Makna Kata “Madzhab”

Oleh: Ulil Abshar Abdalla

 

KATA “mazhab” sangatlah populer di Indonesia. Ia berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab “dzahaba” yang artinya pergi.

Secara morfologis atau tasrif, kata “madzhab” adalah masdar mim (mim-prefixed verbal noun) atau isim makan (kata benda yang menunjukkan tempat), yang artinya: bepergian atau tempat bepergian. Setelah diserap dalam bahasa Indonesia, dia mengalami pribumisasi ejaan dan ditulis sebagai: mazhab.

Di kalangan umat Muslim, kata ini biasanya dikaitkan dengan sebuah aliran pemikiran dalam bidang hukum Islam: fikih. Karena itu, ada mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Umat Muslim di Indonesia mengikuti mazhab atau aliran pemikirannya Imam al-Syafi’i.

Dalam konteks yang lebih luas, istilah mazhab dimengerti sebagai “school of thought“, aliran pemikiran dalam bidang apapun. Dalam bidang filsafat, misalnya, dikenal banyak mazhab pemikiran: idealisme, empirisme, strukturalisme, post-strukturalisme, post-modernisme, dll.

Dalam bidang pemikiran Islam, dikenal pula banyak mazhab. Prof. Al Makin dari UIN Yogyakarta, misalnya, pernah menggunakan istilah: Islam mazhab Sapen alias mazhab IAIN Yogyakarta.

Teman-teman Ciputat juga menciptakan istilah yang tak kalah “serem”: Mazhab Ciputat, untuk menyebut aliran pemikiran Islam yang berkembang di IAIN Ciputat. Mazhab Ciputat ini banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Prof. Harun Nasution dan Cak Nur.

Dengan kata lain, kata mazhab selama ini dikatkan dengan hal-hal yang bersifat serius karena berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, yaitu pemikiran. Anda pasti tak pernah membayangkan bahwa kata ini, dalam bahasa aslinya, pernah dipakai dalam pengertian yang sangat tidak “serius”.

Pada abad ketiga Hijriyah, kira-kira pada tahun 800-an Masehi, artinya pada masa klasik Islam, istilah “mazhab” pernah dipakai dalam pengertian yang amat tidak serius: pergi jauh untuk buang hajat. Kalau dalam bahasa pesantren ya kira-kira: “lunga ngising“.

Itu tergambar dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud (w. 889 M) yang mengisahkan bahwa Nabi biasanya pergi jauh ke padang pasir untuk buang hajat, sehingga tidak terlihat oleh orang banyak. Pada zaman Nabi, tradisi “jamban” belum begitu populer di kalangan masyarakat Arab. Jika hendak buang hajat, mereka akan menyingkir ke luar jauh dari pemukiman, ke padang pasir.

Dalam koleksi hadis susunan Imam Abu Dawud disebutkan, “Inna al-Nabiy idza dzahaba al-madzhaba ab’ada,” (Jika Nabi hendak pergi untuk menunaikan hajat, beliau akan mencari tempat yang jauh). Ungkapan yang dipakai dalam hadis ini adalah: “idza dzahaba al-madzhaba“. Kata “madzhab” di situ dipakai dalam pengertian umumnya, yaitu pergi.

Jadi, secara kebahasaan, kata mazhab artinya pergi, termasuk pergi, misalnya, untuk ngaji, pergi ke warung makan, pergi ke kampus, dsb.

Atau pergi nonton film Dilan, boleh juga disebut “mazhab”. Jadi, jangan selalu berpikir serius soal kata “mazhab” ini.[]

Pentingnya Membaca Ulang Sîrah Nabawîyyah (1)

Oleh Ulil Abshar Abdalla, MA

DI zaman ini saya memandang sangat penting merumuskan hubungan dan cara pembacaan kita terhadap sîrah nabawîyyah atau kehidupan Nabi. Sebab, dalam pengamatan saya, sampai saat ini tafsir terhadap masa lalu, khususnya kehidupan Nabi di masa lalu, itu terus-menerus diperdebatkan oleh banyak kelompok di dunia Islam.

Kenapa tafsir terhadap masa lalu diperdebatkan? Karena setiap kelompok di dalam dunia Islam berupaya melakukan ta’shîl atau otentifikasi terhadap kehidupan mereka sekarang ini. Karena setiap masyarakat itu menghendaki agar kehidupan mereka sekarang ini mempunyai basis di masa lampau supaya lebih legitimised. Jadi, ada semacam upaya dari masyarakat untuk memberikan legitimasi terhadap kehidupan sekarang dengan cara membaca masa lalu.

Oleh karena itu, kita harus mempunyai suatu kerangka konseptual untuk ta’shîl, yaitu bagaimana kita merumuskan “ashl” atau “masa lalu” dengan melakukan tafsir terhadap sîrah nabawîyyah yang selama ini didominasi kisah-kisah peperangan. Menurut saya, penggambaran sîrah nabawîyyah yang terlalu didominasi oleh peristiwa-peristiwa perang itu sangat problematis dan merupakan salah satu sumber yang saat ini menimbulkan persepsi di kalangan anak-anak muda bahwa perang atau jihad ternyata mempunyai kerangka “ashâlah” atau dasar di dalam tradisi.

Kita memang harus punya cara baru terhadap: pertama, gambaran Nabi sebagai panglima perang; dalam kerangka apa Nabi berperang? Apakah betul bahwa kehidupan atau karir kenabian Nabi isinya hanya perang saja? Kedua, gambaran Nabi sebagai legislator pembuat hukum syariat. Dua hal ini, Nabi sebagai panglima perang dan sebagai pembuat hukum syariat (syâri’), sangat menonjol dalam penggambaran sosok Nabi, sehingga seolah-olah beliau tidak pernah mengerjakan hal-hal yang lain kecuali berperang dan membuat hukum syariat secara terus-menerus. Tidak ada gambaran mengenai sosok Nabi yang memikirkan masalah-masalah spiritual, juga bagaimana hubungan beliau dengan keluarga, sahabat, dan tetangga, sama sekali tidak tampak.

Jadi, dalam pandangan saya, konstruksi tentang sîrah nabawîyyah itu perlu diperluas. Sehingga gambaran beliau sebagai panglima perang dan gambaran beliau sebagai mufti tidak terlalu dominan. Kenapa, misalnya, hadits mengenai pertemuan Nabi dengan Jibril as. yang memberikan pondasi konseptual tentang Islam, Iman, dan Ihsan itu tidak dielaborasi? Sangat tidak mungkin jika Nabi diajari oleh Jibril as. seperti itu tidak menampakkan perilaku ihsan di dalam kehidupan sehari-harinya.

Munculnya gambaran Nabi sebagai sosok yang hanya berperang dan membuat hukum itu terjadi karena koleksi hadits yang kita punya saat ini sebagian besar mengikuti penyusunan bab-bab di dalam fikih. Dan kita tahu bahwa konstruksi mengenai sosok Nabi di dalam fikih adalah konstruksi beliau sebagai pembuat hukum syariat. Tentu saja gambaran mengenai sosok Nabi sebagai pembuat hukum syariat (syâri’) itu penting, tetapi beliau bukan hanya pembuat hukum syariat dan panglima perang. Beliau juga seorang sufi, seorang teman bicara yang enak diajak bicara oleh sahabat-sahabatnya, dan seterusnya.

Kita tidak boleh melupakan hadits-hadits yang menceritakan tentang para sahabat yang suka sekali ‘nongkrong’ di rumah Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah sosok yang sangat enak diajak bicara dan diajak ngobrol. Karena kalau tidak, para sahabat tentu tidak akan suka pergi dan nongkrong di rumah beliau, bahkan sampai turun peringatan, “Apabila kalian sudah selesai, maka bertebaranlah [keluar ke tempat lain] tanpa [asyik] memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi sehingga ia malu kepada kalian [untuk menyuruh kamu pergi dari rumahnya],” [QS. Al-Ahzab: 35]. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, “Hai para sahabat, kalau kalian sudah selesai dengan hajat kalian, kalian pulang saja, karena Nabi juga butuh istirahat, ingin bercengkerama dengan istrinya.”

Makna dari ayat tersebut, menurut saya, adalah bahwa Nabi adalah sosok yang sangat asyik, rumahnya selalu terbuka bagi siapapun. Jadi, Nabi itu “open house every day”, setiap hari rumah beliau selalu “welcome” untuk para sahabatnya. Tidak ada inhibisi mental antara beliau dan para sahabatnya, sehingga para sahabat itu merasa nyaman dan santai ketika berbincang-bincang dengan beliau.

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa pada suatu hari beberapa perempuan datang kepada Nabi untuk mengadukan masalah-masalah mereka. Ketika waktu itu Umar ibn al-Khattab datang, mereka langsung diam. Dengan Nabi mereka bisa berbicara santai, tetapi ketika Umar ibn al-Khattab datang mereka menjadi ketakutan. Di sini kita melihat kontras antara dua sosok: Nabi yang ramah kepada semua orang, dan Umar ibn al-Khattab yang keras.

Maka, menurut saya, kita harus melakukan rekonstruksi terhadap sîrah nabawîyyah supaya penggambaran orang-orang sekarang mengenai sosok Nabi itu tidak didominasi oleh penggambaran yang one sided atau hanya satu sisi saja. Kita harus membuat suatu penggambaran baru mengenai sosok Nabi secara lebih komprehensif, mencakup seluruh aspek dalam kehidupan beliau, tidak aspek perang dan hukum syariat saja.

Kita tidak memungkiri bahwa Nabi adalah panglima perang dan pembuat hukum syariat, tetapi beliau juga sosok yang suka melakukan meditasi setiap malam. Kalau kita membaca “Qashîdah al-Burdah” karya Imam al-Bushiri (w. 695 H), penggambaran Nabi di dalamnya sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam “al-Maghâzîy” karya Imam al-Waqidi (w. 207 H). Di dalam “Qashîdah al-Burdah”, misalnya, Nabi digambarkan sebagai sosok suka bangun malam (melakukan shalat malam) dalam keadaan lapar sehingga perutnya diganjal dengan batu, melakukan shalat malam sampai kakinya bengkak, dan seterusnya. Di sini Nabi digambarkan seperti seorang rahib atau biarawan atau bisa juga disebut sufi.

Kenapa Nabi sebagai sosok sufi tidak tampak? Kenapa Nabi sebagai sosok yang menyukai kesenian tidak tampak? Kenapa yang tampak hanya sosok Nabi yang selalu mengeluarkan fatwa dan gemar terjun ke medan perang? Karena itu cakupan sîrah nabawîyyah harus diperluas sehingga penggambaran masyarakat sekarang mengenai sosok Nabi menjadi beragam dan bervariasi.[]

Menyelisik Gerakan Tanpa Feminis di Indonesia

Sebelas perempuan duduk melingkar di selasar lobi FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten. Satu di antaranya tampak dominan, berkhotbah. Kali itu soal K-Pop dan dampak buruknya ke sepuluh mahasiswi UIN di sekelilingnya. Ia membawa serta bayi laki-lakinya, yang selama pertemuan tepekur tenang di pangkuan ibunya.

“Di UIN banyak cewek yang mengidolakan banget korea-koreaan. Maka kita membahas, apakah kecintaan kita terhadap K-Drama dan K-Pop itu sebuah kecintaan yang hakiki, yang bikin kita bahagia atau enggak,” ujar Ayu Fitri, pengkhotbah tadi, kepada kumparan seusai acara, Jumat (5/4).

Tajuk pertemuan kala itu berjudul Fake Love, satire cerdas yang ia ambil dari judul lagu boyband Korea Selatan, BTS. Tiap minggu, komunitas Yuk Hijrah membahas isu yang berbeda, terentang dari ragam kultur pop, percintaan, sampai janji bagi perempuan di surga. Ayu, alumni UIN angkatan 2012, dan dua orang temannya membikin komunitas tersebut tiga tahun lalu.

Di tengah pertemuan, pembahasan melebar. Ayu mengkritik keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan menyinggung soal feminisme. Kepada peserta diskusi yang tampak kurang familier terhadap isu ini, Ayu menyebut ruh RUU PKS tidak islami.

“Aturannya itu nggak ada pembatasan yang jelas. Bahkan, kalau yang sudah dihapus ya, katanya ada pemaksaan berpakaian. Saya pernah nonton cuplikan video, ibu-ibu bilang, ‘Kalau saya mendidik anak saya pakai kerudung terus anak nggak mau, berarti nanti bisa dijerat dong sama RUU ini?’ Itu menurut saya ngenes banget,” kata Ayu.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Andi Komara, telah mengklarifikasi isu tersebut. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi salah tersebut kepada publik. “RUU PKS tak mengatur masalah pakaian,” kata Andi kepada Antara pertengahan Februari lalu.

Sementara soal feminisme, Ayu juga mengambil posisi bertentangan. Semangat feminisme agar perempuan tak lagi ditindas, adalah sesuatu yang bagus. Namun, menurutnya, feminisme sekarang kebablasan.

“Penginnya perempuan nggak cuma di rumah, bisa kerja, berkarier. Saya lihat jadi kebablasan. Karena sekarang kalau lihat di lowongan pekerjaan saja, yang lebih banyak dibutuhkan perempuan. Iklan-iklan yang sebenarnya nggak perlu juga jadi pakai perempuan. Bukan cuma memakai perempuan sebagai pekerja, tapi sebagai objeknya,” kata Ayu.

Ia lalu menyebutkan beberapa pandangan feminis lain yang membuatnya resah. Contoh yang ia berikan adalah perkara izin pada suami atau orang tua saat perempuan hendak keluar rumah dan perihal menutup aurat.

“Ide feminis belakangan ini kan mengarahkan izin sama suami, sama bapak, itu bikin ribet. Perempuan juga bebas mengeksplorasi tubuhnya, bebas mau ditunjukkin mau ditutupin terserah. Otomatis secara langsung feminis bertabrakan dengan Islam,” jelas Ayu.

Ayu dan Yuk Hijrah UIN-nya bukanlah satu-satunya gerakan yang berseberangan dengan feminisme. Ia juga bukan yang pertama. Sebelumnya, Muslimah HTI secara terbuka menggelar demonstrasi menolak feminisme di Indonesia pada paruh awal 2015. Ada pula kelompok-kelompok kecil macam Himmah Youth Community yang menggelar diskusi soal feminisme melalui grup WhatsApp.

Namun, yang belakangan mencuri perhatian tentu saja akun Instagram Indonesia Tanpa Feminis. Kepada 3.000-an pengikut, akun tersebut rutin mengunggah jargon dan slogan bahwa Indonesia tidak butuh feminisme. Pada dasarnya alasannya tunggal: feminisme tidak sesuai dengan ajaran Islam.

“Aku adalah makhluk yang diciptakan. Jadi apakah diriku adalah milikku?” tulis akun tersebut di salah satu unggahannya. Surat Al-Quran Ali Imran 109 lalu disematkan, yang diikuti sebuah kesimpulan: Jadi tubuhku bukan milikku, tapi milik Allah.

Unggahan tersebut senada dengan lantang biografi yang ada di bawah username akun tersebut, “Tubuhku bukan milikku. Indonesia tidak membutuhkan feminisme.” Meski kini kalimat pertama slogan tersebut telah dihapus, unggahan-unggahan baru hampir tiap hari rutin muncul.

Sayang, jargon-jargon tersebut amat jarang diikuti argumen bernas. Kebanyakan hanya berisi slogan yang mengulang-ulang betapa tidak pentingnya feminisme. Sindiran pada aktivis dan penganut feminisme juga kerap disematkan, seperti bahwa semua feminis keras kepala.

“Dia (antifeminis) mau menyuarakan pendapatnya ya hak. Pertanyaannya, apa yang mereka tahu tentang feminisme? Penolakan itu saya tidak melihat argumennya,” timpal Lies Marcoes, pakar kajian Islam dan gender sekaligus Direktur Yayasan Rumah Kita Bersama, Rabu (3/4).

Lies kemudian menjelaskan, bagaimana slogan “tubuhku otoritasku” yang diseru aktivis feminis merupakan buah pemikiran kritis yang berangkat dari ketertindasan perempuan. Menurutnya, feminisme adalah kunci satu-satunya yang memiliki kemampuan melihat persoalan ketimpangan kuasa dan penindasan yang terjadi pada perempuan sejak berabad-abad lalu.

“Ilmu-ilmu sosial yang ada tidak bisa melihat relasi kuasa gender. Kenapa? Human rights, misalnya, tidak bisa menembus ruang domestik,” kata Lies.

Dia mencontohkan, dulu semasa belum ada feminisme, kasus kekerasan terhadap perempuan oleh suaminya susah ditangani oleh aktivis HAM, karena hukum tak bisa menembus ruang domestik rumah tangga. Kini feminisme hadir untuk memecahkan masalah itu.

“Itu yang menurut saya tidak diketahui atau tidak dipelajari teman-teman yang bicara dia menolak (feminisme),” terangnya

Setali tiga uang, Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin juga mengeluarkan kritik senada. Ia menilai, ada mispersepsi terhadap konsep “my body is mine” tersebut.

“Barangkali disangkanya kalo ‘my body is mine’ itu kita boleh melakukan apa saja yang melewati norma. Padahal kalau dalam konsep feminisme, menurut saya tubuh perempuan itu harus kita proteksi, harus kita jaga, dan kita harus tahu bahwa tubuh kita ini sebagai perempuan tidak boleh dijadikan objek seksual,” kata Mariana.

Meski turut mengkritik unggahan @indonesiatanpafeminis, Mariana melihat kesempatan ini sebagai celah awal untuk membuka dialog lebih jauh bagi audiens lebih luas.

“Saya sih nggak ingin menjadikan ini sebagai sebuah permusuhan. Sebaiknya kita buka dialog, ‘Sebenarnya feminis ini apa sih?’ Kalau perlu mereka juga memberikan kontribusi, feminisme macam apa yang diperlukan bangsa ini,” kata Mariana di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Dinar Dewi Kania, menilai kritik dari akun penolak feminisme terlalu dangkal. Meski Dinar sendiri tak setuju dengan feminisme, ia menilai unggahan @indonesiatanpafeminis tak mencerminkan gerakan penolakan yang lebih luas.

“Saya tahu mereka itu sepertinya penolakannya terhadap ide isme-nya. Cuma di bawah-bawahnya. Hanya aspek pragmatis saja yang mereka perhatikan,” ujar Dinar kepada kumparan di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Dinar mengibaratkan pertentangan Islam dan feminisme sama dengan penolakan Islam terhadap sosialisme dan komunisme.

“Kalau perjuangan saja, mengedukasi, itu ada irisannya dengan Islam. Tapi bukan berarti Islam itu feminis. Sosialis mau berjuang terhadap keadilan sosial. Islam kan juga memperjuangkan itu. Artinya apakah sosialisme itu sama dengan Islam? Tidak.”

Dinar, Doktor Pendidikan dan Kajian Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor itu melanjutkan, “Kenapa Islam menolak komunisme, karena itu sudah menjadi -isme, kan. (-Isme) itu suatu pandangan hidup yang dia punya konsep Tuhan, dia sudah punya konsep kehidupan, konsep barang, konsep agama, dan lain-lain.”

Bertemu di RUU PKS

Bersamaan dengan riuh Indonesia Tanpa Feminis di jagat maya, kedua kubu pendukung dan penolak feminisme di Indonesia bertemu di palagan RUU PKS yang sampai kini tengah digodok di DPR. Mereka yang menolak feminisme merasa RUU PKS tak segaris dengan norma dan aturan yang mereka yakini.

Sederhananya, RUU PKS bertujuan untuk “…mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan seksual yang di dalamnya termasuk pemerkosaan, praktik pelacuran secara paksa, perbudakan dan penyiksaan seksual di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik.”

Bagian pencegahan pemerkosaan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu yang paling diperhatikan khalayak. Terlebih, setelah komentar berapi-api Tengku Zulkarnain yang tak memperhatikan pendapat perempuan soal hubungan seksual dalam sebuah keluarga. Tengku mendapat kritikan tajam lalu ia pun menyesali komentarnya.

Kalis Mardiasih, penulis sekaligus aktivis pro-RUU PKS, menilai komentar miring terhadap soal perkosaan dalam rumah tangga RUU PKS macam yang diutarakan Tengku berakar dari ketidakpahaman belaka. “Kalau dalam hubungan seksual ada kekerasan, itu yang kita permasalahkan. Kalau melayani baik-baik, dengan suka hati, ya tidak apa-apa,” ujar Kalis, Sabtu (6/4).

“Tapi, ketika pasanganmu meminta layanan dengan pemaksaan, eksploitasi, dan kekerasan, kamu justru punya alat untuk melindungi dirimu,” tambah Kalis.

Meskipun begitu, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Qudwah, Nur Hamidah, menilai pemidanaan secara langsung terduga kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kiranya nanti terwujud lewat RUU PKS, belum terlalu bijak. Ia menekankan, ada satu tuntunan dalam agama yang alpa dibahas dalam polemik ini.

“Bisa jadi, orang melakukan pemaksaan, memerkosa istri, karena, maaf, banyak juga ustaz yang bilang seperti ini, ‘Para perempuan, para istri, kalau menolak suami maka sampai pagi malaikat melaknat.’ Betul ada hadis itu. Tapi apakah Islam memang seperti itu, istilahnya, langsung to the point?” tanya Nur Hamidah memulai argumennya.

Menurutnya, sebetulnya Islam telah menjelaskan hak-hak seorang perempuan untuk dilayani oleh seorang suami. “Ada hak-hak perempuan dilayani suami dengan istilah al-Istinta’—bercumbu. Itu ada satu buku yang dari hadis Rasulullah. Artinya, seorang laki-laki ada hak untuk dilayani, tapi seorang suami punya kewajiban memberikan kemesraan.”

“Jadi,” lanjut Nur Hamidah, “di balik hukumnya, kan harusnya ada pembinaan terlebih dahulu. Jangan hanya gara-gara salah satu sunah Rasul tidak diterapkan oleh sebagian suami-suami muslim, akhirnya wanita-wanita merasa terzalimi.”

Di lain pihak, RUU PKS ini juga ditolak oleh Dinar dan organisasi-organisasi yang tergabung di Aliansi Cinta Keluarga. Sejak 2016, mereka telah memprotes daftar inventaris masalah (DIM) dan mengikuti pertemuan-pertemuan di Badan Legislatif. Namun, saat RUU PKS berhasil masuk ke Prolegnas, revisi yang mereka harapkan tak dikabulkan. Akhirnya, lobi ke beberapa fraksi partai di DPR menjadi jalan yang kemudian dicoba.

“Kami mengirim surat resmi ke fraksi—ke Gerindra, PPP, dan PAN. Ke PKS juga sudah, duluan, makanya mereka menolak (RUU PKS) itu juga karena kami melobi mereka, ngasih DIM-nya, kami serahkan,” kata Dinar.

Menurutnya, pada awalnya PKS menerima RUU PKS meski dengan revisi. “Tapi karena perjalanannya begitu, ya (jadi) menolak. Yang penting kami secara resmi ngajuin (surat ke fraksi). Kalau diterima ya sudah. Begitu saja usahanya.”

Sumber: https://kumparan.com/@kumparannews/menyelisik-gerakan-tanpa-feminis-di-indonesia-1qqYYFRvJbc

Merebut Tafsir: Status Perkawinan, Gender, dan Kemiskinan

Oleh Lies Marcoes

Status perkawinan sangat berpengaruh pada kemiskinan. Dalam stuktur masyarakat yang memberi tempat lebih utama dan terbuka kepada lelaki, perempuan dengan status perkawinan apapun seringkali tak diuntungkan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, tak terkecuali untuk perempuan terdidik.

Ketika lajang mereka bekerja dengan status sebagai pencari nafkah tambahan. Padahal separuh dari mereka dengan status lajang itu secara de facto adalah pencari nafkah utama. Hasil kerja mereka dibawa ke rumah untuk menopang keluarga. Secara statistik, setiap perempuan bekerja terlepas dari apapun status perkawinanya untuk menghidupi minimal 2 rata-rata 4 orang yang ada disekitarnya.


Ketika bersuami, secara umum mereka diasumsikan sebagai pencari nafkah tambahan yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Padahla secara de facto, 1/3 dari mereka adalah tulang punggung keluarga.


Apalagi dalam status menjanda, beban tanggung jawab anak-anak seringkali ditanggung mereka sendirian. Ini karena sang istri dalam status becerai, tahu persis betapa akan terlantarnya anak-anak mereka jika ada dalam asuhan suami yang secara gender tidak dikonstruksikan sebagai pengasuh anak-anak. Mereka tidak diperkenalkan kerja rangkap dua, domestik dan publik, sementara perempuan sejak kecil diberi tanggung jawab kerja rangkap tiga : urus rumah tangga, cari nafkah dan urus keluarga besar.

Dalam setiap peristiwa guncangan ekonomi, perempuan dalam status perkawinan apapun, menikah dengan suami hadir, menikah suami minggat lajang atau menjanda, mereka akan terpelanting lebih awal dan masuk ke rongga garis kemiskinan atau bahkan jurang pemiskinan. Begitu ada satu anggota keluarga sakit, dengan cepat akan jatuh ke status miskin total.

Jasa keuangan yang secara normatif bersifat netral gender, pada kenyataannya sangat sulit diakses kaum miskin apalagi perempuan dengan status perkawinan apapun, kecuali bank plecit atau rentenir.

 

Bacaan yang lengkap dalam melihat upaya pengentasan kemikinan yang dibaca dengan perspektif gender akan sangat membantu upaya itu dilaksanakan tepat sasaran. Dalam perspektif gender itu kacamata bacanya tak hanya melihat kesenjangan antara lelaki dan perempuan, kaya miskin, tetapi juga kesenjangan antar perempuan dengan status perkawinan yang ragam: menikah, menikah genap, menikah suami ada tapi menganggur, menikah suami minggat, menikah dalam perkawinan poligami, janda, janda dengan tanggungan anak, janda manula yang tergantung kepada orang lain, lajang, lajang dengan tanggungan. Nah masih mau netral gender dalam atasi kemiskinan? Hasilnya niscaya tak kena sasaran []

Merebut Tafsir: Meluaskan Ruang Jumpa

Oleh Lies Marcoes

Kamis, 4 April 2019,  Rumah KitaB menyelenggarakan acara RW Layak Anak di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Ini menandai berakhirnya program pendampingan secara “formal” sesuai durasi program pencegahan kawin anak ” BERDAYA” di wilayah urban Jakarta. (Dua wilayah lain di Cirebon dan kota Makassar).
Program BERDAYA tak jatuh dari langit yang tanpa data. Program ini berangkat dari riset RK 2014-2015 bahwa kawin anak di perkotaan merupakan limpahan krisis ekonomi akibat perubahan ekologi dan hilangnya kuasa rakyat atas (kelola dan kepemilikan) tanah di perdesaan. Jadi, selain berdampak langsung di tempat/ di desa dan kepada warga desa, perubahan ruang hidup, politik agraria yang menyempitkan akses dan kuasa warga atas tanah di perdesaan, juga membuncah dan merembes ke kota. Banyak orang tua yang tak lagi sanggup bertahan di desa mencoba peruntungan nasib di kota. Mereka memboyong keluarga berikut anak-anak dan tinggal di wilayah pinggiran, tersembunyi di lipatan-lipatan gedung tinggi dan gemerlap kota. Salah satu wilayah lemparan kegagalan di desa itu adalah Jakarta Utara.

Acara hari ini di selenggarakan persis di mulut gang yang dulu dikenal dengan nama “gang sempit” dekat “gang macan”. Gang sempit terletak sepelemparan batu dari pelabuhan bongkar muat dan pelelangan ikan. Gang sempit pernah dikenal sebagai daerah prostitusi kelas teri, tempat para lelaki pekerja dan anak buah kapal antar pulau membuang hajat birahinya.

Kini, dengan usaha persuasi dari banyak pihak, wilayah itu telah menjadi hunian keluarga daripada lokalisasi. Hari itu, Kamis, 4 April 2019, gang itu akan mengubah peta DKI dengan perubahan nama dari nama “Gang Sempit” menjadi “Gang Berkah”. Meskipun bernuansa agama, saya tak mencium aroma “Islamisasi” sebagai cara untuk menekan wilayah prostitusi itu melainkan adanya kehendak warga, tokoh masyarakat, orang tua terutama ibu, pemerintah dan lembaga-lembaga penghubung antara pemerintah dan warga termasuk RT RW untuk membuat wilayah itu aman bagi tumbuh kembang anak. Mereka telah menentukan pilihan bagi lingkungannya yaitu pilihan untuk membebaskan anak-anak mereka dari praktik-praktik yang mengancam masa depannya yaitu perkawinan “terpaksa” dan narkoba.

Pendampingan selama dua tahun intensif tiap minggu dengan melakukan pengorganisasian yang tidak datang dari ruang hampa melainkan berdasakan pemetaan potensi untuk berubah adalah kunci.
Secara sosiologis ini adalah wilayah yang benar-benar bineka menampakkan wajah Indonesia sejati. Segala suku bisa ditemukan di sini dengan gembolan budayanya masing-masing. Lapangan pekerjaan informal paling mendominasi mengingat latar belakang pendidikan bawaan dari kampung halaman. Demikian juga segala aliran dan organisasai keagamaan ada disini. Di sini pula segala lambang partai berbaris berjejer di tepi jalan sempit penguji kesabaran berlalu lintas agar tetap bisa melaju bersaing dengan meja-meja penjual panganan atau kandang burung dan macam-macam gerobak dorong. Beberapa gambar habib tertempel di rumah-rumah melebihi gambar simbol-simbol negara. Namun hal yang tak ditemukan cukup kuat adalah ruang bersama tanpa sekat. Sekat-sekat labirin yang gampang memunculkan gesekan akibat keragaman itu membutuhkan ruang jumpa.

Strategi Rumah KitaB adalah memperkuat “engagement”, menciptakan ruang perjumpaan yang lebih luas tempat di mana macam-macam orang bisa bertemu. Pertemuan-pertemuan informal dilakukan tanpa mengganggu ruang yang telah ada. Kami “menghindari” pemanfaatan ruang sosial komunitas yang secara nyata telah menciptakan sekat dengan sendirinya seperti majelis taklim. Meski itu juga di ‘masuki’ namun itu tak diutamakan. Hal yang dilakukan dalam kaitannya dengan ruang jumpa internal agama (Islam) adalah mempertemukan tokoh-tokohnya dengan latar belakang NU, Muhammadiyah dan ormas lain untuk berjumpa di isu pencegahan kawin anak.

Ruang jumpa lain ditemukan dalam kegiatan remaja berupa seni tradisional Lenong. Seni drama tradisional yang interaktif antara pemain dan penonton ini, secara simbolik membaurkan sekat-sekat warga. Upaya pencegahan perkawinan anak menemukan bentuk engagement itu di sana.

Siang itu, selain pertunjukan Lenong, disajikan tarian Ronggeng/Cokek Betawi yang syarat simbol percampuran budaya Cina, Betawi, Arab, Bali dan Sunda. Tari Cokek itu menjadi perekat yang kuat yang secara simbolis menggambarkan keragaman itu. Hal yang saya suka, tarian itu tak mereka ubah untuk “tunduk” pada ketentuan yang kini menjangkiti tiap ‘performance” yang berupaya memodifikasi pertunjukkan itu agar tampak lebih santun atau bermoral. Tarian cokek ya cokek, gerakannya bebas, lembut sekaligus bertenaga, sensual tapi tak vulgar.

Hari itu, di bawah tenda merah putih, lebih dari 500 warga tumpah ruah ikut tergelak-gelak menyaksikan drama lenong yang memvisualisasikan pengalaman setempat bagaimana perkawinan anak terjadi dan cara memutus rantai kawin anak itu. Pesannya adalah pelibatan dan kepedulian para pihak dengan menciptakan ruang jumpa. Sebuah ruang imajinasi yang dapat mendesak sekat- sekat pemisahnya yang mematikan sikap peduli dan membangun kepedulian dengan cara baca baru- kawin anak bukan hal yang wajar, karenanya perlu ditawar/dinegosiasikan.[]

 

 

Peran Penting Kaum Feminis Muslim

Oleh: Ulil Abshar Abdalla, MA.

SEKARANG ini nyaris mustahil mempertahankan tafsir tradisional mengenai relasi gender dengan hanya menjadikan kitab suci sebagai legitimasinya. Justru kalau kita tidak melakukan pembacaan ulang, maka kita akan tampak seperti orang dari sejarah masa lampau yang lahir kembali di era sekarang. Lain soal kalau kita misalnya ingin melakukan proyek politik untuk melawan modernitas dengan menciptakan pola kehidupan baru berdasarkan ajaran agama dari abad 7 – 8 M, karena ada juga kelompok-kelompok Islam yang sengaja menjadikan konsep-konsep yang patriarkhis seperti itu sebagai landasan untuk membangun komunitas baru yang mereka jadikan sebagai alat perlawanan terhadap modernitas. Jadi, tradisi digunakan sebagai alat untuk melawan modernitas. Ini adalah semacam the weaponization of tradition atau menjadikan tradisi sebagai senjata untuk melawan modernitas yang banyak dilakukan oleh kaum fundamentalis. Sebagaimana kita tahu bahwa kelompok fundamentalis menjadikan konsep-konsep tradisional seperti soal perkawinan anak, poligami, aurat, dan lain sebagainya sebagai senjata melawan modernitas yang mereka anggap sudah terlalu kebablasan.

Kita lihat aspirasi peradaban sebagian besar umat Muslim di dunia saat ini adalah bagaimana antara al-turâts (tradisi) dan al-hadâtsah (modernitas) atau antara al-ashâlah dan al-mu’âsharah itu bisa berjalan bersamaan, bagaimana antara “kita menjadi bagian dari dunia modern yang laju perkembangannya sangat cepat” dengan “kita mengjangkarkan diri kepada tradisi yang otentik” bisa koeksis. Berbeda dengan kaum fundamentalis di mana aspirasi peradaban mereka membenturkan antara al-turâts dan al-hadâtsah atau antara al-ashâlah dan al-mu’âsharah.

Kiranya opsi yang kedua lebih masuk akal ketimbang membenturkan antara tradisi dan modernitas. Karena kalau membenturkan, maka yang akan muncul adalah ketegangan terus-menerus di dalam kehidupan sosial. Inilah yang menyebabkan opsi kaum fundamentalis di mana-mana selalu menghasilkan suasana kehidupan yang penuh dengan ketegangan. Dari sisi bahasa, misalnya, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang penuh dengan kebencian dan agresi sehingga menciptakan suasana sosial yang sama sekali tidak menyenangkan, selain juga polarisasi. Maka opsi yang lebih masuk akal adalah bagaimana melihat zaman sekarang dengan zaman masa lampau bisa bertemu dan bisa didamaikan hari ini. Karena itu upaya-upaya pembacaan ulang dari kaum feminis muslim menjadi bagian dari gerakan global untuk melakukan penelaahan terhadap tradisi Islam, terutama yang terkait dengan isu spesifik yaitu isu gender relation (relasi gender).

Harus diakui bahwa konsep keadilan dalam Islam merupakan konsep yang sangat vital dan harus dimaknai dalam dimensinya yang luas. Keadilan bukan hanya dalam pengertian keadilan politik atau ekonomi, tetapi juga keadilan dalam isu yang spesifik yaitu keadilan gender. Maka upaya penelaahan ulang sebagaimana dilakukan di dalam buku ini tidak akan ada habis-habisnya. Wilayahnya akan terus terbuka karena tantangannya tidak pernah berhenti, khususnya tantangan yang datang dari kaum fundamentalis dan kaum radikal. Di samping itu modernisasi sosial-kultural yang berlangsung di masyarakat juga tidak bisa distop.

Situasi-situasi di dalam dunia modern sekarang ini menimbulkan kontradiksi-kontradiksi yang paradoks. Kalau kita tidak terjun untuk memberikan interpretasi yang tepat, paradoks di dalam modernitas bisa dijadikan alat oleh kaum fundamentalis untuk membenarkan proyek politik mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap dunia modern dengan cara-cara yang bermasalah karena menimbulkan konflik-konflik di dalam kehidupan sosial yang riil.

Corak-corak kehidupan baru yang ditawarkan oleh modernitas itu memunculkan kontradiksi-kontradiksi dengan tradisi-tradisi yang kita peluk selama ini. Kalau ini tidak diselesaikan, lama-lama itu bisa menjadi bom waktu. Bagaimana mendamaikan antara konsep keluarga yang lama di dalam komunitas Muslim yang basisnya adalah QS. al-Nisa`: 34 dengan tuntutan-tuntutan pembagian peran baru di dalam masyarakat modern. Ini adalah kontradiksi, dan kontradiksi semacam ini banyak sekali. Kalau ini tidak direkonsiliasikan dengan pembacaan baru tentu akan sangat berbahaya.

Kalau kita tidak melakukan pembacaan ulang, maka pilihannya ada dua, dan dua-duanya tidak ideal. Pertama, kita meninggalkan agama sama sekali. Ini adalah salah satu pilihan yang ditempuh oleh sebagian orang, “Apa gunanya agama di dalam dunia modern seperti sekarang ini? Kita tidak butuh agama, karena modernitas sudah memberikan seluruh perangkat konseptual yang kita perlukan untuk hidup saat ini. Makanya kita tidak membutuhkan agama atau tradisi.” Kedua, kita meninggalkan modenitas. “Apa pentingnya modernitas? Kita sudah punya sistem kehidupan sendiri yang berasal dari wahya dan itu lebih superior daripada modernitas.”

Kedua pilihan itu sama sekali tidak ideal dan tidak menyenangkan karena akibatnya memaksa orang untuk menempuh pilihan ather or, ini atau itu, memaksa orang untuk memilih salah satu: meninggalkan tradisi atau meninggalkan modernitas, padahal kedua-duanya kita butuhkan. Makanya buku-buku semacam ini sangat penting karena masyarakat Muslim yang hidup di dunia modern membutuhkan peta konseptual baru dalam navigating atau di dalam menjalani kehidupan baru sekarang ini.

Mungkin ada semacam tuduhan bahwa upaya yang kita lakukan hanyalah pembenaran saja terhadap modernitas dengan menggunakan dalil agama—atau hanya mencari-cari akal saja atau hîlah fiqhîyyah melegitimasi kehidupan saat ini. Tentu saja tidak! Ini bukan hîlah atau sekedar melegitimasi kehidupan modern dengan agama, tetapi ini adalah kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat. Masyarakat berhadapan dengan situasi riil di mana mereka harus menata hubungan baru antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri.

Opsi kaum fundamentalis yang ingin membawa kita ke dalam dunia abad ke-7 Masehi, misalnya, itu akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa. Sementara opsi kaum yang pro modernitas secara total dengan menafikan agama itu juga akan menimbulkan masalah besar karena memaksa orang untuk meninggalkan agama. Jadi, tidak ada lain kecuali menempuh jalan tengah dengan memadukan kedua-duanya, agama dan modernitas.

Tetapi memadukan kedua-duanya tentu saja tidak mudah, karena kita harus mempunyai kemampuan membaca tradisi di dalam konteks baru dan sekaligus membaca konteks baru di dalam konteks tradisi. Kalau kita meminjam istilahnya Fazlur Rahman kita harus melakukan “gerak ganda”, gerak dari belakang maju ke depan dan dari depan mundur ke belakang. Kalau sekedar maju ke depan saja (meninggalkan agama/tradisi) atau mundur ke belakang saja (meninggalkan modernitas), itu mudah sekali, tidak membutuhkan kerja intelektual-konseptual yang rumit. Justru yang sulit adalah bagaimana melakukan “gerak ganda” atau maju ke depan dan mundur ke belakang secara bersamaan tanpa menimbulkan konflik. Makanya jangan meng-underestimate kerja-kerja pembacaan ulang sebagaimana yang tertuang di dalam buku ini, karena kerja-kerja semacam itu tidaklah mudah.

Kerja-kerja pembacaan ulang bisa juga menimbulkan ketidakpercayaan dari dua pihak, yaitu kaum fundamentalis yang menolak modernitas secara total dan kaum modernis yang menolak agama secara total. Kaum fundamentalis akan menganggapnya sebagai upaya yang menggunakan agama untuk menjustifikasi modernitas, sementara kaum modernis akan menganggapnya sebagai upaya yang memaksa-maksakan agama supaya relevan dengan modernitas. “Ah, itu hanya akal-akalan kaum liberal-progresif untuk menjadikan agama tetap hidup saat ini, padahal sudah saatnya agama itu mati,” misalnya begitu. Jadi, dua kelompok itu bisa menuduh kerja-kerja pembacaan ulang sebagai upaya yang tidak akan pernah berhasil.

Namun di dalam kehidupan riil yang terjadi justru berkebalikan dari apa yang dikatakan oleh dua kelompok tersebut. Bahwa, suka atau tidak suka, mayoritas kaum beragama melakukan penafsiran ulang terhadap tradisi dan juga terhadap kehidupan yang mereka alami sekarang ini. Jadi, mereka tidak meninggalkan agama dan juga tidak meninggalkan modernitas, sebab mereka memang membutuhkan dua-duanya. Selama ini itulah yang mereka kerjakan dalam berbagai bentuknya, mulai dari penerimaan terhadap negara modern atau negara-bangsa, penerimaan terhadap institusi keuangan modern, penerimaan terhadap sistem sekolah modern, penerimaan terhadap konsep demokrasi-Pemilu, dan seterusnya.

Semua itu menunjukkan adanya upaya dari kaum beragama untuk mengambil jalan tengah. Suka atau tidak suka opsi jalan tengah itu sudah berkerja dari sejak dulu sampai sekarang. Bahkan bisa dikatakan opsi jalan tengah itu, atau al-jam’ bayna al-turâts wa al-hadâtsah atau al-jam’ bayna al-ashâlah wa al-mu’âsharah sudah dikerjakan sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad Saw., yang kemudian pada zaman sahabat, zaman tabi’in, zaman tabi’ al-tabi’in, sampai ke zaman keemasan peradaban Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena Kanjeng Nabi Saw. sendiri ketika mengenalkan konsep-konsep baru dalam Islam itu tidak menolak sama sekali keberadaan institusi-institusi peradaban yang sudah ada pada zamannya selama tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam. Demikian juga para sahabat, tabi’in, tabi’ al-tabi’in, dan seterusnya.

Ketika para ulama Muslim mengadopsi ilmu-ilmu dari Yunani dan kemudian mencoba untuk mendamaikannya dengan akidah Islam itu sesungguhnya adalah upaya mencari opsi jalan tengah. Tetapi yang menarik sejak zaman dulu kelompok yang disebut dengan Khawarij selalu ada hingga sekarang. Apa itu kelompok Khawarij? Yaitu kelompok yang ingin mencari jalan mudah dengan menempuh opsi yang sangat sederhana. Di sini Khawarij bisa digunakan dalam dua pengertian sekaligus, yaitu orang yang ingin menempuh opsi maju ke depan saja atau mundur ke belakang saja.

Di dalam sejarah Islam opsi yang dipilih oleh kelompok Khawarij itu selalu tidak berhasil, selalu kalah, karena tidak realistis. Memang sangat mudah, dan selalu memunculkan persepsi bahwa opsi yang mereka tempuh itu tampak lebih Islami daripada orang yang menempuh jalan tengah. Tetapi sejatinya itu tidak masuk akal di dalam kerangka kehidupan riil. Jadi, kajian-kajian baru yang kita lakukan sebetulnya merupakan upaya dengan semangat meneruskan semangat peradaban yang sudah ada sejak zaman klasik hingga zaman sekarang. Karena sejak dulu umat Muslim memang menempuh jalan tengah semacam ini. Artinya, apa yang dilakukan di dalam buku ini bukanlah sesuatu yang menyimpang dari trajectory peradaban Islam.

Setiap negara Muslim mempunyai policy yang berbeda-beda terkait masalah perundang-undangan. Ada negara yang mengadopsi presentasi yang besar dari syariat Islam dalam perundang-undangan modern. Ada juga negara yang mengadopsi syariat Islam tetapi dengan reinterpretasi yang radikal, seperti yang terjadi di Maroko dan Tunisia. Terutama di Tunisia di mana poligami pernah dilarang dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tafsir yang progresif soal poligami sudah pernah dikemukakan oleh para aktivis dan pemikir Muslim sejak awal abad ke-20 M, di antaranya oleh Thahir al-Haddad melalui buku karyanya “Imra’atunâ fî al-Syarî’ah wa al-Mujtama’”. Thahir al-Haddad menulis buku ini di tahun 1930-an tentang keharusan menafsir ulang konsep-konsep dalam hukum keluarga, misalnya soal wilâyah, qiwâm ah, poligami, dan lain sebagainya.

Meskipun berbeda, tetapi intinya adalah bahwa ketika memasuki era modern atau era pasca-kolonial atau setelah merdeka negara-negara Muslim berhadapan dengan situasi yang dilematis. Di satu sisi mereka mewarisi perundang-undangan yang berasal dari fikih tradisional, tetapi di sisi yang lain mereka berhadapan dengan fakta bahwa ada hukum positif modern yang jauh lebih efektif di dalam mengatur kehidupan modern, terutama di dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan muamalah.

Mereka mewarisi rezim perundang-undangan modern yang berasal dari era kolonial yang tidak bisa dicampakkan begitu. Rezim perundang-undangan modern ini berasal dari tradisi Eropa yang jauh lebih bisa menjawab tantangan-tantangan modern dan itu tidak bisa diberikan oleh fikih tradisional. Tetapi mereka juga tidak bisa membuang tradisi fikih. Di sini terdapat problem antara al-turâts dan al-hadâtsah atau antara al-ashâlah dan al-mu’âsharah dalam sektor perundang-undangan.

Umumnya negara-negara Muslim—sebagian besar—menempuh opsi jalan tengah. Mereka tidak membuang warisan perundang-undangan modern seperti yang dilakukan oleh ISIS dan Taliban, dan juga tidak membuang warisan perundang-undangan yang berasal dari agama lalu menjadi negara sekuler murni seperti di Barat dan Eropa. Jadi, mereka menempuh opsi jalan tengah.

Indonesia juga menempuh opsi yang sama, yaitu opsi jalan tengah. Di sini kita tidak hanya mengenal Peradilan Agama (PA) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen dan tidak seluruhnya didasarkan kepada tradisi fikih. Melakukan pemfikihan total terhadap institusi peradilan modern itu tidak mungkin, dan mengabaikan fikih secara total juga tidak masuk akal. Makanya yang terjadi adalah kompromi yang melahirkan jalan tengah.

Negara punya otoritas untuk mengeksekusi undang-undang. Tetapi negara berani mengeksekusi suatu undang-undang atau mengadopsi konvensi internasional mengenai isu-isu HAM, gender, dan lain sebagainya itu karena adanya lapisan progresif di kalangan umat Muslim yang mendukung tindakan negara dari sudut argumen keagamaan. Kalau tidak ada lapisan progresif di kalangan umat Muslim sendiri yang memberikan legitimasi teologis terhadap policy negara, negara akan mengalami kesulitan untuk mengadopsi konvensi atau undang-undang modern misalnya soal penghapusan kekekerasan terhadap perempuan. Maka peran para tokoh seperti Thahir al-Haddad, Rifa’at Rafi’ al-Thahthawi, Qasim Amin, Nawal al-Sa’dawi, KH. Masdar F. Mas’udi, KH. Husein Mohammad, Musdah Mulia, Lies Marcoes, dan tokoh-tokoh lain yang disebut sebagai feminis muslim itu sangat penting. Tanpa keberadaan mereka negara akan merasa ketakutan untuk menempuh suatu opsi legal yang tidak populer karena berlawanan dengan aspirasi masyarakat Muslim.

Salah satu kasus yang perlu disebut adalah kasus pembahasan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 yang menimbulkan resistensi luar biasa dari kalangan umat Muslim. Saat itu di Indonesia belum ada lapisan para pemikir progresif Muslim seperti sekarang yang memberikan dukungan kepada upaya pemerintah. Ketika itu upaya pemerintah malah dianggap sebagai upaya westernisasi dan sekularisasi. Karena belum ada kelompok-kelompok civil society yang memberikan dukungan. Akibatnya, Undang-Undang itu tetap lolos tetapi dengan pemangkasan luar biasa di sana-sini. Jadi, dukungan kultural dari dalam masyarakat sendiri terhadap kebijakan pemerintah menyangkut perundang-undangan itu sangat penting dan tidak bisa diabaikan.

Keberadaan para feminis muslim seperti Thahir al-Haddad dan lain sebagainya memang tidak langsung bisa mengubah keadaan. Tetapi pemikiran-pemikiran mereka yang semula dianggap sebagai pemikiran-pemikiran ideo-sinkretik, kelihatan janggal dan tidak populer, tetapi secara perlahan-lahan karena tuntutan konteks sosial, akhirnya pemikiran-pemikiran semacam itu menyebar ke dalam masyarakat. Ini sekaligus merupakan kabar gembira atau motivasi bagi para pemikir muslim agar tidak putus asa karena melihat gagasan-gagasan mereka ditolak oleh sebagian besar masyarakat pada suatu zaman. Karena penolakan pada suatu momen tertentu tidak berarti bahwa gagasan itu akan mati seketika. Gagasan itu tetap hidup dan secara perlahan ketika konteks berubah akan menemukan bumi semai baru. Amin al-Khuli pernah mengatakan bahwa “seringkali sebuah pemikiran yang bermula sebagai heresy (harthaqah) atau gagasan yang menyimpang sehingga dimusuhi oleh ortodoksi, tetapi karena perkembangan waktu pemikiran itu justru berubah menjadi ortodoksi.” Gagasan yang semula dianggap aneh dan dikucilkan kemudian menjadi mazhab dominan pada suatu masa.[]

Tahar Haddad (Arabic: الطاهر الحداد‎; 1899 – December 1935) was a Tunisian author, scholar and reformer.

Image source: https://en.wikipedia.org/wiki/Tahar_Haddad

 

“Indonesia Tanpa Feminis,” Kritik atau Bunga Tidur?

Setelah kampanye “Indonesia Tanpa Pacaran,” kini muncul kampanye baru “Indonesia Tanpa Feminis.” Apakah ini kritik terhadap feminisme atau bunga tidur semata?

Seiring menguatnya desakan untuk meloloskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di sisa masa tugas DPR saat ini, yang tak jarang menghadapkan kelompok feminis dan aktivis pendukung perlindungan perempuan dengan sebagian kelompok Islam, beberapa hari terakhir ini muncul kampanye “Indonesia Tanpa Feminis.”

Kampanye di media sosial, terutama Instagram, menarik perhatian banyak kalangan karena menghadirkan tagar yang menohok, seperti #IndonesiaTanpaFeminis dan #UninstallFeminism, disertai pesan pendek “lawan pemikiran feminisme.” Foto yang diunggah di InstaStory menunjukkan puluhan perempuan berjilbab mengepalkan tangan kanan disertai keterangan foto : “wanita yang ingin generasinya tidak kena racun feminisme.”

Kampanye “Indonesia Tanpa Feminis” Tuai Kontroversi

Kampanye yang baru berlangsung beberapa hari ini menarik perhatian banyak kalangan, yang mendukung maupun menentang kampanye ini. Pemilik akun Instagram @raniaalattas memasang foto mendukung kampanye itu disertai pernyataan panjang yang menguraikan “aturan Islam untuk melindungi dan menjaga kehormatan perempuan,” dan “perempuan sebagai sandaran kaum laki-laki untuk melaksanakan tugas” hingga mengaitkannya “persamaan gender yang didengungkan oleh kaum #feminis” yang menghancurkan fondasi keislaman muslimah.

View this post on Instagram

Ada banyak sekali aturan Islam untuk wanita. Mulai dari menutup aurat, ijin sebelum berpergian dan lain sebagainya. Mengapa banyak sekali aturan pada wanita dalam islam? Seolah aturan itu mengikat wanita tidak bisa bebas melakukan apapun. . . Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih, tatkala dia berjalan di atas petunjuk Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Maka dari itu banyaknya aturan dalam Islam yang ketat untuk melindungi dan menjaga kehormatan serta martabat wanita. . . Banyak hal yang bisa dilakukan kaum wanita dalam masyarakat dan Negara, dan ia punya perannya masing-masing yang tentunya berbeda dengan kaum laki-laki. Hal ini sebagaimana yang dilakukan para shahabiyah nabi. . . Pada jaman nabi, para shahabiyah biasa menjadi perawat ketika terjadi peperangan, atau sekedar menjadi penyemangat kaum muslimin, walaupun tidak sedikit pula dari mereka yang juga ikut berjuang berperang menggunakan senjata untuk mendapatkan syahadah fii sabilillah, seperti Shahabiyah Ummu Imarah yang berjuang melindungi Rasulullah dalam peperangan. . . Sehingga dalam hal ini, peran wanita adalah sebagai penopang dan sandaran kaum laki-laki dalam melaksanakan tugas-tugasnya. . . Persamaan gender yang didengungkan oleh kaum #feminis, tidak lain adalah untuk menghancurkan pondasi keislaman seorang muslimah, sehingga ia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang wanita. . . Ingatlah, pemimpin-pemimpin yang adil dan generasi-generasi yang baik akan muncul seiring dengan baiknya kaum wanita pada waktu tersebut. Kehebatan pahlawan para mujahid tidak lepas dari peran para wanita (ibu) dalam hidupnya. . . #IndonesiaTanpaFeminis #UninstallFeminism #TolakFeminis

A post shared by Raniya A Alattas (@raniaalattas) on

Pemilik akun lainnya mengkritisi konsep feminisme yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. “… dalam Islam, wanita tak perlu setara karena sejatinya wanita sungguh dimuliakan. Ia dijaga oleh ayahnya, dijaga oleh saudara laki-lakinya, dan dijaga oleh suaminya…”

Lies Marcoes: Jangan Menolak Padi, yang Disangka Ilalang

Peneliti yang juga alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Lies Marcoes, kepada VOA mengatakan “merupakan hak siapa pun untuk menyampaikan pendapat, asal paham yang mereka tolak. Jangan menolak padi, yang mereka sangka bunga ilalang. Atau menolak telur ayam, yang mereka kira telur cicak.” Ini penting karena, ujar Lies, “agama yang dibangun tanpa kesadaran kritis akan menindas mereka yang dilemahkan secara struktur, antara lain perempuan dan anak perempuan, orang miskin dan kelompok minoritas.”

Lies juga membantah jika mereka yang mengkampanyekan “Indonesia Tanpa Feminis” itu menilai feminisme telah menghancurkan nilai-nilai agama dan konstruksi keluarga. “Inti agama adalah pembebasan. Salah satu jalan pembebasan adalah feminisme, yang diperlukan karena ideologi yang mengajarkan pembebasan itu luput melihat relasi kuasa gender. Feminisme memang menghancurkan nilai-nilai agama yang dibangun oleh cara pandang patriarkal. Keluarga yang didalamnya ada penuhanan kepada suami, harta, jabatan, dan kekuasaan lain; akan dilawan dan digempur oleh feminisme,” ujar Lies.

Pendukung Kampanye: Tubuhku Milik Allah

Mereka yang mengkampanyekan “Indonesia Tanpa Feminis” juga mengkritisi gagasan feminisme tentang otoritas penuh atas tubuh seseorang, dengan mengatakan ‘’tubuhku bukan milikku, melainkan milik Allah.’’

Penulis dan dosen di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Kalis Mardiasih menjawab dengan mencuit @mardiasih “karena Allah menitipkan tubuh kepadaku, maka aku wajib menjaga tubuhku dengan baik, yaitu dengan kesadaran sepenuhnya bahwa tubuhku punya hak, hak kesehatan reproduksi, hak cuti menstruasi dan hamil, hak akan rasa aman dengan tidak menerima diskriminasi, pelecehan dan kekerasan.”

https://twitter.com/mardiasih/status/1110502850126241792/photo/1

 

“Karena Allah menitipkan tubuh kepadaku, maka aku wajib menjaga tubuhku dengan baik, yaitu dgn kesadaran sepenuhnya bahwa tubuhku punya hak: hak kesehatan reproduksi, hak cuti menstruasi&hamil, hak akan rasa aman dgn tidak menerima diskriminasi, pelecehan dan kekerasan…”

Lebih jauh Kalis menambahkan ‘’tubuhku otoritasku itu bikin kalian bisa nge-mall tenang karena ada ruang laktasi. Itu bikinnya pake kebijakan. Kebijakan ada kalau perempuan punya hak politik yang setara, bisa bawel di parlemen. Di institusi banyak predator, makanya perjuangin RUU PKS. Malah dituduh legalin zina.”

Aktivis Dhyta Caturani menulis di akun Facebooknya “padahal bisa kumpul-kumpul, aksi di luar rumah, bekerja dan bahkan pakai gadget untuk main medsos adalah hasil dari perjuangan panjang feminisme.”

Dr. Nur Rofiah: Tubuh Milik Allah SWT, Tanggungjawabku Menggunakannya

Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran di Jakarta, Dr. Nur Rofiah, menengahi dengan menyebut tiga kelompok yang memandang otorita atas tubuh secara berbeda, yaitu kelompok sekuler yang menilai tubuhku mutlak milikku, jadi terserah padaku. “Meskipun konteksnya mengkritisi kepemilikan mutlak laki-laki atas tubuh perempuan, tetapi karena tidak ada batasan maka sampai ada yang merusak dengan mengatasnamakan kedaulatan,” paparnya. Lalu ada kelompok Islamis yang menilai “tubuhku milik Allah SWT” dan ini juga mesti diwaspadai karena “milik Allah SWT dalam praktiknya bisa sampai menyerahkan mutlak pada suami atas nama Allah SWT.” Yang terakhir adalah kelompok yang bisa jadi rasional karena “tubuhku milik Allah SWT tapi perempuan berdaulat atasnya dan bertanggungjawab untuk menggunakannya hanya dengan cara-cara yang maslahat, sebagaimana diamanahkan Allah SWT,” tegasnya.

Jika ada sebagian yang mengkampanyekan “Indonesia Tanpa Feminis” atau mengomentarinya mengaitkan hal ini dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang diperjuangkan di DPR, Lies Marcoes menilai hal ini tidak mengherankan. “Upaya menolak RUU PK-S dilakukan dengan segala cara kecuali mencari tahu kebenarannya dan berpikir kritis.”

Simak perbincangan lebih jauh VOA Siaran Indonesia dengan Dr. Nur Rofiah tentang isu ini, di Siaran Pagi Rabu 3 April jam 6 pagi WIB. [em]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tanpa-feminis-kritik-atau-bunga-tidur-/4858116.html

Merebut Tafsir: Mengapa Anak (Perempuan) Rentan Kekerasan dari Ibunya

Oleh Lies Marcoes

Seorang perempuan, belakangan diketahui sebagai ibunya, tertangkap kamera dan kemudian viral sedang menurunkan paksa anak perempuannya yang berseragam SD dari mobil keluarga berwarna putih. Terjadi peristiwa tarik dorong antara ibu dan anak hingga sang anak tersungkur di tepi jalan berbatu. Tapi ia terus menggapai, berupaya memegang ujung pintu mobilnya agar ia tak ditinggalkan sang Ibu. Selang beberapa waktu peristiwa ini berlangsung, hingga kemudian sang anak diizinkan naik dan mobilpun perlahan beranjak.

Reaksi orang di media seragam; semuanya menduga-duga itu adalah ibu atau ,secara stereotype, ibu tiri yang berbuat jahat kepada anak perempuan itu. Dan hari ini, sang Ibu muncul kepermukaan. Ia menyatakan tak ada niatan menyiksa anak perempuaanya disertai permohonan maaf. Tapi dengan permohonan maaf itu, selesaikan urusan permusuhan ibu dengan anak perempuannya itu?

Apalagi sekarang. Setelah kelakukannya tertangkap kamera dan menyebar. Saya membayangkan sang Ibu niscaya mendapatkan cemoohan bahkan amarah orang-orang disekitarnya sebagai ibu yang kejam. Bagaimanakah tekanan ini akan dia uraikan dalam kenyataan hubungan dia dan anak perempuannya itu.

Harus dipahami, hubungan ibu dan anaknya, bagaimanapun merupakan sebuah hubungan yang timpang. Jarang sekali orang tua yang menempatkan anaknya secara setara dalam makna sang anak mendapatkan hak-hak dan kebebasannya sebagai individu yang punya karsa. Seperti juga hubungan antara lelaki dan perempuan, atau majikan dan pekerjanya, hubungan ibu dan anak-anaknya adalah hubugan yang timpang karena sang anak memiliki ketergantungan luar biasa penuh kepada sang Ibu. Di sini potensi kekerasan lanjutan harus tetap diperhitungkan.
Orang pun bertanya-tanya, mengapa sang ibu bisa begitu “jahat”. Banyak kemungkinan bisa kita hadirkan sebagai cara untuk membaca situasi itu. Salah satu yang cukup masuk akal adalah karena beban yang ditanggung sang Ibu niscaya tidak kecil. Bayangkan, Ibu harus memastikan anak-anaknya menjadi juara, banyak perempuan yang sengaja berhenti bekerja untuk memastikan anaknya bisa mengikuti jenjang-jenjang persaingan dalam kehidupan bahkan sejak TK. Bukan hanya juara kelas, dia juga harus menyiapkan anak-anaknya bisa mengerjakan PR, ikut berbagai kursus, mendapat nilai bagus dalam ulangan harian dan semester, rajin menabung, bisa menjawab pertanyana di sekolah, bisa menghafal ayat suci dan bacaan ibadat, dan yang penting tidak kalah dari anak tetangga saingan sang orang tua. Semua harus ditanggung Ibu. Jadi ketika sang anak tak memenuhi salah satu dari harapan orang tua itu, betapa mudah si ibu tersulut kecewa, lalu marah dan sanggup melakukan hal -hal yang di mata orang luar sebagai perbuatan yang kejam.

Dalam kehidupan yang penuh saingan, si ibu harus berpikir keras bagaimana bisa membahagiakan orang disekelilingnya dengan menyiapkan anak yang sempurna. Jangan lupa si Ibu juga berada dalam relasi yang tak selalu setara dengan suaminya atau dengan orang-orang “penindas” disekitarnya. Dalam situasi serupa itu, anak menjadi harapan yang dapat membantunya mengurai semua gelisah dan tekanan hidunya. Tapi anak tetaplah anak-anak. Mereka punya kehendak dan dunianya tersendiri. Ketika agenda sang ibu tak pas dengan kesiapan si anak, tentu hanya kemarahan yang bisa dia lakukan. Ia tak dapat meledakkannya kepada yang lain kecuali kepada orang-orang yang jelas berada dalam kuasanya seperti anak-anaknya. Hubungan ibu dan anak perempuannya adalah hubungan yang terkadang ganjil “the best of friend the worse of enemy”.

Saya tidak hendak membenarkan atau bahkan membela perilaku sang ibu itu. Tapi kita juga harus punya cara bagaimana mengatasinya. Saya percaya itu tak semata bersifat individual melainkan sebagai sebuah sistem yang dapat dikenali polanya. Kalau mau jujur, bukankah di antara kita juga terkadang sanggup berbuat kasar kepada anak-anak sebagai bentuk pelampiasan amarah atau pengungkapan rasa kecewa? Menurut saya, permohonan maaf adalah satu hal, tapi sang Ibu perlu mendapatkan bantuan untuk menyalurkan amarahnya secara benar agar ia tak terus berada dalam siklus kekerasan kepada anak atau pihak lain yang berada dalam relasi kuasanya.

Sumber video: KompasTV – https://www.youtube.com/watch?v=RpRXrnqx2CI

Pernikahan yang Menghancurkan, Alarm Kawin Anak Berbunyi di Sulsel

INIKATA.com Kisah pernikahan dini dari Pulau Kodingareng seperti yang diceritakan Rahma Amin di Alarm Kawin Anak Berbunyi di Sulsel, hanyalah segelintir cerita nasib anak yang meninggalkan bangku sekolah lalu kawin. Ada banyak kasus anak-anak di Kodingareng yang hanya tamat SD dan terpaksa harus putus sekolah karena dikawinkan keluarga. Kasus terparah banyak terjadi tahun 2009 ke bawah, saat SMP belum berdiri di sana dan anak-anak harus keluar pulau untuk bersekolah. Ketika anak perempuan dipinang, orangtua lebih memilih anaknya segera berkeluarga ketimbang menempuh pendidikan yang aksesnya sangat sulit di kota.

Kehadiran sekolah SMP Negeri 38 pada tahun 2009 membawa angin segar di pulau, perlahan akses pendidikan anak-anak utamanya perempuan terbuka. Partisipasi sekolah meningkat hingga ke jenjang SMA. Namun kehadiran sekolah tingkat SMA , SMA Citra Bangsa Kodigareng pada tahun 2010 belum sepenuhnya bisa menekan kasus kawin anak di Kodingareng, pasalnya SMA di sana milik yayasan yang tidak gratis untuk anak-anak bersekolah.

Kasus putus sekolah ini rutin terjadi di setiap kurikulum berjalan, khususnya di bangku SMP maupun SMA. Dari data yang dimiliki Dinas Pendidikan Sulsel, angka putus sekolah kurikulum tahun 2017 – 2018 tingkat SMA berjumlah 4.133 pelajar, dari total pelajar 351.000 pelajar yang ada. Pendidikan menengah atas ini diantaranya SMA, SMK, SLB, dan Madrasah Aliyah.

Tak hanya pendidikan menengah atas, untuk pendidikan menengah pertama kurikulum 2017- 2018 SMP dan Madrasah Tsanawiyah, 4.766 putus sekolah dari total siswa 473.000 pelajar. Sedangkan data kurikulum 2017-2018 pendidikan dasar SD tahun 10 ribu yang berhenti sekolah dari 1 juta total murid. Dari 24 kabupaten-kota,  presentase putus sekolah paling banyak terjadi di Kota Palopo yakni 1500 pelajar dari total pelajar 6 ribuan, sedangkan yang terendah Makassar dari total pelajar 71 ribu, 385 putus sekolah.

Selain di pulau, pengantin anak juga banyak terjadi di tengah-tengah pusat Kota Makassar. DL (17), warga Kecamatan Manggala salah satu contohnya. Calon manak anak  yang tengah menanti kelahiran buah hatinya. Saat dilakukan wawancara pada akhir Januari lalu, kandungan DL memasuki masa persalinan. Ada rasa bahagia sekaligus amuk kecewa dihati perempuan yang baru menginjak 16 tahun itu.

Sebab, anak yang dikandung DL akan lahir tanpa sosok suami sekaligus ayah untuk calon anaknya, yang oleh hasil Ultra Sono Grafi (USG) dokter DL akan memiliki seorang putra. DL memilih pulang ke keluarganya dan meninggalkan AB, suaminya yang menikahinya awal tahun 2018 lalu, lantaran tak tahan hidup dengan pria yang tidak memberikannya nafkah lahir dan batin.

Oleh DL, AB adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab. Uang hasil kerjanya sebagai buruh bangunan bukannya digunakan untuk menafkahi DL dan disisihkan untuk keperluan persalinan, malah digunakan untuk bermain playstation (game) di warnet. Umur AB memang tidak terpaut jauh dari DL, saat menikah AB berusia 19 tahun. Sehingga psikologi AB belum matang untuk dibebankan oleh urusan menafkahi keluarga.

DL mengaku tak akan pernah rujuk dan mau kembali, sekalipun AB mengajaknya pulang dan kembali tinggal bersama .” Pernikahan ku ini adalah kesalahan, salah karena dilakukan secara dini. Saya baru menyadari setelah apa yang saya lalui,” tutur DL yang memilih tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA setelah tamat SMP setelah menikah.

Kini DL tinggal bersama bibinya, kakak dari ayahnya yang telah merawat dan membesarkannya sejak kecil setelah  ditinggal oleh orang tuanya yang berpisah. Bibi DL, Humairah (nama samaran) ikut prihatin dengan kondisi kemanakan perempuannya. Di usianya yang masih belasan tahun, ia harus menanggung beban hidup yang amat berat.

Calon cucunya itu harus dibesarkan seorang diri oleh perempuan yang secara psikologi dan ekonomi sangat rentan. Proses pernikahan DL yang dilakukan di bawah tangan tidak pernah disangkanya akan berakhir dengan tidak bahagia dan bertanggung jawab. Ditambah, DL tidak memiliki pendidikan cukup tinggi sebagai modal melamar pekerjaan untuk ia dan anaknya bertahan hidup, kelak setelah nanti melahirkan.

Mengancam Hak Anak

Data dari Rumah KitaB, lembaga riset untuk kebijakan guna memperjuangkan hak-hak kaum termarjinalkan seperti perempuan menyebutkan, 25 persen anak yang menikah sebelum berumur 18 tahun memutuskan bercerai setelah satu tahun menikah. Sementara hanya satu dari 10 korban kawin anak yang bisa kembali ke sekolah. Apa yang dialami DL adalah representasi dari kondisi umum yang dialami korban kawin anak.

Jalan hidup yang terjal pasca DL dinikahkan oleh keluarga, kata Pengurus Yayasan Rumah KitaB di Makassar, Mulyani Hasan sebenarnya telah melanggar UU nomor 10 tahun 2012 tentang Protokol Oprasional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Dimana mejelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak,merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak.

Anak sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah mereka yang berusia 18 tahun. Ketentuannya menyatakan perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, namun lanjut Mulyani tak ada satupun yang melarang adanya perkawinan anak yang jelas-jelas sangat merugikan kepentingan anak.

Penelitian yang dilakukan “Rumah Kita Bersama” atau kerap disebut “Rumah Kitab” mendapati bahwa 97 persen dispensasi yang diajukan ke pengadilan agama untuk menikah pada usia lebih dini, selalu disetujui hakim.

Data Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, sebanyak 59 dispensasi kawin yang diputus dari total 80 perkara yang diterima sepanjang tahun 2018. Kehamilan tidak dikehendaki menjadi salah satu penyebab dominan PA Makassar mengeluarkan dispensasi. Selebihnya permohonan tersebut ditolak dan gugur.

“Yang ditolak itu biasanya karena pihak pemohon tidak mampu membuktikan anak yang ingin dinikahkan itu hamil, lainnya karena anak tersebut ternyata tidak mau menikah tapi dipaksa dan hanya kehendak orang tua, yang seperti itu kita tolak,”kata Panitera Muda PA Makassar, Shafar Arfah awal Februari lalu saat dikunjungi di kantornya Jalan Perinris Kemerdekaan.

Selain ada permohonan dispensasi yang ditolak, lanjut Shafar banyak juga pemohon yang gugur atau tidak melanjutkan perkara.”Misalnya setelah mereka datang ke sini ternyata proses menanti putusan itu dirasa memakan waktu yang lama hingga berminggu-minggu, sementara undangan sudah tersebar, mereka biasanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara,” katanya.

Anak-anak Tanpa “Bapak”

Anak yang dilahirkan Asrianti ,juga anak yang ada dalam kandung DL, mereka adalah sebagian kecil dari anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Ketiadaan dokumen formal dari pemerintah yang membuktikan ibu bapaknya pernah menikah menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak identitas anak, yakni akte kelahiran.

Hukum administrasi kependudukan versi UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai akte kelahiran mensyaratkan dokumen formal yakni surat nikah, Kartu Tanda Penduduk-KTP, Kartu Keluarga-KK) untuk menerbitkan akte kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.

Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan(Discapil) Kota Makassar, Aryanti Puspasari Abady menerangkan, akte kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yang diberikan segera setelah seseorang lahir. Setiap anak yang lahir harus diberi identitas sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa” Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Akta kelahiran adalah bukti otentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Orangtua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada,”terang Aryanti yang ditemui Selasa (19/2/2019) lalu di kantornya, Jalan Sultan Alauddin.

Di Makassar sendiri ada banyak kelahiran yang tidak atau belum tercatat secara de jure. Konsekuensinya, keberlangsungan hidup anak di kemudian hari juga ikut berdampak, misalnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta kelahiran adalah tidak terpenuhinya persyaratan dalam membuat akta kelahiran.

Oleh Discapil Makassar, kata Ariyanti anak yang lahir dari pasangan suami istri yang tidak memiliki surat nikah tetap bisa diakui negara dengan kepemilikan akte kelahiran. Hanya saja karena perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum Indonesia meskipun sah secara agama. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah  hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja.

“Jadi tetap dicatat, namun dalam akte lahir hanya melampirkan nama ibu saja dan tidak mencantumkan nam ayahnya,”ujar Arianti,Persyaratan pembuatan akta kelahirannya sama dengan anak lain pada umumnya, tetapi ditambah dengan melampirkan surat pernyataan tidak ada ikatan perkawinan yang dibuat oleh ibu dari anak tersebut. Untuk anak yang orangtuanya telah menikah secara sah tetapi tidak memiliki buku nikah, dapat meminta surat keterangan dari KUA (Kantor Urusan Agama).

Jika cara tersebut tidak dapat dipenuhi, maka orangtua dari anak tersebut dapat melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Jika permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan, maka hak suami/istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut akan terjamin, termasuk kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak tersebut.

Sepanjang tahun 2018, Discapil Kota Makassar telah menerbitkan sebanyak 311 akte kelahiran tanpa nama ayah, totalnya 180 anak laki-laki dan 131 anak perempuan. Terbanyak anak tanpa keterangan ayah ada di Kecamatan Tamalate sebanyak 59 anak, 32 anak laki-laki dan 27 anak perempuan. Lalu Kecamatan Panakkukang sebanyak 39 anak, 20 anak laki-laki dan 27 anak perempuan. Terbanyak ketiga ada di Kecamatan Rappocini yakni 37 anak, 21 anak laki-laki dan 16 anak perempuan.

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2017 lalu yang hanya 141 anak, 64 anak laki-laki dan 77 anak perempuan. Tiga kecamatan itu tetap menempati warga dengan kelahiran tanpa status bapak dalam akte kelahiran. Tamalate masih diurutan pertama dengan presentase  23 anak, 7 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Lalu Rappocini 16 anak, anak laki-laki 7 orang, dan perempuan 9 orang. Sementara Panakkukang sebanyak 15 anak, 6 anak laki-laki dan 9 anak perempuan.

Fadiah, Direktur Lembaga Perlindungan Anak Sulsel menerangkan dari dampak terburuk dari kawin anak adalah  sulitnya memenuhi hak  identitas ayah dalam dokumen kependudukan negara. Anak lalu menjadi korban berikutnya dari perkawinan di bawah umur. Secara psikologis, ini tentu berdampak pada anak.

Cara yang bisa dilakukan adalah orangtua mengurus surat keterangan nikah untuk dicatat di KUA.”Tapi simalakama jadinya. Sepertinya ada jalan untuk memperbaiki manakala orangtua sudah menguruskan surat nikahnya,”Fadiah menerangkan.

Menurutnya, akan muncul persepsi negatif dari masyarakat terhadap anak yang tidak terlampir nama bapaknya. Masyarakat akan menganggap anak tersebut lahir tanpa bapak. Sehingga secara pribadi, Fadiah menaruh harapan besar kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar anak yang lahir dari pernikahan ilegal tetap bisa memiliki nama ayah dalam akte kelahirannya.

Walau diakuinya tidak gampang untuk sampai pada kebijakan itu. Perlu kerja keras koalisi perlindungan anak dan perempuan di Sulsel untuk mendorong hal ini. Sebab akte kelahiran kata Faidah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar.”Akte itu hak anak, bahkan Unicef menyebutnya hak anak yang pertama dan utama,”tutup Faidah.

Siapa Turun Tangan ?

Aktivis untuk perlindungan perempuan dan anak di Makassar sepakat bahwa perkawinan anak hanya bisa dicegah jika semua pihak membuka mata dan mau melakukan intervensi untuk melindungi anak, utamanya anak perempuan dari praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) ini.

Mengentaskan kemiskinan perlu dilakukan, sebab kondisi ekonomi yang rapuh menjadi  motivasi beban orang tua bisa lebih ringan jika menikahkan anak-anak mereka.Membuka kesempatan yang lebih besar lagi bagi anak-anak untuk bisa tetap berada di bangku sekolah,serta membuka ruang untuk mendiskusikan kembali tradisi atau praktek kebudayaan yang melestarikan perkawinan anak.

Direktur Institute of Community Justice, Sunem Fery Mambaya menyebut ketiga poin di atas adalah berbagai upaya yang bisa dilakukan agar praktek kawin anak bisa ditekan. Dan kerja-kerja pencegahan kawin anak hanya bisa berjalan dengan efektif jika multi stakeholder sama-sama mendorong itu.

“Tidak bisa dikerjakan hanya orang tua saja, masyarakat saja, pemerintah saja. Tapi semua lapisan harus berbicara soal kawin anak. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mendorong dengan regulasi,”kata Fery sapaannya saat ditemui di kantornya Jalan  pada awal Februari lalu.

Pada bidang kesehatan, pendidikan, hukum, agama dan lain-lainnya, kawin anak harus dibumikan. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan kawin anak, bahaya  bagi kesehatan dan berbagai masalah dan resiko hukum yang ditimbulkan jika kawin anak tetap dibiarkan terjadi.

“Kadang-kadang kita tidak menyadari sebagai orang tua telah berperilaku tidak adil kepada anak, merenggut hak-hak anak. Bahkan tidak menyadari apa yang kita lakukan adalah perilaku koruptif dalam kawin anak yag sebenarnya merupaka kejahatan,”tambahnya.

Pengurus Yayasan Rumah KitaB di Makassar, Mulyani Hasan menyebut celah-celah untuk pencegahan kawin anak melalui peraturan yang ada bisa dilakukan dengan pengetatan umur saat pernikahan. Pemda, KUA dan PA menurutnya adalah pihak yang paling bisa bertanggungjawab.

Selain itu memastikan adanya saksi yang tidak palsu saat PA mengekuarkan dispensasi. Memberikan penegasan adanya pidana  dalam manipulasi umur anak juga harus dilakukan.”Ini semua perlu keterlibatan Pemda, Kementerian Agama(Kemenang), PA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan orang tua itu sendiri,”kata Yani panggilan Mulyani.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) Kota Makassar dalam kerja-kerja perlindungan perempuan dan anak melibatkan organisasi perangkat daerah dan lembaga lintas sektor terkait upaya menekan pernikahan dini atau usia dini. Pencegahan dan penangana kawin anak juga dilakukan berbasis RT/RW melalui Shelter Warga.

Kepala Dinas(Kadis) DP3A Makassar, Tenri A Palallo mengatakan shalter kelurahan adalah program inovasi baru untuk menciptakan kota dunia yang nyaman untuk perempuan dan anak. Melibatkan warga dan tokoh masyarakat untuk mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan dan penelantaran anak, termasuk kawin anak.

“Jadi tim shelter warga dibekali kemampuan melalui pelatihan pengelolaan agar mampu menanggulangi persoalan perempuan dan anak berbasis RT/RW, di mana diutamakan penyelesaian dengan pendekatan persuasif,” ungkap Tenri A. Palallo. Termasuk kata dia, banyak akad nikah kawin anak yang batal dilangsungkan setelah mendapat arahan dari pengurus shelter di kelurahan.

Uji coba shalter warga awalnya dilakukan di lima kelurahan yakni Manggala, Tamamaung,Maccini Parang, Pannampu dan Maccini Sombala. Belakangan, tepatnya tahun 2016 shalter warga direplikasi di Kelurahan Batua. Keberhasilan uji coba tesebut lalu di tahun 2017 dikembangkan lagi di 8 ke lurahan yakni Pattingaloang, Tabaringan, Daya,Bira Sudiang Raya, Kapasa, Malimongan Tua,Malayu Baru.

Tahun 2018 shalter warga dikembangkan lagi di delapan keluarahan. Sehingga shalter warga saat ini tersebar di 22 kelurahan. “DP3A bersama organisasi dan aktivis perempuan terus bergerak massif untuk mengendalikan berbagai persoalan perempuan dan anak, sosialisasi pencegahan kawin anak kita terus lakukan,” tutup Tenri.

Oleh: Rahma Amin

Penulis adalah editor di Harian Radar Makassar, Aktifis Perempuan & Anak sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.

Merebut Tafsir: Mariam Ingin Pulang ke Tanah Air, Bagaimana Sikap Kita?

Oleh Lies Marcoes

Setelah ISIS bubar, tertinggal puluhan ribu umat Islam hidup menderita di pengungsian di bawah naungan lembaga PBB untuk pengungsi. Beberapa di antara mereka berasal dari Indonesia.

Seperti yang dilaporkan media Tirto.Id. salah satu di antara ribuan pengungsi itu adalah Mariam Abdullah yang mengaku berasal dari Bandung, Jawa Barat bersama empat anaknya. Si sulung, perempuan, mengatakan ayahnya, minggat tanpa kabar. Dalam percakapan itu Mariam menyatakan ingin pulang ke Bandung.

Reaksi orang, seperti biasa, beragam. Di antaranya minta agar pemerintah membiarkan saja sebagai bentuk hukuman atas keputusannya. Pendapat lain mengatakan diizinkan pulang sepanjang masih warga negara yang dibuktikan oleh identitas resmi kependudukan.

Sebagai peneliti, saya pernah beberapa kali mendalami para pengungsi Rohingya di Aceh dan Makassar. Mereka terusir atau memilih pergi dari kampung halamannya di Burma. Mereka adalah keturunan Bangladesh yang telah turun temurun tinggal di Burma. Namun situasi hidupnya yang sulit dan terancam, mereka lari, berharap bisa menjadi warga negara yang sah di rantau yang tak mendiskriminasikan mereka. Cita-citanya agar anak-anak bisa sekolah dan mereka bisa bekerja dengan tenang. Pada kenyataannya tak semua pelarian Rohingya itu sampai ke negeri harapan, seperti Australia. Tak sedikit yang terdampar di berbagai pulau dan ditempatkan baik sebagai pengungsi atau di tahanan khusus pengungsi. Status mereka umumnya adalah pengungsi yang mendapatkan “jadup” dari PBB atau negara yang tak ingin dibanjiri pengungsi serupa itu.

Menilik pada latar belakang kepergiannya dari negeri asal, jelas kedua kasus itu sangat berbeda. Para pengungsi paska hancurnya “negara” ISIS berangkat ke Suriah sebagai “pilihan ” meski penyebab untuk memilih karena tertipu ideologi dan keyakinan. Sementara orang Rohingya mereka pergi karena “tak punya pilihan”. Karenanya mungkin tidak tepat untuk memperlakukan para korban ISIS itu diterima (kembali) dalam kedudukan yang sama sebagai pengungsi sebagaimana berlaku bagi orang-orang Afganistan yang lari dari negaranya atau orang Rohingya.

Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita? Saya ingin mendudukkan dulu posisi negara atas para eks- “jihadis” itu. Apakah mereka diperlakukan sebagai musuh yang mengancam atau sebagai warga negara yang tersesat secara ideologis? Pada situasi itu, saya melihat jika pilihannya yang pertama, maka izinkan mereka pulang, setelah ditetapkan dasar hukum untuk mengadili dan menghukum mereka. Sampai batas tertentu, setelah masa hukuman habis mereka dapat kembali menjadi warga negara biasa. Jika posisinya menganggap mereka adalah warga negara yang “tersesat” secara idelogi , maka tugas negara adalah melakukan upaya kontra ideologi. Dan pengalamannya yang pahit di Suriah demi membela keyakinan dan ideologinya, terbukti pilihannya salah. Pengalaman mereka mungkin bisa digunakan sebagai “testimony” untuk menyadarkan mereka yang masih punya impian soal penegakan negara Islam ala ISIS itu. Di atas itu semua negara dapat menunjukkan bahwa ideologi Pancasila merupakan pandangan dan cita-cita hidup paling tepat bagi umat Islam dalam kehendak untuk menjalankan agamanya dengan aman dan damai. Saya berharap mereka diizinkan untuk pulang ke kampung halaman. Saya tak bisa membayangkan ibu dengan empat anak, tanpa sanak saudara. Terlebih membayangkan anak-anak perempuan yang niscaya sangat rentan mengalami kejahatan seksual dipengungsian. Biarlah mereka pulang dan bertemu sanak saudara, dan berkabar betapa jahatnya manipulasi ideologi atas nama agama itu. Biarkan mereka menikmati hembusan angin, nyiur melambai, makan combro atau bakso panganan masa kecil yang tak mungin mereka dapati selama mengejar ideologi surga di bumi itu. Ayolah Indonesia pasti bisa!

Seorang wanita yang dievakuasi keluar dari wilayah terakhir yang dipegang oleh militan Negara Islam menggendong bayinya setelah disaring oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS di gurun di luar Baghouz, Suriah, Senin, 25 Februari 2019. AP Photo / Felipe Dana.

Sumber gambar: https://tirto.id/saat-anak-isis-pulang-ke-indonesia-bagaimana-memperlakukan-mereka-dktl