Choose to Challenge! Berani Menantang! Karena Bekerja adalah HAK!

Seri 1: IWD 2021- Rumah Kitab

Choose to Challenge ! Berani Menantang!

Karena Bekerja adalah HAK !

Untuk perayaan Hari Perempuan Internasional tahun ini (2021), Rumah Kitab memilih tema “Merayakan Keragaman Kerja Perempuan”. Sesuai dengan tema Internasional Women’s Daya (IWD), Choose to Challenge, Rumah Kitab menggarisbawahi  tekanan pada pentingnya untuk “Berani “Menantang”/ “Choose to Challenge”  sebagai pilihan aksi kami. Hal yang hendak ditantang adalah apapun yang menyebabkan perempuan kehilangan hak-hak mereka untuk bekerja.

“Beranti Menantang”/ “Choose to Challenge” dalam pandangan kami adalah segala sesuatu yang menghalangi perempuan bekerja  yang disebabkan oleh prasangka gender, praktik diskriminasi yang berlindung di balik  budaya, tradisi, pandangan agama, atau bahkan infrastruktur yang bias terhadap perempuan. Semua itu secara berkelindan  tekah atau dapat menghalangi hak perempuan untuk bekerja. Dan itulah yang seharusnya ditantang.

Isu perempuan bekerja punya kaitan historis dengan IWD. Di peralihan abad ke 20, setelah  revolusi industri, terjadi perubahan dahsyat dalam  hubungan-hubungan gender di tingkat keluarga akibat munculnya industrialisasi. Lahirnya  mesin-mesin dan terbukanya peluang bekerja bagi perempuan di runag publik ternyata tak secara otomatis menyejahterakannya. Ini disebabkan oleh bias gender yang melahirkan praktik-praktik diskriminasi berbasis prasangka terhadap perempuan. Bagi masyarakat luas pada awal abad ke 20 itu, ditemukannya mesin-mesin industri  telah mengubah hubungan-hubungan  gender dalam keluarga yang sekaligus memunculkan beban ganda kepada perempuan.

Pada tahun 1909, sejumlah perempuan di Inggris yang diinisiasi Partai Buruh mulai menyadari hal itu; perempuan bekerja lebih panjang karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari peran tradisional mereka yang mereka terima sebagai ajaran Gereja. Kaum perempuan bekerja namun dengan aumsi sebagai pencari nafkah tambahan sebagai pencari nafkah utamanya adalah lelaki Perempuan rentan mengalami perumahan ketika produksi pabrik menurun, rentan kekerasan seksual, tak mendapat perlindungan kerja yang sesuai dengan peran reproduksi mereka, tanpa ruang istirahat yang memadai.  Para perempuan pekerja ini kemudian memelopori menggalang hak perempuan bekerja untuk aman dalam menjalankan perannya.

Sebuah demonstrasi besar di Eropa muncul dipicu oleh peristiwa kebakaran pabrik di London yang telah menelan 146 perempuan. Mereka terperangkap di dalam pabkrik akibat sistem pengawasan pekerja yang buruk yang membatasi akses mereka ke luar pabrik.

Dimotori oleh para pekerja sendiri dan oleh gagasan-gagasan pemikiran feminis yang lahir pada awal abad itu, gerakan buruh mendapatkan “suplai pengetahuan, analisis kritis tentang penindasan berbasis prasangka gender sekaligus cara aksinya” yang kemudian membentuk teori dan sekaligus prakis  feminis. Kampanye -kampanye  tentang hak-hak buruh ini terus digulirkan di antara antara kaum pekerja di dua benua Eropa dan Amerika. Tahun 1910 aksi kaum buruh yang dimulai  pada 8 Maret itu dan berlanjut pada hari-hari berikutnya  kemudian ditandai sebagai “Hari Perempuan Internasional”. Namun  secara resmi HPI/ IWD baru diresmikan PBB  lebih dari setengah abad kemudian, pada 8 Maret 1975!.

Dengan melihat sejarahnya,  kita tahu bahwa yang dperjuangkan oleh pada aktivis perempuan pendahulu adalah soal Hak Perempua Bekerja. Pengalaman perempuan di Eropa ini menginspirasai kaum perempuan terpelajar di negara-negara jajahan yang memiliki kontak melalui buku-buku bacaan dan majalah. Namun di negara jajahan seperti India, Indonesia, sejumlah negara di Afrika, serta negara-negara berpendudk Muslim seperti di Mesir,  probem yang dihadapi kaum perempuan itu dirasakan lebih kompleks lagi. Mereka menghadapi budaya dan agama yang lebih kokoh menghalangi kebebasan kaum perempuan. Belum lagi persoalan yang dihadapi sebagai negara jajahan yang memiliki agenda-agenda besar untuk kemerdekaan. Dua kepentingan itu- kebebasan perempuan dari penindasan budaya/ pandangan agam dan tradisi, dan  kebebasan sebagai bangsa, harus dijalin dan dianyam oleh perempuan sebagai agenda ganda perjuangan mereka.

Dalam konteks kekinian, isu itu menjadi semakin relevan dan penting mengingat tantangan yang dihadapi. Tema Choose to Challange dalam IWD tahun ini sangatlah penting mengingat ragam tantangan yang menghalangi perempuan bekerja.

Secara teori, terutama dari teori-teori besar pembangunan, terdapat sebuah asumsi yang  patut diuji.  Teorinya adalah, semakin maju suatu masyarakat, dan semakin baik pendidikan suatu negara, maka dengan sendirinya akan semakin baik keadaan perempuan sebagai  konsekwensi dari akselerasi pendidikan mereka. Akselerasi pendidikan seharusnya terhubung  dengan capaian kesejahteranan mereka. Namun bagi perempuan  hal itu tak senantiasa berkorelasi. Keterbukaan akses pekerjaan kepada perempuan tanpa pendidikan yang memadai  menempatkan mereka menjadi tenaga kerja murah dalam industri-industri masal, atau  menjadi tenaga kerja migran. Namun karena mereka tak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya disediakan oleh negara, mereka kemudian mengalami dehumanisasi. Contoh lain adalah ketika terjadi perubahan  alih  pungsi  dan kepemilikan lahan dari pertanian tradisional ke industri pertanian seperti perkebunan sawit atau tambang, warga di mana terjadinya perubahan itu, secara stuktural mengalami proses pemiskinan.

Capaian pendidikan dan permintaan pasar memberi peluang kepada perempuan untuk bekerja. Namun relasi gender d tingkat keluarga seringkali stagnan, tidak berubah. Hal ini telah memunculkan beban kerja berlipat ganda kepada perempuan. Dan karena pekerjaan perempuan tak selalu dapat dilaju atau dikerjakan secara rangkap, pekerjaan rumah tangga itu kemudian disubstitusikan kepada anak perempuan mereka.

Masalhnya, alih-alih mencari solusi yang logis atas perbahan-perubahan itu, pilihan gampang yang ditempuh adalah menarik mundur perempuan untuk kembali ke peran tradisional mereka. Penarikan mereka itu tak dilandasi oleh perubahan sosial dan di perubahan ruang publik yang telah berubah. Ketika ruang publik tempat perempuan bekerja dianggap tidak aman, mereka tidak diberi pilihan untuk mendapatkan ruang aman mereka yang seharusnya disediakan korporasi dan negara, melainkan ditarik kembali ke peran tradisional yang telah didefinisikan sebelumnya oleh pandangan keagaman dan budaya yang tak responsif terhadap perubahan zaman itu.

Inilah bacaan kami atas  tantangan itu. Untuk itu sangatlah penting untuk kembali ke kredo awal: bekerja adalah hak setiap orang, lelaki maupun perempuan. Norma-norma gender yang diskriminatif, layanan infrastruktur yang bisa gender  yang tidak responif kepada kebutuhan perempuan, serta  menguatnya pandangan keagamaan yang konservatif yang menyebabkan perempuan rentan kehilangan hak haknya untuk bekerja di luar rumah harus dilawan!. Dan itulah tantangan yang harus kita jawab. Sebab, bekerja adalah HAK, tak terkecuali bagi kaum perempuan !

Lies Marcoes,  Selamat Hari Perempuan Internasional!

Konsep Ijbar di Masa Modern, Masih Relevankah?

Oleh: Nurhayati Aida

 

Konsep Ijbar di Masa Modern, Masih Relevankah?

 

Pertanyaan itu kembali mencuat setelah event organizer Aisya Wedding dalam iklannya mengkampanyekan perkawinan anak, poligami, dan nikah siri. Dalam sehari semalam, perbincangan mengenai iklan Aisha Wedding menjadi ramai di media sosial.

Meskipun dalam analisis Ismail Fajri pemilik Drone Emprit bahwa akun Aisha Wedding hanya dibuat untuk menghentakkan masyarakat saja, tetapi bagi penggiat isu perempuan, kampanye atau iklan perkawinan anak tidak bisa dianggap main-main. Sebab, Indonesia pada tahun 2020 masih tercatat sebagai negara dengan angka kasus tertinggi kesepuluh di dunia terkait dengan perkawinan anak.

Isu perkawinan anak memang tak bisa dilepaskan dari pandangan-pandangan agama, khususnya dalam Islam. Selain tersebar hadis yang menyebut Nabi Muhammad menikah Aisyah r.a. dalam usia anak, tetapi di dalam Islam juga mengenal konsep ijbar—yang sering diartikan otoritas orangtua memaksa anak untuk menikah.  Untuk melihat posisi Islam tentang perkawinan Anak, Rumah KitaB mengadakan diskusi dengan tajuk Bolehkah Orangtua Memaksa Anaknya Menikah Muda? yang  dilakukan secara daring pada tanggal 11 Februari 2021. Acara ini menghadirkan Lies Marcoes (Direktur Eksekutif Rumah KitaB), Ulil Abshar Abdalla (Intelektual Muda Nahdlatul Ulama), Mukti Ali Qusyairi (Ketua LBM PWNU DKI).

Perkawinan anak, menurut Ulil Abshar Abdalla, adalah praktik dalam Islam yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Indonesia, sebagaimana poligami.  Sebab, menurut Ulil, Muslim Indonesia saat ini adalah masyarakat yang rasional-kontekstual. Meski Islam mengenal konsep Ijbar—otoritas yang dimiliki oleh wali untuk memaksa anak  untuk menikah—, tetapi masyarakat modern mulai meninggalkan praktik-praktik tersebut. Lebih lanjut ulil mengatakan bahwa masyarakat Muslim memiliki cara sendiri untuk menafsirkan agama berdasarkan common sense (akal sehat) dan  berdasarkan ilmu pengetahuan yang canggih. Praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Islam menandakan bahwa ada perubahan cara pandang

Ulil mengakui bahwa ada  satu kelompok atau gerakan yang menerapkan secara konsisten apa yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti mengenalkan kembali  poligami sebagai praktik dan pernikahan anak. Menurut Ulil, gerakan ini merupakan bagian dari gerakan politik identitas yang biasanya berkembang di kalangan Muslim perkotaan. Mereka mengembangkan pola pemahaman keagamaan yang dianggap lebih otentik dan sesuai Al-Qur’an-Sunnah karena mereka menganggap Islam sedang terancam. 

Mukti Ali Qusyairi dengan murujuk kitab Hasyiyah Syaikh Ibrahim al-Bajuri karya menjelaskan bahwa ijbar dibolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Setidaknya ada sembilan syarat yang ditetapkan bagi orangtua atau wali yang ingin menggunakan hak ijbar, yaitu: Pertama, tidak boleh ada permusuhan antara mempelai perempuan (putri) dan bapak/kakeknya. Yang dimaksud permusuhan di sini adalah, mempelai perempuannya tidak bersedia dinikahkan. Kedua, mempelai laki-laki yang ditawarkan wali mujbir harus selevel (kufu) dengan putri mereka. Ukuran kufu adalah perempuannya. Ketiga, mempelai laki-laki bisa dan mampu membayar mas kawin. Keempat, tidak adanya permusuhan—baik zahir maupun batin—antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Sebab, mempelai perempuan akan meninggalkan bapak/kakeknya dan memulai hidup bersama dengan suaminya. Kelima, membayar mas kawin pada umumnya (mahar mitsil)—biasanya berkaitan dengan keluarga. Keenam, mas kawin harus kontan dan tidak boleh utang. Ketujuh, mas kawin harus dari mata uang yang berlaku atau mata uang di negara mempelai perempuan. Kedelapan, perempuan tidak boleh dinikahkan dengan seseorang yang membahayakan dirinya.  Kesembilan, tidak boleh menikahkan perempuan yang sedang wajib haji. 

Sembilan syarat tersebut harus dipenuhi, jika tidak, menurut Mukti Ali Qusyairi dengan merujuk pendapat Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dianggap tidak sah.

Mukti Ali Qusyairi menegaskan bahwa konsep  ijbar dalam Islam itu berbeda dengan ikrah (pemaksaan).  Sebab, ijbar dilandasi dengan kasih sayang dan perwujudan kasing sayang  orangtua kepada anak.

Menanggapi polemik mengenai Aisha Wedding yang menggunakan justifikasi agama dalam iklan perkawinan anak, Lies Marcoes mengajak untuk melihatnya dengan dua pendekatan: Pertama, dengan pendekatan resepsi yang digagas oleh Cornelis van Vollenhoven. Dalam bacaan Lies Marcoes, hukum keluarga dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia saat ini mengadaptasi dan menyerap tradisi Islam. Menurut Lies Marcoes, dalam tradisi masyarakat yang berbasis klan atau komunal pada masa hukum Islam dibentuk, ijbar masih relevan dan masuk akal. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, fikih mulai ada dialog dengan hukum-hukum internasional, seperti  human right dan konvensi-konvensi internasional, terkait dengan perkawinan anak. Sebab, jika tidak ada dialog di antaranya kedua, menurut Lies Marcoes, berpotensi untuk membahayakan diri anak. Konvensi CEDAW misalnya, bisa diadopsi  untuk melarang praktik pemaksaan perkawinan dan diskriminasi kepada anak perempuan.  Kedua,  menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti maqashid syariah yang dibaca dengan perspektif gender. 

Dengan dua pendekatan itu, menurut Lies Marcoes, akan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa yang disampaikan oleh Syaikh Ibrahim Al-Bajuri harus dibaca dalam relasi yang sudah berubah–relasi yang ada di masyarakat tidak lagi menggunakan sistem kabilah, tetapi struktural. Sehingga pemaksaan pernikahan itu bukan hanya datang dari orang tua atau kakek saja, tetapi hadir karena pemaksaan struktural—karena kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan dan sumber daya.  

ILO: Pekerja Perempuan yang Capai Posisi Atas Masih Minim

Oleh: Patresia Kirnandita, Junior Editor

 

Keragaman gender adalah salah satu faktor yang mendorong terciptanya keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas dan produktivitas yang lebih baik, meningkatnya kemampuan mempertahankan bakat serta daya kreativitas yang lebih tinggi adalah contoh-contoh hal positif yang perusahaan dapatkan dari hal ini. Sebanyak 77 persen  perusahaan yang disurvei di Indonesia sepakat bahwa keragaman gender membantu meningkatkan capaian hasil usaha pada perusahaan mereka.

Data tersebut merupakan salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Dunia (ILO) bekerja sama dengan program Pemerintah Australia, Investing in Women (IW), mengenai keragaman gender di dunia bisnis, khususnya di tingkat pengambilan keputusan.

Laporan penelitian mereka yang bertajuk “Women in Business and Management (WIBM): The Business Case for Change” melibatkan survei global yang diikuti 12.940 perusahaan di 70 negara. Di Indonesia sendiri, survei ini dilakukan terhadap 416 perusahaan yang mencakup usaha kecil, menengah, dan besar.

Keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan membuat kebijakan keragaman gender di level manajemen semakin mungkin dicapai karena ada peningkatan jumlah perempuan yang memiliki kemampuan mumpuni untuk berkarya di dunia kerja.

Di Indonesia, proporsi perempuan yang lulus dari pendidikan tinggi naik dari 16 persen pada 1993 menjadi 59 persen pada 2018. Kemudian, di salah satu bidang seperti science, technology, engineering, and mathematics (STEM) yang sering diasosiasikan dengan dunia maskulin, jumlah perempuan lulusan pendidikan tinggi bidang ini mencapai 37 persen. Ini meningkatkan kelompok perempuan mumpuni yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.

Sayangnya, ketimpangan gender masih jamak ditemukan dalam budaya dan posisi atas di perusahaan, menurut penelitian ILO. Sebesar 50 persen responden karyawan di perusahaan-perusahaan Indonesia mengungkapkan bahwa budaya mereka masih didominasi laki-laki, 34 persen menyatakan sudah inklusif, dan 15 persen menyatakan didominasi perempuan.

Data lain dari ILO dan IW menunjukkan bahwa perempuan masih jauh lebih sedikit menjabat sebagai pemimpin atau CEO dan dewan direksi. Hanya 15 persen perusahaan Indonesia yang disurvei yang menyatakan mempunyai CEO perempuan. Angka ini lebih rendah dibanding persentase CEO perempuan di kawasan Asia Pasifik yang mencapai 20 persen.

Kemudian dalam aspek dewan direksi, hanya 8 persen dari 74 persen perusahaan di Indonesia yang punya dewan direksi yang memiliki direksi imbang gender. Angka ini lagi-lagi lebih rendah dibanding persentase di Asia Pasifik yang mencapai 11 persen.

Jikapun perempuan bisa naik level jabatan di suatu perusahaan, seperti pada posisi manajemen madya dan tinggi, mereka menjalankan fungsi berbeda dari rekan laki-lakinya. ILO melaporkan, keterwakilan perempuan banyak ditemukan pada fungsi manajemen pendukung, termasuk bagian keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia.

Sementara itu, laki-laki terkonsentrasi pada fungsi-fungsi  manajemen lebih strategis, seperti yang terkait rugi laba perusahaan dan bagian penelitian dan pengembangan. Ketika mereka berada di posisi tersebut, mereka lebih berpeluang meniti tangga karier lebih tinggi sebagai orang-orang di posisi puncak atau pengambil keputusan di perusahaan.

Tantangan bagi pekerja perempuan

Di samping keterwakilan perempuan di jajaran atas perusahaan, masalah lain yang muncul adalah bertahannya pekerja perempuan di suatu perusahaan. Sebesar 62 persen perusahaan Indonesia yang mengikuti survei ILO mengatakan bahwa mempertahankan pekerja perempuan yang terampil menjadi tantangan. Hal ini tak pelak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan karena perusahaan perlu berinvestasi untuk merekrut, melatih, dan membina anggota tim baru.

Bertahan atau tidaknya pekerja perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana ditemukan dalam studi lain oleh IW yang bertajuk “Working Women in Southeast Asia”. Pertama, adalah kepuasan bekerja yang meliputi kemampuan mengakses pelatihan dan adanya peluang naik jabatan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan kerja yang bersih dari pelecehan seksual.

Sehubungan dengan ini, IW melakukan survei terhadap 2.000 perempuan dan laki-laki usia 18-40 tahun dari berbagai sektor pekerjaan di daerah perkotaan Indonesia tahun lalu. Sekitar 23 persen perempuan responden menyatakan mereka mengalami pelecehan dari atasan atau rekan kerja di kantor. Sementara data dari tahun 2017 pada sektor garmen, di mana perempuan menjadi pekerja mayoritas (58 persen), angka pelecehan relatif lebih tinggi. Sebesar 57 persen dari 773 pekerja perempuan sektor garmen mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.

Faktor ketiga yang mempengaruhi bertahannya pekerja perempuan adalah ada tidaknya kebijakan kerja secara fleksibel. Di Indonesia, perempuan masih lebih sering dibebani dengan peran gender tradisional seperti mengerjakan tugas domestik atau mengurus keluarga dibanding laki-laki. Ini membuat sebagian perempuan pada akhirnya menyerah meneruskan kariernya karena sulit mengimbangi peran di kantor dan dalam rumah tangga.

Dari data ILO, sebanyak 91 persen responden Indonesia menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa berkarier di jajaran puncak berimplikasi pada kesediaan bekerja kapan pun dan di mana pun serta area kerja yang dapat berpindah-pindah. Ini mendorong pekerja-pekerja perempuan yang terampil untuk kehilangan semangat mengejar promosi jabatan dan mengemban tanggung jawab lebih tinggi karena mereka tidak bisa melepaskan tanggung jawab di rumah atau tugas perawatan (nurturing) keluarga mereka.

Karenanya, bekerja secara fleksibel bisa menjadi jawaban atas tantangan bagi perempuan yang satu ini. Tidak hanya menguntungkan bagi perempuan, perusahaan pun bisa terkena imbas positif dari kebijakan bekerja fleksibel. Hampir 75 persen perusahaan di Indonesia melaporkan bahwa kerja fleksibel dan/atau jarak jauh telah menjadi praktik yang berlaku, dan dari persentase tersebut, 79 persennya melaporkan adanya peningkatan produktivitas dari kebijakan kerja fleksibel dan/atau kerja jarak jauh.

 

Sumber:

Artikel: https://magdalene.co/story/ilo-pekerja-perempuan-yang-capai-posisi-atas-masih-minim

Gambar: <a href=’https://www.freepik.com/vectors/business’>Business vector created by freepik – www.freepik.com</a>

 

Menyusun Ulang Makna Hijrah dari Jembatan Genit

Oleh: Dinda Shabrina

Siang hari, Jembatan Genit di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat, tampak seperti jalan biasa, dengan lalu lalang mobil, sepeda motor, dan pejalan kaki. Karena jembatan itu bergandengan langsung dengan Taman Tubagus Angke yang dipenuhi pohon rindang, para pedagang keliling menjadikannya tempat singgah untuk beristirahat.

Di malam hari, suasana Jembatan Genit berubah menjadi tempat pekerja seks mangkal, untuk menarik perhatian pemakai jasa mereka.

“Dari dulu memang udah ada. Sebelum Kalijodo digusur, mereka udah mangkal di sini,” kata David, teman saya, waktu kami melewati jembatan tersebut sekitar September 2020 lalu.

“Sempat waktu lewat sini, gue hampir nabrak salah satu dari mereka.”

Mendengar cerita David, saya terdiam membayangkan bagaimana kalau perempuan itu nahas dan tertabrak. Begitu banyak risiko yang harus ia terima ketika memutuskan bekerja di Jembatan Genit: stigma, kesehatan, kekerasan, bahkan kecelakaan. Apalagi sekarang sedang pandemi.

Mengamati para pekerja seks malam itu, saya membayangkan betapa kerasnya hidup perempuan-perempuan ini. Tarif Rp80 ribu untuk seorang tamu, sebelum potongan sewa tenda. Barangkali ia hanya akan menerima Rp50 ribu-Rp60 ribu untuk setiap tamu yang membeli jasanya. Saya rasa itu tidak sebanding dengan biaya kesehatan fisik maupun psikologis yang harus ia tanggung. Belum lagi stigma sepanjang hidup dan beban untuk melanjutkan hidupnya pada masa depan.

Kemiskinan telah memaksa mereka untuk masuk dalam kehidupan yang gelap. Terjerat utang, terjebak iming-iming kerja layak dan menjadi budak seks ketika sampai di Jakarta. Cerita-cerita itu sudah banyak saya baca di banyak laporan investigasi. Mereka yang telanjur basah lebih banyak menceburkan diri sepenuhnya. Sebagian yang lain memang tak bisa keluar sama sekali karena harus berhadapan dengan induk semang yang kejam.

Bagi banyak perempuan pekerja sek, seperti yang tengah menanti pelanggan di Jembatan Genit, mungkin menjalani profesi itu adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk berdaya. Mau tak mau, suka tak suka, semua harus mereka jalani untuk menghidupi diri sendiri. Terutama mereka yang datang sebatang kara dari desa. Tak satu pun yang bisa mereka jadikan tempat bersandar atau menggantungkan hidup. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri.

Makna Hijrah yang Berbeda

Perempuan-perempuan Jembatan Genit mengingatkan saya pada seorang perempuan lain yang saya temui ketika melakukan riset bersama lembaga Rumah KitaB, tentang kekerasan berbasis gender akibat fundamentalisme. Saya membandingkan situasi hidup antara perempuan pekerja seks dan perempuan yang menjadi subjek dalam penelitian itu.

Subjek penelitian saya, “Maryam”, adalah seorang perempuan yang semula sangat berdaya. Namun ia kemudian memilih menjadi perempuan yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada orang lain, yaitu suaminya.

Maryam tinggal di sebuah kompleks perumahan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat kami bertemu pada Februari 2020, Maryam mengenakan gamis dan kerudung panjang serta cadar. Ia mengatakan, dulu ia masih mengenakan kerudung yang tidak menutupi dada, dengan ujung jilbab depan masih disampirkan ke pundak kiri dan kanan.

Sebelum hijrah, ujarnya, ia masih senang nongkrong dengan teman-temannya, yang ia anggap tidak ada manfaatnya. Ia juga bekerja di luar rumah yang ia anggap berpotensi menimbulkan fitnah karena ikhtilat (bercampur antara laki-laki dan perempuan).

Maryam dulu bekerja di sebuah pabrik otomotif di Cikarang. Ia sempat menjadi perempuan yang mandiri dan mampu membantu ekonomi keluarga. Sebagai perempuan yang datang dari sebuah desa di Purworejo, Jawa Tengah, Maryam mengatakan saat itu ia senang bisa hidup berkecukupan hanya dengan modal ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tetapi, keadaan seperti itu tak lagi ia anggap sebagai kesenangan, terutama setelah ia memutuskan hijrah dan aktif mengikuti kajian agama. Maryam bilang, sebagai perempuan yang telah mengenal ilmu agama, ia harus memutuskan untuk taat pada perintah agama.

Titik balik dalam hidup Maryam ialah ketika ia memutuskan untuk sepenuhnya berhenti bekerja. Sebuah awal penyerahan diri pada pengabdian utuh, sebagai hamba sekaligus istri. Maryam mengatakan, jauh sebelum menikah, ia sudah berniat untuk berhenti bekerja karena ia telah mengetahui hukum Islam yang melarang perempuan untuk bekerja. Ia kini menggantungkan hidup pada suaminya dan fokus mengurus pekerjaan rumah tangga.

“Dosa besar, Mbak. Dosa besar! Saya tuh setiap ingin pergi ke pabrik, seperti ingin pergi ke tempat maksiat. Mulai dari rumah, di jalan, sampai pabrik, kepala saya dibayangi dosa dan dosa. Ya Allah… Karena dunia saja kok saya lalai dan mengabaikan haramnya ikhtilat,” ujarnya seraya menghela napas panjang dan mengelus dada.

Hijrah dengan Menarik Diri dari Dunia Sosial

Maryam mengingatkan saya pada sahabat saya, yang memutuskan untuk berhenti kuliah karena ilmu dunia tak begitu penting. Sisa kuliah yang tinggal dua semester ia tinggalkan begitu saja. Ia memilih mondok kilat di pesantren kemudian menikah.

Maryam masih terus bercerita, dan saya masih terus membisu. Yang ada di kepala saya saat itu hanya pertanyaan besar, “Apa yang sedang terjadi? Mengapa bisa seperti ini?” Hingga saya pulang, menuliskan catatan lapangan hasil pertemuan saya dengan Maryam, dan berbaring di kamar menjelang tidur, kepala saya masih berisik dengan pertanyaan itu.

Dari dunia para pekerja seks, mungkin mereka memimpikan kehidupan yang terang, penuh kepastian, dan tanpa stigma. Saya yakin mereka mendambakan sejahtera, mungkin mereka menginginkan “hijrah” dari kemiskinan menuju hidup yang layak.

Tetapi di situasi yang lain, perempuan-perempuan seperti Maryam justru memaknai “hijrah” dengan menarik diri dan memutus hubungan dengan dunia sosial. Menyerahkan diri pada ketidakberdayaan dan menggantungkan hidup pada orang lain, padahal sebelumnya ia adalah perempuan mandiri dan berdaya.

Perempuan-perempuan dari Jembatan Genit barangkali berteriak dalam hati karena lelah bekerja di tempat yang orang-orang sebut sebagai kubangan maksiat. Tetapi perempuan seperti Maryam, yang saya pikir beruntung telah mendapatkan pekerjaan yang tidak mendatangkan dosa, justru menganggap pabrik adalah tempat maksiat, hanya karena “ikhtilat” bekerja bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Saya tidak tahu ada berapa banyak lagi perempuan-perempuan seperti Maryam dan sahabat saya yang memaknai hijrah dengan cara demikian. Perempuan yang berpendidikan dan berdaya itu menganggap dunia kerja sebagai jahiliyah (zaman kegelapan). Sementara perempuan-perempuan dari Jembatan Genit yang tidak seberuntung mereka barangkali tak henti-hentinya berdoa agar diberi jalan untuk hijrah, keluar dari jerat kemiskinan.

 

Tulisan ini diolah dari catatan penelitian yang dilakukan oleh Rumah KitaB pada tahun 2020. Penulis mendapatkan pelatihan penulisan kreatif dari Rumah KitaB atas dukungan We Lead.

 

Sumber: https://magdalene.co/story/makna-hijrah-berkaca-pekerja-seks

rumah kitab

Merebut Tafsir: Seminar Poligami

Untuk kedua kali, jagat medsos disinggahi poster aneh, iklan seminar “kiat sukses berpoligami”. Iklan ini tampaknya mengulang jualan tahun lalu. Mungkin karena tak laku, sekarang paket itu mereka obral separuh harga dari tahun lalu.

Ya namanya juga usaha, penjual itu berusaha jual dagangan di waktu yang tepat. Maka ia pun jualan di hari Valentine. Aneh juga, sementara perayaan Hari Valentine mereka tolak, tapi jualan rupa-rupa atribut ungkapan kasih sayang dijual juga. Masalahnya, bagaimana menghubungkan poligami dengan Hari Kasih Sayang? Padahal penyelenggaranya sendiri mengakui seminar ini untuk ngebengkelin hubungan yang salah jalan yang artinya perkawinan poligami jelas bukan lapak untuk urusan kasih sayang.

Pernah saya tulis di Islami.co, Juni 2020, bahwa “seminar” ini cuma jualan “masker penutup malu”. Siapa tak malu berpoligami? Bahkan ustadz kondang pun sampai salman slumun sembunyi-sembunyi sebelum tercium istri tua, atau terendus pemburu berita sensasi infotainment dan menjadi bulan-bulanan pemberitaan, bahkan hingga kini.

Namun melampaui isu recehan seperti ini, soal poligami adalah problem sepanjang masa yang dari kajian apapun, terutama dalam tradisi Islam, bukanlah masalah yang nyaman untuk dibahas. Mau ditolak, terdapat artefak budaya yang berasal dari masa Jahiliyah dan secara normatif kemudian dikoreksi oleh Islam dengan menawarkan keadilan bagi perempuan, janda dan anak yatim piatu. Mau diterima, nyatanya seluruh pembicaraan keagamaan selalu bermuara pada larangan di lihat dari frasa “kalau bisa satu saja, karena untuk berbuat adil itu sulit meskipun kamu menghendapi”.

Dalam pembahasan soal poligami kita dapat mengenali bahwa imajinasi yang terbangun- baik yang setuju (terpaksa setuju) maupun yang menolak, selalu berpusat kepada konsep patriarkal maskulin: bagaimana menanggulangi rasa kebelet naik ke ranjang ke dua, dan seterusnya tanpa mau melepaskan ranjang pertama dan tanpa merasa salah secara syar’i. Artinya diskursus poligami ini melulu berpusat kepada problem lelaki yang kehilangan kendali atas kewarasannya ketika tak sanggup menguasai birahinya.  Dan alih-alih berpuasa, sebagaimana dianjurkan, atau memperbaiki bahtera rumah tangga yang oleng,  mereka minta jalan darurat dari agama.

Namun jalan darurat itu  tampaknya tidak mengukur apakah jalan darurat ini aman, nyaman bagi semua yang terseret kedalamnya.  Sebab check list yang tersedia hanya berdasar kepada yang butuh jalan darurat tanpa menimbang penumpang lain yang dipaksa masuk ke gerobak perkawinan poligami itu. Terpikirkah anak-anak? anak perempuan yang kehilangan kebanggaanya kepada ayahnya? Anak perempuan yang malu bapaknya menyeleweng dari janji perkawinan dengan ibunya?, atau anak lelaki yang merasa tak (lagi) punya teladan sekaligus tak dapat membela ibunya. Terpikirkah perasaan anak-anak itu sebelum mengurus kawin sirri (kebanyakan begitu) dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya?

Seminar jualan kue basi ini jelas menyederhanakan aspek rumit dari hubungan-hubungan sosial antar anggota keluarga yang tak bakal dimengerti oleh seminar seperti itu. Penderitaan lahir batin anak-anak dan istri tak dapat diterjemahkan dengan tolok ukur material ketika prasyaratnya bukan bagi yang dikorbankan seperti istri dan anak-anak melainkan untuk si pelaku.

Seminar ini sepertinya membidik peserta perempuan dan laki-laki yang punya masalah dengan perkawinan poligaminya. Bagi perempuan, boleh jadi seminar ini menawarkan kiat-kiat penguat batin dengan mengkapitalisasikan rumus ikhlas dan sabar. Sementara bagi lelaki, dugaan saya, mereka disuguhi kiat kiat cara poligami dengan pakai “masker penutup malu”. Keduanya mungkin juga ditawari “manajemen konflik” tingkat rumah tangga.

Pada kenyataannya, dengan mudah orang dapat bersaksi, pada kebanyakan kasus, poligami adalah sebentuk perkawinan tak normal, baik secara etik, moral, maupun dilihat dari cita-cita terbangunnya keluarga “mawaddah wa rahmah”. Apapun alasannya, praktik itu niscaya memunculkan masalah. Bahwa masing-masing dapat menemukan “hikmah’ itu jelas sebuah ikhtiar batin yang tak mungkin diseragamkan apalagi dalam kiat-kiat seminar. Dalam kata lain, meskipun perkawinan poligami (dalam Islam) dinilai halal, mereka juga tahu bahwa akal sehat publik dan pertimbangan-pertimbangan etis manusia serta buki-bukti riset empiris menunjukkan perkawinan serupa itu bukanlah hal yang layak dirayakan, apalagi dirayakan sebagai bentuk kasih sayang.

Di luar argumentasi agama, poligami kecil sekali fungsinya untuk mengatasi kemiskinan. Paling jauh ini menjadi pintu darurat untuk menghindari maksiat sambil bertahan ingin tetap menjadi imam. Di seluruh dunia, apapun latar belakang agama dan keyakinannya poligami adalah praktik dengan ragam penyebab dan dampak, terkait dengan aspek-aspek relasi yang rumit dalam keluarga dan masyarakat. Kerumitan itu kalau hendak diakui secara jujur nyaris tak berpola alias unik. Berjuta kejadian poligami, berjuta pula pola bangunan relasi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, menyederhanakan kerumitan perkawinan gandeng ke dalam bingkai seminar kiat sukses berpoligami itu menyerhanakan penderitaan.

Banyak perempuan, dengan menimbang anak-anak, menimbang beratnya status janda atau alasan ketergantungan ekonomi, terpaksa menerima perkawinan poligami. Tapi ada pula perempuan yang menganggap poligami adalah jalan pembebasannya agar tak lagi meladeni sang suami, meski dengan itu antar perempuan kemudian saling mengeksploitasi demi sang imam wannabe. Tak sedikit perempuan dalam perkawinan poligami berjangka lama, berhasil membangun teologi keimanannya tersendiri: belajar ikhlas, sabar semoga penderitaannya menjadi pahala kebaikan bagi dirinya dan anak-anaknya. Akankah juga doa-doa dipanjatkan bagi si pembuat masalah? Wallahu’alam, yang jelas seminar kiat sukses berpoligami serupa itu tak akan sanggup menjawabnya.

# Lies Marcoes, 14 Februari 2021.

These Girls Are Being Cut and Married in Droves

In Samburu County, economic and social strife from the pandemic is helping turn a generation of girls into commodities.

A deep, sonorous melody pierces the night sky when young Samburu warriors celebrate an impending marriage. These songs, which echo across the arid plains of rural northern Kenya, are beautiful. They also often herald danger for girls in the region’s pastoralist communities — and during the coronavirus pandemic, they’ve grown alarmingly more frequent.

Selected by her family to marry an older man she’d never met, 10-year-old Jacinta was taken from her bed in Samburu County early one morning in August and doused in a mixture of milk and water before being painted from head to toe in red ocher — the traditional preparations for a genital cutting ceremony, a near-compulsory procedure for Samburu girls on the cusp of marriage.

“I didn’t know they would marry me off,” said Jacinta, speaking from her husband’s home through a translator. But when she was subjected to the cutting, often called female genital mutilation, she said, “I realized I was going to be married off.”

As the world has focused on combating the coronavirus, a parallel pandemic no less devastating has struck communities like Jacinta’s. Curfews, quarantines and lockdowns to suppress the virus have aggravated existing economic and social strife; these conditions, in turn, have hurt efforts to combat child marriage and genital cutting.

For now, information about child marriages and genital cutting in the pandemic remains largely anecdotal. Accurate data on rates of child marriage in Kenya and elsewhere is difficult to come by in normal times. Cases are only infrequently reported to law enforcement, and communities dispute the legitimacy of national laws against child marriage and cutting.

But the pandemic appears to be leading to a surge in child marriages and the cutting ceremonies that can precede them — a young bride can fetch a considerable price, securing livestock, blankets, food and money for her struggling parents and siblings. Girls are also being coerced into sex in exchange for basic necessities, leading to unexpected pregnancies that in turn create pressure to marry.

“Covid-19 has just been a disaster — These girls are being cut and married in droves,” said Sayydah Garrett, the co-founder and president of the Pastoralist Child Foundation in Samburu County.

Josephine Kulea, founder and executive director of the Samburu Girls Foundation, said her organization had referred more than 500 new cutting and child marriage cases to the authorities between March and September, a steep rise over previous periods.

And according to Domtila Chesang, founder and director of the I Rep Foundation in West Pokot County, another pastoralist area in Kenya, forced marriages and cutting have spiked during the pandemic. “Girls are not safe in their own homes,” she said in a broadcast interview with my colleague. “With time, things are going to skyrocket.”

Sexual violence against girls surged by 230 percent after schools closed this spring, according to calls logged from March to September by the national child protection hotline. Because gender-based violence is consistently underreported worldwide, this number is likely to be a gross underestimate; it doesn’t account for tens of thousands of girls without access to phones or the knowledge that they can call for help.

Before the pandemic, an underage girl somewhere in the world was forced into marriage every two seconds. With Covid-19 still on the rise, the United Nations says an additional 13 million child marriages could occur over the next decade — the result of factors from the consequences of the economic slowdown to the disruption of programs seeking to prevent these marriages.

In northern Kenya, the pandemic has combined with the effects of climate change and the sudden loss of safari tourism. Naeku, 15, had been studying at boarding school — a safe haven providing critical support beyond education — when her school suddenly closed in the spring and she had to return home. She found a household battling starvation.

“Sometimes we go hungry and can’t find clothes to put on,” she said. That’s why her mother “started marrying us off,” she said, referring to herself and her sisters, “so that she can find money to bring up her other children.”

Despite national laws and international agreements against child marriage, it remains a persistent threat to the human rights, lives and health of girls in more than 100 countries.

Kenya, in fact, has outlawed child marriage and genital cutting. But while President Uhuru Kenyatta has pledged to eradicate child marriage by the end of this year and cutting by 2022, turning aspirational statements into real change is difficult work, even without a pandemic.

Girls in nations that have not taken such steps have likely fared far worse.

Yet Mr. Kenyatta seemed to undercut his pledge in July by cracking down on clinics offering contraceptives to underage girls, saying the practice encouraged promiscuity. Experts worry that as more girls become pregnant, their fears of the social and economic consequences of revealing their pregnancy, combined with clinic closures and the disruptions of the supply of abortion pills, will lead to an escalation in unsafe, makeshift abortions.

In the best of times, girls still lag in pastoral communities in Kenya when it comes to the keys to upward mobility, such as access to secondary education, and are among the last to receive resources. For millions of girls forced to marry and give birth during this pandemic, how do we salvage their rights to safety, health and education?

At minimum, girls who survive these traumas need financial support, reproductive and mental health care, child care and the resources to return to school. The authorities must prosecute perpetrators. Chiefs and other authorities should aid girls in annulling their marriages. In the Dedza District of Malawi, the paramount chief, Theresa Kachindamoto, told me she had annulled about 2,549 child marriages over the years.

More global and local investment is critical to prevent further harm to vulnerable girls around the world, including rigorous accountability mechanisms and enforcement of policies. To lead by example and reinforce a commitment to protecting girls, the United States must also bring its domestic laws in sync with its global rhetoric by restoring a federal ban on genital cutting and enacting one on child marriage.

These are critical concerns for girls like Jacinta who hoped for, and deserved, so much more.

“I really wanted to go to school,” she said softly. “I really wanted to become a teacher.”

 

Source: https://www.nytimes.com/2020/12/10/opinion/kenya-covid-child-marriage.html?fbclid=IwAR3vfsaKBvq-oiD6ozrfxRKWbh7W-jmiEEhyIcuFdFmzIZf4LLqEO6__MQM

A personal religious choice: regions banned from forcing students to wear headscarves

Author: Lies Marcoes

After years of inaction, the Indonesian government is finally acting to prevent state schools from forcing students or staff to wear headscarves or other religious clothing. On 3 February, the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Religion issued a joint ministerial decision on uniforms for students, teachers and staff in primary and middle schools.

The decision states that any local regulations enforcing (or banning) religious clothing in schools must be revoked within 30 days, or schools and local leaders will face sanctions, such as cuts in funding.

It is no coincidence that this decision came just days after widespread media coverage of a state technical school in Padang, West Sumatra that had been forcing all female students, Muslim and non-Muslim alike, to wear the headscarves. The issue came to national attention after a mother of a non-Muslim student posted a Facebook video complaining about the policy, which quickly went viral.

But the school was, in fact, simply following a regional bylaw, implemented since 2005, requiring all female students to wear headscarves.

It is not clear why the policy went viral now, more than 15 years into its implementation, when this is an issue that women’s rights and religious freedom activists have been highlighting for more than a decade. But the bizarre defence of the policy by the former mayor of Padang who issued the bylaw surely did not help. He said the policy was necessary to protect female students from being bitten by mosquitoes.

The joint ministerial decision is important because headscarves have become a contested topic in Indonesia in recent years. Religious clothing is often used as the basis for discrimination and a way to control women’s bodies. Critics say the choice to wear a headscarf should be a personal religious choice, not something that is forced or compulsory.

In fact, Indonesian women have chosen to wear headscarves for hundreds of years. They were known by different names among different ethnic and cultural groups, such as kudung (Javanese and Sasak), tiung (Sunda), tengkuluk (Minang), rimpu (Bima) and ija sawak (Acehnese) and considered part of Indonesian (Nusantara) identity. The country’s inaugural first lady, Fatmawati, wore a loose headscarf as a representation of national identity for the newly independent Indonesia. She regularly wore the scarf with a kebaya blouse and batik sarong at formal events.

However, headscarves began being worn more often as a marker of political identity following the Iranian Revolution in 1979. Over time, efforts were made to strengthen the theological basis for the wearing of head coverings, and there was a surge in religious texts supporting a requirement for female Muslims to wear head scarves. These developments occurred alongside the growth of political Islamist movements in Muslim majority countries.

In Indonesia, debate about the wearing of headscarves in public began during Soeharto’s New Order period. Under the New Order, political Islam was suppressed, and the headscarf was seen as linked to it, and so viewed with a degree of suspicion. At formal state events, the kebaya was worn without a head scarf. During this time, even women from the two largest Muslim social organisations, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, did not often wear head scarves, unless they were elderly or practiced a more orthodox version of Islam (santri).

In the early 1980s, several high school students caused controversy by wearing headscarves at a time when the government outlawed wearing them in state schools, viewing them as political symbols. In fact, under the New Order, female students who wore headscarves faced considerable discrimination. They were expected to take off their scarves or move to a private school.

During this time, human rights activists defended students’ choice to wear headscarves based on their right to freedom of religion. But over recent years, the situation has reversed. As Indonesian Islam has moved in a more orthodox direction, headscarves have become viewed as a binding or even compulsory religious rule. Those who do not to wear a headscarf are pressured or forced to wear the veil, sometimes even if they are non-Muslim.

Regional autonomy and direct elections for regional heads have also encouraged the development of local policies based on religious sentiment. Aceh, for example, began implementing shari’a after being granted special autonomy in 2001, and compulsory headscarves for women was one of the first rules to be implemented.

Many other regions have implemented shari’a-inspired regional regulations designed to appeal to majority Muslim populations. These include not only requirements for females to wear headscarves, but also bans on gambling, alcohol, restrictions on mobility during evenings, and other associated ‘public order’ and morality issues. Many of these policies, such as requirements for headscarves in schools, appear designed to control the behaviour of women and girls.

But as headscarves have become regulated, they are no longer simply an expression of cultural or religious identity. When made compulsory through regulation, headscarves actually lose some of their religious meaning. The implementation of these regulations is not solely about faith or belief, rather the rules are applied to all. As such, the religious significance of headscarves becomes lost.

Worse, policies on headscarves are not always clear. Sometimes there is no formal regulation, in other cases, it may come in the form of a decision from a district head, as in Padang. Sometimes the regulation is only applied to Muslims, in other cases, to all female students.

But even without a formal policy, it is not surprising that some non-Muslim students sometimes wear headscarves ‘by choice’, to avoid being viewed differently by their peers or teachers. Standing out in an environment where differences are used to divide is not a pleasant experience.

Before the joint ministerial decree was passed, schools had a choice. Were headscarves under the domain of religion or the school? If headscarves were viewed as a religious rule, then there was no need to make them compulsory; wearing a headscarf was a matter of personal religious interpretation. When headscarves are made compulsory by the school, however, they are little different to a uniform.

Rather than a step toward banning wearing of headscarves, as occurred under the New Order, this new joint ministerial decree is an attempt to return the headscarf to the religious domain. Islamic scholars differ in their views on whether headscarves are obligatory. As such, the joint ministerial decision’s emphasis on choice is much more appropriate than a ban.

What is not covered by the decision is the problem of coercion. In a society that is growing more conservative, and a political culture that emphasises identity politics, headscarves are generally viewed as mandatory.

In this environment, it is important that education providers do not use their power to persuade or coerce girls to wear headscarves, even in the absence of a formal regulation making them compulsory. Likewise, Islam’s proponents should be honest and acknowledge that headscarves are not an obligation.

We are fortunate to have a minister of religion who understands the difference between provisions in the Qur’an and the provisions of the Constitution. He understands what are matters of religion and what are matters of state. The interests of the nation should come before the interests of one religious group, even if it is the majority.

 

Sumber: A personal religious choice: regions banned from forcing students to wear headscarves Indonesia at Melbourne

Travel vector created by starline - www.freepik.com

Reclaiming the Interpretation: Nani’s Journey

Last week, in a moment where different emotions overlap with one another — between happiness and sorrow; tears and laughters; our crackling voices and sincere prayers; the gloom and the glimmer of light reflected on our eyes — we said goodbye to Nani Zulminarni from PEKKA. We, the foundation board members: Nana Kamala, Mr. Darno, Fauzi Rachman (Oji), Dewi Hutabarat, Lusi, Iyik, and me, decided to accept Nani’s decision to continue with her journey. It wasn’t easy, trust me. Because everyone who knows her will be surprised by her decision. For us, it’s crystal clear: Nani is PEKKA, and PEKKA is the embodiment of Nani.

 

In her farewell speech, Nani highlighted important milestones that happened during her 20 years ‘stay’ with PEKKA. It was Nana Kamala and Scott Guggenhaim – two fatebearers, who asked for the possibility of developing a forum for poor women, who’s also the heads of their respective households. After that, for 20 years Nani embarked on her journey: conceiving, giving birth, nurturing, and raising PEKKA until now. The quantitative results are easily measured by our numbers: right now PEKKA is present in 34 provinces; with more than 69.000 members that are organized; has no less than 60 Savings and Loans Associations (VLAs or Koperasi) with billions of rupiah circulating in the platform; 42 community activity centers; more than 5000 women leaders, cadres, and paralegals; as well as women who were elected into position of power, such as village head or members of local and national parliament. Perhaps the pinnacle of our achievement is the status recognition of ‘Female Family Head’ – not only in statistical terms, but also in political terms.

 

Now after 20 years, Nani has prepared the organization to become an institution that will run well, even without her presence. There were no issues raised in the process of shifting her leadership. She and the core team members of PEKKA had prepared for this change to take place naturally and quietly – as they were all fully prepared for the change. This wasn’t easy, because Nani didn’t prepare her colleagues to become a mere epigone; on the contrary, she pushed her colleagues to develop their own ways. She’s been preparing for this moment in the past few years. She, for example, took on the networking roles in international communities that sometimes required her to leave PEKKA for a moment. The organizational governance was prepared as something that can be run on ‘auto-pilot’ mode. Now the time has come for PEKKA to grow alongside Nani’s three successors: Rom, Vila, and Yanto.

 

Me, in Nani’s eyes, alongside Dina Lumbantobing, Roem Topasimasang, and Jo Hann Tan, are among the few people whom she calls ‘witnesses of her journey’ and ‘those who strengthened her steps’. Nani has a lot of friends all across the globe that she keeps close in her heart, as those are the people that she’ll share her concerns with, and help her to keep standing strong.

 

To me, Nani is an adventure given form; she walked down the path of passion that is full of challenges. She’s like Mark Twain, with glasses that were specifically designed to delve further into the problems faced by women, especially women who are the head of their respective households. Thus, with PEKKA she underlines that the success of women’s leadership should never be measured by how men measure it. For Nani — and for PEKKA, since both refer to the same entity — women’s leadership should be built upon self confidence and courage, that they, their voices, and their interests, ‘matter’. That’s why Nani keeps reminding them that their interest as female family heads is worth fighting for. This might sound like a slogan, and in practice Nani needs to build their confidence by helping those women re-learning the fact that they matter. Nani begins by asking these women to listen to their own voice; thus she taught them what a voice is, how to make noise, how to amplify their voices, how to seize the chance to speak. These are the literal steps, not metaphors. Let’s not talk about how they should be speaking in public, while the truth is they are still startled when listening to their own voices.

 

Due to poverty and unequal structure of gender relation, a lot of women are illiterate. They might be familiar with letters and numbers, but they know nothing about the meaning behind those symbols. So we invited them to connect the words with their meanings, to write down the letters, numbers, to speak the language of the numbers so that they would understand how to write them down on receipts, and teach them how to make their own signature. It’s hard to imagine, but these are the things that we did before preparing them to become part of the community, to become a force to be reckoned with in dialogues and deliberations – from their own villages to the district level, and of course, in their own household.

 

PEKKA is aware that the strength of women lies in their ability to associate with one another. Women are encouraged to understand the importance of gathering and building a network among themselves – that gathering doesn’t always take shape in form of religious or cultural ceremonies, in which their presence are often considered as a mere adornment. To hack into things that often make women feel reluctant in attending gatherings, new rules were created; a meeting or gathering doesn’t have to be held in formal spaces, doesn’t require them to wear fancy clothes, and doesn’t restrict them into submitting to men. These women, like in East Nusa Tenggara, were encouraged to wear their own woven clothes when attending meetings organized by PEKKA. This ‘rule’ was also followed by Nani and other PEKKA staff – that they will be wearing the woven clothes just like what the other participants are wearing. During the meeting, the women might bring their children or grandchildren while eating betel, and speak in their mother tongue. Step-by-step, they were asked to think about the working procedures of an organization: the rules and regulations. By doing this, we managed to build their confidence as they started to voice their own opinion — and think of their voices as something important, something that matters. They were also encouraged to start saving, and create a Savings and Loans Association, or a Koperasi.

 

But Nani’s approach doesn’t only resemble Mark Twain’s – exploring possibilities, opening up a path and finding new routes. She was akin to Musashi, the one who follows the ‘way of the sword,’ a path of resistance against those who are silencing women. She fought back against the culture that has deliberately put women aside. Hence the first thing to do is to emphasize the importance of equality before the law. By involving village officials, the civil registration department, and the religious court, PEKKA initiated the implementation of  the ‘mobile court’. Together with Pekka, she advocates for women’s right to obtain legal identity, which is the basis for equal rights in the eyes of the state: national ID card (KTP), family certificate (KK), marriage certificate, divorce certificate, as well as other documents that can signify women’s legal standing in front of the law. When educational institutions, combined with economic, social, and cultural burdens prevent girls from going to school, PEKKA opened schools for women by creating relevant curricula and an educational institution for women in villages under the name Akademi Paradigta.

 

And in the end, the path that Nani took was the path of a Sufi. She is a seeker of wisdom. Accompanying PEKKA’s women is part of her spiritual journey. Born to a Muslim family in Pontianak, she remembers how she walked through the shrubs for four kilometers with her brother and friends when she was a child. Each night they went to the house of a woman who taught children of her age to read the Koran, with a payment of one bottle of kerosene to light up the lamps. After graduating from elementary school, with the intelligence she possessed, she chose and enrolled herself into a Catholic school — a special Junior High School for nuns candidate, in which most of the students were ethnic Chinese and Catholic. It was under the care of the sisters that she learned discipline and set her ideals as high as possible. She channeled his joy in singing by joining a keroncong music group that performs routinely at RRI (Indonesian Republic Radio) Pontianak. Her fee, that wasn’t really much, was saved and used to buy books and other items, so that she doesn’t need to ask for money from her parents.

 

In Senior High School, she kept moving forward by participating in the selection of exemplary students at the provincial level, and she was selected to represent West Kalimantan in the national stage. This was Nani’s first time parting with her family and seeing the splendor of the Capital City. She and other nominees from various provinces met with the President, ministers, and state officials at that time. Her status as an exemplary student paved the way for Nani to be scouted by IPB (Bogor Institute of Agriculture), and she was admitted there without having to take a test. This achievement became the pride of her parents and sparked Nani’s enthusiasm for learning.

 

Nani’s journey began here. During her stay at IPB, Indonesia was entering an era of political discord, as the movement against the new order regime began to surface. Nani joined the Islamic student movement in protesting the policy of expelling a female student who wore headscarves (hijab) at a Senior High School in Jakarta. She also started to wear hijab to make her look like a senior that she admired: a gentle, smart and pious young woman. Nani was also involved in campus study groups that believe the hijab as the most important religious identity. But later on she realized that it wasn’t something that she was looking for; that faith should be accompanied by critical thinking. She also did not choose to walk down the path of religious politics as her way of fighting.

With the opportunity provided by Ms. Chamsiah Djamal and Mr. Dawam Raharjo, Nani was introduced to the NGO world. By Mr. Dawam, she was given a book that opened her horizon to gender issues: Arief Budiman’s “Sexual Division of Labor”. That book, according to Nani, managed to open her eyes and fuel her curiosity regarding gender issues. Together with Mrs. Cham, she learned about women’s empowerment and organization. Nani’s journey went further, she received a government scholarship and flew to America to take her Master’s degree with her husband and two children.

Nani’s spiritual journey is akin to the dance of Rumi. She suffered when his spouse took his own path and betrayed his marriage promise. Not submitting to the text that justifies polygamy, she took the legal route and claimed custody of her children. There, in her appreciation as a female head of family, Nani looked for meaning in her daily work to lead thousands of women as female heads of families.

Nani’s journey and the three paths that she took wasn’t perfect. She faces the world that continually rejects the presence of women and considers women’s leadership as a threat. She must follow the samurai path: to know when to strategically strike and retreat when battling patriarchy. She taught women how to speak up, to argue, and showed that women deserve to be heard. Not only they are equal to men, but they can also be superior when it comes to providing leadership, since women are able to learn from their lived experiences in caring for their families and communities.

After 20 years of building PEKKA, she has made her decision to take another path. Going beyond the three paths that she had taken, she is now trying to open up a new path, to take different steps towards her devotion to life. In this new path, she sees children and girls calling for her.

At the end of the day, we are left with no option other than seeing her off to another journey. Meanwhile for those who are left behind, she will treasure you in her heart. Nani’s journey is far from completion, yet she left a clear trail, just like what Mark Twain said, “Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see“. Nani’s kindness is the light which guides those who seek meaning in life from women’s experiences. See you, Nani!

 

Artikel asli: https://rumahkitab.com/merebut-tafsir-perjalanan-nani/

rumah kitab

Merebut Tafsir: De-syariatisasi Jilbab?

Jilbab dalam konteks Islam di Indonesia merupakan fenomena sosial dan keagamaan baru. Mulai berkembang sebagai identitas politik di masa revolusi Iran di paruh tahun 70-an, jilbab kemudian mendapatkan pengentalan teologisnya bersama munculnya teks-teks keagamaan yang melegitimasi keharusan berjilbab. Belakangan bersama munculnya politik identitas Islam, jilbab dengan penanda-penanda sejenis diatur sebagai ketentuan syariat.

 

Ratusan tahun dalam berkembang Islam di Indonesia, penutup kepala yang dikenakan kaum perempuan, atau disebut kerudung, atau kudung (Jawa) atau tiung (Sunda) atau tengkuluk (Minang)  dianggap sebagai identitas Nusantara. Ibu Negara Fatmawati mengenakannya sebagai identitas kebangsaan Indonesia yang baru merdeka. Kerudung dikenakan Ibu Fat bersama kebaya dan kain batik dalam upacara atau acara resmi kenegaraan. Di era Orde Baru (paruh pertama), ketika Negara melakukan penjarakan terhadap Islam politik, kebaya dikenakan tanpa kerudung ala Ibu Fat. Bahkan kebaya menjadi citra kaum perempuan dalam politik identitas Orde Baru dengan makna sebagai istri pendamping suami. Selama bertahun-tahun, identitas perempuan Indonesia mengacu kepada dominasi budaya priyayi Jawa yang menggunakan kebaya tanpa kerudung kecuali pada keluarga santri. Bahkan ketika itu, perempuan muda dengan latar belakang NU dan Muhammadiyah tak selalu menggunakan kerudung kecuali bagi yang beranjak sepuh.

 

Lambat laun bentuk kerudung berubah menjadi jilbab yang lebih tertutup. Pengaruh revolusi Iran sangat tegas membekas di sana. Di Barat, jilbab tak hanya dimaknai sebagai identitas baru warga muslim minoritas tetapi juga simbol ketaatan kepada Islam. Dalam perkembangannya jilbab menjadi fenomena dunia sebagai identitas kultural sekaligus teologis. Bersama munculnya kajian-kajian baru tentang jilbab muncul pula pengentalan teologis yang menganggap jilbab sebagai hal yang diwajibkan mengikuti ketentuan syariat.

 

Di Indonesia, terinspirasi oleh revolusi Iran, gerakan Salafisme di Timur Tengah, serta gairah keagamaan di Barat plus bisnis garmen dan fashion, jilbab mewujud menjadi fenomena yang rumit: tidak hitam putih, tidak tunggal dan tidak bebas nilai. Namun muncul juga kecenderungan kearah ortodoksi yang ditekankan sebagai aturan keagamaan yang mengikat. Bersama munculnya otonomi daerah, jilbab di beberapa daerah diatur sebagai reguasi daripada sebagai identitas kultural atau pilihan keyakinan.

 

Hal ini menjadi semakin jelas ketika Aceh menerapkan syariat Islam. Jilbab kemudian menjadi salah satu ketentuan yang menjadi regulasi. Namun sebetulnya begitu menjadi regulasi atau qanun, maka jilbab telah melepaskan “keswadayaan iman” nya menjadi aturan yang memaksa. Dari sisi tata aturan hukum, maka saat itu pula jilbab tunduk pada aturan yang bersifat duniawi sebagaimana layaknya aturan Undang-Undang.

 

Ketika saya mengikuti kegiatan penguatan perempuan calon anggota parlemen tingkat daerah, saya tak heran bertemu perempuan non-Muslim dari wilayah perbatasan Aceh Singkil yang dengan sengaja menggunakan jilbab. Mereka mengaku merasa nyaman karena dengan memakai jilbab tak merasa dianggap sebagai orang lain dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung di wilayah Aceh.

 

Itu pula agaknya yang terjadi pada siswi non-muslim di wilayah lain yang menggunakan jilbab sebagai seragam sekolahnya. “Syariatisasi” jilbab secara otomatis gugur ketika jilbab ditetapkan sebagai aturan yang mengikat dalam bentuk regulasi. Hal ini pula yang berlaku pada siswi SMK Negeri 2 Padang sebagaimana pengakuan mereka yang mengenakan jilbab di sekolah. Mereka mengenakannya karena merasa menjadi bagian dari aturan, serta tak nyaman menjadi warga belajar yang berbeda. Siapapun tahu, menjadi berbeda itu tidak nyaman manakala perbedaan itu bukan hal yang dianggap anugerah melainkan rasa gerah.

 

Perkara jilbab dalam hubungannya dengan ruang publik seperti di lembaga pendidikan sudah berlangsung sejak era Ode Baru. Di bawah politik penyeragaman, sejumlah siswi SMA yang memilih memakai jilbab dipersoalkan secara serius di awal tahun 80-an. Semula – berbeda dengan stuasi sekarang, para siswi berjilbab itu didiskriminasi. Mereka didesak mencopot jilbabnya atau mundur dan pindah sekolah. Menyadari hak-hak mereka telah dilanggar sejumlah pegiat HAM membelanya dengan argumen kebebasan berkeyakinan sebagai hal yang prinsip dalam hak asasi manusia. Belakangan suasananya berbalik, siswi yang tak berjilbab, meskipun Muslim, telah dikondisikan – untuk tidak dikatakan diintimidasi, untuk memakai jilbab, tak terkecuali siswi non-Muslim.

 

Sebetulnya tata aturan pemakaian jilbab ini tak selalu jelas regulasinya. Bahkan terkadang sama sekali tidak ada aturan resmi. Paling jauh, ada aturan berupa SK dari Pimpinan Daerah setingkat Bupati atau Walikota. SK itu biasanya meminta siswi menggunakan jilbab sebagai bagian dari disiplin, meskipun pendisiplinan itu tak (selalu) berlaku untuk siswi non-muslim. Namun seperti telah dikemukakan, tanpa SK sekalipun, penggunaan jilbab niscaya akan dipilih oleh seorang siswi non- muslim jika jilbab digunakan sebagai penanda perbedaan atau bahkan dianggap bentuk pembangkangan bagi siswi yang kebetulan beragama Islam. Padahal, menjadi beda dalam situasi yang gampang membeda-bedakan itu sungguh tak nyaman. Karenanya sama sekali tak heran jika sejumlah siswi di sekolah negeri, seperti di SMK Negeri 2 Padang itu, bahkan yang muslim sekalipun mengaku dengan “sukarela” memakai jilbab.

 

Lalu bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini? Di sini sebetulnya ada pilihan. Bila jilbab dianggap sebagai pilihan keimanan, maka jilbab tak seharusnya menjadi hal yang diwajibkan melainkan sebagai kesadaran pribadi. Namun sebaliknya jika kehendak mewajibkan jilbab diatur sebagai keputusan suatu lembaga seperti sekolah, maka status jilbab tak akan beda dengan seragam. Jilbab dengan sendirinya tak dikaitkan dengan aturan agama melainkan sebagai aturan tata tertib sekolah. Ini tak  ubahnya dengan siswa perawat yang pakai topi perawat, atau siswa perhotelan jurusan tata boga yang memakai topi pramusaji.

 

Dengan kata lain, jika jilbab ditetapkan sebagai kewajiban di sekolah maka pakaian penutup kepala itu harus mengalami desyariatisasi. Dengan demikian jilbab bukan lagi dianggap sebagai kewajiban agama (syar’i) melainkan kewajiban yang berlaku umum bagi semua siswi terlepas dari suku, ras, agama dan keyakinannya. Bahwa bagi siswi Muslim sendiri menganggap jilbab sebagai ketentuan agama , itu menjadi urusan personalnya. Kewajiban sekolah adalah mengatur seragam. Dan tatkala jilbab menjadi bagian dari seragam maka jilbab harus dijadikan aturan yang mengikat dan secara postitif atau memaksa. Ini sama halnya dengan para pejabat negara yang wajib memakai peci hitam di saat pelantikan atau upacara. Bahwa bagi pejabat yang muslim peci dianggap pakaian keagamaannya, nggih monggo, silahkan saja.

 

Sekolah, terutama sekolah umum seharusnya hanya memberlakukan aturan yang berlaku sama bagi semua siswa; memakai seragam upacara di hari upacara/ hari Senin, pakai baju olah raga di jadwal olah raga, pakai seragam Pramuka di hari wajib memakai baju Pramuka dan seterusnya. Tatkala diberlakukan desyariatisasi jilbab, maka jilbab tak lagi menjadi urusan agama melainkan sebagai urusan seragam sekolah. Namun sebaliknya jika jilbab dianggap sebagai keyakian yang berangkat dari pilihan individu, maka jilbab tak seharusnya menjadi aturan yang dipaksakan. Nah, mau pilih yang mana?

 

# Lies Marcoes, 25 Januari 2021.

rumah kitab

Merebut Tafsir: Perjalanan Nani

Minggu lalu, dalam suasana gembira campur haru, mata basah dan tawa pasrah, suara getar dan tegar,  sedih dan syukur, murung dan pijar, kami melepas Nani Zulminarni dari PEKKA. Kami, para pengurus Yayasan: Nana Kamala, Mas Darno, Fauzi Rachman (Oji), Dewi Hutabarat, Lusi, Iyik, dan saya secara bergantian menerima pilihan Nani untuk melanjutkan perjalanannya. Tak mudah, sungguh.  Sebab siapapun yang kenal Nani dan PEKKA niscaya terkejut dengan keputusan itu. Rumusnya terlalu jelas: Nani adalah PEKKA, PEKKA adalah Nani. 

Dalam pidato pamitannya, Nani memutar ulang tonggak-tonggak penting sepanjang dua puluh tahun bersama PEKKA. Adalah Nana Kamala dan Scott Guggenhaim – dua penguak takdir, yang bertanya kemungkinannya mengembangkan sebuah wadah bagi para perempuan miskin kepala keluarga. Sejak itu selama 20 tahun, Nani memulai perjalanannya: mengandung, melahirkan, mengasuh dan membesarkan PEKKA hingga saat ini. Capaian kuantitatifnya yang gampang diukur dengan ukuran-ukuran standar berbilang sangat banyak. Saat ini PEKKA telah berada di 34 provinsi, dengan lebih dari 69,000 anggota yang terorganisasikan, memiliki tidak kurang dari 60 koperasi dengan perputaran uang milyaran rupiah, 42 pusat kegiatan komunitas, lebih dari 5,000 pemimpin perempuan, kader dan paralegal, beberapa perempuan terpilih secara demokratis menjadi Kepala Desa, anggota parlemen dari tingkat desa sampai pusat. Puncaknya adalah pengakuan negara atas status “Perempuan Kepala Keluarga”. Tak hanya ada dalam definisi statistik, tetapi juga definisi politik.      

Kini setelah 20 tahun, Nani telah menyiapkan organisasi menjadi sebuah lembaga yang tanpa Nani pun akan baik-baik saja. Tak ada kehebohan dalam alih kepemimpinannya. Ia dan staf inti PEKKA mempersiapkan perubahan ini agar berlangsung dengan wajar, dewasa, tenang dan benar-benar siap. Ini tak mudah. Sebab Nani tak menyiapkan para epigon agar meniru saja langkahnya, melainkan  mengembangkan caranya. Semuanya ia siapkan dalam beberapa tahun belakangan.  Ia, misalnya mengambil peran-peran jaringan di dunia internasional yang sesekali menarik Nani meninggalkan PEKKA. Tata kelola organisasi telah dipersiapkan sebagai sebuah kerja lembaga yang auto pilot. Kini, telah tiba bagi PEKKA untuk tumbuh bersama tiga penerus Nani yaitu Rom, Vila dan Yanto.

Saya, di mata Nani, bersama Dina Lumbantobing, Roem Topasimasang dan Jo Hann Tan, adalah di antara sedikit orang yang disebutnya sebagai saksi perjalanan dan penguat langkahnya. Banyak teman hati Nani di dalam dan di luar negeri tempat ia berbagi rasa dan pikiran dan membuatnya tegar. 

Bagi saya, Nani seperti pelaku jalan petualangan; ia telusuri jalan-jalan yang penuh gairah petualangan, penuh tantangan. Ia seperti Mark Twain dengan kacamata yang secara khusus dipakai untuk membaca perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga. Karenanya, dengan PEKKA ia melihat bahwa keberhasilan kepemimpinan perempuan bukan diukur dengan cara lelaki mengukurnya. Bagi Nani, atau tepatnya PEKKA, mereka harus memulainya dengan membangun kepercayaan diri dan membangun keberanian bahwa mereka, suara mereka, kepentingan mereka adalah matters (baca: penting). Karenanya Nani terus menerus mengingatkan bahwa kepentingan mereka sebagai perempuan kepala keluarga berhak untuk diperjuangkan. Ini memang seperti slogan. Dalam prakteknya Nani harus membangun kepercayaan diri perempuan dengan terlebih dahulu si perempuan sendiri mengakui betapa penting mereka. Nani memulainya dengan cara agar perempuan mendengar suaranya sendiri terlebih dahulu. Maka diajarinya apa itu suara, bagaimana bersuara, bagaimana menggunakan pengeras suara dan cara mengangkat tangan agar mendapat giliran bersuara. Ini bukan langkah metafora melainkan sesuatu yang benar-benar harafiah. Janganlah dulu berpikir mereka bicara di depan umum, bahkan untuk bersuara di mana telinga mereka mendengar suaranya sendiri sudah terkaget-kaget. 

Akibat kemiskinan dan struktur relasi gender, banyak perempuan buta huruf. Mungkin mereka tahu aksara dan angka tapi tak mengenal maknanya. Maka yang dilakukan PEKKA adalah mengajak mereka menghubungkan kata dan makna, menulis huruf, angka, membunyikan angka dalam aksara agar mereka mengerti bagaimana menuliskannya dalam kwitansi, sampai mengajari membuat tanda tangan. Tak terbayangkan, tapi itulah yang dilakukan sebelum menyiapkan mereka menjadi bagian dari komunitas desa, menjadi bagian dari kekuatan yang diperhitungkan dalam musyawarah –  musyawarah desa hingga kabupaten, dan di dalam rumahnya sendiri.

PEKKA sangat menyadari kekuatan perempuan ada dalam perkumpulannya. Didorongnya mereka memahami apa itu berkumpul dan berkelompok dalam makna yang subtantif. Mereka berkelompok bukan sekedar hadir seperti dalam pertemuan – pertemuan seremonial keagamaan atau adat dan tradisi di mana kehadirannya kerap dianggap pelengkap acara. Untuk meretas hal-hal yang membuat perempuan enggan atau merasa rendah diri mengikuti pertemuan, aturan-aturan baru diciptakan; pertemuan tak harus di ruangan formal, tak harus pakai baju bagus, tak harus lenggang kangkung.  Para perempuan itu, seperti di NTT, dalam pertemuan-pertemuan PEKKA dianjurkan memakai kain tenun buatan mereka sendiri. Cara ini juga ditunjukkan oleh Nani dan staf PEKKA dalam setiap pertemuan dengan mengenakan kain tenun sebagaimana dikenakan oleh Ibu-ibu anggota PEKKA.  Dalam pertemuan itu, para perempuan itu boleh membawa anak atau cucu sambil memakan sirih, dan berbicara dengan bahasa Ibu mereka. Secara pelahan mereka diajak untuk berpikir tentang tata kerja sebuah organisasi; ada aturan main dan ada disiplin. Dengan cara itulah perempuan dilatih untuk bersuara dan suara mereka benar-benar mereka rasakan penting. Mereka pun didorong menabung membuat kelompok simpan pinjam yang bermuara menjadi koperasi.

Tapi langkah Nani tak hanya serupa Mark Twain, mengeksplorasi petualangan, membuka alas dan merambah jalan baru. Ia juga serupa Mushashi, pelaku jalan pedang; jalan perlawanan terhadap hal-hal yang membuat suara dan kehadiran perempuan tak dianggap. Ia melakukan perlawanan terhadap budaya yang membungkam suara perempuan. Karenanya hal pertama yang dilakukan adalah menekankan pentingnya persamaan di depan hukum. Dengan melibatkan perangkat desa, Dukcapil, Peradilan Agama, PEKKA menginisiasi pelaksanaan Sidang Keliling. Bersama PEKKA, ia  mengadvokasikan agar perempuan memiliki identitas hukum yang menjadi dasar persamaan hak di mata negara; KTP, KK, Surat Nikah, Surat Cerai dan identitas-identitas serupa ijasah yang dapat memperkuat identitas perempuan di depan hukum. Ketika lembaga pendidikan dan beban ekonomi, sosial, kultural menghalangi perempuan sekolah, PEKKA membuka sekolah bagi perempuan dengan menciptakan kurikulum-kurikulum yang relevan dan sebuah lembaga pendidikan bagi kaum perempuan di desa-desa dengan nama Akademi Paradigta.

Dan pada akhirnya yang Nani tempuh adalah laksana jalan sufi. Ia sendiri mencari hikmah dalam kehidupannya.  Mendampingi ibu-ibu PEKKA adalah jalan spiritualnya. Lahir dari keluarga Muslim di Pontianak, ia mengenang semasa kecilnya bagaimana ia berjalan kaki melintasi hutan-hutan perdu sejauh empat kilometer bersama kakak dan teman-temannya. Tiap malam mereka pergi ke rumah seorang perempuan yang mengajari anak-anak seusianya untuk mengaji dengan pembayaran sebotol minyak tanah untuk lampu penerang. Setelah lulus SD, dengan kecerdasan yang dia miliki ia memilih dan mendaftar sendiri masuk sekolah Katolik – SMP Suster khusus untuk putri yang sebagian besar muridnya dari etnis Tionghoa dan beragama Katolik. Di bawah asuhan para suster ia belajar disiplin dan menata cita-citanya setinggi mungkin. Kesenangannya dalam menyanyi ia salurkan dengan bergabung dalam kelompok musik keroncong yang mengisi acara rutin di RRI Pontianak. Uang honor menyanyi yang tak seberapa ia kumpulkan untuk membeli buku dan barang yang diinginkan agar tak meminta uang tambahan dari orang tuanya. 

Ketika SMA langkahnya terus melaju dengan mengikuti seleksi siswa teladan tingkat provinsi, dan terpilih mewakili Kalimantan Barat ke tingkat Nasional. Inilah kali pertama bagi Nani berpisah dengan keluarga dan melihat kemegahan Ibu Kota.  Ia bersama para teladan dari berbagai provinsi bertemu dengan Presiden, jajaran menteri dan petinggi negeri saat itu. Statusnya sebagai pelajar teladan membuka jalan bagi Nani terpilih masuk ke IPB sebagai siswa terundang tanpa test. Prestasi ini menjadi kebanggan orang tuanya dan memicu semangat belajar Nani.

Langkah perantauan Nani bermula disini. Masa Nani berkuliah di IPB merupakan masa awal  perubahan politik sebagai embrio perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Nani ikut dalam gerakan mahasiswa Islam yang memprotes kebijakan mengeluarkan siswi berjilbab di sebuah SMA di Jakarta. Iapun begitu bangga mulai menggunakan jilbab putih agar tampak seperti perempuan yang dikagumi, seniornya yang begitu lembut, pintar dan salehah. Nani pun terlibat dalam kelompok-kelompok kajian kampus yang meyakini jilbab adalah identitas keagamaan yang paling penting. Namun belakangan ia melihat bukan itu yang ia cari, ia membutuhkan cara beriman yang cerdas, bukan yang melawan akal sehat. Ia pun tak memilih jalan politik agama sebagai jalan juangnya.

Atas peluang yang diberikan Mbak Chamsiah Djamal dan Mas Dawam Raharjo, Nani diperkenalkan pada cara kerja dunia LSM. Oleh Mas Dawam, ia diberi bacaan pertama yang mengenalkannya kepada isu gender melalui buku Arief Budiman, “Pembagian Kerja Secara Seks”. Itulah buku, yang dalam pengakuan Nani telah membuka jalan pikirnya untuk memahami isu gender. Bersama Ibu Cham ia mulai mengenal pengorganisasian bagi kaum perempuan dan pemberdayaan. Perjalanan Nani  melangkah lebih jauh lagi, ia mendapatkan beasiswa pemerintah dan terbang ke Amerika untuk mengambil pendidikan Master bersama suami dan dua orang anaknya yang masih kecil.

Langkah spiritual Nani, Ibarat tarian Rumi. Dihayatinya penderitaan duniawi ketika pasangan hidupnya mengambil jalan sendiri mengkhianati janji perkawinannya. Tak tunduk pada teks yang membenarkan poligami ia tempuh jalur hukum dan mengambil hak asuh atas anak-anaknya. Di sanalah, dalam penghayatan sebagai perempuan kepala keluarga Nani mencari makna dalam laku kerja sehari-hari memimpin ribuan perempuan sebagai perempuan kepala keluarga.

Tiga model perjalanan Nani, bukanlah perjalanan yang maha sempurna. Ia berhadapan dengan dunia yang terus menerus menolak kehadiran perempuan dan menganggap kepemimpinan perempuan adalah ancaman. Ia harus melakukan jalan samurai, kapan langkahnya maju dan kapan mundur untuk mengambil jalan strategi membungkam patriarki. Dididiknya perempuan untuk bersuara, berargumen, menunjukan bukti-bukti bahwa perempuan layak diperhitungkan. Mereka bukan hanya sepandan dengan lelaki tetapi bisa lebih unggul dalam menawarkan kepemimpinan yang berangkat dari pengalaman mereka dalam merawat keluarga dan komunitas.  

Setelah 20 tahun membangun organisai PEKKA, ia telah memilih jalan untuk melanjutkan langkahnya yang lain. Melampaui tiga jalan yang telah ditempuhnya ia kini memikirkan ulang langkah lain untuk memperluas pengabdiannya kepada kehidupan. Ia melihat anak-anak, terutama anak perempuan sebagai jalan itu. 

Pada akhirnya kita bersetuju mengantarkan Nani melanjutnya perjalanannya. Sementara untuk yang telah dia tinggalkan, niscaya tak akan pernah ia lupakan.  Perjalanan Nani belum selesai, namun ia telah meninggalkan jejak yang bagai kata Mark Twain, “Kebaikan adalah hal yang bisa didengar oleh orang tuli, yang bisa dibaca oleh orang buta. Kebaikan Nani adalah cahaya bagi mata batin pencari makna kehidupan dari pengalaman perempuan. Sampai Jumpa Nani !

# Lies Marcoes, 17 Januari 2021.