Bahtsul Masa’il Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Menurut Kitab Kuning

Tema : Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Menurut Kitab Kuning

Bahtsul Masail Rumah Kitab ke-II
Tema : “Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Menurut Kitab Kuning”
Hari & Waktu : Ahad, 29 Agustus 2010. Jam: 09.00 s/d 18.00 –
Tempat : Sekretariat Rumah Kitab Taman Raflesia No. 28 Bekasi Timur

Untuk kedua kalinya, Rumah Kitab telah menyelenggarakan Bahtsul Masail pada hari Ahad, 29 Agustus 2010, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H. Tema dalam bahtsul masail kali ini adalah “Pembangunan Gereja dan Batasan Toleransi Antaragama dalam Pandangan Kitab Kuning”. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama unit Kajian dengan unit Pengembangan Masyarakat Yayasan Rumah Kitab. Adapun peserta yang turut hadir dan secara aktif memberikan pandangan dan argumentasi adalah kalangan alumnus Pondok Pesantren Tradisional-Salafiyah. Mayoritas mereka berasal dari daerah Bekasi, Ciputat, Pulogadung dan Cakung serta para alumnus pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dalam Bahtsul Masail yang diselenggarakan Rumah Kitab ini senantiasa menempatkan kitab kuning atau literatur khasanah klasik sebagai perspektif, basis pengetahuan, dan sekaligus alat analisis terhadap persoalan-persoalan yang dianggap aktual dan membutuhkan respon keagamaan.

Narasumber dalam Bahtsul Masa`il untuk kedua kalinya ini adalah ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Bekasi, KH. DR. Zamakhsyari Abdul Majid dan Ustadz Sa’dullah Affandi, MA. Narasumber yang disebut kedua ini adalah sekaligus bertindak selaku sail, penanya. Adapun peserta yang hadir berjumlah 35 orang, antara lain Ustadz Ahmad Khudzlari dan Ustadz Ade Akfan Aminudin (perwakilan Masjid al-Falah Keranji-Bekasi Barat), Ustadz Ahmad Zarkasyih, Nurhidayah, Ustadz Muhammad Trisna, Zul Qoffal (delegasi Pondok Pesantren An-Nida), Ustadz Abdul Basith (perwakilan Pondok Pesantren Miftah al-‘Ulum Jakarta Utara), Ustadz M. Afifi Aidon dan Ustadz Ayatullah (perwakilan PSPP/Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, Ciputat), Ustadz Faiq Ihsan Anshari (perwakilan Formal, Ciputat), KH. Ramli (perwakilan Pengajian Maqam Albab Jakarta), Ifan Mistahudin, Muaz, Andi Satiri, A. Khudri, Miladi, Ade Maulana, Khairon, Hidayatullah, Akfan Miladi dan Tajudin. Bahtsul Masa`il ini juga dihadiri para staf Rumah Kitab.

Persoalan yang dibahas dalam Bahtsul Masa`il kali ini adalah termasuk kategori kasus SARA yang akhir-akhir ini muncul dalam pemberitaan media dan bahkan kejadiannya tidak jauh, yaitu di sekitar Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini mencuat terkait dengan niat Umat Kristiani membangun gereja, sebagai tempat peribadatannya. Konon, pembanguan tersebut telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan pusat, serta dilindungi undang-undang negara. Tak diduga-duga, pembangunan tersebut mendapatkan respon berupa penentangan dan penolakan dari sebagian umat Muslim. Sebagai dampaknya, lahirlah resistensi dari kalangan umat Muslim yang tak terbendung dan melakukan demonstrasi serta melarang-larang umat Kritiani dalam pembangunan gereja tersebut.

Dari kasus ini, ada dampak lain yang membutuhkan perhatian banyak pihak, berupa toleransi yang seakan-akan kembali terancam. Persoalan toleransi yang terjadi di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, seperti Indonesia, yang berupa penolakan sebagian umat Muslim terhadap pembangunan gereja bisa jadi dapat menyulut amarah kaum non-Muslim, seperti Kristen, yang berada di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Kristiani. Umat Kristiani yang merasa dirinya adalah penduduk mayoritas di negara tertentu, dikhawatirkan akan memperlakukan kasar terhadap umat Muslim yang minoritas. Sebagai ilustrasi, pemberitaan media baru-baru ini, Jumat 13 Agustus 2010, Presiden Obama telah mendukung pembangunan masjid di kawasan Manhattan, New York. Dalam sebuah kesempatan ketika mengadakan acara buka puasa di Gedung Putih, Jumat 13 Agustus 2010, Obama menyatakan bahwa Islam merupakan bagian dari Amerika dan umat Muslim berhak mendirikan tempat ibadah di manapun, termasuk di Manhattan. Sontak saja, peryataan Presdien AS tersebut menuai tuduhan dari sebagian kalangan Kristen konservatif bahwa Obama adalah Muslim. Kasus lain lagi juga terjadi dan bahkan memicu kebencian dari kalangan umat Muslim se-dunia, sebagai akibat rencana penyelenggaraan pembakaran al-Qur`an massal di USA. Semua kasus tersebut hampir memiliki langgam yang sama, berupa menyulut emosi dan kebencian dari kedua belah pihak/umat beragama.

Dari latar belakang tersebut muncul beberapa pertanyaan sebagai acuan diskusi dalam Bahtsul Masail, sebagai berikut:
Bagaimana hukum membangun gereja untuk beribadah umat Kristiani atas dasar izin pemerintah dan dilindungi undang-undang negara?
Bagaimana hukum penolakan pembagunan gereja oleh sebagian umat Muslim tersebut. Padahal akan berdampak negatif bagi masa depan umat Muslim di negara yang ketepatan berpenduduk mayoritas non-Muslim? Adakah batasan toleransi beragama dalam pandangan Kitab Kuning yang mu’tabarah?

Sebelum mendiskusikan pokok persoalan di atas, moderator dalam bahtsul masail, Mukti Ali el-Qum, mengajukan dua hal penting untuk memudahkan dalam pembahasannya, yaitu pertama, memperjelas kronologi dan kedudukan masalah, khususnya undang-undang atau peraturan negara berkaitan dengan pembangunan gereja di Indonesia, dan menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi penolakan pembangunan gereja; dan kedua, memformulasikan persoalan dan pertanyaan agar mendapatkan jawaban yang tepat dan relevan sesuai dengan persoalan yang muncul di lapangan. Dua langkah ini diajukan, mengingat dari segi redaksi pertanyaan dapat saja berubah setelah didiskusikan lebih lanjut.

Dua langkah tersebut harus ditempuh sebab dalam menghukumi sesuatu, terlebih dahulu harus dijelaskan secara komprehensif kedudukan mahkûm ‘alayh-i (obyek yang dihukumi). Cara seperti ini mutlak dalam metodologi pengambilan hukum yang dikembangkan oleh Bahtsul Masa`il. Karena secara metodologis, tidaklah mungkin menghukumi sesuatu yang belum atau tidak diketahui (majhûl) duduk masalahnya. Untuk kepentingan tersebut moderator meminta kepada narasumber pertama menjelaskan masalah yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pembangunan gereja dan kronologi peristiwa yang terjadi di lapangan. Untuk hal ini, moderator mempersilahkan kepada Bapak KH. DR. Zamakhsyari Abdul Majid, dan disusul oleh narasumber kedua dan sekaligus sebagai penanya (sâ`il), Ustadz Sa’dullah Affandi, MA. menjelaskan masalah yang disampaikan oleh KH. DR. Zamakhsyari Abdul Majid.

Sebelum memasuki pokok persoalan, Kiyai Zamakhsyari terlebih dahulu mengajak para peserta Bahtsul Masa`il untuk bersama-sama membaca surah al-Fatihah. Selanjutnya, Kiyai Zamakhsyari menyampaikan sambutan dan penjelasan, “Bahtsul Masail adalah bagian dari tradisi pembahasan hukum Islam genuin NU. Karena itu, PCNU Bekasi sangat tertarik dan berkepentingan dengan acara ini. Untuk penyelenggaraan Bahtsul Masa`il di Rumah Kitab berikutnya diharapkan dapat bekerjasama dengan PCNU Bekasi. Tentu saja, diharapkan bagi anak-anak didik kami, santri kami, di Pondok Pesantren An-Nida dan para ustadz di Bekasi dapat belajar banyak melalui diskusi dan Bahtsul Masa`il yang secara rutin digelar Rumah Kitab.”

Selanjutnya, Kiyai Zamakhsyari memberikan penjelasan bahwa kita ini hidup di Indonesia, sebuah negara yang menjamin kebebasan beragama dan peribadatan agama-agama yang ada. Negara yang diami ini memberikan kebebasan dalam mengekspresikan kepercayaan dan ritual ibadah. Banyak ayat al-Qur`an, hadits dan pandangan ulama yang mengharuskan kita menghormati umat agama lain, menghargai perbedaan dan sebaliknya, melarang kita untuk melakukan tindakan intoleransi, apalagi berbuat anarkis. Berkaitan dengan tempat ibadah di Indonesia, khususnya Bekasi, maka ada aturan-aturannya, dari aturan yang bersifat nasional hingga aturan Perda. Bila ditanya apa hukumnya pembangunan gereja bila sudah sesuai dengan prosedur dan aturan pemerintah? Yah jelas sekali jawabannya, Islam tidak melarang. Kalau sudah memenuhi aturan, misalnya gereja tersebut dibangun sesuai kebutuhan, telah ada 90 tanda tangan dari anggota jamaah gereja yang didirikan, dan ada 60 tanda tangan persetujuan dari masyarakat setempat. Bila aturan sudah dipenuhi memang tidak ada masalah. Asalkan aturan tersebut harus dipenuhi secara benar dan tanpa ada manipulasi data.

Sebagai orang NU kita memang toleran, karena NU memegang prinsip tawâzun (moderatisme), tasâmuh (toleransi), dan i’tidâl (keseimbangan). Toleransi NU tidak diragukan lagi. Sikap NU yang sangat toleran terhadap perbedaan agama dan kepercayaan telah diakui di mata dunia internasional sebagai buktinya adalah bahwa sering kali NU diberi kepercayaan oleh dunia internasional seperti Mendiang KH. Abdurrahman Wahid dipercaya sebagai ketua persatuan agama-agama sedunia, dan sekarang digantikan oleh KH. Hasyim Muzadi, di mana kedua tokoh tersebut adalah mantan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Sebagai orang Islam, sebenarnya kita berharap tidak ada gereja. Karena itu aturannya di FKUB kita perketat. Di samping, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penggerebekan dan penolakan yang kerap terjadi disebabkan ada indikasi manipulasi data pemenuhan aturan dan syarat yang dilakukan pihak panitia pembangunan gereja.

Sementara itu, Ustadz Sa’dullah Affandi, MA. yang juga wakil sekretaris PP LDNU, mencoba menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya terkait pendirian gereja. Ia mengatakan diperlukan pemahaman bahwa gereja berbeda dengan masjid, di masjid setiap orang muslim bisa shalat, tidak melihat aliran Islamnya apa. Tidak demikian halnya dengan di gereja. Setiap gereja hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Kristiani yang memang sealiran dengan gereja. Bisa saja gerejanya di daerah sini tetapi para jamaahnya berasal dari luar.

Bagi Kang Sa’dun, perbedaan kultur antara umat Muslim dan Kristen haruslah dipahami betul, agar tidak mudah menuduh, “kok ada gerejanya”, jamaatnya didatangkan dari mana-mana, padahal memang anggota jamaat gereja itu basisnya adalah kesamaan sekte (aliran) keagamaan dan bukan kesamaan tempat tinggal atau berdekatannya tempat tinggal. Dalam melihat persoalan pendirian gereja, kang Sa’dun mengajak, “Janganlah dilihat dari subyektivitas kita sebagai umat Muslim, tetapi mari kita melihatnya secara obyektif, dalam konteks bernegara Indonesia.”

Lebih lanjut, pria yang tengah menulis kaligrafi bagi proyek Mushaf pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon ini menuturkan, “Fakta di lapangan masih memperlihatkan bahwa umat Kristiani seringkali kesulitan mendapatkan izin pendirian gereja, sehingga mereka mencoba menyewa hotel atau ruangan lainnya untuk beribadah. Hal ini akhirnya mendapat protes sebagian masyarakat bahwa mereka menggunakan tempat umum sebagai tempat ibadah. Ketika ummat Kristiani lalu mencoba beribadah di rumah-rumah penduduk, juga diprotes, mereka tidak boleh menggunakan rumah penduduk sebagai tempat ibadah. Mereka mengadakan ibadah dan kebaktian di ruko-ruko saja mendapat protes dan menuai demo. Para pemprotes beralasan dilarang mengadakan ibadah dan kebaktian di luar gereja. Dengan nada guyon, Kang Sa’dun berkata, “Hanya untuk beribadah saja dipersulit.” Menurutnya, kasus seperti ini banyak terjadi, karena itu kita perlu membahas masalah pendirian gereja ini. Dalam perenungannya, ia mengatakan, “Coba kita bayangkan, jika kita sendiri yang diperlakukan seperti itu, shalat dilarang-larang, dan tidak merasakan kenyamanan dalam beribadat. Perasaan insan sama, ingin dihormati. Dan tenggang rasa adalah tiang penyangga kokohnya bangunan kerukunan anarumat beragama.”

Setelah kedua narasumber menjelaskan duduk persoalan dan para peserta menyimak dengan cermat, moderator kemudian mengajak para peserta untuk memperhatikan redaksi pertanyaan yang diajukan. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan pokok persoalan dan alternatif-alternatif solusi. Dari sebagian peserta (musyawirin), seperti Ustadz Khudzlari, Ustadz Zamakhsyari, dan yang lainnya, dalam kenyataannya mengungkapkan keberatan dengan redaksi yang diajukan dan mengusulkan agar diganti dengan redaksi lain atau dirubah. Dalam redaksi itu tidak ada alamat yang pasti pertanyaan dan hukum itu mau ditunjukkan kemana atau ke siapa. Mereka beralasan bahwa hukum syariat Islam ditunjukkan untuk umat Muslim.

Sementara peserta yang lain, seperti Ustadz Faiq Ihsan Anshori dan Roland Gunawan, mengusulkan agar redaksi tidak perlu diubah, dan yang terpenting adalah jawaban atas pertanyaan itu. Hukum syariat untuk umat Muslim adalah maklum dan bisa dipaparkan dalam redaksi jawaban. Untuk memberikan jalan tengah dari dua redaksi yang berbeda, moderator akhirnya menawarkan sedikit perubahan dan modifikasi redaksi dan menjadi redaksi yang ada di bawah ini:
Bagaimana hukum umat Muslim yang membiarkan dan mempersilahkan bagi kaum Kristiani membangun gereja untuk peribadatan mereka (umat Kristiani) seizin pemerintah dan dilindungi undang-undang negara?
Bagaimana hukum penolakan pembagunan gereja oleh sebagian umat Muslim?
Adakah batasan toleransi beragama dalam pandangan Kitab Kuning yang mu’tabarah?

Hukum Pembiaran dalam Pembangunan Gereja
Dari redaksi pertanyaan yang diajukan moderator, para musyawirin (audiens) sepakat dan menyetujuinya. Pembahasan mulai dibuka satu persatu. Pembahasan pertama difokuskan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana hukum umat Muslim yang membiarkan dan mempersilahkan umat Kristiani membangun gereja untuk beribadat mereka (umat Kristiani) dengan seizin pemerintah dan dilindungi undang-undang negara?

Demi tersistematisasi dan menghindari kerancuan pembahasan, moderator langsung mendenahkan alternatif-alternatif jawaban hukum sebagai pilihan, yaitu: pertama, jawaban terperinci (tafshil) melihat situasi dan kondisi obyek hukum (mahkûm ‘alayh-i); kedua, boleh mutlak, dan; ketiga, haram mutlak. Dari ketiga pilihan, ternyata setelah satu persatu dari musyawirin dimintai jawaban, pendapat dan argumentasinya, maka semakin jelas bahwa pendapat-pendapat yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga jawaban tersebut.

Kelompok yang menjawab tafsil (terperinci) terdapat dua argumentasi, sebagian menggunakan argumentasi yang bersifat universal dan umum, seperti pendapat Kyai Romli dan ustadz Ade Akfan Miladi yang mengutip kaidah fikih, “Dar’u al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih” (menolak mafsadah harus lebih diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan). Dengan mengacu pada kaidah tersebut, maka pembangunan gereja dapat dipertimbangkan dari sudut kemaslahatan dan kemadharatannya. Jika pembangunan tersebut dapat menimbulkan madharat maka harus dihindari.
Sedangkan sebagian musyawirin lain yang menjawab secara tafshîl (terperinci) sebagaimana yang diungkapkan Ustadz Khudori Ahmad, Ustadz Zamakhsyari, dan sebagian ustadz yang lain, dengan mengacu pada sebuah penjelasan (ibarat) dari Kitab Kuning, Rawdhah al-Thâlibîn, karya Imam al-Nawawi yang dibacakan oleh Ustadz Khudori Ahmad sebagai landasan argumentasinya.

(فصل) إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم ويؤدوا خراجاً عن كل جريب في كل سنة كذا جاز ويستمر ملكهم ويكون المأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية ويشترط أن يبلغ قدراً يخص كل واحد من أهل الجزية منه ديناراً إذا وزع على رؤوسهم ويلزمهم ذلك زرعوا أم لا ولا يؤخذ من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة ولهم بيع تلك الأرض وهبتها وإجارتها وإذا أجر بعضهم بعضها لمسلم بقي الخراج على المكري ويلزم المستأجر الأجرة وإن باع لمسلم انتقل الواجب إلى رقبة البائع ولا خراج على المشتري ولو أسلموا بعد الصلح سقط الخراج ويلزمهم أن يؤدوا عن الموات الذي يمنعوننا منه دون ما لا يمنعون منه ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح لم يلزمهم شيء لما أحيوا إلا إذا شرط عليهم أن يؤدوا عما يحيون ولو صالحناهم على أن الأرض لنا ويسكنونها ويؤدون عن كل جريب فهو عقد إجازة والمأخوذ أجرة فتجب معها الجزية ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كل رأس وتؤخذ من أرض النساء والصبيان والمجانين ويجوز توكيل المسلم في أدائها وليس لهم بيع تلك الأرض ولا هبتها ولهم إجارتها.
* الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة

فإذا صح عقدها لزمنا شيء ولزمهم شيء، أما ما يلزمنا فأمران:
]أحدهما] الكف عنهم بأن لا يتعرض لهم نفساً ومالا ويضمنهما المتلف ولا يتعرض لكنائسهم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى ولا تتلف خمورهم وخنازيرهم إلا إذا أظهروها فمن أراق أو قتل من غير إظهار عصى ولكن لا ضمان ولو باع ذمي لمسلم خمراً أريقت على المسلم ولا ثمن للذمي وإن غصبها من ذمي وجب ردها على الصحيح وعليه مؤنة الرد قال البغوي ولو كان لمسلم على ذمي دين فقضاه وجب القبول إذا لم يعلم أن المؤدى ثمن محرم فإن علم بأن باع الخمر بين يديه وأخذ ثمنها فهل يجبر على قبوله وجهان أصحهما لا يجبر وهو المنصوص بل لا يجوز القبول ولو كان لذمي على ذمي دين ورهن به خمراً لم يتعرض لهما كما لو باعه الخمر فإن وضعاها عند مسلم لم يكن له إمساكها ولو كان لمسلم