Siapa Kelompok Radikal Islam Itu? [Catatan untuk Menteri Agama yang Baru]

Saya hendak jelaskan secara singkat soal kelompok radikal dalam Islam, yang kabarnya akan menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Penjelasan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau menggunakan cara-cara Orde Baru yang justru akan kontraproduktif.

Secara umum yang bisa kita identifikasi sebagai kelompok radikal itu sebagai berikut:

Pertama, kaum takfiri yang menganggap kelompok selainnya sebagai kafir. Berbeda pandangan sedikit saja langsung kita dikafirkan. Ini radikal dalam keyakinan.

Kedua, kelompok jihadis yang membunuh orang lain atas nama Islam. Mereka melakukan tindakan di luar hukum tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i. Ini radikal dalam tindakan.

Ketiga, kelompok yang hendak mengganti ideologi negara dengan menegakkan Negara Islam dan/atau khilafah. Tindakan mereka merusak kesepakatan pendiri bangsa. Ini radikal dalam politik.

Karakter radikal di atas bisa merupakan kombinasi ketiganya: mengkafirkan, membunuh, dan mau mengganti Pancasila. Ini yang paling berbahaya, apalagi kalau mereka merupakan jaringan transnasional.

Namun, ada juga yang hanya takfiri dan membunuh saja, tapi mereka tidak main politik. Ada yang tidak takfiri dan tidak membunuh, tapi hanya mau mengganti ideologi negara. Artinya, perbedaan manhaj maupun aktivitas mereka juga harus kita petakan.

Perbedaan di antara ketiga kelompok di atas maupun variannya harus dipahami dengan benar sebelum mau melakukan program deradikalisasi. Ini artinya bukan sekadar main hantam saja sehingga malah akan memicu perlawanan yang reaktif.

Jangan pula terjebak dengan asesoris, misalnya yang pakai jilbab panjang atau celana cingkrang langsung dianggap radikal. Ini juga tidak benar. Harus lebih substantif pada pemahaman keagamaan, tindakan, dan gerakan mereka.

Jika mereka masih berada pada tahap radikal dalam keyakinan, maka harus dilakukan wacana tandingan. Jika sudah berupa tindakan, maka tindakan preventif tidak lagi cukup, namun perlu dilakukan penetrasi ke dalam kelompok tersebut. Bila sudah sampai pada gerakan politik, maka tidak bisa lagi dihadapi lewat kompromi politik karena ini sudah pertarungan ideologi.

Usulan saya, menghadapi kelompok radikal ini tak bisa hanya hantam dengan keras dan tegas, tapi harus dirumuskan langkah yang taktis dan strategis. Yang saya ungkap di atas baru mengidentifikasi saja. Salah identifikasi bisa berakibat salah langkah menghadapi mereka.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat bekerja kepada Menteri Agama yang baru, Pak Fachrul Razi. Semoga amanah dan sukses menjalankan tugas. [Nadirsyah Hosen]

 

Sumber: https://geotimes.co.id/kolom/siapa-kelompok-radikal-islam-itu-catatan-untuk-menteri-agama-yang-baru/?fbclid=IwAR0CB4A7L60ErVRERHnM4woF9hjsTpEssA59NjOgmwsUSTya3DTlnUxGAx4

Seminar Nasional Menyambut Pengesahan Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Anak Indonesia – Millenium Hotel (16/10)

Sejumlah kementrian, Ormas dan LSM bersepakat untuk mengawal UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Mereka membacakan statemen bersama pada Seminar Nasional “Menyambut Pengesahan Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Anak Indonesia” yang diadakan di hotel Millenium, Jakarta. (16/10)

Acara yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ini menghadirkan empat narasumber perwakilan dari pelbagai kementrian: Muhamadiyyah Amin, (Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama), Lenny N. Rosalin (Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak), Subandi Sardjoko (Deputi Pembangunan Manusia, masyarakat dan Kebudayaan Kementrian PPN/Bapenas) dan Saiful Majid (Mahkamah Agung). Diharapkan setiap kementrian bekerja di wilayah kerjanya masing-masing untuk bersama-sama mengawal UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dalam rangka mengurang perkawinan anak.

Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya dalam menangani perkawinan, Kementrian Agama berjanji akan lebih memperkuat kelembagaan KAU. “Sejak 2018 Kemenag telah mempersiapkan program transformasi KUA melalui Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah,” ujar Muhammad Amin. Amin menjelaskan, pusaka Sakinah ini bekerja melakukan penguatan KUA dalam menangani isu-isu perkawinan dan keluarga, seperti perceraian, KDRT, kawin anak, kekerasan berbasis jender, intoleransi, dll. KUA diharapkan menjadi leading sector pembangunan keluarga sakinah melalui pengelolaan jejaringkerja lokal di kecamatan bekerjasama dengan petugas puskesmas, penyuluh KB, tokoh masyarakat, majelis taklim, dll.

“Kami berharap dalam lima tahu kedepan Kemenag menetapkan target 500 KUA Pusaka Sakinah, atau sedikitnya 1 KAU di tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk diproyeksikan menjadi KUA model dalam pelayanan perkawinan dan keluarga,” kata Amin

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak menurut perspektif Kementrian Agama, Muhammad Amin menegaskan, bahwa pencegahan perkawinan anak harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan seks pranikah. Karena itu, menurutnya, perlu menbitkan regulasi yang mempercepat pencegahan perkawinan anak serta pengaturan yang lebih rinci terkait prosedur dan persyaratan pemberian izin orang tua maupun dispensasi kawin di pengadilan. Di samping terus mendorong sukses belajar 12 tahun agar anak terhindar dari kawin anak.

Sementara menurut Lenny S. Rosalin, perwakilan dari KPPPA, sebagai kementrian baru, bahwa lembaganya sudah mendapat mandat untuk melakukan pencegahan kawin anak sejak 2016 melalui Dokumen Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Doknas PPA) dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (RAN PPA).

“Dalam Doknas PPA kita sudah menetapkan tujuan dan sasaran untuk memasukkan isu kawin anak ini dalam RPJMN 2020-2024 yang awalnya 11,2 % akan turun 8,74%,” kata Rosalin. Target utamanya adalah menciptakan kabupaten/kota layak anak yang salah satu indikatornya adalah tidak ada perkawinan anak.

Menurut Subandi Sardjoko, perwakilan dari Bapenas, rancangan RPJMN 2020-2024 ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Indonesia ke depan, yaitu peningkatan pembangunan SDM. “Jumlah penduduk Indonesia 265 juta. 79,6 juta atau 30,5% adalah anak diusia 0-17. Karena itu, meningkatkan SDM termasuk di dalamnya adalah menyelamatkan anak Indonesia dari kawin Anak. Dan ini sudah masuk dalam strategi nasional (stranas) pencegahan perkawinan anak.” ujarnya.

Sedangkan dari Mahkamah Agung sedang menggodok Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) dalam dispensasi nikah. “Konsekuensi dinaikannya usia nikah dipastikan akan menaikkan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan. Karena itu, kita perlu mengantisipasinya dengan diterbitkan Raperma ini. Tujuannya bagaimana agar hak-hak anak-anak tetap terlindungi,” kata Saiful Majid. [JM]

Peluncuran Buku “Moderasi Beragama” Kementerian Agama RI

Oleh Jamaluddin Mohammad

“Setiap agama hakikatnya mengajarkan sikap moderat, baik dalam cara pandang maupun tindakan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dalam Pembukaan Peluncuran Buku dan Diskusi “Moderasi Beragama” di Aula HM Rasjidi Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin No 6 Jakarta (8/10). Hanya saja, kata Lukman, penafsiran keliru terhadap agama menyebabkan banyak pemeluk agama terjatuh dalam sikap maupun tindakan ekstrimisme maupun intoleransi. Di sinilah pentingnya kehadiran buku ini. Moderasi beragama artinya bersikap moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.

 

Buku yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI ini ingin menjawab tiga pertanyaan: Apa itu moderatisme agama? Mengapa moderatisme beragama penting? Dan bagaimana moderatisme beragama diterapkan dalam kehidupan sosial keagamaan mupun berbangsa dan bernegara?

 

Lukman menegaskan tiga nilai penting dalam buku ini. Pertama, inti dan tujuan agama adalah kemanusiaan. Agama tidak mungkin mengajarkan kerusakan dan merendahkan kemanusiaan. Karena itu moderatisme sangat penting untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan keluhuran agama. Kedua, keragaman dalam keberagamaan merupakan keniscayaan. Ia merupakan sunnatullah yang tak bisa ditolak dan dihindari. Dengan demikian, bersikap toleran dan moderat dalam menghadapi pluralitas adalah suatu keharusan. Dan ketiga, dalam konteks Indonesia, moderatisme beragama diperlukan sebagai bagian dari strategi kebudayaan.

 

Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara: Elga J. Sarapung (tokoh dan aktivis dialog antar agama), Komaruddin Hidayat (Rektor UIII), Adian Husaini (pemimpin pesantren At-Taqwa Depok), dan dimoderatori Ulil Absar Abdallah.

 

Sebagai tokoh yang selama ini konsen menyuarakan pentingnya dialog antar agama, Elga J. Sarapung mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran buku ini. Apalagi, ujar Direktur Institute  for Interfaith Dialogue in Indonesia ini, buku ini ditulis berdasarkan pengalaman empirik praktik-praktik moderatisme di dalam agama-agama. Ia menganjurkan agar buku ini didesiminasikan ke semua kalangan, tidak hannya dinikmati ASN yang tersebar di semua kementrian.

 

Begitu juga dengan Adian Husaini. Prinsipnya, ia sangat setuju dengan keseluruhan isi buku ini. Ia juga bangga karena definisi moderat di dalam buku ini berarti sikap tengah-tengah (tawasut) antara pemahaman keagamaan ultra koservatif dan liberal. Definisi ini, ujarnya, keluar dari jebakan Amerika. Menurutnya, terminologi “moderatisme Islam” awalnya diciptakan Amerika untuk “menjinakkan”  umat Islam.

 

Sementara, menurut Komarudin Hidayat, dalam Islam sendiri terdapat tiga tipologi ajaran yang dibawakan nabi-nabi. Pertama tipologi filosofis-rasional ajaran Ibrahim, kedua eksoteris ajaran Musa, dan ketiga esoterisme ajaran Isa. Ketiga tipologi ini harus dipadukan untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang moderat.

 

Lebih lanjut, menurut Komar, untuk sikap moderat ditopang tiga hal. Pertama, pemahaman keagamaan. Dengan memahami agama dengan baik dan benar, akan menyelamatkan dari sikap fanatik dan berlebihan, sehingga tidak mudah menghakimi dan menyelahkan orang lain. Kedua, orang harus percaya diri terhadap kebenaran agamanya sendiri. Kepercayaan diri ini penting agar tidak mudah curiga dan memusuhi agama lain. Dan ketiga, tidak merasa terancam oleh keberadaan orang/agama lain.

Revisi UU Perkawinan Disetujui, Dua Putusan MK Ini Terlewat

Ada sejumlah RUU yang proses pembahasannya cepat menjelang berakhirnya masa anggota DPR periode 2014-2019. Keganjilan bukan hanya terjadi dalam proses pengesahan revisi UU KPK, tetapi juga perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. DPR dan Pemerintah telah menyetujui bersama RUU tentang Perubahasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Palu persetujuan RUU Perkawinan sudah diketuk pada 16 September lalu. Mayoritas fraksi setuju pada naiknya batas minimal usia perkawinan. Fokus anggota Dewan dan pemerintah lebih pada materi muatan pasal yang diubah, yakni Pasal 7 dan tambahan Pasal 65A UU Perkawinan.

Sebagaimana terbaca dari kondiserannya, perubahan UU Perkawinan dilakukan guna mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Putusan ini menegaskan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah diskriminasi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi juga “memerintahkan” agar DPR dan Pemerintah melakukan UU Perkawinan paling lambat 3 tahun sejak putusan dibacakan.

Sebelum lewat batas waktu tiga tahun itu, DPR dan pemerintah sudah melahirkan UU Perkawinan baru. Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu materi muatan Undang-Undang adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, revisi UU Perkawinan ini jelas dalam konteks melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu terbaca dari konsiderans dan bagian penjelasan umum.

Sayangnya, dua putusan lain Mahkamah Konstitusi yang menyangkut UU Perkawinan tak ikut diubah. Setidaknya, itu terlihat dari salinan draf yang diperoleh hukumonline pasca persetujuan anggota Dewan dan Pemerintah.

Pertama, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Jauh sebelum putusan tentang batas minimal usia perkawinan, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Pasal ini menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Persidangan kasus ini menyita perhatian publik, bahkan mendapat perhatian dari kalangan akademisi setelah putusan karena sejak putusan itu anak luar kawin mempunyai hubungan darah dengan ayak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahkan dalam amarnya, MK sudah membuat rumusan sehingga tak sulit bagi DPR dan Pemerintah untuk memasukkannya ke dalam revisi UU Perkawinan. Pasal itu, menurut MK, seharusnya dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

 

Putusan kedua adalah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut”.

Putusan ini telah memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Selama ini, UU Perkawinan hanya mengatur perjanjian pranikah (prenuptial agreement). Dengan putusan MK, maka kedua pihak dapat membuat perjanjian baik sebelum maupun selama masih dalam ikatan perkawinan. Asalkan kedua pihak setuju, dan perjanjian itu disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan sudah menjadi kewajiban DPR dan Pemerintah menindaklanjuti putusan MK sebagaimana disebut dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011. DPR dan pemerintah tidak bisa hanya memilih satu putusan, lalu putusan lain diabaikan. Jika demikian halnya, proses pembahasan dapat dinilai kurang cermat.

Bayu tak mengetahui alasan DPR dan pemerintah tidak memasukkan dua putusan lain Mahkamah Konstitusi ke dalam revisi: apakah lupa atau disengaja. Padahal masalah perjanjian pranikah dan status anak luar kawin juga menyangkut hak asasi manusia, sebagaimana yang dijadikan dasar memasukkan batas usia minimal kawin ke dalam revisi. “Itu sama-sama menyangkut hak asasi manusia, sama-sama penting,” ujarnya kepada hukumonline.

Ia tidak mempersoalkan jika DPR dan Pemerintah ingin mengejar target Prolegnas, sebab target memang harus dikejar. Tetapi dalam proses pembahasan RUU, sebaiknya DPR dan Pemerintah cermat dan melakukan kajian mendalam. Jika masih memungkinkan, saran Bayu, DPR dan pemerintah sebaiknya memasukkan dua putusan MK ke dalam revisi. Tetapi kalau RUU sudah disahkan di rapat paripurna, peluangnya tidak ada lagi.

Terlewatnya dua putusan MK dalam revisi memperlihatkan ketidakcermatan dalam proses pembahasan revisi UU Perkawinan. Seyogianya, pasal-pasal lain UU Perkawinan yang sudah dibatalkan MK juga ikut dibahas dan direvisi. Ternyata, hanya pasal usia minimal perkawinan yang direvisi. “Hasilnya, hasil pembahasan menjadi tidak komprehensif,” ujar dosen yang menulis disertasi tentang perundang-undangan ini.

Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui–dua-putusan-mk-ini-terlewat?utm_source=dable&fbclid=IwAR1Capcmpl0OrqkKXF-auYtjZmPZZO_fNlS_x2PueO3hQluELkTbpQ_r_cA

Selamat kepada Para Anggota DPR-RI Perempuan

Oleh: Nani Zulminarni

 

BAGI perempuan, tanpa terkecuali, terpilih menjadi anggota DPR-RI pastilah istimewa. Ribuan bahkan puluhan ribu suara harus diraih untuk mendapatkan kursi yang sangat terbatas itu. Sebagian perempuan, yang berprofesi sebagai artis, peragawati dan penyanyi, misalnya, diuntungkan oleh popularitas di bidang yang ditekuninya, sehingga ketika berkampanye dengan cepat ia dikenali oleh konstituennya dan mendapatkan dukungan suara. Sebagian diuntungkan karena terlahir dari keluarga yang telah berkiprah didunia politik cukup lama atau memiliki kedekatan dengan pemegang kuasa. Sebagian lagi harus berjuang keras dan berupaya berkali-kali tanpa kenal putus asa hingga akhirnya mendapatkan dukungan cukup untuk duduk di DPR-RI. Untuk semua perempuan ini, saya memberi hormat dan penghargaan, serta ucapan terima kasih atas tekad dan upaya yang dilakukannya untuk menjadi anggota DPR-RI. Saya juga ingin menitipkan asa pada mereka semua, agar berusaha keras memperjuangkan kepentingan, kesejahteraan dan keadilan pada perempuan dan kelompok masyarakat yang masih tertinggal khususnya untuk lima tahun kedepan.

Keberadaan beberapa perempuan pendatang baru dari kalangan selebritas, di gelanggang ini, tidak boleh direndahkan dan dianggap enteng, meskipun beberapa di antara mereka belum memiliki pengalaman berpolitik praktis. Setidaknya, mereka telah terbukti sebagai pekerja keras di bidangnya karena untuk menjadi populer bukanlah pekerjaan mudah. Jika ada rasa khawatir akan kemampuan dan peran yang akan dilakoni oleh mereka, maka pihak-pihak yang merasa lebih tahu, hebat, berpengalaman dan pintar, sebaiknya memberikan dukungan, menemani dan menjadi mitra kerjanya dalam memperjuangkan agenda dan kepentingan masyarakat. Pekerjaan mereka pastinya tidak mudah, selain menghadapi persoalan aktual masyarakat yang harus direspon sesuai peran dan tanggung jawabnya, mereka pun akan menghadapi lingkungannya yang masih sangat maskulin, patriarch dan tidak terlalu ramah kepada perempuan, serta konstalasi politik yang carut marut.

Saya senang kali ini ada perempuan yang duduk di jajaran pimpinan DPR-RI bahkan menjadi ketua. Bahwa yang bersangkutan memiliki banyak kemudahan dan diuntungkan karena takdir nya yang terlahir dari keluarga ternama, justru harus disikapi sebagai kekuatan, peluang dan kesempatan. Tumbuh, berkembang dan dimentori langsung oleh seorang ibu yang memiliki kuasa dan kharisma serta telah malang-melintang di dunia politik, tentunya dapat menjadi modal penting baginya untuk mewarnai kepemimpinan di DPR-RI agar menjadi lebih pro rakyat. Meremehkan kemampuan kepemimpinannya sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas adalah tidak adil dan melemahkan semangat dan tujuan penguatan perempuan di parlemen.

Di seluruh aspek kehidupan, perempuan selalu diberi beban tanggung jawab berlebih dan diberikan standar yang sangat tinggi, namun kuasa yang dibatasi. Hal ini membuat perempuan menghadapi tantangan dan tuntutan yang lebih berat ketika menjadi anggota DPR-RI. Saya berharap semua anggota DPR-RI perempuan kuat, tegar, tabah, dan kompak sehingga dapat berperan maksimal. Peningkatan jumlah anggota DPR-RI perempuan mencapai lebih dari 20% sangat menggembirakan, patut dirayakan dan disyukuri bersama. Pada mereka kita menyandarkan harapan lahirnya produk-produk hukum, pengawasan dan pengaturan sistem pemerintahan yang lebih adil dan bersih dari korupsi. Selamat bertugas para perempuan hebat anggota DPR-RI periode 2019-2024. Dengarkan suara kami dan mari bergandengan tangan mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil dan aman bagi perempuan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Bagi mantan anggota DPR-RI perempuan yang kali ini tidak lagi mendapatkan cukup dukungan untuk kembali menduduki kursi di DPR, tentunya kita berterima kasih atas kerja baiknya selama ini dalam mengawal berbagai agenda perempuan di parlemen. Mari meneruskan perjuangan bersama di kehidupan nyata di masyarakat, di luar parlemen.[]