Kawin Kontrak Jadi Modus Perkawinan Anak

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise menceritakan tentang temuannya di daerah terkait perkawinan anak. Ia menemukan anak yang menikah di usia muda berulang kali melakukan pernikahan.

“Satu anak perempuan bisa menikah 15 kali. Tiga bulan cerai, menikah lagi, tiga bulan cerai lagi. Ini sangat menyedihkan,” kata Yohana di Kantor Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 3 November 2017.

Faktor yang menyebabkan anak menikah di usia muda bukan hanya faktor ekonomi. Bisa juga karena keinginan sendiri. Kawin kontrak menjadi salah satu modus perkawinan anak. Menteri perempuan pertama dari tanah Papua ini menyebut banyak modus melaksanakan perkawinan anak.

“Kawin macam-macam modusnya. Membuat pusing. Ternyata perempuan ini unik,” kata Yohana berkelakar.

Kementerian PPPA baru saja meluncurkan Gerakan Stop Perkawinan Anak. Gerakan ini dilatarbelakangi banyaknya aduan dari masyarakat untuk menghentikan perkawinan anak.

Dalam hal tingkat perkawinan anak, Indonesia berada di posisi ke-7 terbanyak di dunia. Demikian laporan dari Badan PBB yang mengurusi persoalan anak-anak (UNICEF).

Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA mendata anak usia 10-15 tahun yang sudah merasakan perkawinan sebanyak 34,5 persen, anak usia 16 tahun sebanyak 39,2 persen, dan anak usia 17 tahun sebanayk 26,3 persen.

 

(UWA)

Sumber: http://news.metrotvnews.com/peristiwa/wkBnADvk-kawin-kontrak-jadi-modus-perkawinan-anak

Pelatihan Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences

Pada semester kedua tahun 2017, Rumah Kita Bersama menyelenggarakan kegiatan pelatihan “Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren” di pesantren Darus Sunnah.

Setelah berkoordinasi 2 bulan sebelumnya dengan pesantren-pesantren yang akan diikut sertakan pada kegiatan pelatihan pendidikan karakter, akhirnya, terselenggaralah kegiatan pelatihan pendidikan karakter yang melibatkan puluhan guru dan pelajar dari berbagai pesantren yang menjadi jaringan pesantren di wilayah Tangerang.

Kegiatan pelatihan di Tangerang diadakan di Darus Sunnah pada 27 Oktober 2017. Pesantren ini dikenal sebagai satu-satunya pesantren yang berfokus pada pengajaran ilmu hadits namun berfaham moderat dan progressif. Kegiatan pelatihan “Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren” di pesantren ini juga melibatkan para guru dan santri, perempuan dan laki-laki, yang asal dari berbagai pesantren yang berlokasi di wilayah Tangerang dan sekitarnya, di antaranya pesantren Nurul Hikmah, Pesantren Darus Sa’adah, Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah, Pesantren Daar el-Qolam, Pesantren Putri Al-Hasanah Darunnajah, Pesantren Subulussalam, serta beberapa mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dan Institute Ilmu Al-Qur’an (IIQ).

Rumah Kita Bersama menggunakan dua metode pelatihan berbeda di setiap kegiatan karena perbedaan kelompok peserta, yaitu kelompok guru dan kelompok pelajar (santri). Pertama, Untuk kelompok guru, metode yang digunakan berupa diskusi aktif peserta dengan menerapkan metodologi pengajaran pendidikan, sesuai dengan tipe kebutuhan di lingkungan pendidikan masing-masing. Nilai-nilai yang dibahas di dalam kelompok diskusi para guru ini di antaranya Cinta Tanah Air, Toleransi, Kesetaraan, Kejujuran, Tanggung Jawab, Kerjasama, dan Kepedulian. Diskusi ini juga menganalisis sandaran teologis dan analisis komparatif antar mazhab pemikiran dan aliran, melalui studi kasus yang tengah terjadi di lapangan, sehingga para guru diharapkan dapat menjadi penengah saat menghadapi perbedaan dan pertentangan yang terjadi di Lembaga pendidikan.

 

Kedua, untuk kelompok pelajar menggunakan metode pelatihan berupa active learning dengan diskusi aktif para peserta yang dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar, setiap kelompok mendiskusikan nilai-nilai seperti toleransi, kasih sayang, kesetaraan, kerjasama, kepedulian, cinta tanah air, kejujuran dan rendah hati. Diskusi kelompok juga membahas metode penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

 

Internalisasi nilai dalam puisi, lagu, dan nyanyian, dikhususkan untuk pelajar, disesuaikan dengan spirit nilai yang dibahas di dalam kelompoknya. Sementara internalisasi nilai untuk para guru menitik beratkan pada membangun kesadaran pentingnya metode pendidikan karakter diterapkan melalui nonton film-film kisah nyata pentingnya pendidikan karakter.

Komposisi peserta yang hadir di kedua lokasi pelatihan itu sangat beragam, jumlah laki-laki dan perempuan pun hampir berimbang. Tingkat partisipasi peserta di dalam pelatihan ini sangat tinggi, karena para peserta menyadari bahwa lembaga pendidikan tempat mereka bernaung itu dikepung oleh situasi dan kondisi yang sangat mempengaruhi tumbuhnya dekadensi moral di kalangan remaja, tawuran antar pelajar dan cengkeraman jaringan narkoba, serta kondisi wilayah yang juga dipenuhi oleh para aktivis jihadis yang mempengaruhi pola pemikiran remaja terhadap ketertarikan remaja pada aksi kekerasan atas nama agama. Tangerang merupakan lokasi yang subur bagi tumbuhnya dakwah salafi-jihadi. Hizbut Tahrir banyak mendapat simpatisan dari wilayah Tangerang dengan pengajian-pengajiannya yang mengajarkan pelajar menjadi pelaku kekerasan, mengkafirkan sesama teman yang terjadi di kalangan remaja baik di ruang kelas maupun di media sosial.

Ayu Juwita dari Sumut Jadi Menteri Sehari di Kementerian PPPA

Analisadaily (Jakarta) – Plan International Indonesia kembali menggelar event ‘Sehari Jadi Menteri’, di mana seorang remaja perempuan terpilih, Ayu Juwita dari Sumatera Utara menggantikan posisi Yohana Yambise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girls), yang jatuh setiap tanggal 11 Oktober.

“Hari Anak Perempuan Internasional bisa dijadikan momentum bagi semua pihak untuk memperkuat upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan, terutama dalam mendukung pencegahan perkawinan anak. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan kami untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) poin ke-5,” kata Country Director Plan International Indonesia, Myrna Remata-Evora, ditulis Analisadaily.com, Kamis (11/10).

Melalui kegiatan ini, Plan International Indonesia memberikan kesempatan bagi anak Indonesia khususnya anak perempuan untuk belajar jadi pemimpin. Hal ini sesuai dengan komitmen Plan International, untuk memastikan anak perempuan di seluruh dunia dapat belajar (learn), memimpin (lead), memutuskan (decide) dan berkembang dengan baik (thrive).

Acara ‘Sehari Jadi Menteri’ ini diikuti oleh 21 anak dan kaum muda terpilih, dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka terpilih setelah mengikuti proses seleksi, yang melibatkan Kementerian PPPA, dan didukung oleh UNICEF dan Aliansi AKSI. Pada event ini, ke-21 anak muda itu berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, terutama menyangkut hal yang berdampak pada kehidupan anak perempuan. Berkantor di KPPPA, Ayu Juwita menjadi Menteri dan memimpin rapat pimpinan bersama Sekretaris Menteri, Deputi dan Asisten Deputi, yang juga diisi oleh anak muda.

“Kaum muda adalah pemimpin masa depan. Salah satu masalah yang paling mendesak yang dialami banyak kaum muda di Indonesia saat ini adalah perkawinan usia anak. Fenomena perkawinan usia anak berpotensi mengakhiri pendidikan anak perempuan, merusak kesehatannya dan membuat mereka menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi,” kata Perwakilan UNICEF Indonesia, Lauren Rumble.

Lies Marcoes, dari Aliansi AKSI mengatakan, Rumah Kitab sebagai lembaga riset advokasi pencegahan perkawinan anak sangat mengapresiasi kegiatan Hari Anak Perempuan Internasional, di mana tema tahun ini sangat relevan dengan kerja-kerja Rumah Kitab. Demikian juga 31 anggota jaringan Aksi Remaja Perempuan Indonesia (AKSI) yang dalam tahun ini memberi perhatian pada upaya pencegahan perkawinan usia anak.

“AKSI melihat dampak buruk perkawinan usia anak seharusnya dapat dicegah dengan pemberian informasi yang tepat bagi remaja dalam mencegah kawin anak,” tambah Ibu Lies Marcoes, Perkawilan dari Aliansi AKSI.

Dari 1.800 kandidat, terpilih 50 finalis yang ikut dalam kompetisi video blog, berdurasi 90 detik untuk menyuarakan pendapatnya jika menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghentikan praktik perkawinan usia anak di Indonesia.

Kemudian Plan International Indonesia bersama dengan Aliansi AKSI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memilih 11 video blog terbaik, serta 10 video blog yang terpilih dengan jalur khusus untuk memastikan bahwa penyelenggara mendorong partisipasi aktif anak dan kaum muda yang tidak memiliki akses karena kondisi tertentu seperti tinggal di tempat yang terpencil.

Sebelum menjalankan peran “Sehari Jadi Menteri”, mereka telah mendapatkan pelatihan dasar kepemimpinan selama tiga hari dari tanggal 7-9 Oktober di Leadership Camp. Mereka belajar mengenai berbagai keterampilan kepemimpinan. Mereka juga diberikan pembekalan mengenai organisasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta isu-isu hak anak dan kesetaraan gender, terutama isu yg berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak.

“Kami berharap setelah menjalani kegiatan “Sehari Jadi Menteri”, anak muda dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di daerahnya untuk mendukung pencegahan perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak membuat anak perempuan menanggung banyak risiko yang dapat mempengaruhi hidupnya, mulai dari putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi seperti komplikasi pada saat melahirkan hingga kekerasan dalam rumah tangga.”

“Kemiskinan juga cenderung berulang dari generasi ke generasi akibat perkawinan usia anak. Karena itu, sebagai organisasi yang peduli terhadap hak-hak anak, kami ingin masyarakat Indonesia sadar tentang hak-hak anak perempuan termasuk haknya untuk tidak menikah pada saat mereka masih usia anak,” tutup Program Manager Plan International Indonesia Wahyu Kuncoro.

(rel/rzp)

Sumber: http://news.analisadaily.com/read/ayu-juwita-dari-sumut-jadi-menteri-sehari-di-kementerian-pppa/431433/2017/10/12

Rekomendasi Seharijadimenteri KPPPA

Plan Internasional, Unicef, Rumah KitaB, dan Jaringan AKSI Remaja Perempuan Indonesia menyelenggarakan acara Sehari Jadi Menteri dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional dengan mengundang 21 peserta dari seluruh Indonesia, 3 diantaranya survivor dari pesantren di Cirebon dan Sumenep dan 1 santri berprestasi dari Cipasung. Tema IDG tahun ini ” Sehari Menjadi Menteri: rekomendasi remaja atasi perkawinan Anak”.

Berikut hasil Rekomendasi Seharijadimenteri KPPPA:

  1. Mendorong Presiden mengesahkan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak.
    Mengeluarkan Permen untuk memberikan rekomendasi daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Pergub – Perwali – Perbup – Perdes).
  2. Ketegasan hukum terkait kekerasan seksual, pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.
  3. Partisipasi seluruh lapisan masyarakat terhadap penyadaran Manajemen Kesehatan Menstruasi, nutrisi ibu hamil, dll.
  4. Akses terhadap media digital dan non digital yang ramah terhadap anak, yang dapat diakses anak baik di di wilayah rural maupun urban.
  5. TV Mas (Tim Evaluasi Masyarakat) untuk mengevaluasi peraturan2 terkait perkawinan anak, kota/kab layak anak, pencatatan kelahiran, dan layanan kesehatan.
  6. Pelatihan kepemimpinan perempuan.
  7. Para penyintas perkawinan anak mendapatkan kembali haknya terhadap pendidikan.
  8. Pemerataan dan penguatan PATBM dan Puspaga; Sekolah Keterampilan untuk Anak (SERAP), No Exploitation to Women (NEW), dan pekan kreatif utk peningkatan kesadaran.
  9. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat. (Dilla)

Selamat Hari Anak Perempuan Internasional

Selamat Hari Anak Perempuan Internasional! Today’s Girls, Tomorrow’s Leaders. Plan Internasional, Unicef dan Jaringan AKSI remaja perempuan Indonesia merayakannya dengan mengundang 21 peserta dari seluruh Indonesia, 3 diantaranya survivor dari pesantren di Cirebon dan Sumenep dan 1 santri berprestasi dari Cipasung. Tema IDG tahun ini ” Sehari Menjadi Menteri: rekomendasi remaja atasi perkawinan Anak”. Pagi ini ke 21 anak-anak remaja perempuan dan lelaki akan  berada di KPPA menyelenggarakan rapat pimpinan untuk melahirkan rekomendasi. Sore nanti mereka akan diterima dan berdialog dengan ibu Sinta Nuriyah di Ciganjur. Rumah Kitab menjadi satu lembaga pelaksana kegiatan IDG. Hormati hak anak penuhi kebutuhannya untuk tumbuh kembang secara sehat dan bermartabat#kawinanakbukansolusi

Optimalkan Pencegahan dan Penindakan

MAKASSAR, KOMPAS — Peran negara dalam aspek pencegahan dan penindakan dalam kasus perdagangan orang perlu lebih dioptimalkan. Bentuk kejahatan yang makin meluas dan kompleks sehingga memerlukan strategi pencegahan dan penindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal itu dikemukakan peneliti senior Yayasan Rumah Kita Bersama, Lies Marcoes, di sela-sela diskusi bertema ”Mencari Solusi Penanganan Human Trafficking Berbasis Hukum di Sulawesi Selatan” yang digelar di Makassar, Senin (11/9). Diskusi digelar Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Diskusi merupakan tindak lanjut penelitian berjudul “Peta Masalah dan Ketersediaan Layanan untuk Penanganan Trafficking di Sulsel” yang disusun Lies bersama Ruri Syailendrawati dan Nurhady Sirimorok. Penelitian juga diselenggarakan AIPJ2.

Lies mengatakan, saat ini pola kejahatan perdagangan orang sudah berubah dengan jenis yang tidak hanya bermotifkan ekonomi, seperti untuk kebutuhan pekerja pabrik atau pekerja industri seks, tetapi juga mencakup trafficking yang terkait kebutuhan ideologi fundamentalisme. “Misalnya, perekrutan untuk organisasi NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah),” ujarnya.

Bahkan, dari penelitian yang dilakukannya di Sulsel, ada aspek sistem kebudayaan yang juga telah berubah. ”Dulu dalam tradisi merantau masyarakat Sulsel, kebudayaan memberi kondisi yang kondusif untuk terjadinya orang berpindah dari kampungnya karena ada sistem jaring pengaman, yakni patron yang memberikan perlindungan. Sekarang jaring pengamannya berubah karena patron saat ini ada yang malah jadi pelaku trafficking itu sendiri,” katanya.

Terkait pencegahan, Lies mengatakan, perlu dilakukan kampanye untuk menyosialisasikan praktik dan penanganan trafficking kepada kelompok-kelompok rentan. ”Peran negara harus dioptimalkan. Tidak bisa hanya meminta penyelesaian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Dinas Pemberdayaan Perempuan,” kata Lies.

Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews dalam keterangan tertulisnya berharap, temuan ini mendorong dialog antarpemangku kepentingan, lembaga peradilan, institusi hukum, dan berbagai elemen masyarakat. ”Sulawesi Selatan adalah pusat pembelajaran yang penting dalam penanganan trafficking,” ujarnya.[]

Sumber: https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170912/282050507225950

Konsolidasi Media Islam Ramah

APAKAH masyarakat toleran masih menoleransi intoleransi? Pertanyaan ini muncul dan disampaikan Darmanto, Direktur TIFA, di hadapan 30-an pengelola media dari pelbagai daerah dalam rangka Konsolidasi Pengelola Media Islam Ramah yang diadakan LTN NU (Lembaga Ta’lif wa Nasyr Nahdlatul Ulama) di Bluesky Hotel, Jakarta 21-22/08.

Menurutnya, inilah tantangan bagi pengelola media saat ini. Bagaimana media berperan melawan intoleransi tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi, misalnya, meminta bantuan negara dengan menerbitkan Perppu.

“Jika intoleransi itu muncul dari pemahaman keagamaan (intoleransi berbasis agama) kelompok-kelompok tertentu, maka bagaimana agar agama bisa menyelesaikan problemnya sendiri, misalnya dengan memunculkan wacana keagamaan yang toleran dalam konten yang sama,” ujarnya.

Darmawan secara tegas mengatakan bahwa intoleransi harus dilawan karena ia berbahaya bagi demokrasi. Menurutnya, munguatnya intoleransi disebabkan menurunnya konsolidasi demokrasi.

Sementara, menurut Wahyu Muryadi, yang juga salah satu pemateri dalam acara tersebut, bahwa selain menyajikan konten berkualitas, pengelola media, khususnya cetak, harus mengembangkan media digital.

“Sekarang ini, arah kecenderungan media mulai bergeser pada media digital. Digital first!” ujarnya.

Wartawan senior Majalah Tempo ini mendorong agar pengelola media memperbanyak konten-konten dalam format digital.

Selain memberikan pemahaman dan pengetahuan jurnalistik, Wahyu juga mengingatkan pentingnya memperkuat jaringan pengelola media untuk terus menghadirkan wajah Islam yang ramah dan toleran, untuk melawan dan mengimbangi merebaknya konten-konten intoleransi terutama di media sosial.

Kegiatan selama dua hari ini juga menghadirkan perwakilan Facebook Asia Pasific dan Facebook perwakilan Indonesia. Roy Tan, Manajer for Asia Pasific at Facbook, Michael I. Youn, Counter Policy Manager of Facebook Asia Pasific, dan Donny Eryastha, Manager Facebook Indonesia.

Menurut Roy Tan, berdasarkan data yang dimiliki Facebook, hampir separuh penduduk Indonesia menggunakan Facebook. Dalam satu tahun tercatat sekitar 115 juta orang Indonesia yang log in ke Facebook dan setiap bulannya ada sekitar 65 juta orang. Dari angka tersebut, 111 orang log in menggunakan handphone atau gadget.

Karena itu, kata Roy, Facebook sangat strategis untuk kampanye kepentingan-kepentingan sosial maupun politik. “Kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, maupun organisasi-organisasi sosial,” ujar Roy.

Namun, sebagaimana diakui sendiri oleh Michael Youn, Facebook juga rawan disusupi kelompok-kelompok ekstrimis untuk menyebarkan ideologi dan rekriutmen anggota.

Karena itu, kata Youn, sebagai bentuk komitme Facebook dalam mencegah dan memerangi ekstrimisme di dunia maya, Facebook memiliki 150 anggota tim dan anggota intelijen khusus untuk mengawasi dan menangani persoalan ini.

“Ada miliaran orang di Facebook, sedangkan tim kami terbatas. Kami sedang melakukan uji coba menggunakan AI (Artificial Intelligence) untuk menditeksi akun-akun dan konten-konten ekstrimisme, hoax, atau hate speech,” katanya.

Donny, selaku perwakilan FB Indonesia, menyarankan untuk tidak bosan-bosannya menyebarkan narasi tandingan melawan kelompok-kelompok ekstrimisme dan intoleran yang akhir-akhir ini persebarannya sungguh mengkhawatirkan. (JM)

Sebelas Juta Anak Indonesia Terjebak Kemiskinan

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan fakta yang cukup mengkhawatirkan terkait kemiskinan yang menimpa anak di Indonesia. Dalam paparan mengenai kemiskinan anak dan deprivasi hak-hak dasar anak di Indonesia yang dirilis oleh BPS dalam bukunya, dia mengungkapkan bahwa masih banyak anak yang hidup di garis kemiskinan hidup dengan Rp24.000 per hari.

Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran buku “Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-Hak Dasar Anak di Indonesia”, di Hotel Pasicif Place Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juli 2017.

“Data BPS ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak Indonesia atau sekira 57% masih hidup dengan sekira Rp24.000 per hari,” katanya di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Bambang melanjutkan, hingga data 2016 yang dirilis BPS, masih ada 11 juta anak yang hidup berada di garis kemiskinan, atau sebanyak 13,31% dari total penduduk yang kategorinya anak.

“Persentase anak miskin yang tertinggi terdapat di Provinsi Papua, yaitu sebesar 35,37% sedangkan persentase anak miskin terendah terdapat di Provinsi Bali, yaitu sebesar 5,39%,” lanjutnya.

Menurut Bambang, mengatasi kemiskinan yang menimpa anak menjadi pekerjaan rumah bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Namun membuat kebijakan mengatasi kemiskinan anak dia menilai perlu memerhatikan sejumlah faktor.

Pertama, kita harus memahami bagaimana profil anak Indonesia, bagaimana kondisi kemiskinan yang dihadapi anak, dan faktor-faktor yang merampas (deprivasi) hak-hak anak sehingga berdampak pada kemiskinan anak,” terang Kepala Bappenas. Kedua, kata dia, seluruh pemangku kepentingan harus memfokuskan perhatian untuk mencegah deprivasi tersebut ke dalam kebijakan, program dan upaya nyata sehingga pengentasan kemiskinan anak dapat diimplementasikan.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suharyanto, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa persentase anak miskin di Indonesia pada 2016 mencapai 13,31 persen atau sekitar 11 juta anak.

“Angka ini bahkan menjadi lebih dari tiga kali lipat (57,05 persen) jika garis kemiskinan dilipat duakan dari garis nasional,” kata Kecuk Suharyanto.

Kalau dilihat berdasarkan provinsi, lanjut Kecuk Suharyanto, angka kemiskinan anak tertinggi berada di Papua sebesar 35,37 persen, Papua Barat sebesar 31,03 persen dan Nusa Tenggara Timur sebesar 26,42 persen. Sedangkan angka kemiskinan anak terendah berada di wilayah Bali sebesar 5,39 persen, DKI Jakarta 5,55 persen, dan Kalimantan Selatan sebesar 6,06 persen.

“Hampir separuh anak miskin di Indonesia atau 47,39 persen berada di Pulau Jawa,” katanya.

Indikasi Kemiskinan

Suharyanto menjelaskan, bahwa anak dianggap miskin itu jika mereka tinggal dalam rumah tangga yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional.

“Saat ini garis kemiskinan nasional berada pada sekitar Rp12.000 per hari per orang. Garis ini berbeda-beda di tiap provinsi tergantung pada perbedaan biaya hidup di masing-masing provinsi,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa kemiskinan anak tidak terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang biasa diukur dari aspek moneter.

Kemiskinan anak juga dapat diukur melalui aspek yang lebih luas dan multidimensi. Seperti halnya, sulitnya anak miskin untuk mendapatkan akses fasilitas perumahan yang layak, makanan yang cukup mengandung gizi, pelayanan kesehatan dan pendidikan maupun hak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran.

Suharyanto menambahkan, kemiskinan anak berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan seorang nak.

“Dampak negatif kemiskinan pada seorang anak akan membuatnya tidak dapat bertumbuh menjadi dewasa dengan optimal dan tidak mampu berkontribusi penuh bagi masyarakat dan ekonomi di mana dia berada,” ujarnya. (ren)

———
Sumber: http://www.viva.co.id/berita/bisnis/939197-sebelas-juta-anak-indonesia-terjebak-kemiskinan

The 2nd Studia Islamika International Conference 2017

Conference Registration

We welcome the participation of all interested parties. Because space is limited, anyone interested in attending should apply through the following form. The registration will be closed on July 25, 2017. We will approve your registration once we receive your proof of payment. The payment deadline is on July 31, 2017.

Registration Includes:
1. Admission to all conference sessions, welcoming dinner, plenaries, and panels.
2. Admission to the Book Exhibition.
3. Lunch and Coffee Breaks.
Note: Registration does not includes accommodation expenses.

Registration Fees
IDR: 250K
USD: 25

Please make all payment through bank transfer to:

PPIM (IDR)
Bank Mandiri KCP Ir. H. Juanda
Account No. 128-000-110-5334

PPIM (USD)
Bank Mandiri KCP Ir. H. Juanda
Account No. 101-000-514-5501
Swift Code: BMRIIDJA

Payment Confirmation
After the payment has been made, please click Confirm Your Payment.

If you have any question, please email studia.events@uinjkt.ac.id.

——-
Sumber: http://conference.ppim.uinjkt.ac.id/conference-registration/

Indonesia Mesti Mendukung Resolusi PBB No. A/HRC/35/L.26 Related to Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings

Jakarta, 7 Juli 2017

Kepada yang Terhormat:

1. Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

2. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

3. Ibu Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

4. Bapak Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia

5. Bapak Hasan Kleib, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, 82 organisasi masyarakat sipil dan 239 individu yang peduli pada penghentian praktik perkawinan anak di Indonesia. Perkawinan anak telah menjadi keprihatinan dunia, dan Sidang Umum PBB pada 22 Juni 2017 telah menyepakati Resolusi PBB No. A/HRC/35/L.26 related to Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings. Resolusi ini mengakui ketidakadilan gender sebagai akar penyebab perkawinan anak.

Kami merasa prihatin bahwa Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia. Bahwa satu dari lima perempuan Indonesia usia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak membawa pelanggaran hak anak, terutama hak atas pendidikan dan kesehatan. Anak perempuan yang dikawinkan berpotensi besar terhenti sekolahnya, yang pada akhirnya akan mempersempit peluang anak perempuan mendapat pekerjaan yang layak. Anak perempuan juga rentan mengalami kanker serviks karena berhubungan seksual di usia muda, bahkan kematian karena kehamilan di usia muda.

Kami percaya pemerintah merasakan keprihatinan yang sama atas perkawinan anak di Indonesia. Olehkarenanya melalui surat ini, kami meminta pemerintah Indonesia untuk turut mendukung Resolusi PBB No. A/HRC/35/L.26 related to Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings, sebelum batas akhir pemberian dukungan yaitu 10 Juli 2017.

Dukungan atas resolusi ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 5: Kesetaraan Gender, dimana target 5.3 adalah Menghapuskan semua praktik berbahaya terhadap perempuan seperti perkawinan usia anak. Selain itu menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk menghapuskan perkawinan anak, serta menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Organisasi dan individu peduli penghentian perkawinan anak

A. Daftar Organisasi:

1. Aliansi Inong Aceh
2. Aliansi Remaja Independen
3. AMAN Indonesia
4. Asa Puan
5. Asosiasi Antropologi Indonesia Pengurus Daerah Jawa Barat
6. Biro Pelayanan Kesejahteraan Anak LDD
7. CEDAW Working Group Indonesia (CWGI)
8. Center for Community Development and Education (CCDE)
9. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives
10. Forum Anak Kota Bandung
11. Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
12. Indonesia Satu Women
13. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
14. Institut KAPAL Perempuan
15. Institut PDPRT
16. Institut Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (IPPAI)
17. Institut Perempuan
18. JALA PRT
19. Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Jawa Timur
20. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK)
21. Jaringan Perempuan Sulawesi Barat
22. Jurnal Perempuan
23. Kalyanamitra
24. Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB)
25. KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak).
26. Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan
27. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Aceh
28. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Bengkulu
29. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
30. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta
31. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah
32. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah
33. Komunitas Samahita
34. Konde Institute
35. LBH APIK Jakarta
36. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Lombok Timur
37. LPBHP Sarasvati, Yogyakarta
38. Majalah Anak Cerdas
39. Majalah Potret
40. Majelis Buddhayana Indonesia
41. Migrant Care
42. Oase Indonesia
43. OnTrackMedia Indonesia
44. Peaceleader Indonesia
45. Perhimpunan Rahima
46. Perhimpunan untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat – Association for Community Empowerment
47. Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)
48. Perkumpulan Rumpun
49. Perkumpulan Simponi
50. PERUATI
51. Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
52. Program Studi Kajian Gender SKSG UI
53. Proklamasi Anak Indonesia
54. Pusat Pelayanan Terpadu Tiara, Kab. Brebes
55. Puska Gender dan Seksualitas FISIP UI
56. Rumah Faye
57. Rumah Kita Bersama
58. Rumpun Gema Perempuan
59. Rumpun Tjoet Nyak Din
60. SAPA Indonesia
61. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
62. Sisters in Danger
63. SPAK Bengkulu
64. SPRT Sapulidi
65. SPRT Tunas Mulia
66. Suara Perempuan Desa, Batu – Malang
67. Tim Pendamping Anak Fakultas Psikologi UNIKA Atmajaya
68. Women Research Institute
69. YASMIB Sulawesi
70. Yayasan Budaya Mandiri
71. Yayasan Cahaya Guru
72. Yayasan Garam Dunia, Bekasi
73. Yayasan Gender Harmony Indonesia
74. Yayasan Generasi Anak Panah Indonesia Bersinar
75. Yayasan Kesehatan Perempuan
76. Yayasan Nanda Dian Nusantara
77. Yayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan “Mitra Perempuan”
78. Yayasan Pulih
79. Yayasan Sahabat Anak
80. Yayasan Sayangi Tunas Cilik
81. Yayasan Sidikara
82. Yayasan Tri Mulya Tri Wikrama
83. Youth Network on Violence Against Children (YNVAC)

B. Daftar Individu:

1. A.Dharmaura Indriastuti
2. Aan Anshori
3. Abdul Hakim
4. Aderani Hakim
5. Adhi Yanti Ayoe
6. Aenea Marella
7. Agus Ramdhan
8. Agustine
9. Ahsan Hamidi
10. Ai Karnaengsih
11. Aida Milasari
12. Aji, Balikpapan
13. Amanda Margia
14. Anastasia Satriyo
15. Andriyan Yulianto
16. Anik Setyowaty, Yogyakarta
17. Anindita Sitepu
18. Aqilatul Munawaroh
19. Arif Rahman Hidayatulloh
20. Bayu Jiwoadi
21. Bernadetta Widyastuti
22. Betty Sinaga
23. Bibik Nurudduja, Demak – Jawa Tengah
24. Boy Tonggor Siahaan
25. Budhisatwati
26. Budiarti
27. Budina Panggabean
28. Chusnul Chotimah, Cirebon
29. D. Listyaningsih, Gunungkidul – Yogyakarta
30. Deetje Nasution
31. Desti Murdijana
32. Destika Gilang Lestari, Aceh
33. Dewi Kanti
34. Dewi Komalasari
35. Dewi Odjar
36. Dewi Rokhmah, Jember
37. Dewi Tjakrawinata
38. Dheka Dwi Agustiningsih, S.S., M.Hum
39. Dhinie Norman
40. Dian Aryani, Nusa Tenggara Barat
41. Dian Kartikasari
42. Dian Purnomo
43. Ditta Wisnu
44. Dr. Erna Suryadi, PhD
45. Dr. Siti Hariani Soediro
46. Dulla Andi Lestanto
47. Dwi Margiati, Lahat
48. Dwi Susilowati, peneliti
49. Dyah Siti Nuryatih
50. Ekasari, DPP KerliP Jawa Barat
51. Ellin Rosalina
52. Ellis, Tangerang Selatan
53. Ellyah Wijaya
54. Emilia Renita Az
55. Emmy Hafild
56. Ena Nurjanah S.Psi., M.Si.
57. Erlina Ch D Pardede
58. Ermelina Singereta
59. Estu Fanani
60. Etty Saraswati
61. Eva Mazrieva
62. Eveline Ciptadewi Soesetio
63. Fabiani Frisna
64. Farid Ari Fandi
65. Fatimah
66. Fatmawati, Jambi
67. Fitriyanti, Sumatra Barat
68. Gatot Santoso. SH
69. Gisella Tani Pratiwi
70. Grace Leksana
71. Hairiah, Kalimantan Barat
72. Halimah Ginting, Yogyakarta
73. Hanifah Haris, AMAN Indonesia
74. Harla Sara Octarra
75. Helga Worotitjan, Inspirasi Indonesia/Survivors Forum
76. Henny Girarda
77. Henny Supolo Sitepu
78. Herawati Anggraeni
79. Herawati Heroe, SH
80. Herawati Sadoyo
81. Herlan Prakto
82. Hj. Syahro Radi Wakulu, Depok.
83. Husaemah Husain, Sulawesi Selatan
84. Ifa Hanifah Misbach
85. Ika Putri Dewi
86. Ila Tjokro
87. Ilma Sovri Yanti Ilyas
88. Inang Winarso
89. Indah Agustina, Denpasar
90. Indah Hadimulya
91. Indah, Bolang Mongondow – Sulawesi Utara
92. Ira Soekirman
93. Irwan Hidayana
94. Israel Koosnadi
95. Jan Praba
96. Jenni Fransisca Siahaan, Kalimantan Tengah
97. Jenny Soeseno
98. Joy Ramedhan
99. Joyce Marulam
100. Jumiyem
101. K. P. Cahyarini
102. Karen Hukom
103. Kartika Dama
104. Kartini Sjahrir
105. Kencana Indrishwari
106. Khemal Andrias
107. Kirono Krishnayani
108. Kunaria Prakoso
109. Lelyana Santosa
110. Lia Anggiasih
111. Lies Marcoes-Natsir
112. Lily Oesmanto
113. Linda Hamid
114. Luki Paramita, Jakarta
115. Lusia Palulungan, Makassar
116. Lusyana Kosasih, Ketua TP PKK Kab. Sambas, Kalimanta Barat
117. M. Ari Wibowo
118. M.Ihsan, Ketua Satgas Perlindungan Anak
119. Mamik Sri Supatmi
120. Marcellina, Mappi
121. Mardiah
122. Maria Hartiningsih
123. Marta Rosalia
124. Maspah, Sulawesi Tengah
125. Maulani A. Rotinsulu, Jakarta
126. Max Andrew Ohandi
127. Maya Aprillia
128. Mayling Oey
129. Melda Immanuella
130. Melly S. Mulyani
131. Melvi Rosilawati
132. Mia Indra
133. Mia Siscawati
134. Minarma Siagian
135. Misiyah
136. Misniati
137. Monica Ginting
138. Mulyanti Ningsih
139. Mursiti, Yogyakarta
140. Musliha, Jakarta
141. Mutira Muhardi
142. Myra Yusbar
143. Nadlroh As-Sariroh
144. Naila Rizqi Zakiah
145. Nana Adrina, Bogor
146. Naning Adiwoso
147. Natasya Sitorus
148. Nefo L. Dradjati
149. Neng Dara Affiah
150. Nia Sjarifudin
151. Nieke Jahja, Yogyakarta
152. Nilla Sari Dewi
153. Niluh Djelantik
154. Ninuk Mardiana
155. Nong Darol Mahmada
156. Nuning Adiwoso
157. Nuraeni
158. Nurwati Hoesain
159. Peni Agustini
160. Pinky Saptandari
161. Poppy Trisnawati Hendrawan
162. Pradipa Dianti
163. Pratiwi Utamiputri
164. Pujiwati
165. Qory Dellasera, Jakarta
166. R. Valentina Sagala
167. Rafiana Supardi
168. Rahma, Tangerang Selatan
169. Rama Adi Putra
170. Ratih Farid
171. Ratna Batara Munti
172. Ravio Patra
173. Ray Rangkuti, Lingkar Madani untuk Indonesia
174. Raymond Michael
175. Ressa Ria Lestari
176. Retno Dwiyanti
177. Rina, Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara
178. Rita Serena Kolibonso
179. Roostien Ilyas
180. Rosanih, DKI Jakarta
181. Rosanih, Tangerang Selatan
182. Rosidah
183. Rosniaty Azia, Sulawesi Selatan
184. Ruby Kholifah
185. Rumiyati
186. Rus Subronto
187. Rustiyati, Jambi
188. Sagung Paramitha
189. Salma Safitri
190. Salmiah Mallu, SH
191. Saparinah Sadli
192. Saribanon
193. Sekar Pireno KS, Aktivis Perempuan
194. Shinta Aryani, Bogor
195. Siska Sriyanti – Perempuan Indonesia
196. Sicilia Leiwakabessy
197. Sjamsiah Ahmad
198. Sofinas Azaari
199. Sri Daryanti Budhiarto
200. Sri Gustini
201. Sri Lestari, Sleman – Yogyakarta
202. Sri Sekartadji
203. Sri Wiyanti Eddyono
204. Sri Zul Chairiyah, Sumatra Barat
205. Stella Anjani
206. Suhananah
207. Suharnia Katharina, Pangkal Pinang
208. Sulistyowati Irianto
209. Sundayawati, Kalimantan Tengah
210. Suparmi, Jawa Tengah
211. Susianah Affandy
212. Sylvana Apituley
213. Tabrani Yunis
214. Thita Moralita Mazya
215. Tini Hadad
216. Tini Ismoe
217. Tira Muhardi
218. Titiek Kartika
219. Uthe
220. Veni Siregar
221. Vini Wardhani
222. Vitria Lazzarini Latief
223. Wahyu Susilo
224. Walter Simbolon
225. Williani Sigai, Kalimantan Tengah
226. Wiwid
227. Woro Aryati
228. Wrenges Widyastuti
229. Y. Sriwulaningsih, Kota Yogyakarta
230. Yanny Donna
231. Yanti KerliP
232. Yasinta Widowati
233. Yati Utoyo
234. Yeti, Bekasi
235. Yohana Ratrin
236. Yuda Irlang
237. Yulihan Feeriaty
238. Yuliyah Wijaya
239. Yuni SR
240. Zahra Ayu Hidayati

_______________________
Sumber: https://kumparan.com/misiyah-misi/indonesia-mesti-mendukung-resolusi-pbb-no-a-hrc-35-l-26-related-to-child-early-and-forced-marriage-in-humanitarian-settings