Dalam sebuah majlis ilmu, Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali (1058-1111 M) ‘disidang’ para ulama Baghdad. Pasalnya, Al-Ghazali seringkali mengutip sejumlah hadits yang dinilai dha’if (lemah). Bahkan memasukkan hadits-hadits maudhu’ (palsu) dalam beberapa karyanya. “Kenapa anda berbuat demikian?” tanya seorang ulama menghakimi. Al-Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam itu menjawab dengan tenang.
Oleh: Casmin Abdurrohim USAI membaca buku Kisah-kisah Ajaib Imam al-Ghazali karya Mukti Ali Qusyairi, saya menemukan posisi teologi al-Ghazali di antara kaum literalis dan rasionalis pada masanya. Kelompok pertama diwakili kaum Khawarij dan Hawasyi sementara kelompok kedua adalah Muktazilah. Imam al-Ghazali membangun ilmu kalam moderat yang bisa mengkolaborasikan antara rasionalitas
Wahyudi Djafar: “Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum” ___________________ Reporter: Dieqy Hasbi Widhana 21 Juli, 2017 ___________________ Perppu Ormas melanggar hak kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta makin menguatkan ancaman terhadap kelompok yang dituduh melakukan penodaan agama. _____________________________________ tirto.id – Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, UU 8/1985 tentang organisasi
JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan fakta yang cukup mengkhawatirkan terkait kemiskinan yang menimpa anak di Indonesia. Dalam paparan mengenai kemiskinan anak dan deprivasi hak-hak dasar anak di Indonesia yang dirilis oleh BPS dalam bukunya, dia mengungkapkan bahwa masih banyak anak yang hidup di
Oleh: Mulyani Hasan DARI sekian dampak perubahan ruang hidup bagi manusia dan alam, perempuan korban yang paling getir, yang bukan hanya menumbalkan tubuhnya, tapi juga kehilangan harapan. Bagi sebagian perempuan miskin, siklus hidup lebih pendek. Masa kebebasan hanya berlangsung hingga sebelum enam tahun, sebelum memikul tanggung jawab, entah mengurus adik,
Conference Registration We welcome the participation of all interested parties. Because space is limited, anyone interested in attending should apply through the following form. The registration will be closed on July 25, 2017. We will approve your registration once we receive your proof of payment. The payment deadline is on
Jakarta, 7 Juli 2017 Kepada yang Terhormat: 1. Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia 2. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 3. Ibu Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 4. Bapak Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia 5. Bapak Hasan Kleib, Duta
KOALISI 18+ secara resmi mengirimkan surat imbauan kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung Resolusi Sidang Umum PBB No. A/HRC/35/L.26 berkaitan dengan penghapusan Perkawinan Anak dan Pernikahan Paksa dalam situasi krisis kemanusiaan sebagai perwujudan komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Inti dari surat yang dikirim Koalisi 18+ pada Rabu (5/7) tersebut
WARTA KOTA, PASARMINGGU — Pemerintah Indonesia diumbau untuk mendukung Resolusi Sidang Umum PBB No. A/HRC/35/L.26 related to Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Settings sebagai wujut komitmen RI terhadap hak asasi manusia (HAM). Imbauan itu disampaikan dalam surat resmi Koalisi Indonesia Untuk Penghentian Perkawinan Anak atau dikenal dengan Koalisi
Oleh: Eva Mazrieva Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, tetapi bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa aktivis menuturkan upaya yang mereka lakukan, ada yang berhasil, banyak pula yang gagal. __________ UNICEF pada tahun 2016 mendapati bahwa agama, tradisi, kemiskinan,