Menyambangi Sunatan Massal Perempuan Terbesar di Indonesia

Di sebuah yayasan agama Kota Bandung, ratusan bocah hingga bayi perempuan disunat dalam momen tahunan. WHO dan berbagai dokter mengecamnya, namun mereka berkukuh ini ajaran agama.

oleh Adi Renaldi ; foto oleh Iqbal Kusumadirezza

Tangis Salsabila* seketika tak bisa dibendung lagi pagi itu. Farah*, ibunya, buru-buru membopong bocah satu tahun itu keluar klinik sambil sesekali mengusap wajah si bocah. Di luar ruangan, seorang perempuan tua berhijab mengulurkan satu kantong besar bingkisan dan sebuah amplop kepada Farah.

“Mungkin tadi dia takut atau kaget karena ramai,” kata Farah saat melangkah keluar klinik dan ditemui VICE. “Pas disunat malah enggak nangis dia.”

Selain Salsabila, ada 150-an anak perempuan lain yang mengikuti sunat massal, dari bayi usia 3 bulan hingga yang sudah 11 tahun. Sejak pukul 4 pagi, mereka berkumpul di teras sebuah gedung koperasi yang beberapa bagiannya disulap menjadi ruang khitan. Mereka datang dari berbagai daerah sekitar Bandung Raya. Tak ada persyaratan khusus buat turut serta. Orang tua cukup mendaftar lewat WhatsApp tanpa dikenakan biaya apapun.

Farah datang bersama suami dan anaknya pagi itu. Mereka berangkat dari rumahnya di pinggiran kota Bandung pukul 5 pagi dengan sepeda motor. Di depan gedung dia disambut dua perempuan yang duduk di belakang meja pendaftaran ulang. Farah kebagian antrean nomor 30.

Dia mengatakan telah merencanakan untuk menyunat putrinya jauh sebelum kelahirannya. Farah, seorang ibu rumah tangga yang juga berdagang kelontong, merasa kesulitan mencari dokter atau mantri yang mau mengkhitan anak perempuan. Terlebih, dia tak punya biaya buat itu. Maka mengikuti sunat massal itu menjadi pilihan paling logis buatnya. “Kebanyakan rumah sakit tidak mau menyunat anak perempuan,” kata Farah. “Jadi mending ikut di sini. Gratis dan dapat angpao juga.”

Yang paling mendasari niat Farah sebetulnya ada dua hal, selain angpao dan sunat gratis: tradisi dan agama. Semua perempuan dalam keluarga besarnya disunat. “Sudah tradisi,” kata Farah yang pagi itu memakai hijab warna merah muda, sembari memangku putrinya yang perlahan mulai tenang.

“Dulu saya juga disunat, dan mungkin nenek dari nenek saya juga disunat. Sudah jadi kepercayaan kalau disunat itu sesuai ajaran agama.”

 

1578422540169-sunat-massal-perempuan-24

Seorang ibu membawa dua anak perempuannya untuk disunat, tiba di gerbang Yayasan Assalaam Kota Bandung.

 

Sunatan massal itu rutin diadakan Yayasan Assalaam Bandung setiap tahun, saat Maulid Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Yayasan itu didirikan Habib Ustman Al-Aydarus, salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat yang disegani, konon pernah mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 6.000 kali semasa hidupnya.

Ulama 52 tahun itu, menurut cerita, adalah seorang penyayang anak yang kerap menyantuni yatim piatu. Pada 1938, Ustman mendirikan Yayasan Assalaam yang berkutat di isu sosial-keagamaan. Kini Yayasan Assalaam lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan, yang membangun pesantren dan sekolah, dari TK hingga SMA, yang semuanya terletak di Jl. Sasakgantung, Kota Bandung.

Pada 1948, yayasan itu mulai mengadakan sunatan massal yang menjadi tradisi tiap tahun. Deden Syamsul Romly, ketua bagian penelitian dan pengembangan Yayasan Assalaam dan koordinator sunatan massal, mengatakan sunat massal diadakan setiap tahun untuk menghormati wasiat Ustman. “Semua diadakan semata demi meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad, terutama adab bersuci atau thaharah,” tuturnya. “Ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging, buat kami maupun para peserta.”

Deden menjadi pria paling sibuk pagi itu. Dengan walkie talkie di tangan dia mondar-mandir memastikan jalannya acara sesuai jadwal. Dia tahu acara itu tak akan berjalan sesuai jadwal. Sebab antusiasme masyarakat selalu melebih ekspektasinya.

Dia mengantar saya berkeliling komplek Assalaam. Sebuah jalan sempit yang cuma bisa dilalui satu mobil, dan pasti menimbulkan macet saat jam berangkat dan pulang sekolah, memisahkan gedung koperasi dengan SD Assalaam yang menjulang dengan dua lantainya. Di sampingnya, berdiri madrasah tsanawiyah (setingkat SMP). Semua bangunan didominasi warna hijau.

“Gedung koperasi ini baru saja kami beli,” katanya dengan senyum lebar. “Sebelumnya sunatan massal diadakan di belakang gedung SD. Lebih tertutup.”

Total ada 230 anak laki-laki dan perempuan ikut khitan massal, sedikit melebihi kuota. Dia menargetkan jumlah anak perempuan yang turut serta di angka 130, tapi yang mendaftar mencapai 220 anak perempuan bulan ini. “Selalu seperti ini sepanjang tahun,” katanya sambil tersenyum kecut. Kuota dipatok lantaran biaya operasional, tambah Deden. “Kalau kuota tidak kami batasi, bisa seharian penuh acaranya.”

Setiap anak yang ikut sunat mendapat amplop berisi Rp200 ribu, ditambah bermacam bingkisan dan makanan. “Coba dikalikan dengan jumlah anak tadi, berapa dana yayasan yang sudah dikeluarkan?” dia tertawa. Deden mengatakan, tak ada batasan usia perempuan yang bisa mengikuti sunat massal. Dari mulai bayi baru lahir hingga perempuan paruh baya.

 

1578422600908-sunat-massal-perempuan-21

Salah satu anak perempuan yang kelar disunat memegang uang ‘hadiah’.

 

Lebih dari 200 juta perempuan ditengarai menjalani sunat perempuan di 30 negara, masih menurut WHO. Sementara di Indonesia, angka perempuan yang pernah menjalani prosedur sunat juga tinggi, jika merujuk pada laporan beberapa lembaga dunia. Data yang diperoleh Unicef pada 2016 menyebut Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi, setelah Gambia dan Mauritania, dengan angka 54 persen pada kelompok usia 14 tahun.

Setidaknya ada 13,4 juta perempuan Indonesia berusia atau kurang dari 11 tahun mungkin pernah menjalani khitan perempuan. Gorontalo berada di posisi teratas dengan angka 83.7 persen, Bangka Belitung 83.2 persen, lalu Banten 79.2 persen.

Adapun survei lembaga riset Population Council pada 2003 menyebut 96 persen keluarga melakukan sunat terhadap anak perempuannya sebelum menginjak usia 14 tahun. Angka itu mungkin belum mewakili fakta di lapangan. Sebab kebanyakan sunat perempuan dilakukan secara mandiri oleh keluarga dalam upacara privat, dengan bantuan mantri atau bidan, tanpa prosedur medis yang resmi.

Sunat perempuan, atau female genital mutilation/cutting (FGM/C), tidak diakui dalam dunia kedokteran lantaran tak memiliki manfaat medis. Menurut WHO, sunat perempuan justru membawa risiko kesehatan serius, dari pendarahan, kista, hingga komplikasi saat proses melahirkan. Pendek kata, sunat perempuan adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Yang termasuk kategori FGM/C, menurut WHO, adalah semua tindakan memotong sebagian atau keseluruhan bagian luar genitalia perempuan, termasuk mengubah, atau melukai/menggores klitoris tanpa alasan medis yang jelas.

Ada empat tipe FGM/C menurut WHO:

  • Clitoridectomy, pemotongan sebagian atau seluruh klitoris, atau selaputnya;
  • Excision, pemotongan sebagian atau seluruh klitoris dan/atau labia minora dengan atau tanpa memotong labia majora;
  • Infibulation, mempersempit lubang vagina dengan selaput penutup, dengan memotong atau mengubah bentuk labia majora dan labia minora, tanpa melukai klitoris;
  • Serta tindakan lain yang melukai vagina tanpa tujuan medis, seperti menggaruk, menusuk, atau menggores area kelamin perempuan.

Deden tak sepakat dengan kategorisasi ilmiah tersebut. Dengan nada bangga, Deden mengatakan sunat perempuan massal yang dia kelola menjadi satu-satunya di Indonesia, terutama yang telah dilembagakan. Dia menolak jika sunat di Yayasan Assalaam disebut termasuk kategori FGM/C.

Menurutnya, tidak ada pemotongan ataupun tindakan yang melukai alat kelamin. Deden mengatakan, apa yang menjadi tradisi sunat di Assalaam adalah membuang selaput yang membungkus klitoris. “Coba anda lihat, tak ada anak yang menangis setelah disunat,” kata Deden. “Karena prosedurnya tidak seperti yang digambarkan media. Tidak ada darah.”

Praktik sunat perempuan di Yayasan Assalaam bukan tanpa penolakan. Pada 2006, sebuah tim dari WHO pernah mendatangi sunat massal tersebut untuk melihat langsung praktik khitan perempuan. Organisasi kesehatan PBB tersebut mendesak Assalaam buat menghentikan tradisi tersebut setelah mendapat laporan dari aktivis perempuan.

 

Tonton dokumenter VICE soal upaya dokter memulihkan luka traumatis akibat sunat perempuan:

 

Pada 2007 dan 2008, Yayasan Assalaam sempat menghentikan sunat massal perempuan menyusul ramainya pemberitaan dan desakan WHO. Deden mengatakan, selama dua tahun vakum tersebut, ulama di Yayasan Assalaam mengkaji lebih lanjut hukum sunat perempuan dalam ajaran Islam.

Banyak perdebatan soal sunat perempuan dalam mazhab Islam. Ulama mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa khitan wajib dilakukan terhadap laki-laki maupun perempuan. Mazhab Hanabilah dan Malikiyah berpendapat senada. Sementara mazhab Hambali memberi opini berbeda, dengan tafsir bila khitan wajib bagi laki-laki, dan keutamaan untuk perempuan—artinya bisa tidak dilakukan. Para ulama di Yayasan Assalaam sepakat dengan Hambali. Sunat perempuan bersifat makrumah, kata Deden. “Perempuan yang disunat itu dimuliakan sesuai telaah kami berdasarkan kajian hadis,” lanjutnya. “Dia bersinar di hadapan suaminya.”

“Selama ini perempuan kan susah mencapai orgasme, sunat bisa memberikan itu. Bukankah itu suatu bentuk keadilan?”

Deden menolak saat VICE meminta izin untuk melihat ruang tindakan saat prosesi khitan. Dia tak mau mengambil risiko untuk memicu perdebatan lagi di media, seperti 13 tahun lalu, selain karena alasan etika.

Pukul 9 pagi, suasana di Yayasan Assalaam berangsur sepi. Hanya tinggal beberapa anak menunggu giliran. Dr. Yanne Cholida, bersama seorang bidan dan lima ustazah asistennya, tengah sibuk membereskan meja kerja kayu—disulap menjadi tempat tidur dengan sehelai kain—yang baru saja digunakan untuk mengkhitan anak-anak perempuan.

Di atas meja ada lampu duduk yang masih menyala terang. Di sampingnya, tiga stoples plastik berisi kapas, jarum suntik bermacam ukuran, dan antiseptik luka, masih terbuka. Yanne memakai jas putih lengan pendek khas seragam dokter umum dan hijab krem pagi itu. Krim anti-jerawat terlihat di pipi kirinya.

Dia adalah cicit dari pendiri Yayasan Assalaam Ustman Al-Aydarus. Bahkan klinik tempat dia praktik cuma terletak beberapa meter dari gedung koperasi sunat massal itu. Sejak 2008, dia menjadi dokter utama di yayasan itu yang fokus pada praktik sunat perempuan, sambil memberi pelatihan pada para ustazah dan bidan.

Dia lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, pada 2005. Yanne sempat menjadi relawan medis di pelosok Kabupaten Bandung. Alih-alih mengejar karir spesialisasi, Yanne mendapat sertifikasi di bidang hipnoterapi dan akupuntur. Selain membuka praktik sebagai dokter umum, Yanne juga menjalankan sebuah klinik kecantikan dan perawatan kulit.

Dia menjelaskan proses sunat perempuan selangkah demi selangkah, dari ukuran jarum yang diperlukan (semakin besar angkanya, semakin kecil ukuran jarum), hingga bagian apa yang dikhitan. Menurut Yanne, klitoris tertutup oleh selaput yang selain menghalangi sensasi seksual, juga berisiko menjadi tempat penumpukan kotoran (smegma).

Khitan yang dilakukannya, bermaksud membuang selaput klitoris itu, dengan harapan membuatnya lebih bersih dan meningkatkan kenikmatan orgasme, sekaligus menurunkan libido perempuan.

“Jadi hanya menggores saja kepala atau bungkus dari klitoris. Kalau dari segi medisnya, sekarang secara logika, sesuatu yang terbungkus dengan yang tidak dibungkus, lebih sensitif mana, kira-kira?” tanya Yanne. “Maka ketika klitoris itu terbuka, otomatis sensasinya lebih terasa.”

1578423028143-sunat-massal-perempuan-7

Jarum jam belum menunjuk angka 9, puluhan orang tua bersama anak-anak perempuan mereka sudah memadati halaman Yayasan Assalaam mengantre sunat. Ada yang datang ke lokasi sebelum subuh.

 

Yanne menolak bila tindakannya disebut bertentangan dengan anjuran lembaga kesehatan seperti WHO. Dia beranggapan, selama tidak ada pemotongan atau melukai, sunat perempuan yang dilakukannya aman. “Yang jelas kami tidak masuk dalam tiga tipe yang dikategorikan WHO sebagai mutilasi,” kata Yanne.

Selain sebagai dokter utama, Yanne juga melatih beberapa ustazah untuk menjadi juru sunat atau asisten. Awalnya para perempuan itu menjadi asisten Yanne selama beberapa bulan sampai dinilai sanggup menjadi juru sunat.

Aminah* mengaku telah menjadi juru sunat selama lima tahun. Dia tak punya latar belakang kedokteran sama sekali. Keahliannya didapat dari pengamatan dan praktik langsung dari para seniornya. “Saya menjaga amanah dari Yayasan saja,” kata Aminah tentang alasannya melakukan praktik khitan perempuan. Dia menolak menjelaskan lebih lanjut soal profesinya sebagai juru sunat, namun dia percaya profesinya tak melanggar peraturan apapun.

Pandangan pemerintah terhadap FGM/C yang tertuang dalam peraturan Kementerian Kesehatan masih abu-abu. Ia tidak sepenuhnya melarang sunat perempuan. Dalam Permenkes 2010, definisi sunat perempuan yang diperbolehkan merupakan tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Itu, menurutnya, berbeda dari FGM/C.

Permenkes tersebut telah diganti dengan peraturan 2014, yang menyebutkan bahwa sunat perempuan “pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.” Namun karena secara tradisi sunat perempuan masih dilakukan, Kementerian Kesehatan hanya mengimbau supaya khitan perempuan “harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan.”

Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertolak belakang dari Kemenkes. Sepanjang tidak melukai berlebihan dan hanya menghilangkan kulup klitoris, fatwa MUI menghalalkannya.

Sementara itu, dunia kedokteran di Indonesia secara tetap tidak mengakui prosedur sunat perempuan. Ketika VICE berkunjung ke sebuah rumah sakit ibu dan anak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pihak hubungan masyarakat mengaku tidak melayani atau menawarkan sunat perempuan. “Jika ada orang tua yang ingin anak perempuannya disunat, tidak bisa kami layani di sini,” kata petugas humas.

 

Dr. Mahesa Paranadipa dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai klaim sunat perempuan dapat memberikan orgasme lebih dan menurunkan libido tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Sebaliknya, berdasarkan beberapa catatan ilmiah, sunat perempuan justru memicu disfungsi seksual dan kesulitan mencapai orgasme.

“Sunat perempuan tidak pernah diajarkan di bangku kuliah kedokteran manapun,” kata Mahesa. “Tidak ada panduan ilmiah tentang sunat perempuan. Sehingga seharusnya tidak ada dokter yang melakukan praktik sunat perempuan.”

Mahesa melanjutkan setiap dokter diikat oleh sumpah dokter dan kode etik. Di dalam kode etik diatur bahwa semua tindakan medis harus mengacu kepada standar profesi tertinggi. Lantaran tindakan sunat perempuan tidak memiliki standar kedokteran, maka jika ada dokter yang melakukan praktik tersebut dapat dikenakan sanksi, terutama jika menimbulkan dampak negatif bagi pasien, kata Mahesa.

“Masyarakat yang mengalami kerugian dari pelayanan dokter tersebut dapat mengadukan hal itu ke IDI,” tambahnya.

 

1578422899676-sunat-massal-perempuan-5

Salah satu orang tua menunjukkan antrean sunat anaknya.

 

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sunat perempuan adalah simpul rumit akibat persinggungan tradisi budaya dan ajaran agama. Di Sumatera Selatan ada tradisi Bakayekan, di Gorontalo ada Mo Polihu Lo Limu atau ritual mandi lemon, Suku Bugis punya tradisi Makatte, sementara di Jawa sunat perempuan disebut Tetesan.

Sunat perempuan jamak ditemui dalam tradisi masyarakat Sumatera Barat, Maluku, dan Madura. Sebuah kajian dari Universitas Indonesia pada 2016 menemukan dari 700 responden, 96 persen percaya sunat perempuan merupakan anjuran agama.

Lies Marcoes, peneliti lembaga Rumah Kita Bersama, pada 1998 pernah melakukan kajian soal sunat perempuan beberapa daerah Indonesia, bersama peneliti Perancis Andre Feillard. Dia mendapati sunat perempuan adalah tradisi komunal, alih-alih ritual yang bernilai religius. “Praktik sunat merupakan gabungan adat dan proses inisiasi atau penanda keislaman di sejumlah daerah di Nusantara.”

“Sunat dilakukan oleh dukun sunat dalam bentuk simbolis,” tulis Lies. “Ujung klitoris bayi/anak disentuh oleh kunyit atau menggunakan alat [pisau kecil, gunting, atau jarum].”

Di sejumlah daerah seperti Sulawesi Selatan, ritual ini dirayakan keluarga dengan pesta adat. Tapi di banyak tempat, ritual itu hanya diketahui ibu dan dukun yang melaksanakan. Tak jarang seorang anak tak pernah tahu jika dia pernah disunat, bahkan ketika telah dewasa. Feillard menyebut ritual itu sebagai “rahasia kecil” antar perempuan.

Dita Savitri, perempuan Muslim Jawa 23 tahun, termasuk yang percaya bahwa perempuan yang disunat termasuk dimuliakan. Dalam tradisi Jawa, sunat tak ubahnya tolak bala yang akan membawa kebahagian bagi perempuan kelak ia dewasa. Dalam prosesi tersebut, si anak dimandikan dengan kembang setaman sebelum dirias dan duduk di sebuah kursi lengkap dengan sesaji.

 

Tonton dokumenter VICE soal tradisi pesta gila-gilaan merayakan sunat di Sumedang:

Dita disunat saat usia 8 tahun lewat sebuah upacara tradisional dengan berbagai macam ritual tersebut. Keluarganya memang termasuk relijius serta memegang teguh adat Jawa. “Yang kuingat kayanya pahaku kayak dicolek gitu, dan enggak ada sakitnya. Soalnya aku enggak nangis waktu itu,” kata Dita saat dihubungi lewat pesan singkat.

Dari pengalamannya, Dita tak sependapat jika sunat berpengaruh terhadap orgasme. Kehidupan seksualnya tergolong biasa saja, tanpa libido yang menurun. “Kayanya enggak ada kaitannya deh antara orgasme sama sunat,” beber Dita. “Kalau ada klaim kayak gitu aku enggak tahu juga, tapi buatku enggak [pengaruh] sih.”

Dua bulan lalu Dita baru saja melahirkan seorang anak perempuan. Dia berencana menyunat anaknya, dalam ritual sama yang pernah dia jalani sewaktu kecil.

Saat hari beranjak siang, beberapa petugas tengah sibuk membersihkan gedung koperasi Assalaam. Ibu-ibu petugas yang sedari tadi duduk di meja pendaftaran tampak sedang merekap jumlah peserta sunat massal. Sementara Deden sedang bersiap ke acara selanjutnya. Siang nanti bakal ada tabligh akbar dihadiri sejumlah ulama penting dan pejabat Jabar. Sederet pertanyaan soal sunat perempuan tadi seakan masih mengganggu pikirannya.

Dia masih tak habis pikir kenapa banyak pihak yang berupaya melarangnya. Sebab, menurutnya, perdebatan antara agama dengan dunia kedokteran tak bakal menemukan titik terang.

“Ini soal akidah,” timpalnya. “Kepercayaan kadang tidak bisa dilogika bukan? Kami hanya menjalankan syariah. Itu saja. Kalau sampai dilarang kami jelas siap melawan.”

Terlebih, Deden melihat perkara perzinaan dan seks bebas sebagai akibat dari tingginya libido perempuan yang tidak bisa dikontrol. Maka menurutnya sunat perempuan adalah jalan menuju seks yang lebih sehat dan halal.

“Kadang kalau saya melihat perempuan yang kerap berganti-ganti pasangan, atau seks bebas terutama di kota besar, saya bertanya dalam hati, ‘kamu itu dulu disunat enggak sih?'” tandas Deden.


*Beberapa nama disamarkan untuk melindungi privasi. Adelia Rahma Santoso berkontribusi dalam liputan ini.

 

Sumber: https://www.vice.com/id_id/article/akwdb5/ritual-sunatan-massal-perempuan-terbesar-di-indonesia-bandung-sunat-perempuan-dilarang-kemenkes

Merebut Tafsir: Pemaksaan Hubungan

Oleh Lies Marcoes

Lama saya diam terkait kekerasan seksual yang dilakukan RS di UK. Saya hanya menyimak perdebatan dan waspada pada setiap pernyataan yang tendensius yang menghubungkan antara perilakunya dengan orientasi seksnya dan latar belakang pengalamannya. Khusus terkait kajian tentang latar belakang pengalaman hidupnya yang pahit atau bahkan sampai pada makanan yang ditelan Ibunya semasa hamil mengantarkan saya pada konsep “rasionalisasi tindakan”.

Ketika saya belajar Medical Anthropology, ada satu sesi diskusi yang sangat menarik tentang “rasionalisasi tindakan kesehatan”. Ini menunjuk pada sebuah tindakan yang sebetulnya tidak masuk akal karena tidak ada hubungannya dengan kesehatan itu sendiri tetapi dianggap sebagai tindakan kesehatan. Teman saya dari Bali mencontohkan, agar tidak masuk angin, orang memasang topi dari sapu tangan yang ke empat ujungnya dibundel, atau menyilangkan tangan di dada ketika naik motor tanpa jaket. Saya mencontohkan orang menyempungkan peniti ke dalam air hangat untuk mengobati cegukan. Demikianlah kita pun tertawa cekikian tiap kali teman berbagi “thick description” tentang sebuah tindakan yang merupakan ” rasionalisasi” atas tindakan kesehatan.

Sekarang kita kembali ke isu RS. Dalam pemahaman saya pertama-tama sejauh fakta persidangan ia melakukan kejahatan seksual dengan melakukan pemaksaan hubungan seks. Secara konseptual, setiap tindakan hubungan seks mau lelaki terhadap lelaki, lelaki terhadap perempuan, atau sebaliknya perempuan terhadap lelaki atau perempuan terhadap perempuan, dengan memanfaatkan power, iming-iming, janji, atau ancaman, itu adalah tindakan pemaksaan. Dan setiap pemaksaan dalam hubungan seks itu merupakan PERKOSAAN. Dalam teori feminis definisinya sangat jelas ” against her/his will” titik.

Masalahnya, seperti dalam rasionalisasi tindakan kesehatan, orang lantas mencari-cari rasionalisasi dalam tindakan seksual: misalnya kalau lelaki kepada perempuan dalam kerangka perkawinan meskipun seluruh unsur pemaksaan terjadi, tindakan itu sulit sekali diartikan sebagai perkosaan. Di titik ini terjadi inkonsistensi atau blunder. Dalam kasus RS orang dengan mudah memahami ada unsur pemaksaan seperti pemberian minuman keras yang membuat korban pingsan, namun orang sulit sekali menerima bahwa pemaksaan bisa terjadi dalam bentuk apa saja yang membuat korbannya “pingsan”.

Sebagaimana dalam kasus pemaksaan hubungan seks antara lelaki, dalam kasus hubungan pemaksaan antara lelaki dan perempuan kita berhadapan dengan suatu ruang rasionalisasi tindakan yang sangat luas. Dari mitos bahwa pada dasarnya perempuan senang dikondisikan, dipaksa sampai ke isu” suka sama suka”.

Salah satu rasionalisasi tindakan yang menurut saya lapisan-lapisannya sangat subtil, ragam dan dalam dan karenanya sangat sulit bagi perempuan untuk menghindarinya adalah soal “kewajiban”. Mungkin ia tak dicekoki minuman keras sampai pingsan, tapi dia telah lebih dulu pingsan karena dicekoki oleh budaya, pandangan agama, Undang-undang yang membenarkan tindakan pemaksaan atas nama kewajiban. Jika secara budaya perempuan senantiasa dijejali narasi bahwa kalau tidak memenuhi kewajibannya atau memberikan servis yang baik, maka ada perempuan lain yang antri dihadapan suaminya, tentu saja pemaksaan akan dihapus dari laci kesadarannya. Bagi saya “minuman keras” berupa ajaran ujaran dan narasi tentang kewajiban memenuhi kebutuhan seks bukan hanya membuat pingsan perempuan tetapi sekaligus menganggap lelaki tak punya akal dan pikiran []

 

130120

Merebut Tafsir: Danyang Orang Tengger di Gunung Bromo

Oleh Lies Marcoes

Tahun 84 pertama kali ke Bromo. Sore hari, Sedang berjalan di jalan desa, seorang lelaki memanggul hasil panen kentang, berpapasan. Ia berhenti, lalu diambilnya beberapa butir kentang mentah untuk kami. Saya kaget dan terpana. Sore itu saya cari warung yang masih buka. Saya beli minyak goreng telur bawang putih dan merica. Malam itu kami makan perkedel paling enak.

Setelah makan saya baru menyadari kamera instamatik saya tertinggal di Danyang desa. Mau kembali sudah terlalu malam. Pasrah.


Esoknya kembali ke sana. dan kamera masih ada pada tempat terakhir saya meninggalkannya. Tak geming seinci pun. Tampak ada sesajen bunga-bungaan segar penanda sudah ada orang yang datang ke Danyang. Ajaran iman dan keyakinan sedalam apa hingga tak ada seorang pun yang punya hasrat mengambil kamera saya? Ajaran iman sedalam apa hingga kentang mentah pun mereka kasih untuk orang yang tak mereka kenal.
Sekarang tiga buah Danyang desa tempat pemujaan warga Tengger di Wanakitri Tosari Bromo ada yang menghancurkan. Mengapa kalian begitu jahat, kalian biadab!!!

Merebut Tafsir: Pilihan

Oleh Lies Marcoes

Satu kemewahan hidup yang tak selalu dapat dimiliki manusia adalah kebebasan untuk memilih jalan hidup, misalnya dalam bekerja.

Kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan sandang pangan papan status, tabungan hari tua, kesejahteraan anak dan seterusnya memaksa orang masuk ke dalam situasi nyaris tanpa pilihan. Tak hanya pada mereka yang tak bisa memilih karena tak ada pilihan, dan karenanya kehendak pribadi menjadi sirna, pilihan juga musnah pada mereka yang sebetulnya bisa memilih. Namun pekerjaan yang dipilihnya melumpuhkannya dari pilihan-pilihan meskipun dengan mendapatkan imbalan melimpah ruah gaji, tunjangan, fasilitas dan seterusnya.

Bagi dua situasi itu; tak bisa memilih karena tak ada pilihan, dan bisa memilih namun telah terikat oleh konsekuensi suatu pilihan, menurut saya masih ada ruang-ruang kebebasan dan kemerdekaannya untuk memilih.

Pertama memilih untuk bahagia dalam keterbatasan pilihan itu. Dalam bahasa agama bersyukur dengan apapun yang didapat. Memilih untuk bahagia merupakan olah batin dan rasa yang tak harus berbiaya. Bersyukur dengan sadar tak hanya memikirkan berapa imbalan yang kelak dibalas oleh Tuhan atas wujud syukuran yang dikeluarkan (sedekah, beramal, santunan anak yatim dan seterusnya yang berbiaya) namun bersyukur sebagai bentuk pembebasan diri dan sempitnya pilihan-pilihan dan kita masih bisa tersenyum, berdialog dengan batin sendiri dan mengucap beribu syukur atas anugerah Tuhan yang tak terbilang. Masih bisa mengedip, bisa melihat, menggerakkan anggota tubuh, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Dalam Surat Ar Rahman berulang kali Allah menantang manusia ” nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan.”?

Kedua, dan ini yang menurut saya gratis tapi sulit adalah kebebasan untuk berpikir. Berpikir dalam arti benar-benar mengoperasikan seluruh kemampuan indra berpikir otak lahir dan batinnya untuk bebas mengarungi samudera “berpikir”. Berpikir tentang pekerjaan adalah satu hal, tapi berpikir tentang kehidupan adalah hal lain. Kemewahan dalam berpikir tentang apa saja yang dapat menuntunnya memiliki keasyikan mengolah rasa dan pikir merupakan kebebeasan yang luar biasa. Dalam bahasa sederhana, berpikir adalah melamun yang terstruktur dengan mengerahkan kemampuan akal budi. Dan semulia-mulianya berpikir pada manusia adalah memikirkan kemanusiaan baik melalui pemikiran agama, pemikiran sosial, alam semesta,seni, atau bidang-bidang lain yang maha luas.

Ketiga adalah kebebasan untuk bicara. Bicara dari sekedar “bacot” omong kosong , ngalor ngidup yang merupakan perwujudannya dalam berbicara, sampai pada “bicara” dalam makna yang dalam yang berisi tentang kebebasan berpikir dan berpendapat.

Keempat, kebebasan memilih untuk menurunkan pikirannya dalam bentuk karya kehidupan. Bagi saya itu letaknya pada kebebasan untuk menulis. Mungkin yang lain bisa menuangkannya dalam lukisan, dalam karya nyata berupa aksi dan tindakan dan seterusnya. Namun menuangkan dalam bentuk karya yang paling memungkinkan adalah bentuk tindakan merebut kebebasannya. Jangan biarkan kita miskin kebebasan. Sebab itu tak berbiaya meskipun berisiko. Jadi siapa bilang hidup tak punya pilihan!

Kenapa Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Radikalisme Membingungkan?

Oleh Ulil Abshar Abdalla

Posisi pemerintah dalam soal FPI akhir-akhir ini tampak sekali “clueless”, membingungkan, sekurang-kurangnya jika kita lihat dari perkembangan terakhir seperti terlihat dalam pernyataan Menag dan Menkopolhukam. Ini menandakan bahwa pemerintah sendiri sebetulnya tidak memiliki strategi yang “clear”, sehingga tampak masih “grayang-grayang”: mau memperpanjang SKT FPI atau tidak?

Para “penggaung” (buzzer) pemerintah semula membangun narasi yang menarik sebagai dukungan untuk kebijakan Pak Jokowi yang memilih Fachrul Rozi yang berlatar militer itu untuk menjadi Menag. Narasinya adalah: karena pemerintah ingin serius melawan radikalisme. Itulah sebabnya dipilih jenderal untuk mengomandoi Kemenag, bukan menteri sipil yang diandaikan “lunak” dan “tak bergigi” dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal.

Catatan selingan: Harap diketahui, radikalisme Islam lebih banyak berkembang di sekolah-sekolah umum dan universitas negeri di bawah Kemendikbud, bukan di kalangan mahasiswa UIN/IAIN/STAIN dan pesantren yang berada di bawah yurisdiksi Kemenag. Itulah sebabnya, saya sejak awal menganggap kebijakan Pak Jokowi memilih jenderal sebagai Menag ini salah sasaran, “a misplaced policy”. Jika niatnya serius mau melawan radikalisme Islam, Fachrul Rozi lah yang seharusnya diangkat menjadi Mendikbud, bukan Nadiem Makarim. Sekali lagi: ini kalau tujuannya untuk melawan radikalisme. Kecuali jika ada “tujuan” dan “motif” lain yang tersembunyi.

Baik, saya teruskan. Beberapa saat setelah diangkat menjadi Menag, muncul “a promising shock therapy”, gebrakan yang seolah-olah menjanjikan dari Pak Fachrul Rozi: melarang ASN di lingkungan Kemenag untuk memakai cadar. Anda tahu, cadar adalah pakaian penutup muka yang dipakai perempuan, bukan laki-laki.

Akan tetapi, belum lewat satu bulan, muncul perkembangan lain yang agak aneh, dan menampakkan kebingungan di pihak Menag. Menghadapi isu FPI, Menag justru mengambil posisi yang teramat lunak. Dalam beberapa statemen publiknya, Menag cenderung mendorong untuk memperpanjang SKT FPI, karena ormas yang terakhir ini sudah “bai’at” dan berjanji loyal kepada Pancasila dan NKRI.

Sikap Menag ini membingungkan sekali. Isu FPI jelas jauh lebih krusial, serius dan penting dalam perang melawan radikalisme ketimbang masalah cadar. Kenapa dalam soal cadar Menag keras, sementara dalam isu FPI kok lunak? Ada apa di balik ini? Ini pertanyaan yang membutuhkan investigasi lebih jauh. Adakah “kaitan tersembunyi” antara Menag dengan FPI, sehingga dia menampakkan kelunakan pada ormas ini?

Yang menarik, Menag juga bersikap lunak terhadap celana cingkrang. Kita baca statemen dia dalam soal celana cingkrang ini di media massa: dia tak mempunyai keberatan apapun.

Pertanyaannya: Kenapa Pak Fachrul Rozi besikap keras terhadap cadar, tetapi toleran pada celana cingkrang, padahal keduanya satu paket? Baik cadar dan celana cingkrang secara umum (meski tidak dalam semua kasus) berasal dari satu sumber yang sama: pemahaman ala salafi-wahabi.

Posisi Menag ini, dipandang dari sudut analisa gender, jelas sangat bermasalah karena menampakkan gejala seksisme. Dia hanya mempersoalkan cadar saja, sementara celana cingkrang yang dipakai kaum laki-laki ditoleransi. Teman-teman feminis mestinya berbicara soal “ambiguitas” dan seksisme di balik pernyataan Menag Fachrul Rozi ini.

Di sisi lain, baru-baru ini 11 kementerian “meneken” SKB yang bertujuan untuk menangkal penyebaran radikalisme di kalangan ASN. Kebijakan ini sendiei mengandung banyak masalah sebetulnya, tetapi ini isu lain yg bisa didiskusikan secara terpisah. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin mengirim pesan bahwa dia serius menghadapi isu radikalisme Islam. Tetapi pesan ini tampak tidak singkron dengan pernyataan-pernyataan Meng soal FPI.

Poin saya: pemerintah mengirim pesan yg simpang-siur mengenai soal radikalisme ini. Di satu pihak ingin memerangi radikalisme, di pihak lain menampakkan gejala ingin memberi ruang kembali kepada FPI. Apakah di mata pemerintah FPI bukan merupakan salah satu manifestasi dari radikalisme Islam? Apakah seorang ASN yang me-like konten yang berisi hoax atau mendukung ide-ide radikal jauh lebih berbahaya (sehingga harus dilaporkan, menurut isi SKB yang baru saja diteken itu) ketimbang FPI?

Inkonsistensi seperti ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tak punya visi yang jelas tentang strategi menghadapi radikalisme.

Belum lagi jika kita persoalkan argumen pemerintah mengenai posisi FPI terhadap ide khilafah. Salah satu alasan keberatan pemerintah untuk memperpanjang SKT FPI (sebelum akhirnya melunak karena FPI sudah melunak dan loyal pada Pancasila — menurut versi Pak Fachrul Rozi) adalah karena ormas ini mendukung ide khilafah.

Pertanyaanya: Apakah ide khilafah yang dianut FPI sama dengan HTI atau ISIS? Menurut saya, jelas berbeda. Bahkan HTI pun memiliki pemahaman yang berbeda soal khilafah ini dari kelompok-kelompok lain. Tidak semua yang menganut ide khilafah bisa “digebyah-uyah”, disamakan. Kalau semua yang mendukung ide khilafah harus dilarang, jelas berbahaya. Ahmadiyah bisa dilarang juga karena menganut dan mempraktekkan ide khilafah. Kelompok tarekat tertentu juga menganut ide khilafah.

Dengan kata lain, banyak bolong-bolong dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi radikalisme, tetapi, sayang sekali, publik pada umumnya seperti sengaja mengabaikan atau tutup mata, kerana ketakutan dan “paranoia” terhadap Islam radikal.

Saya mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme, tetapi ini bukan berarti memberikan “cek kosong” kepada pemerintah sehingga kita tidak mau menguliti detil kebijakan yang diambil pemerintah.

Kita harus kritis juga terhadap gejala yang tampaknya mulai merebak akhir-akhir ini: menjadikan isu radikalisme sebagai alat untuk membungkam suara-suara kritis pada pemerintah. Jangan sampai isu radikalisme ini dijadikan alasan untuk membungkam setiap bentuk oposisi. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi kita.

Saya ingin pemerintah melawan radikalisme Islam tanpa mengorbankan demokrasi. Jika ini kita lakukan, kita tak akan beda dengan negeri-negeri otoriter di Timur Tengah.

Sekian.

Merebut Tafsir: Jihad Peneliti

Oleh Lies Marcoes

Bagi seorang kelana, apapun bentuk pengelanaannya, pulang adalah kembali ke titik pemberhentian. Biasanya disertai rasa lega, bisa menarik nafas, ucul-ucul (ganti pakaian dan menukarnya dengan pakaian rumah paling nyaman), ngopi/ ngeteh, rebahan, lalu kembali kepada rutinitas sesuai perannnya di rumah. (Saya biasanya langsung bongkar koper, buka oleh-oleh, cek kebersihan rumah/ kamar mandi dapur/kompor, mengecek persediaan makanan, menulis belanjaan, menyapa tanaman dan tidur lama yang didahului ritual pijet).

Namun bagi pengelana yang tujuannya penelitian, “pulang” sesungguhnya merupakan jebakan “setan”, ia akan masuk ke medan pertarungan yang kelak berpengaruh kepada hasil penelitiannya. Sebab “pulang” bagi seorang peneliti akan menempatkannya pada situasi psikologis yang membuatnya terpecah. Di satu sisi, sebagaimana para pengelana untuk urusan lain, pulang adalah momen keterputusan dengan suasana di luar sana dan kembali ke rumah untuk melanjutkan rutinitas di habitatnya. Sementara bagi peneliti, di saat pulang itu ia harus membangun jembatan imajinasi dengan suasana di lapangan. Ia harus membawa aroma, nuansa, rasa, jiwa, keringat, detak jantung, semangat yang ia dapatkan ketika di lapangan. Secara teknis ia harus menurunkan catatan lapangan (baik hasil wawancara atau pengamatan lapangan), membangun analisis yang menjadi argumen kokoh hasil temuan, bergelut dengan rasa skeptis atas temuan dan memetakan bagian-bagian temuan yang sudah terang benderang, samar-samar dan gelap. Dalam situasi itu ia harus bongkar pasang jalinan temuan secara imajiner yang biasanya berputar-putar di dalam benak. Dan inilah titian tangga terpenting ketiga bagi peneliti. Jika ini gagal, niscaya temuan yang begitu kuat diperoleh di lapangan tak akan sampai ke lembar kesimpulan dalam tulisan. Potensi gagal sangat besar sebab situasi kebatinan besar kemungkinan akan berubah akibat “pulang”.

 

Tentu ada dimensi gender dalam kata “pulang”. Bagi peneliti perempuan, rumah seringkali tak menjadi kantor. Karenanya pulang artinya kembali ke urusan domestiknya. Sementara bagi kebanyakan lelaki, rumah bisa menjadi kantor ke duanya, dan dengan begitu ia bisa membawa semangat dari lapangan ke rumah.

Untuk menjaga semangat dari lapangan, beberapa peneliti punya kebiasaan yang khas untuk membawa aroma lapangan: memasang foto-foto lapangan di meja kerja, meletakkan benda tertentu yang dibawa dari lapangan sebagai ajimat “penghubung” /wasilah dengan lapangan, atau terus melakukan kontak dengan beberapa sumber yang senang berbagi informasi dan meletakan buku catatan lapangan di temat yang paling mudah dijangkau.
Menggali data adalah titian kedua dalam tangga penelitian, setelah yang pertama mendesain penelitian. Desain penelitian sangat tergantung pada apa yang hendak diteliti dan bagaimana cara menggalinya. Selebihnya ini memang terkait dengan seni penelitian ditambah “passion” hasrat seorang peneliti. Passion peneliti menurut saya terletak pada cara peneliti menempatkan dan menghormati para sumbernya. Di lapangan, saya sangat pecaya pada naluri, insting, kata hati yang otomatis terbangun dan menggerakkan langkah. Saya percaya ini digerakkan oleh konsentrasi. Karenanya menekuni rantai informasi dengan mengikuti arah “bola salju” menggelinding sangatlah membantu. Di sini sikap gigih sangat penting.

Sikap peneliti yang menganggap “tak ada informasi adalah informasi” bisa menjadi suluh penyemangat peneliti di lapangan. Di lapangan itulah informasi di kumpulkan, dicatat disilang dan secara abstrak mulai dibangun ke arah analisis dan kesimpulan.

 

Keluar dari lapangan, yang artinya menjauh dari aroma lapangan, merupakan tahap yang sangat critical bagi seorang peneliti. Sebab pada kenyataanya data masih ada di catatan, di rekaman (jika pakai recorder) di ingatan dan di titipkan kepada pihak-pihak lain yang terlibat, seperti asisten peneliti. Artinya data masih mentah terpencar-pencar jauh dari separuh langkah titian tangga penelitian. Sementara karena sudah pulang, hasrat untuk menganggap pekerjaan telah usai pada kenyataanya akan menggerogoti semangat seberapa besarnya pun sukses penggalian data lapangan.

Karenanya, di saat “pulang” dengan seluruh makna pulang yang berarti kembali ke rutinitas, bagi peneliti harus disertai kesadaran dan disiplin bahwa itu bukan titik pemberhentian sebagaiman abiasanya dimaknai dalam makna “pulang”. Sebab jika itu terjadi niscaya akan menghancurkan titian paling crusial dari tahapan tangga penelitian yaitu konsolidasi hasil temuan. Seorang penelitiharus memiliki kekuatan, hasrat, tanggung jawab dan disiplin untuk menolak dengan keras seluruh kenyamanan “pulang”. Di sinilah menurut saya jihad paling berat bagi seorang peneliti, terlebih jika penelitinya perempuan yang sudah eyang-eyang pula. Ia harus kerja lebih keras lagi setelah pulang karena inginnya main dengan cucu!. #Duh!

Reportase Uji Publik Seleksi Penerimaan Calon Komisioner Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan lembaga yang didirikan untuk menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk atas tuntutan masyarakat kepada pemerintah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

 

Dalam rangka mencapai tujuannya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan berbasis gender, Komnas Perempuan secara berkala melakukan seleksi untuk perekrutan calon anggotanya. Seperti yang baru saja dilakukan pada tanggal 14-15 Oktober 2019 di Hotel Sari Pacific Jakarta.

 

Ada sebanyak 48 peserta calon Komisioner untuk Komnas Perempuan yang lolos dalam tahap rekam jejak dan administrasi. Ketua panitia seleksi anggota komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) Bapak Usman Hamid menjelaskan bahwa dari 48 peserta yang telah lolos seleksi itu, nantinya akan disaring lagi menjadi 30 hingga 40 peserta untuk masuk ke tahap wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 November 2019.

 

Uji publik tersebut dibagi menjadi delapan kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari enam peserta, yang kemudian ditempatkan di dalam dua ruang terpisah, yaitu istana satu dan istana dua. Di setiap ruang istana ada enam peserta yang mempresentasikan visi dan misinya untuk kemajuan komnas. Seluruh peserta ini terdiri dari berbagai latar belakang, di antaranya adalah tokoh adat, tokoh agama, buruh dan aktivis buruh, aktifis perempuan, dosen, dan juga ada mantan walikota dan ada dua calon penyandang difabel.

 

Pelaksanaan uji publik dilakukan secara terbuka untuk umum dan disiarkan secara live streaming bagi pemirsa yang tidak bisa hadir di tempat pelaksanaan. Bagi para audiens baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan lewat siaran live streaming diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para calon anggota komisioner tersebut.

 

Dalam peranannya sebagai pemantau isu-isu mengenai pelanggaran HAM berbasis gender, pada proses seleksi penerimaan komisioner, para peserta juga diminta untuk menyampaikan presentasinya dalam bentuk makalah dengan mengangkat tema mengenai isu-isu terkait hak asasi perempuan. Dari sini, panitia bisa mengetahui bagaimana wawasan para kandidat mengenai hak asasi perempuan dan sejauh mana mereka ikut berperan dalam upaya menanggulangi permasalahan yang mereka temukan di lapangan.

 

Dari presentasi yang disampaikan, dapat ditarik beberapa tema yang bisa dikategorikan sebagai isu-isu utama mengenai pelanggaran hak asasi perempuan. Diantaranya diuraikan sebagai berikut:

 

Perdagangan Anak dan Perempuan

 

Perdagangan manusia menjadi salah satu persoalan pelik dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Seorang kandidat komisioner bernama Syerliniyah mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur adalah salah satu penyumbang pekerja migran dari Indonesia. Kebanyakan diantara mereka adalah perempuan dan anak-anak perempuan yang dipaksa untuk menjadi dewasa.

 

Mereka direkrut untuk dikirim ke luar negri tanpa disertai dokumen resmi sehingga tidak mendapatkan jaminan perlindungan keamanan dari pemerintah. Padahal disana, mereka justru banyak berhadapan dengan berbagai situasi sulit yang menyebabkan beberapa di antara mereka akhirnya terancam hukuman berat, termasuk hukuman mati. Tentu hal ini menjadi pukulan keras bagi keluarga korban ketika mendapati anggota keluarga mereka pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Sedangkan mereka berharap akan menyambut kedatangan anggota keluarganya dengan membawa uang hasil pekerjaannya.

 

Sebagai akifis pendamping, Syerliniyah berpendapat bahwa yang memicu tingginya kasus perdagangan manusia di NTT adalah faktor ekomoni yang berdampak pada semua sendi. Para calo berpura-pura menawarkan pekerjaan di luar kota dan luar negeri sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai pengasuh anak dengan gaji yang besar.  Perempuan sangat rentan menjadi korban karena pendidikannya yang rendah, sehingga mereka mudah di rayu dengan iming-iming uang dalam jumlah besar.

 

Meskipun telah ada UU No. 21 tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan manusia, tetapi praktik illegal ini masih berjalan hingga kini. Mudahnya pembuatan dokumen palsu yang dilakukan oleh para calo tersebut kemungkinan besar tentunya didukung oleh pejabat korup yang menerbitkan dokumen palsu.

 

Para aktifis tidak bisa bekerja sendirian untuk memutus rantai perdagangan manusia ini. Oleh karena itu, harapan tertumpu kepada Komnas Perempuan dan Pemerintah untuk bisa bekerja sama dalam membongkar sindikat yang berada dibalik semua ini.

 

Diskriminasi Buruh Perempuan

 

Walaupun buruh perempuan telah berada dibawah perlindungan payung hukum Undang-Undang yang sudah ditetapkan, tapi itu bukan jaminan bahwa buruh perempuan bisa keluar dari permasalahannya. Masih banyak terjadi diskriminasi hampir di semua sektor industri. Laki-laki pada umumnya telah terikat sebagai buruh tetap, sementara perempuan masih banyak yang berstatus sebagai buruh kontrak. Begitu juga fasilitas kesehatan yang belum memadai, mengingat bahwa perempuan butuh kebijaksanaan khusus terkait reproduksi, misalnya cuti hamil/bersalin.

 

Berbagai persoalan lainnya adalah terkait dengan upah yang rendah, tidak adanya upah lembur dan tunjangan bagi anak/pasangan serta tindakan kekerasan. Belum lagi soal keamanan kerja dan eksploitasi buruh dibawah umur. Perempuan juga masih rentan terkait dengan keamanan berakivitas di ruang publik, melihat banyaknya berita mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.

 

Menurut salah satu kandidat komisioner, Tiasri Wiandani, isu-isu tetang buruh perempuan pada industri rumahan di sektor informal sangat minim terdengar. Tapi di dalamnya ada pekerja rumah tangga (PRT) yang dipekerjakan di dalam rumah yang dijadikan sebagai sarana produksi industri informal, tanpa perlindungan hukum yang jelas, hal ini menjadi sangat berlapis lagi eksploitasinya.

 

Secara keseluruhan, sebagus apapun produk perundang-undangan, bila tidak ada pelaksanaan yang pasti dan pengawasan yang jelas, maka semua itu akan sia-sia. Begitu pendapat Tiasri Wiandani.

 

Diskriminasi Perempuan Berbasis Agama

 

Agama semestinya menjadi salah satu payung hukum yang melindungi kaum perempuan. Tetapi dalam berbagai kasus, adanya pemahaman yang salah terhadap ajaran agama justru menimbulkan sikap diskriminatif.  Doktrin bahwa kaum perempuan harus tunduk dan taat pada suami justru menempatkan perempuan sebagai pihak inferior, bahkan seolah menjadi legitimasi bagi kaum laki-laki untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.

 

Selain itu, praktik berbasis agama yang banyak menyudutkan kaum perempuan adalah poligami, nikah siri, pernikahan usia dini, sirkumsisi dan sebagainya. Perda syariah yang kini mulai marak juga turut menjadi kebijakan yang sangat diskriminatif bagi kaum perempuan, terkait aturan berpakaian, pergaulan, jam malam dll.

 

Sudah waktunya bagi para pemuka agama untuk meluruskan pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang menimbulkan sikap diskriminasi terhadap perempuan. Alangkah lebih bagus jika hal ini dilakukan oleh pemuka agama dari kalangan perempuan sendiri, karena hanya perempuanlah yang paling tepat menyuarakan isi hati kaumnya, terutama mengenai moralitas perempuan yang berkaitan dengan hukum agama.

 

Kekerasan di Dalam Rumah Tangga

 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi isu yang tak kunjung padam di Indonesia, bahkan menjadi kasus terbanyak yang diadukan setiap tahun. Meskipun korban mayoritas adalah perempuan (Istri), namun hal ini juga memberikan dampak luas kepada anak-anak, khususnya terkait masalah psikologis.

 

Menurut Dewi Ayu Kartika Sari, Koordinator Bidang Pemantauan Komisi Nasional Perempuan, selain budaya patriarki, pendidikan gender juga menjadi faktor tingginya kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi gender dalam keluarga, juga menjadikan KDRT terus menerus terjadi dan semakin besar jumlahnya sejak 10 tahun terakhir.1

 

Bahkan menurut Rina Antasari, salah satu kandidat Komisioner, KDRT ini tidak hanya terjadi pada masyarakat kelas menengah kebawah atau pendidikan yang rendah, tetapi juga terjadi pada masyarakat berpendidikan tinggi di kelas menengah keatas. Rina mengatakan bahwa secara legalitas, hukum negara kita sudah punya UU No. 23 tahun 2004. Pasal 4 UU tersebut, sudah memuat mulai dari tindakan preventif sampai tindakan konsolidasi yang harus dilakukan. Namun secara praktis perlindungan hukum ini tidak mudah untuk diterapkan. Pada umumnya korban enggan melapor dan menempuh jalur hukum, dengan alasan untuk melindungi privasi keluarga.

 

Untuk mengatasi KDRT kita tidak bisa hanya mengandalkan UU No. 23 tahun 2004, mengingat bahwa rumah tangga juga diikat oleh hukum negara, hukum agama dan hukum adat setempat. Maka untuk menangani KDRT,  ketiga hukum tersebut harus sama-sama dikedepankan sehingga persoalan bisa diatasi dengan seadil-adilnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari reportase ini adalah :

 

  1. Pelanggaran terhadap hak asasi perempuan masih banyak terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuknya seperti, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi buruh perempuan, diskriminasi perempuan berbasis agama dan sebagainya.

 

  1. Melihat point pertama di atas, menandakan bahwa tugas mulia yang di emban oleh Komnas Perempuan masih begitu panjang dalam upayanya untuk menekan jumlah pelanggaran HAM perempuan sampai seminimal mungkin.

 

  1. Perlu adanya evaluasi yang dilakukan secara kontinyu di dalam Komnas Perempuan terkait program kerja yang telah dilakukan, agar pada langkah kedepan mampu membuat rencana yang lebih matang dalam upayanya membela hak asasi dan menegakkan keadilan bagi kaum perempuan.

 

  1. Perlu menitik-beratkan kerjasama yang baik antara Komnas Perempuan, pemerintah, para aktifis, para korban dan keluarga serta masyarakat setempat dalam hal menganggulangi segala permasalahan yang ada.

 

  1. Perlu menitik beratkan sasaran di kalangan masyarakat kelas menengah kebawah yang masih sangat rentan dalam hal pelanggaran hak asasi perempuan, terutama di daerah yang sulit terjangkau oleh informasi. [Tuti]

 

 

Reference:

  1. https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan diakses pada Rabu, 30 Oktober 2019

Mensyukuri Nikmat Akal: Merekonstruksi Makna Wilayah Untuk Mencegah Praktik Perkawinan Anak

Laporan Acara Tadarus Buku Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Anak dan Kawin Paksa

 

Bekasi, 20 Oktober 2019,  Rumah KitaB bekerjasama dengan Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (YAPINK) dan Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) menyelenggakan acara diskusi buku  Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian Untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Anak dan Kawin Paksa. Acara yang dihadiri oleh 194 peserta (44 laki-laki dan 150 perempuan) –terdiri dari dewan pengasuh pesantren YAPINK, pimpinan INISIA, para dosen, guru, dan mahasiswa—, ini mengundang Ulil Abbashar Abddalla (PBNU), KH. Ali Anwar (Dewan Penasehat Pesantren Yapink), Achmat Hilmi, (tim penulis buku) sebagai narasumber.  Diskusi yang dilakukan di Aula Fakultas Adab Yapikn dan yang bertindak sebagai pamandu jalannya diskusi adalah Jamaluddin Muhammad (Peneliti Rumah KitaB)

Sebelum acara dimulai, KH. Khalid Dawam, (Ketua Dewan Pengasuh PP. Yapink), memberikan sambutan dengan mengapresiasi kerja-kerja intelektual yang dilakukan oleh orang-orang yang mau dan berani mengotak-atik sesuatu yang dianggap final, seperti halnya fikih. Kerja intelektual untuk merespons apa yang terjadi di masyarakat, menurut KH. Khalid Dawam, bukan dalam rangka mengabaikan, meniadakan, dan tidak menghargai para fuqaha yang telah mencurahkan pemikirannya pada kajian fikih yang tertuang dari berbagai kitab, melainkan sebentuk tanggung jawab intelektual dalam merespons persoalan masyarakat.

Al-Quran dan hadis memang satu, tapi tentu saja tafisrnya tidaklah tunggal, ujar  KH. Khalid Dawam, sehingga, lanjut KH. Dawam, masih memungkinkan untuk mendiskusikan hal-hal yang bersifat furuiyyah (bercabang).

Jika selama ini masyarakat meyakini bahwa akil baligh sebagai salah satu tanda bagi seseorang untuk dibolehkannya seseorang untuk menikah, maka harus dikaji kembali saat ini mengenai apa itu akil baligh dan bagaimana konsekuensinya –terlebihjika akil baligh yang bersifat biologis dijadikan dasar dibolehkannya perkawinan anak. Karena ada beberapa oknum yang menggunakan dasar tersebut untuk melakaukan tindakan yang tidak maslahat pada sesama, sehingga sering ditemui pandangan negatif tentang Islam. Melihat hal tersebut, KH. Khalid Dawam menyebut – mengutip perkataan intelektual Muslim asal Mesir, Muhammad Abduh—“Al Islamu mahjubun bil muslimin” (keimuliaan Islam ditutupi oleh (perilaku oknum) orang Islam itu sendiri)

Buku Fikih Perwalian yang digarap oleh tim Rumah KitaB, menurut  KH. Khalid Dawam, bagian dari sebentuk ungkapan syukur karena telah diberi akal sehat, yaitu dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi kejumudan berfikir.

Ulil Abshar Abdalla mengutarakan bahwa buku yang dibedah ini adalah sebuah buku yang lahir untuk  merespons maraknya perkawinan pada anak di Indonesia. Menyambung hal itu, Achmat Hilmi menyebut bahwa Indonesia termasuk Negara dengan angka  perkawinan anak tinggi.

Persoalan kawin anak ini marak terjadi bukan hanya semata-semata perkara hukum, tetapi juga berkelit kelindan dengan pandangan agama dan budaya. Sehingga, menurut Ulil, buku ini memiliki porsinya sendiri dalam berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan perkawinan anak.

Argumen-argumen keagamaan yang selama ini digunakan sebagai justifikasi dibolehkannya perkawinan anak, misalnya, dalam kajian (buku) ini kemudian rekonstruksi dan diberi pemaknaan baru yang lebih ramah terhadap perempuan, terutama pada mereka yang berpotensi menjadi korban dari perkawinan anak. Seperti konsep ijbar dalam fikih berbeda dengan konsep ikrah (memaksa). Ijbar adalah wilayah perlindungan ayah (wali) pada anak perempuannya dengan memotreksi anaknya dari segala kemungkinan dengan cara memilihkan jodoh yang baik. Dan tentu saja, syarat ijbar adalah adanya kerelaan si anak yang akan menjalani pernikahan. Kekuatan dan kewenangan untuk melindungi hak-hak dan martabat anak yang dimiliki oleh seorang wali dalam ijbar tak bisa direduksi hanya sebagai pemaksaan (ikrah).

Realitas terus menerus berubah dan berkembang ini menuntut para sarjana Muslim untuk juga membaca ulang teks-teks agama. Dalam kajian (ushul) fikih, ujar KH. Ali Anwar, ada konsep al hukmu bi’tibari zaman wa makan (hukum berubah mengikuti ruang dan waktu). [NA]

 

Pre-Research Workshop: Studi Mendalam Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak

Pada Rabu, 30 Oktober 2019, bertempat di kantor UNICEF Indonesia, Jaringan AKSI yang dikoordinasi oleh Rumah KitaB menyelenggarakan pre-research workshop untuk studi mendalam peraturan desa pencegahan perkawinan anak. Workshop ini dihadiri oleh UNICEF, anggota Jaringan AKSI, seperti Rumah KitaB, Sapa Indonesia, Aliansi Remaja Independen, Puskagenseks Universitas Indonesia, Puskapa, Yayasan Plan International Indonesia, Kapal Perempuan, Wahana Visi Indonesia, dan lainnya. Workshop ini dibuka dan dimoderatori oleh Lies Marcoes, Direktur Rumah KitaB, dan Emilie Minnick, Child Protection Specialist UNICEF Indonesia.

Adapun studi mendalam ini akan dilakukan berdasarkan analisis situasi di mana saat ini telah terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional tentang usia minimal menikah bagi perempuan atas izin orangtua (dari 16 menjadi 19 tahun). Di saat yang bersamaan, pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga desa, juga berupaya untuk mengeluarkan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak. Studi ini penting untuk melihat bagaimana regulasi lokal tersebut diimplementasikan, untuk memetakan praktik baik yang dapat diduplikasi di wilayah lain.

Workshop ini dibuka dengan presentasi desk review tentang peraturan daerah pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Fadilla Putri, yang juga merupakan perwakilan Jaringan AKSI. Dalam presentasinya, Dilla menyampaikan bahwa desk review ini mengkaji 29 peraturan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa untuk melihat praktik baik dan aspek lainnya yang perlu diinvestigasi lebih jauh.

Secara keseluruhan, peraturan daerah yang ditetapkan telah menggunakan pendekatan hak anak, namun masih kurang perspektif anak perempuan. Padahal dalam praktik ini, anak perempuan adalah pihak yang paling rentan untuk dikawinkan dan mengalami dampaknya. Studi ini juga menemukan bahwa sebagian peraturan daerah memberikan sanksi yang beragam, mulai dari sanksi sosial, sanksi denda, hingga sanksi dilaporkan pada pihak berwajib. Studi ini juga mencatat batas usia minimal menikah yang ditetapkan berbeda-beda; ada yang 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, ada yang 18 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, bahkan 2 desa masih menetapkan usia minimal menikah perempuan pada angka 16 tahun.

Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Theresia Dyah, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang akan melaksanakan penelitian lapangan bersama Ibu Lies. Dalam presentasinya, Dyah menyampaikan beberapa pertanyaan penelitian inti, seperti bagaimana para aktor dan aktivis mengkritisi peraturan daerah yang sudah ada, bagaimana dampak peraturan tersebut terhadap keluarga, anak perempuan, dan anak laki-laki. Dyah juga menjelaskan bahwa studi ini bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan sosio-legal dan semi-etnografi. Wilayah-wilayah penelitian adalah Desa Patidi (Mamuju, Sulawesi Barat), Desa Mallari (Bone, Sulawesi Selatan), Desa Loloan (Lombok Utara, NTB), salah satu desa di Rembang, Jawa Tengah, dan Kecamatan Lemahwungkuk, Cirebon. Wilayah ini dipilih berdasarkan rekomendasi desk review yang dilakukan oleh Dilla.

Setelah presentasi berakhir, sesi tanya jawa berlangsung. Banyak masukan yang diberikan oleh para peserta. Misalnya, dalam protokol penelitian, jangan hanya mengedepankan aspek do no harm bagi para informan, tetapi juga harus memikirkan aspek do no harm bagi para penelitinya. Masukan lainnya lebih terkait isu, yaitu peneliti jangan hanya puas jika mendapatkan jawaban seseorang menikah saat masih anak atas alasan suka sama suka. Perlu ada penggalian lebih dalam lagi, karena bisa saja mereka ingin menikah, tapi tidak tahu konsekuensi yang dihadapinya. Lebih dalam lagi, peneliti nantinya harus mampu menggali apakah peraturan tersebut dikembangkan dengan metode partisipatif, atau hanya dikembangkan oleh kelompok elit saja? Dan tentu saja partisipasi tersebut juga harus melibatkan remaja dan anak-anak.

Seluruh masukan-masukan tersebut akan menjadi catatan penting dalam proses penelitian lapangan nantinya. Lies Marcoes dan Theresia Dyah, selaku peneliti utama, akan memastikan masukan tersebut diaplikasikan dan dapat membantu mereka dalam menggali informasi di lapangan. Rencana penelitian akan dijadwalkan pada awal November hingga pertengahan Desember 2019.

Setelah mendapatkan hasil penelitian tersebut, Jaringan AKSI berencana akan melakukan advokasi kepada Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri selaku dua kementerian yang membawahi peraturan-peraturan daerah dan peraturan desa, guna mengadvokasikan agar regulasi di tingkat lokal terkait pencegahan perkawinan anak dapat lebih melindungi hak anak, terutama anak perempuan. [FP]

LAPORAN BOOK ROADSHOW: “Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak”

Kamis, 12 September 2019

Pukul: 13.00 – 16.00

Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat

DALAM rangka Book Road Show 2019, Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) menyelenggarakan diskusi dan bedah buku “Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak”, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Kamis, 12 September 2019. Sambutan disampaikan oleh Dr. Zaky Mubarak, M.Si., Direktur Pasca Sarjana Institute Agama Islam Cipasung, dan Lies-Marcoes-Natsir, MA., Direktur Eksekutif Rumah KitaB. Acara ini dihadiri 149 peserta yang terdiri dari para dosen, guru, dan santri Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya.

Pemantik diskusi disampaikan oleh Dra. Hj. N. Ida Nurhalida, M.Pd. (PP Cipasung) yang berbicara banyak tentang pengalaman Pondok Pesantren Cipasung dalam mempraktikkan keadilan gender. Selanjutnya para peserta bersama para narasumber, yaitu Prof. Dr. Amina Wadud (USA), Jamaluddin Mohammad (Tim Penulis Rumah KitaB), dan Ulil Abshar Abdalla, MA. (PBNU), mendiskusikan beragam upaya pembacaan ulang yang melahirkan tafsir hubungan relasi gender yang lebih setara dan adil sebagai produk pemikiran yang secara sosial mempunyai pengaruh sangat luas di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim.

Acara ini dimulai dengan pembacaan QS. al-Isra`: 13 yang menyatakan bahwa setiap manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya telah ditetapkan amal perbuatannya dan pada hari Kiamat kelak akan dibukakan kepadanya sebuah kitab yang berisi catatan seluruh amal perbuatannya semasa di dunia.

 

Pengalaman Pondok Pesantren Cipasung

Disampaikan oleh Dra. Hj. N. Ida Nurhalida, M.Pd., bahwa sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Cipasung, KH. Muhammad Ruhiyat, yang merupakan kakek Ibu Nyai Ida—sapaan akrab Dra. Hj. N. Ida Nurhalida, M.Pd.—dan pendiri Pondok Pesantren Cipasung, sudah menerapkan apa yang disebutnya sebagai keadilan gender.

Berdasarkan ceritanya, saat memimpin dan mengasuh pesantren ini, yaitu pada tahun 1931, KH. Muhammad Ruhiyat, dalam mengajar, selain dibantu oleh putranya yaitu KH. Muhammad Ilyas Ruhiyat, juga dibantu oleh seorang ajengan perempuan yaitu Ibu Hj. Suwa. KH. Muhammad Ruhiyat tidak pernah beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai keahlian apa-apa sehingga tidak bisa memberikan manfaat bagi pesantren. Ibu Hj. Suwa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajar kitab “al-Jawhar al-Maknûn”, “Alfîyyah”, dan kitab-kitab lainnya kepada santri laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa KH. Muhammad Ruhiyat sesungguhnya merupakan sosok yang sangat adil gender.

Menurut Ibu Nyai Ida, diskusi dan bedah buku “Fikih Perwalian” bukanlah kegiatan pertama terkait pembacaan ulang terhadap fikih mengenai perempuan. Jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 1994, di Pondok Pesantren Cipasung sudah ada kegiatan sejenis yang dimulai dengan program Fiqh al-Nisa` P3M bersama Kiyai Masdar F. Mas’udi dan kawan-kawannya. Program ini bahkan mendapat dukungan penuh dari ayahnya, KH. Muhammad Ilyas Ruhiyat. Saat itulah untuk pertama kalinya Ibu Nyai Ida mengenai istilah “gender”.

Setelah mengenal dan memahami istilah “gender”, Ibu Nyai Ida kemudian berkesimpulan bahwa kesetaraan sejatinya merupakan nilai luhur yang kehadirannya tak bisa dibantah di dalam keseharian Pondok Pesantren Cipasung. Ayahnya sendiri, KH. Muhammad Ilyas Ruhiyat, sangat menghargai istri dan anak-anaknya. Laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama tanpa pembedaan dan tanpa pengekangan. Setiap orang diberi kebebasan untuk menekuni bidangnya masing-masing, dan bahkan diberi kebebasan untuk memilih jodohnya tanpa ada paksaan.

Meskipun ibunya hanyalah tamatan SD, tetapi ayahnya selalu mengajaknya bermusyawarah dalam masalah apapun. Di balik kesuksesan ayahnya yang merupakan Rais ‘Amm PBNU, ada ibunya yang sederhana yang selalu memberikan masukan dan mendukung setiap langkahnya.

Dalam perkembangannya, di Pondok Pesantren Cipasung, perempuan tidak hanya diberi kesempatan untuk mengajar atau menjadi guru ngaji, tetapi juga diberi amanah untuk memimpin lembaga-lembaga pendidikan formal. Sebut saja, misalnya, Kepala MI, MTs, MAN, SMA, dan bahkan Ketua STIE di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung, semuanya adalah perempuan. Dan berdasarkan pengamatan, para perempuan yang memimpin lembaga-lembaga pendidikan formal itu dinilai cukup berhasil.

Mengenai perkawinan anak, Ibu Nyai Ida bercerita bahwa salah seorang bibinya dinikahkan di usia 9 tahun. Setelah dinikahkan ia tidak langsung boleh hidup dalam satu rumah bersama suaminya. Ia baru boleh berkumpul dengan suaminya setelah berusia 15 tahun. Ia mempunyai banyak anak, dan semuanya menjadi orang sukses.

Dalam kehidupan sehari-hari, kenang Ibu Nyai Ida, bibinya tampak baik-baik saja. Tetapi begitu diajak mengobrol dari hati ke hati, ternyata cukup banyak masalah yang dialaminya. Ia sangat sedih karena tidak bisa bersekolah lagi. Kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hilang begitu saja saat ia diketahui telah menikah. Kepada anak-anaknya ia mewasiatkan untuk tidak menikah kecuali setelah lulus kuliah.

Ibu Nyai Ida mendengar banyak cerita dari beberapa saudaranya yang menikah di usia anak. Mereka bilang, “Kalau nikah anak sebaiknya jangan.” Mereka bahkan terlibat dalam kampanye pencegahan perkawinan anak di lingkungan pesantren. Sebab di pesantren biasanya ada seorang santriwati yang dibawa pulang oleh orangtuanya untuk dinikahkan. Tidak jarang pihak pesantren harus bernegosiasi dengan orangtua supaya anaknya diberikan kesempatan untuk lulus dari pendidikan di pesantren, dan ketika usianya sudah cukup dewasa baru boleh dinikahkan.

Bagi Ibu Nyai Ida, perkawinan anak adalah masalah darurat yang dalam penanganannya perlu melibatkan banyak pihak, termasuk pihak-pihak di dunia pendidikan pesantren. Memang tidak ada ajaran agama yang secara tegas melarang perkawinan anak. Para ulama pun masih berbeda pendapat mengenainya. Sebagian menganggap perkawinan anak itu sah, dan sebagian lainnya menganggapnya tidak sah. Meskipun mungkin dianggap sah, tetapi perkawinan anak bukanlah sesuatu yang baik karena berdasarkan pengalaman lebih banyak mengandung mafsadat daripada maslahat.

Dalam membaca teks, menurut Ibu Nyai Ida, sangat penting untuk melihat latarbelakangnya: kenapa teks itu muncul, kapan, dan dalam konteks apa? Inilah yang disebut dengan kontekstualisasi yang senantiasa menuntut penyeimbangan antara teks dan konteks supaya misi Islam sebagai rahmatan li al-‘âlamin, rahmat bagi laki-laki dan perempuan, itu tetap bisa dijalankan.

Untuk lebih menunjukkan kepedulian terhadap perempuan, di Pondok Pesantren Cipasung telah dibentuk WCC (Women Crisis Center) atau PUSPITA (Pusat Perlindungan Wanita) yang merupakan bagian dari Puan Amal Hayati. Banyak kasus yang telah ditangani oleh PUSPITA. Di antaranya adalah kasus seorang anak perempuan yang berkali-kali diperkosa oleh ayah kandungnya. Diceritakan oleh Ibu Nyai Ida, setiap kali si ayah hendak melakukan perbuatan jahatnya itu, dengan sengaja ia mengungsikan istrinya keluar, sedangkan si anak tidak boleh ikut. Ini dilakukannya berkali-kali tanpa perlawanan dari si anak, sampai akhirnya kejahatannya itu terbongkar dan kemudian dilaporkan ke PUSPITA. Si ayah itu pun ditangkap dan dipenjara. Sementara si anak didampingi oleh PUSPITA dan diikutsertakan dalam kursus rias, dan akhirnya ia diambil menantu oleh guru riasnya. Sekarang ia hidup bahagia bersama suaminya.

Dalam pandangan Ibu Nyai Ida apa yang dilakukan oleh PUSPITA itu adalah upaya untuk melindungi nyawa dan martabat manusia dan merupakan bagian dari keberagamaan. “Di manapun kita berada, di sanalah kita harus menjalankan keberagamaan kita. Ketika kita berada di sekolah atau di kampus, di sanalah kita menjalankan keberagamaan kita, bukan hanya lewat shalat atau puasa,” tuturnya.

 

Antara Teks dan Konteks

Pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Nyai Ida adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak berangkat dari teori, tetapi dari realitas sosial yang menunjukkan bahwa perempuan mempunyai apa yang dalam istilah ilmu-ilmu sosial itu disebut sebagai agency atau ahlîyyah, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau mengubah sesuatu di dalam masyarakat, dan itu dibuktikan dengan sangat baik oleh pengalaman Ibu Nyai Ida sendiri melalui institusi di Pondok Pesantren Cipasung. Pengalaman seperti ini tersebar luas di masyarakat, bahwa perempuan mempunyai kapasitas dan agency yang dalam beberapa hal melebihi agency laki-laki.

Diakui atau tidak, pandangan yang menguasai kita saat ini adalah pandangan yang dibangun oleh laki-laki. Di dalam sejarah penafsiran al-Qur`an, misalnya, pemain utamanya sebagian besar adalah laki-laki. Jarang sekali ditemukan penulis tafsir dari kalangan perempuan. Di Indonesia, atau bahkan di dunia, semua penulis tafsir al-Qur`an adalah laki-laki.

Karenanya, seperti disampaikan oleh Ulil Abshar Abdalla, MA., pandangan tentang peran perempuan di dalam masyarakat itu kadang-kadang tidak balance. Tafsir terhadap teks-teks al-Qur`an dan hadits yang terkait dengan perempuan, yang dibangun dan ditulis oleh para laki-laki, belum mencerminkan pengalaman perempuan. Akibatnya terjadi gap antara teks dan realitas. Di satu sisi kenyataannya perempuan semakin banyak berkiprah di masyarakat, di sisi lain tafsir al-Qur`an dan hadits—yang kebanyakan ditulis oleh para laki-laki—masih memandang rendah peran-peran perempuan.

Gap tersebut, menurut Ulil Abshar Abdalla, sudah terjadi sejak lama, dan belakangan mulai dipertanyakan oleh para intelektual muslim, termasuk para intelektual muslim Indonesia. Dalam perkembangan saat ini, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia sudah melakukan tindakan-tindakan yang besar menyangkut pemberian peran yang semakin besar kepada perempuan. Terkadang tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa terlebih dulu meminta persetujuan dari para ulama. Kalau para ulama dimintai persetujuan, mungkin tidak semuanya akan sepakat. Contoh, sekarang ini bagian dari gerakan dunia adalah memberikan kepada perempuan representasi yang cukup di dalam peran-peran sosial. Misalnya, di dalam undang-undang politik kepartaian dicantumkan bahwa semua partai politik diwajibkan untuk mengalokasikan 30% dari caleg mereka adalah perempuan.

Selain itu, di dalam struktur keorganisasian partai-partai politik juga diharuskan memberikan alokasi yang cukup kepada perempuan. Ketika terjadi pembahasan undang-undang politik di parlemen mengenai representasi 30% caleg perempuan, tidak ada yang mempermasalahkannya. Tidak pernah terjadi suatu keributan di Indonesia berdasarkan alasan keagamaan yang mempersoalkan peran perempuan yang semakin besar di dalam partai politik. Padahal sebetulnya kalau melihat pengalaman di negera-negara lain, yang juga berpenduduk mayoritas muslim, masalah ini terus menjadi perdebatan.

Di negeri-negeri Arab Teluk seperti Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emerat Arab, dan seterusnya, bahkan kedudukan perempuan sebagai anggota parlemen pun masih dipersoalkan: apakah perempuan boleh menjadi anggota parlemen? Apakah perempuan mempunyai ahlîyyah atau agency untuk menjadi anggota parlemen?

Tetapi di Indonesia, masalah-masalah semacam itu tidak pernah dipersoalkan. Padahal konstruksi tafsirnya hingga saat ini masih tradisional yang memandang perempuan sebagai makhluk yang seharusnya selalu ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Hal ini sangat kontras dengan realitas di masyarakat yang memperlihatkan banyak sekali perempuan yang aktif di dalam partai politik, menjadi anggota parlemen, dan menjadi pejabat negara.

Dikatakan oleh Ulil Abshar Abdalla, pada tahun 1950-an seorang sarjana Amerika Serikat bernama Daniel S. Lev melakukan penelitian mengenai lembaga-lembaga peradilan di berbagai wilayah di Indonesia. Di dalam penelitiannya ia menjumpai seorang perempuan yang menjadi hakim agama. Tentu saja hal ini sangat mengagetkannya, sebab bagaimana mungkin di negeri seperti Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi seorang hakim, sesuatu yang nyaris tak bisa dibayangkan terjadi di negeri-negeri muslim yang lain.

Di dalam al-Qur`an terdapat sebuah ayat yang menyatakan “Al-rijâl qawwâmûn ‘alâ al-nisâ`,” [QS. al-Nisa`: 34]. Menurut Ulil Abshar Abdalla, tafsir para ulama terhadap ayat ini cenderung seragam, yaitu bahwa kepemimpinan atau leadership itu ada di tangan laki-laki, sementara perempuan hanya dianggap sebagai makmum. Fakhruddin al-Razi, misalnya, di dalam kitab “Mafâtîh al-Ghayb” (tafsir besar Sunni terakhir, abad ke-13 M) mengatakan bahwa “al-rijâl qawwâmûn ‘alâ al-nisâ`” maknanya adalah “laki-laki itu diberikan hak untuk menjadi seorang pemimpin yang menguasai perempuan”.

Kalau dilihat, seluruh konsep mengenai wilâyah dan qiwâmah basisnya adalah “al-rijâl qawwâmûn ‘alâ al-nisâ`” (laki-laki pemimpin bagi perempuan). Tetapi di dalam praktik sehari-hari banyak sekali dijumpai pengalaman “al-nisâ` qawwâmâtun ‘alâ al-rijâl” (perempuan pemimpin bagi laki-laki). Contohnya adalah Ibu Nyai Ida yang kini menjabat sebagai Kepala MAN II Cipasung. Dengan kedudukannya itu ia membawahi banyak sekali laki-laki.

Apakah kedudukan Ibu Nyai Ida sebagai Kepala MAN itu bertentangan dengan al-Qur`an? Jadi, sekarang ini kita berhadapan dengan suatu keadaan di mana terjadi gap antara “al-rijâl qawwâmûn ‘alâ al-nisâ`” sebagai teks dan “al-nisâ` qawwâmâtun ‘alâ al-rijâl” sebagai konteks atau sebagai kenyataan sosial. Dengan demikian maka tantangan para sarjana muslim ke depan adalah membangun konstruksi fikih yang dialogis antara teks (al-Qur`an dan hadits) dengan konteks (realitas sosial).

 

Pentingnya Pendidikan untuk Kesetaraan

Ibu Nyai Ida menyampaikan bahwa ketika memberikan ceramah di majelis-majelis taklim dan pengajian-pengajian selalu menyisipkan materi tentang pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. “Di majelis-majelis taklim kita ceritakan bahwa kalau ingin mempunyai keturunan yang baik, maka ibunya harus pintar. Kalau punya anak, baik laki-laki dan perempuan, keduanya harus diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan memperoleh pendidikan,” katanya.

Pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan juga disampaikan oleh Prof. Dr. Amina Wadud. Dengan mengutip salah satu hadits Rasulullah Saw. yang menyatakan, “Mencari ilmu itu wajib baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan,” ia mengatakan bahwa sejarah Islam selama 1441 tahun telah menunjukkan pentingnya pendidikan, sebab ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Saw. adalah “Iqra`” (Bacalah!) yang menekankan pentingnya membaca. Adanya perintah untuk membaca sebagaimana ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. tersebut telah menambah pengetahuan umat Muslim pada masa itu.

Menurut Prof. Dr. Amina Wadud, umat Muslim mencapai masa keemasannya persis ketika bangsa Eropa sedang berada dalam masa kegelapannya. Tetapi mereka gagal mempertahankannya karena mereka tidak bisa menjaga semangat pentingnya pendidikan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Sangat penting untuk dicatat, bahwa kata “tarbiyah” (pendidikan) yang berasal dari akar kata “rabbâ” (mendidik, mengasuh) di dalam bahasa Arab tidak semata-mata terkait dengan kuantitas angka, tetapi terkait dengan pengasuhan untuk meningkat kualitas kehidupan dan pertumbuhan anak-anak laki-laki dan perempuan.

Kualitas pertumbuhan dan perkembangan harus terus ditingkatkan melalui pendidikan sehingga memungkinkan setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi hamba yang baik bagi Allah. Dalam pandangan Prof. Amina Wadud, ketika Allah menyebutkan bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, itu menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab untuk memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia di muka bumi.

“Sesungguhnya sejarah masa depan belum ditulis,” kata Prof. Amina Wadud. Karenanya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk merumuskan langkah-langkah besar demi terwujudnya masa depan yang lebih baik.

 

Tawaran Metodologis dari Buku “Fikih Perwalian

Menurut Ulil Abshar Abdalla, buku “Fikih Perwalian” sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk menjembatani gap antara teks dan konteks dengan cara mengajukan suatu tafsir berbasis maqâshid al-Islâm atau maqâshid al-syarî’ah dan kemaslahatan. Salah satu tema yang menjadi pembahasan di dalam buku ini adalah soal perkawinan anak. Di dalam fikih dikenal suatu konsep tentang wali mujbir, yaitu wali yang punya hak memaksa anaknya untuk menikah. Sebetulnya konsep ini masih menjadi perdebatan antarmazhab; ada mazhab yang membolehkan wali memaksa anak perempuannya untuk menikah, ada yang tidak membolehkan, dan seterusnya.

Selama ini pemahaman populer tentang wali mujbir di masyarakat adalah bahwa seorang wali atau orangtua berhak memaksakan otoritasnya kepada anak perempuannya untuk menikah. Ini terjadi pada kasus perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Rumah KitaB menemukan fakta bahwa Indonesia termasuk negeri dengan presentasi praktik perkawinan anak yang cukup besar.

Di antara faktor kenapa orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih sangat belia adalah faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, faktor adat atau pandangan sosial bahwa jika seorang anak perempuan sudah sampai pada usia tertentu tetapi belum menikah maka akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa sehingga orangtua berhak memaksa anaknya untuk menikah meskipun kadang-kadang dengan pasangan yang mungkin tidak disukai oleh anaknya, dan seterusnya. Konsep wali mujbir ini kemudian dipakai—atau disalahpakai—oleh para orangtua untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan tanpa izin mereka.

Selain soal wali mujbir yang menggambarkan hubungan antara orangtua dan anak dalam kerangka konsep wilâyah (perwalian), buku “Fikih Perwalian” juga membahas tentang relasi antara suami dan istri dalam kerangka konsep qiwâmah (kepemimpinan). Disampaikan oleh Jamaluddin Mohammad, analisis gender sangat diperlukan dalam melihat konsep wilâyah dan qiwâmah. Karena selama ini konsep wilâyah dan qiwâmah sudah menjadi sebuah institusi sosial yang mapan, dipraktikkan sejak 1300 tahun yang lalu, dan menjadi sistem nilai yang diakui dan dianut oleh umat Muslim. Sehingga upaya pembaharuan apapun pasti dicurigai untuk mengubah nash atau teks yang sudah establish dan sudah mapan. Sesuatu yang sudah mapan yang diklaim tidak bisa diganggu gugat, itu coba ditafsir ulang.

Dengan analisis gender sebagai kacamata kritis akan ditemukan bahwa konsep wilâyah dan qiwâmah itu mengandung asimetrisme atau ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Analisis gender ini kemudian diperkuat dengan pendekatan maqâshid al-Islâm atau maqâshid al-syarî’ah (hifzh al-dîn, hifzh al-‘aql, hifzh al-nafs, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mâl) dalam kerangka trianggulasi yaitu: teks, konteks, dan maqâshid al-Islâm. Di sini teks dan konteks didorong untuk sampai pada cita-cita besar Islam yaitu maqâshid al-Islâm.

Di dalam buku “Fikih Perwalian” disebutkan sejumlah upaya dari para pemikir dan praktisi untuk menunjukkan bahwa upaya pembacaan ulang terhadap konsep wilâyah dan qiwâmah bukan merupakan sesuatu yang baru di dalam studi Islam. Sejumlah nama tokoh yang bisa disebutkan di antaranya adalah Prof. Dr. Teungku H. Mohammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, Prof. Dr. Mr. Hazairin Harahap, S.H., Dr. (HC). KH. Sahal Mahfudz, dan Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Ada juga para ulama Timur Tengah seperti Rifa’at Rafi’ al-Thahthawi, Thahir al-Haddad, Muhammad Abduh, dan Qasim Amin. Mereka adalah para pemikir dan praktisi yang berusaha mengkontekskan perubahan sosial dengan teks agar teks tetap relevan dalam mengatasi asismetrisme hubungan gender di dalam keluarga.

Pemikiran mereka sangat luar biasa. Sebut misalnya Thahir al-Haddad, pemikir dari Tunisia, yang pada masanya sudah menawarkan bahwa pencatatan nikah itu menjadi bagian dari sahnya rukun pernikahan. Surat nikah menjadi rukun dalam pernikahan. Selain itu juga soal talak, menurutnya talak itu adalah hak laki-laki dan perempuan. Jadi, yang bisa mentalak bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, dan itu hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. Sekedar mengucapkan “thalaqtuki tsalâtsan” (aku talak kamu tiga kali) tidak bisa langsung terjadi talak. Kalau di dalam kitab fikih klasik memang seperti itu, dan itulah yang coba diubah oleh para ulama.[Roland]