjadi kata kunci, sebab di Australia hal itu tak menjadi persoalan, seorang perempuan remaja bisa punya bayi tanpa menikah dan anaknya mendapatkan jaminan penuh sebagai warga negara. Namun  baik bagi Indonesia maupun Australia kehamilan yang tidak diinginkan merupakan mimpi buruk bagi remaja perempuan yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka putus sekolah, menjadi isteri, dan menjadi ibu. Kehamilan telah menghilangkan begitu banyak kesempatan bagi remaja perempuan untuk mengembangan potensi diri. Rentan menghadapi kemiskinan karena sulit mendapat tempat di dunia kerja, rentan kekerasan oleh pasangannya dan sulit mendaoatkan pekerjaan layak.

Dialog warga diawali dengan data pembuka mata di Kota Makassar yang disajikan PO program Berdaya wilayah Makassar  Mulyani Hasan dan Sartika Nasmar. Dikumpulkan dari media dan hasil survey, Yani menjelaskan data tahun 2014 perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mencapai angka 6,7%, peringkat paling tinggi di Indonesia, sementara anak berusia 10 tahun ke atas yang pernah menikah di bawah 15 tahun naik sebanyak 3% menjadi 9,62% di tahun 2015. Angka dari Puskesmas Tammamaung selama setengah tahun pertama tahun ini ada 16 anak perempuan dalam usia 14-16 tahun yang memeriksakan kehamilan.

Data itu diperkuat oleh temuan anekdotal asesmen program BERDAYA. Kehamilan merupakan penyebab paling utama, lalu soal kemiskinan. Kemiskinan mendesak orang tua mencari cara untuk mendapatkan uang, misalnya dengan uang panaik (uang serah-serahan dengan nilai tinggi dari keluarga lelaki kepada keluarga perempuan) meskipun anak perempuannya masih anak-anak, taraf hidup dan pendidikan yang rendah, ketidaksiapan ortu atas derasnya arus informasi dan teknologi yang membuat mereka panik dan khawatir anaknya terlibat pergaulan bebas,  tradisi menjodohkan anak untuk menjaga aset keluarga dan memurnikan darah bangsawan, dan merekatkan kembali jalinan relasi antar suku atau asal mereka sebagai perantau.  Ini menjadi penyebab anak-anak perempuan dikawinkan begitu cepat.

Problem di daerah urban adalah soal keterbatasan ruang, sementara anak remaja membutuhkannya. Untuk itu mereka pergi jauh seperti ke pantai atau tempat terbuka lainya. Namun orang tua tak faham kebutuhan itu. Orang tua menganggap anak-anak mereka liar tak terkendali. Orang tua sangat khawatir terutama bagi anak perempuan yang selalu main jauh. Ruang yang mereka cari mereka temukan secara virtual  di HP atau di tempat-tempat penyewaan games. Kembali orang tua tak faham dan curiga anak mereka menjadi liar. Dan jalan keluar atas kekhawatiran orang tua adalah mengawinkannya terutama anak perempuan. Hal senada disampaikan Nurhady Sirimorok, peneliti dari Rumah KitaB yang melakukan penelitian terdahulu. Ia menambahkan “Ruang bermain yang jauh ini tidak dipahami orang tua dan sebaliknya mereka menjadi kuatir.  Mereka panik dan tekanan terhadap anak perempuan untuk menikah semakin besar. Hamil dan tidak hamil mereka dipaksa menikah”.

Tanggapan disampaikan oleh KUA. Sebagai lembaga formal agama yang berwenang untuk mensahkan sebuah perkawinan, KUA telah berusaha mengikuti UU no.1/1974 pasal 6 tentang batas minimum menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun ia mengakui di luar yang nikah di KUA  banyak terjadi dan dilakukan oleh oknum lain.

Soal batas minimum menikah ini  menurutnya berujung pada pemalsuan usia seperti yang diungkapkan oleh Nuraini, guru Bimbingan dan Penyuluhan, dari sekolah Swasta Tri Handayani “Ini seperti mencuri umur. Kami sebagai guru kan tahu umur anak-anak (didik) kami, tapi ini tiba-tiba diadakan pernikahan”. Meskipun demikian, seorang imam di Kelurahan Sinrijala membantah dengan mengatakan, “Mending minta dispensasi dari pengadilan, daripada curi umur. Nanti adminnya rusak. Kalau ditolak, sebenarnya untuk dapat N9 (Surat Penolakan Perkawinan) untuk (minta dispensasi) ke pengadilan, di luar itu kami tidak berani.”

Pernyataan imam di forum resmi ini jelas bertolak belakang dengan pernyataannya dalam wawancara, menurutnya ia mengawinkan lebih dari 100 remaja perempuan dalam tahun ini karena tak memenuhi syarat untuk menikah di hadapan KUA. Penegasan Imam ini sekedar mengamini pendapat Bapak KUA dan Camat yang menyatakan angka perkawinan anak tidak menonjol.

Soal dispensasi nikah dibahas oleh  Ibu Harijah, mantan hakim peradilan agama Makassar yang pernah bekerjasama dengan Walikota Makassar dalam program AIPJ1 tentang Pelayanan terpadu di tahun 2015-2016.Menurutnya dispensasi ini  memunculkan dilema di Peradilan Agama. Peradilan Agama seringkali terdesak oleh permintaan orang tua yang berusaha menyelamatkan nama baik keluarga karena anak perempuannya terlanjur hamil di luar nikah. Lebih lanjut Ibu Harijah menjelaskan, “Kami sebenarnya miris tapi mau bagaimana lagi, sudah hamil. Mau aborsi dilarang, dan ada hak anak kalau sudah di kandungan itu punya hak hidup. Jadi terpaksa harus diberikan dispensasi.”

Persoalan akte lahir bayi yang dilahirkan oleh remaja perempuan menjadi penyebab lain mengawinkan perempuan remaja  yang sudah hamil. Dengan menikah, bayi yang lahir nantinya dapat memiliki akte lahir dengan nama ayah dan ibu. Ada nilai-nilai agama dan budaya yang harus dipenuhi oleh masyarakat di Indonesia. Mengenai hal ini, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Hj. Andi Majdah M. Zain, M.si. mengatakan, “ Mengawinkan ini soal besar, ini sudah ada kemajuan bisa diuruskan akte lahir. Regulasi hukum agama dan negara disediakan agar tidak berbuat di luar norma agama, itulah batasan dari Indonesia.” Di sisi yang berbeda, Konjen Australia menjelaskan perlunya sosialisasi soal hak warga negara terutama mendaatkan sertifikat kelahiran untuk menghilangkan stigma remaja hamil. “Ini lebih penting daripada keperluan mencari suami.”

Diskusi soal penanggulangan

Segmen kedua setelah pengungkapan data adalah perbandingan situasi di Australia.  “Pemerintah perlu tegas secara hukum, tidak boleh ada dualisme hukum dalam soal kawin anak (hukum agama dan hukum negara)”. Perwakilan dari LBH Apik Makassar, Rosmiati Sain, memaparkan bahwa LBH Apik sudah melakukan kegiatan pencegahan untuk membangun kekuatan di tingkat basis dengan diskusi antar tokoh masyarakat,  imam, dan tokoh, karena inti persoalan kawin anak ada di level masyarakat yang biasanya dilegalkan oleh para imam kampung, ataupun imam dari luar dan calo pernikahan, bukan di KUA.  Padahal apabila mengikuti berkas-berkas persyaratan, dari formulir N1-N4, maka identitas calon pengantin sudah jelas terlihat. KUA ditekan dengan peraturan administrasi sehingga pada umumnya memang menolak calon pengantin yang masih di bawah umur namun Peradilan Agama pada akhirnya terpaksa untuk memberikan dispensasi nikah karena remaja perempuan sudah terlanjur hamil. Rosmiati Sain, perwakilan dari LBH Apik Makasssar menandaskan, “Di sini ditekan, di sana ditekan, jadilah illegal.”

Shelter komunitas yang dibina oleh Ibu Sumarni, seorang warga dari Kelurahan Tammamaung juga turut mendukung pencegahan perkawinan anak. Ada beragam kegiatan yang dilakukan seperti memberikan parenting skills  untuk para orang tua agar dapat menjaga anak-anak mereka, mendata peserta program pendidikan paket A, B, dan C bagi remaja putus sekolah, mengaktifkan Forum Anak untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, serta mengadakan pertemuan rutin untuk berbagai edukasi bagi warga.

Jalur berbeda ditempuh oleh Asmi, pengagas, inisiator komunitas rajut di kelurahan Tammamaung  untuk pemberdayaan perempuan terutama remaja dan lansia.  Asmi melihat celah yang bisa dilakukan oleh para remaja putus sekolah dan rentan untuk dikawinkan. Ia melatih mereka untuk memiliki suatu keterampilan yang dapat menyumbang pada perbaikan kehidupan ekonomi mereka. Namun, upayanya terkendala pemasaran. Asmi dan komunitasnya belum memahami bagaimana sebaiknya produk-produk kerajinan tersebut disalurkan ke konsumen.

Lain di Indonesia, lain pula di Australia. Pelajaran apa yang bisa petik dari negara tersebut?

Situasi serupa dihadapi secara berbeda di Australia. Situasi di Indonesia di mana remaja hamil “harus” dinikahkan dengan menerobos berbagai jalur hukum sangat berbeda dengan situasi di Australia. Di Australia, perempuan yang sudah punya bayi tidak diharuskan untuk menikah. Mereka juga tidak dipermalukan dan tidak dikenai stigma buruk sebagai orang tua tunggal. Bahkan pemerintah memberikan dukungan dengan membiayai kehidupan perempuan muda tersebut termasuk tempat tinggal. Dukungan untuk melanjutkan pendidikan pun besar. Namun, sebesar-besarnya dukungan pemerintah, apabila tidak dibantu oleh keluarga, yaitu suami dan keluarga, pengembangan potensi remaja perempuan tidak akan maksimal. “Kami ingin semua perempuan punya kesempatan yang setara,” demikian harapan Dr. Sharman Stone, namun apabila tidak ada dukungan dari keluarga, hal ini tetap sulit untuk diwujudkan. Perempuan tetap rentan untuk terjerumus dalam kemiskinan.

Sementara soal perkawinan anak di Indonesia diatur dalam UU Keluarga, perkawinan anak di Australia diatur dalam UU Kriminalisasi. Ini berarti, siapapun yang terlibat dalam perkawinan anak di Australia, seperti orang tua, imam, pendeta, penghulu, KUA, dan pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, akan dikenai sanksi hukuman secara tegas. Mereka akan ditangkap, diadili, dan dipenjara. Media juga akan memberitakan hal ini.

Soal hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia menjadi pembeda yang sangat jelas. Mengenai hal ini, Harija menyetujui bahwa karena perkawinan ada di bawah UU keluarga, maka ada dispensasi nikah. Supaya tidak ada pembenaran untuk perkawinan anak, memang diperlukan langkah tegas dari peradilan agama untuk menghilangkan dispensasi nikah.

Sebagai penutup, Dr. Sharman Stone menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan situasi di Indonesia dalam isu perkawinan anak, untuk itu kerjasama untk penanggulangannya sangat penting. Ia mengapresiasi upaya para  tokoh terutama tokoh agama budaya dan pemerintah lokal untuk bersama-sama mengatasi problem ini.

Jalan untuk pencegahan perkawinan anak masih panjang dan forum dialog ini menyadarkan warga akan gentingnya isu perkawinan anak untuk segera ditangani. Semangat mencegah praktik yang membahayakan anak perempuan dan antusiasme warga untuk berpartisipasi dalam forum dialog warga ini merupakan sebuah awal yang sangat baik.[] Regina

Nikah Dini, Arling dan Andiri Disebut Pasangan Pernikahan “Kids Jaman Now” di Sulbar

PORTALMAKASSAR.com – Pernikahan merupakan penyatuan antara kedua insan laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Bahkan tidak sedikit masyarakat yang telah matang (tua) belum melaksanakan pernikahan, baik dari pria maupun wanita, dikarenakan mengalami kendala entah faktor materi atau faktor lainnya.

Namun kali ini, warga kembali dihobohkan, lantaran terjadi pernikahan dibawah umur di Sulawesi Barat (Sulbar).

Pernikahan tersebut dilakukan oleh Arling (17 tahun) mempelai pria, dan Andiri yang dikabarkan berumur 15 tahun (mempelai wanita).

Pernikahan berlangsung didasari suka sama suka. Keduanya resmi telah menjadi sepasang suami istri di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu (26/11).

Salah satu warga Sulbar (Kakak kelas mempelai pria), Nurfadillah mengatakan, pernikahan dini tersebut, berlangsung dengan sangat meriah dan warga yang mengetahui kabar pernikahan yang disebut pernikahan “Kids Jaman Now” itu, turut beramai-ramai menghadiri pesta pernikahannya.

“Nabilang orang, orang Lampa apa pesta itu sekarang disana kak, rame disana banyak sekali orang disana pergi liat (lihat),” ucap Nurfadillah saat dikonfirmasi PORTALMAKASSAR.com, melalui WhatsApp, Minggu (26/11/2017).

Ia pun mengatakan, pernikahan Kids Jaman Now tersebut, terjadi lantaran pasangan telah menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih (pacaran) di sekolah.

“Pacaran ji itu sebelumnya kak. apa sering ji pergi sama kak,” tutup Gadis Mandar tersebut.

Pernikahan Dini di Sulbar Tertinggi di Indonesia

Sekedar diketahui, seperti dikutip di suara.com, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2015 menunjukkan presentase perkawinan usia anak tertinggi di provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 36 persen,  disusul Kalimantan Tengah (Kalteng) 35.5 persen, dan Sulawesi Tengah (Sulteng) 34.6 persen.

Selain itu, hasil Susenas menunjukkan bahwa 25 persen anak perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Itu berarti 1 dari 4 anak perempuan, atau sekitar 1.348.886 anak melakukan pernikahan di bawah umur.

Child Protection Officer Unicef Indonesia, Fadilla Putri mengatakan, kasus pernikahan dini ini banyak terjadi di pedesaan, dimana capaian pendidikan mereka rata-rata hanya sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa rata-rata anak yang melakukan perkawinan dini berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran rendah dan memiliki kondisi rumah yang tidak layak.

Pada gilirannya, tambah Fadilla, pernikahan dini berdampak pada berbagai aspek. Pertama, capaian pendidikan anak perempuan yang membuatnya putus sskolah.

“Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun paling tidak berpeluang 6 kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah atau setara dibandingkan anak perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun,” imbuhnya.

Selain itu, Fadilla juga menyoroti dampak perkawinan sebelum usia 18 tahun pada status kesehatan anak perempuan. Menurut dia, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun,” terangnya.

Tak hanya itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 20 tahun juga berpeluang 1.5 kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari, daripada bayi yang lahir pada perempuan berusia 20-30 tahun.

“Dari segi ketenagakerjaan, perempuan yang menikah di usia sebelum 18 tahun juga lebih banyak bekerja di sektor informal karena lulusan pendidikan yang rendah. Mereka juga rentan tidak melakukan inisiasi menyusui dini sehingga bayi tidak mendapat ASI eksklusif,” ujar dia lagi.

Untuk menekan angka perkawinan usia anak, Fadilla memberikan beberapa rekomendasi, seperti meningkatkan usia menikah minimal 18 tahun untuk anak perempuan. Kedua, menargetkan upaya pada tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dengan angka prevalensi dan angka absolut pernikahan anak perempuan tertinggi.

“Kami juga mengharapkan adanya peningkatan cakupan pendidikan dan bantuan tambahan untuk anak perempuan berusia 16-17 tahun. Mendukung anak perempuan yang sudah menikah untuk mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai,” pungkasnya. (CR3)

Sumber: http://portalmakassar.com/2017/11/27/nikah-dini-arling-dan-andiri-disebut-pasangan-pernikahan-kids-jaman-now-di-sulbar/