Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Sumenep *)

Oleh: Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si., Bupati Sumenep

 

SAYA melihat sampai sekarang ada dua kutub besar yang saling bertolak belakang mengenai perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Kutub pertama mendukung perkawinan anak dengan argumentasi dari al-Qur`an, hadits, dan lain-lain. Kutub kedua menolak perkawinan anak dengan argumentasinya sendiri. Keduanya sama-sama mempunyai dasar teologis, sosiologis, budaya, dan seterusnya. Tetapi saya tidak mau terjebak dalam perdebatan dua kutub besar ini. Dan saya sepakat bahwa perkawinan anak memang harus dicegah karena melihat mudarat dan mafsadat yang ditimbulkannya bagi generasi bangsa ini pada masa-masa mendatang.

Saya katakan bahwa kami di Kabubaten Sumenep ini sudah melakukan upaya-upaya agar masyarakat Sumenep tidak melakukan praktik perkawinan anak. Pertama, karena di antara faktor terjadinya perkawinan anak adalah kemiskinan, maka yang kami lakukan adalah langkah-langkah memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyeleksi anak-anak muda untuk mencetak para wirausaha muda. Untuk kepentingan itu Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan dana sebesar 15 Milyar. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini mungkin merupakan satu-satunya dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, atau bahkan di Indonesia. Sampai saat ini yang mendaftar ada sekitar 1600-an anak muda. Mereka dididik dan dilatih untuk menjadi wirausaha muda.

Selain untuk mengurangi angka pengangguran, upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak. Ketika anak-anak muda itu disibukkan dengan aktivitas memperbaiki taraf hidup dan ekonomi kreatif, misalnya, maka potensi untuk menghindari perkawinan anak tentu sangat besar.

Di Sumenep ini biasanya kalau ada anak perempuan yang tidak bekerja, sementara orangtuanya miskin, dan tentu saja ia menjadi beban bagi keluarga, maka untuk mengurangi beban keluarganya ia dinikahkan, sehingga kemudian ia akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dapat mendorong terjadinya perkawinan anak.

Kedua, masalah SDM dan pendidikan. Sampai sekarang sekitar 60% dari penduduk Sumenep ini hanya berijazah SD atau bahkan tak punya ijazah karena tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. Ini tentu sangat memprihatikankan, tetapi kami tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Di Kabupaten Sumenep ini kami terus-menerus melakukan program-program peningkatan SDM, di antaranya dengan menggalakkan program wajib belajar 12 tahun. Usia maksimal 7 tahun anak-anak harus sudah mulai memasuki dunia pendidikan di sekolah, sehingga ketika nanti lulus SMA atau SLTA atau MA (Madrasah Aliyah), mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Bahkan diharapkan mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sangat menggembirakan bahwa sekarang ini di desa-desa di Sumenep sudah mulai banyak anak-anak yang lulus SLTA dan sekolah sederajat, bahkan sebagian dari mereka mempunyai semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Anak-anak yang lulus SLTA tentu lebih banyak mempunyai pertimbangan untuk menikah daripada anak-anak yang tidak berpendidikan.

Anak-anak yang berhenti di kelas II SLTP atau MTs untuk menikah, itu pasti karena desakan orangtuanya, sehingga mereka tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain kecuali mengikuti saja. Apalagi memang ada dasarnya di dalam fikih yang dikenal dengan konsep wali mujbir, bahwa orangtua boleh memaksa anaknya, suka atau tidak suka, untuk menikah. Oleh sebagian ulama pemaksaan orangtua terhadap anaknya untuk menikah dipandang sah dan dibenarkan di dalam agama.

Pandangan seperti itu diikuti oleh banyak orangtua di masyarakat, dan kita tidak menafikan keberadaannya. Tetapi kita harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk menghapuskan perkawinan anak, di antaranya adalah menaikkan usia perkawinan dengan terus menggalakkan program-program pendidikan. Karena semakin tinggi pendidikan anak-anak, maka perkawinan anak semakin bisa dihindari.

Sebagai informasi, sekarang banyak pondok pesantren di Kabupaten Sumenep yang mendirikan perguruan tinggi, selain tentunya perguruan-perguruan tinggi di luar pesantren. Maka sudah biasa kalau kita mendapati anak-anak yang “nangis-nangis” tidak mau dinikahkan oleh orangtuanya karena masih mau sekolah.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dari sisi kesehatan mengenai dampak buruk dan bahaya perkawinan anak. Karena banyak ditemukan anak-anak perempuan yang sudah menikah mengalami kesulitan saat hendak melahirkan, sebab usia mereka masih kecil, dan secara fisik mereka belum siap. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal saat melahirkan, ada juga yang melahirkan anak cacat, dan dampak-dampak buruk lainnya.

Jadi, perkawinan anak sangat mengganggu dari sisi kesehatan, sangat mengganggu pertumbuhan anak yang akan dilahirkan. Makanya al-Qur`an mengingatkan tidak boleh meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah, “Walyakhsyâ alladzîna law tarakû min khalfihim dzurrîyyatan dhi’âfan khâfû ‘alayhim,” (Dan hendaknya orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kebaikan mereka [di masa mendatang]). Dan perkawinan anak berpotensi besar melahirkan anak-anak yang lemah; lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya, dan seterusnya.

Untuk itu, terkait perkawinan, apa yang disebut “mampu” harus benar-benar dilihat dari banyak sisi. Bukan hanya mampu melakukan hubungan badan, tetapi juga mampu dari segi ekonomi, pemikiran dan mental. Mungkin ada anak yang mapan dari sisi ekonomi karena orangtuanya kaya, tetapi apakah fisik, pikiran, dan mentalnya juga sudah mapan? Nabi Saw. mengatakan, “Man istathâ’a minkum al-bâ`ata falyatazawwaj,” (Barangsiapa yang di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya ia kawin). Hadits ini menganjurkan para pemuda yang sudah punya kemampuan untuk kawin. Kemampuan di sini maksudnya bukan hanya kemampuan seksual, tetapi juga ekonomi, pemikiran dan mental sebagai suami dan istri.[]

 

*) Disampaikan dalam Pelatihan Program Berpihak, Penguatan Kapasitas Tokoh Formal & Non Formal dan CSO untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak, Hotel C1 Sumenep, Senin, 25 Februari 2019

 

Apa Benar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Sesuai dengan Nilai-nilai Islam?

Oleh Achmat Hilmi, Lc., MA.

Berdasarkan Data yang dirilis oleh Komnas Perempuan tahun 2013, terdapat 15 Bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi merujuk pada hasil pemantauan selama 15 tahun terhadap kasus ini, dimulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, yakni 1) Pemerkosaan; 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan; 3) Pelecehan seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual; 6) Prostitusi paksa; 7) Perbudakan seksual; 8) Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan dan mendeskriminasi perempuan; 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan deskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Betapa pentingnya kehadiran RUU PKS diharapkan dapat menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Mereka harus diberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kekerasan seksual yang dialami. Kehadiran RUU PKS dapat menyejahterakan semua rakyat Indonesia sesuai amanat proklamasi. Sejahtera bagi perempuan Indonesia berarti bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam Islam, Perempuan memiliki hak, otonomi, dan otoritas atas tubuhnya sendiri, karena itu segala jenis kekerasan terhadap perempuan tidak dibenarkan oleh agama. Dasar Argumentasinya Sabda Nabi, “tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri.” Setiap bentuk kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemuliaan manusia yang dijamin oleh Tuhan. Allah Swt. berfirman, “Dan Sesungguhnya Kami telah muliakan anak-anak Adam (manusia)”, (QS. Al-Isra/17 :  70 ).

Islam mengharamkan berbagai bentuk kekerasan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Larangan perilaku kekerasan seksual dalam Islam itu berlaku secara umum, tidak ada ruang pengecualian. Islami memiliki visi sebagai agama yang menjamin kemaslahatan kepada seluruh manusia. Setiap bentuk pelanggaran atas kemaslahatan itu merupakan pelanggaran terhadap visi Islam itu sendiri. Allah Swt. berfirman, ”“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS.  Al Baqarah: 185).

Karena itu larangan melakukan kekerasan seksual juga berlaku di dalam keluarga. Sekalipun dalam lembaga perkawinan, Islam memperkenankan suami isteri untuk melakukan hubungan seksual, namun harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan atas dasar kerelaan bagi kedua pihak. Pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk pelanggaran serius atas nilai-nilai perkawinan ideal dalam Islam. Allah berfirman, “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”. [Terj. Q.S. Al-Baqarah/2:228].  Imam Qurthubi berkata: “Maksud ayat ini yaitu Allah memerintahkan laki-laki untuk mempergauli isteri dengan baik, begitu juga sebaliknya”.

Dalam konteks fikih, Islam mewajibkan setiap laki-laki untuk memperlakukan perempuan dalam ruang domestik dan ruang publik dengan sangat baik, berinteraksi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan. Islam memerintahkan laki-laki untuk menjadi penjaga perempuan dari berbagai bentuk perilaku kekerasan. Rasulullah bersabda, “istaushǔ bi al-nisâ-i khayran (Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada perempuan)”[HR. Muslim 3729]. Sabda Rasul juga, “Khairukum khairukum li ahlihi wa anâ khairukum li ahlî (sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku) [HR. At-Tirmidzi].

Islam menyediakan lembaga keluarga tidak sebatas untuk melegalkan hubungan seksual namun sebagai lembaga yang mampu mempersiapkan generasi yang berkualitas. Di dalamnya terdapat struktur keluarga yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penanaman nilai-nilai yang luhur. Lembaga keluarga adalah tempat pertama anak-anak berkenalan dengan konsep akhlak atau etika, tentang apa itu yang baik dan apa itu yang buruk. Peran orang tua, baik ibu atau bapak, dalam lembaga keluarga menjadi krusial. Terutama peran ibu sebagai pendukung pengembangan nilai-nilai yang positif dalam keluarga.

Beragam bentuk perlindungan bagi perempuan yang telah dipraktikkan di dalam Islam. Pertama, Islam telah berhasil menghapus tradisi-tradisi jahiliyah arab yang mendiskriminasi perempuan, antara lain mengubur bayi perempuan hidup-hidup, poligami, perbudakan seks, dan prilaku kekerasan-diskriminatif. Allah Swt Berfirman, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu”. [Terj. Q.S. Al-Hujurat : 13].

Kedua, perempuan diberikan hak untuk meraih pendidikan sama tingginya dengan laki-laki. Nabi bersabda, “Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi muslim (laki-laki) dan muslimah (perempuan)”. [Imam Nawawi, Al-Majmu’, 1/24].

Ketiga, Nabi Muhammad juga telah berhasil membebaskan budak-budak perempuan agar dapat hidup setara dengan laki-laki. Begitu pun budak laki-laki juga banyak dimerdekakan oleh kanjeng Nabi. Allah Swt. berfirman, “(Hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya.” [Terj. QS. An Nisâ’: 92]

Keempat, Perempuan  diberikan hak memperoleh warisan dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh mendiang orang tuanya. Bahkan Prof. Dr. Hazairin, Guru Besar Hukum Islam di era 50-an mengatakan bahwa Islam membagi warisan laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama, secara kualitas maupun kuantitas. [Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits, 1].

Kelima, Para ulama seperti Syaikh Muhammad Abduh, Tengku Hasbi Ash-Shiddiqi berkontribusi dalam melarang keras poligami. Allah berfirman ; “Dan kamu sekali-kali tidak akan mungkin (mustahil) dapat berlaku adil pada isteri-isteri(mu)”. [Terj. Q.S. An-Nisa ; 129].

Pelatihan Program BERPIHAK Cianjur, 18-20 FEB 2019

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tokoh Formal & Non-Formal dan CSO untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak di Cianjur, Jawa Barat, 18-20 Feb 2019

Freelance Jobs Strategies For Beginners

Make use of that thesaurus and check out to evoke precise emotions and senses in the reader.

Did you notify your tale sequentially? Is straightforward to recognize the progression of functions? Did you correctly changeover the reader from one particular period of the story to the up coming?Step 4: Editing and Publishing. Before you are completely ready to publish, you should verify your essay for spelling, grammatical, and mechanical faults. Running the spelling and grammar check on your phrase processing computer software is not often a hundred% trusted. Possessing a buddy, classmate, or family member read through your essay is a excellent way to catch problems you or the spell/grammar check out could have overlooked.

  • Are compensated approximately $50 per web content writing Website in what you are interested in for some of the extremely recognizable brands on earth.
  • Leverage your distinctive knowledge and experiences to help you find private writing jobs online.
  • Apply real-word knowledge to website copy-writing to begin with earning now.
  • Currently variety of online website copy-writing opportunities, making it simpler for writers to discover freelance work online.
  • We provide you with number of online website copy-writing opportunities, making it easier for writers to seek out freelance work online.
  • We try to pair quality writers with these clients to creation authoritative website content for some different functions.

Publishing is primarily sharing your narrative essay. This can mean turning it in to Plenty of people on the globe are awesome writers, however, when people acquainted with writing fiction or poetry or blogs try their hand at good writer, we will present you with philippines freelance jobs anything in between, web sites provide the well-paying, reputable freelance writing jobs you desperately want. a professor, putting up it on a blog or internet site, studying it aloud in a writer’s workshop, or submitting it to an editor.

We value the challenging work it’s taken anyone to become an experienced person.

Because of to their personalized mother nature, sharing a narrative essay can be both equally exhilarating and terrifying. Remember, every author is delicate about their own perform-even established writers. The significant detail is to discover from the practical experience and make use of the responses you get to become a improved author. Additional assist and sources. By now you must have an understanding of the basic principles of narrative essays.

They are creative tales with a evidently described commencing, center, and finish. They revolve close to a human being, location, or event with the tale peaking at the climax. Make guaranteed to check out our writer aid section if you want extra assistance.

Not what you might be hunting for or not convinced?Online Library of Liberty. A assortment of scholarly works about personal liberty and free marketplaces. A job of Liberty Fund, Inc.

John Locke. Nationality: English. Historical Period of time: The Early Fashionable Period. John Locke (1632-1704) was an English philosopher who is thought of to be one of the first philosophers of the Enlightenment and the father of classical liberalism.

In his important work Two Treatises of Authorities Locke rejects the strategy of the divine suitable of kings, supports the thought of natural rights (specially of house), and argues for a minimal constitutional federal government which would guard personal legal rights. For supplemental details about John Locke see the subsequent:Author: BOLL ) Author: The Works of John Locke in 9 Volumes Writer: The Will work, vol. Paul’s Epistles) Writer: The Performs, vol. Operates)Quotations:Copyright ©2004 – 2018 Liberty Fund, Inc.

All legal rights reserved. Application developed and created by Walter Davis Studio. John Locke. John Locke (b.

Locke’s monumental An Essay About Human Comprehension (1689) is one of the to start with excellent defenses of present day empiricism and fears itself with determining the limitations of human comprehension in regard to a wide spectrum of subject areas. It as a result tells us in some element what a single can legitimately claim to know and what 1 cannot. Locke’s affiliation with Anthony Ashley Cooper (later on the To start with Earl of Shaftesbury) led him to come to be successively a government official charged with gathering facts about trade and colonies, economic writer, opposition political activist, and eventually a innovative whose bring about in the long run triumphed in the Glorious Revolution of 1688. Between Locke’s political will work he is most well-known for The Next Treatise of Govt in which he argues that sovereignty resides in the persons and describes the nature of respectable federal government in conditions of pure rights and the social deal. He is also famous for calling for the separation of Church and Condition in his Letter Concerning Toleration .

Pentingnya Membangun Lembaga Keluarga *)

Oleh: Ulil Abshar Abdalla

 

RUMAH KitaB merupakan lembaga yang didirikan sejumlah tokoh yang terdiri dari para sarjana, ulama, dan aktivis yang punya keprihatinan mendalam pada isu yang menyangkut masyarakat, terutama isu perkawinan anak. Perkawinan anak sendiri merupakan isu yang saat ini menjadi perhatian perhatian banyak pihak, baik sebagai negara atau bangsa, karena di dalam masyarakat masih banyak yang mempraktikkannya. Padahal sejatinya perkawinan anak merupakan kebiasaan/tradisi yang tidak ideal dan tidak sesuai prinsip keagamaan yang dianut dan tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Hal ini tentu saja memerlukan penanganan dan pendekataan yang lebih tepat.

Rumah KitaB melakukan riset, penelitian dan usaha untuk mengungkap data-data yang berkembangan di lapangan mengenai praktik perkawinan anak. Rumah KitaB menggali ajaran dan tradisi Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, untuk mencari argumentasi/dukungan/hujjah bahwa perkawinan anak adalah praktik yang tidak dikehendaki Islam. Justru Islam menghendaki agar perkawinan menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi pasangan suami-istri, dan sekaligus sebagai asas/fondasi masyarakat berkualitas yang memberikan kontribusi pada perkembangan peradaban, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan yang positif dalam masyarakat.

Rumah KitaB tidak saja konsen dalam isu perkawinan anak, tetapi juga konsen dalam penangkalan radikalisme, membangun toleransi di masyarakat, kemaslahatan perempuan sebagai salah satu fondasi dalam keluarga.

Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu fondasi penting di dalam masyarakat adalah keluarga. Bangsa dan masyarakat tak bisa berdiri tegak tanpa unit terkecilnya, yaitu keluarga.  Makanya wajar kalau masalah keluarga menjadi perhatian negara, masyarakat, dan agama. Tidak ada agama yang tidak memperhatikan masalah keluarga, yaitu sebuah lembaga yang di dalamnya nilai-nilai keadilan ditegakkan.

Lembaga keluarga/perkawinan dibangun—dan diberikan dasar dalam agama—dengan tujuan besar yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan (kebaikan bersama). Kemaslahatan keluarga memiliki bentuk yang beragam, di antaranya adalah munculnya generasi yang berkualitas. Menyiapkan generasi yang berkualitas saat ini adalah tantangan besar. Dan saat ini pun negara sebenarnya sedang menghadapi peluang besar, yaitu dengan adanya penduduk yang umurnya muda (30 ke bawah) dalam jumlah yang sangat besar. Angkatan muda ini bisa menjadi dividen demografi jika disiapkan dengan baik. Mereka bisa menjadi dasar produktivitas negara. Tetapi ini bisa juga menjadi ancaman bagi negara jika tidak ditangani dengan baik.

Oleh karenanya, membangun keluarga yang berkualitas sangat penting. Tanpa adanya keluarga yang berkualitas sulit rasanya dapat menikmati dividen demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2045. Lembaga keluarga menjadi lembaga yang sangat penting dalam upaya menyiapkan generasi berkualitas yang dicita-citakan bangsa ini. Dan perkawinan anak sudah pasti tidak sesuai dengan harapan ini karena dapat menimbulkan akibat yang kurang mendukung dalam upaya itu.

Selain masalah perkawinan anak, lembaga keluarga adalah tempat paling penting dalam mengembangkan nilai-nilai yang baik. Lembaga keluarga adalah tempat pertama anak-anak berkenalan dengan konsep akhlak atau etika, tentang apa itu yang baik dan apa itu yang buruk. Peran orang tua, baik ibu atau bapak, dalam lembaga keluarga menjadi krusial. Terutama peran ibu sebagai pendukung pengembangan nilai-nilai yang positif dalam keluarga. Lembaga keluarga tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian yang besar.

Tantangan-tantangan dalam lembaga keluarga ini banyak sekali, selain tantangan praktik perkawinan anak yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu posisi ibu yang menjadi pondasi dalam keluarga. Sering terjadi tindakan yang tidak fair pada ibu, misalnya, masih adanya praktik kekerasan pada perempuan karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatian besar harus diberikan dalam masalah ini karena belum sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi fondasi masyarakat.[]

 

*) Disampaikan dalam acara “Pelatihan Program Berpihak, Peningkatan Kapasitas Tokoh Formal & Non-Formal dan CSO untuk Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak”, Hotel Sangga Buana Puncak, Senin, 18 Februari 2019

Kunjungan Kedutaan Swedia 19/2/19

Era Baru Kebangkitan Ulama Perempuan

Salah satu perkembangan Islam dipengaruhi oleh perempuan. Ketika masa jahiliyah dulu, suara mereka tidak didengar, namun saat Islam datang, perempuan begitu dimuliakan. Apalagi saat ini banyak perempuan yang menjadi ulama.

Perempuan merupakan sosok yang penting dalam ruang lingkup kehidupan, baik dalam ranah keluarga, sosial masyarakat hingga tataran politik kebangsaan. Hadirnya sosok perempuan dinilai mampu membawa energi baru dalam menelurkan berbagai gagasan, baik soal egalitarianisme, feminisime dan hal-hal lain yang berkaitan dengan isu penting perempuan. Stereotipe perempuan selama ini masih dianggap tabu bahwa kaum perempuan belum sepenuhnya mampu terlibat praksis dalam ruang strategis, baik pemerintahan, ekonomi, sosio-politik dan panggung keagamaan.

Pada kenyataannya sejarah mencatat bahwa perempuan memiliki gairah keterikatan kuat dalam melakukan perubahan besar, tidak hanya mampu menginspirasi namun juga menjadi bagian lokomotif perubahan. Tak sedikit darinya yang justru menjadi referensi banyak kalangan untuk melakukan gerakan anti mainstream guna menciptakan struktur masyarakat yang berkeadaban.

Perjuangan perempuan telah lama dilakukan para tokoh terdahulu, diantaranya seperti R.A. Kartini (Santri Mbah Sholeh Darat), H.R. Rasuna Said (Santri Mbah Abdul Karim Amrullah),  dan sebagainya yang konsen pada perjuangan persamaan hak (gender). Tokoh perempuan di atas tidak hanya lahir dalam pertentangan kemelut sosial namun juga pada berbagai macam bentuk ketertindasan. Diskriminasi pendidikan dan peran nyaris meruntuhkan kepercayaan bahwa perempuan juga memiliki ruang yang sama untuk mengakses hak intelektual sebagaimana hak dasar kemanusiaan.

Keterbelakangan ini menjadi potret buruk mengingat perempuan bagian dari pilar bangsa. Pepatah arab mengatakan, Al mar`ah `Imad al-Bilad. Idza shaluhat shaluha al-Bilad, wa idza fasadat fasada al-Bilad (perempuan adalah pilar negara, bila baik, maka negara akan menjadi baik, bila ia rusak, maka hancurlah negara), (Rohmatun lukluk Isnaini : 2016). Sehingga, posisi perempuan amat penting karena awal permulaan dari segala bentuk baik atau buruknya tata sikap dan laku.

Naluri memunculkan gairah semangat perubahan ini didasari refleksi atas keprihatinan yang timbul. Perempuan masih saja menjadi korban keterbelakangan, sasaran kekerasan, pemerkosaan bahkan praktek doktrin ideologi yang menyimpang. Atas dasar inilah pentingnya keberpihakan yang mengharuskan munculnya Ulama perempuan sebagai ijtihad sosial dan keagamaan. Isu perempuan ini tidak hanya cukup di konsumsi para pegiat sosial dan aktivis perempuan saja melainkan dari kalangan Ulama perempuan yang bermental aktivis. Sehingga, begitu terjadi berbagai indikasi penyimpangan bisa dengan cepat dicegah, baik melalui pendekatan kultural keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Peran perempuan selama ini terkoyak pada sistem kebudayaan patriarki, asumsinya bahwa perempuan dianggap sebagai kaum yang turut mereduksi peran dan struktur sosial yang sudah ada. Pembatasan peran ini menjadi moratorium bahwa pemahaman dan pencerdasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang belum lazim dan cenderung tidak menjadi agenda prioritas. Persepsi yang lebih ekstrim lagi bahwa pendidikan perempuan akan menjadi counterattack yang berbahaya. Sehingga, melatarbelakangi munculnya anggapan bahwa pendidikan perempuan akan menjauhkan peran fungsionalnya sebagai perempuan kawula.

Zaman semakin berkembang, kesadaran akan diskriminasi ini menjadi narasi penting dalam transformasi era. Kontestasi intelektual perlahan bermetamorfosis yang mengindikasikan adanya kebebasan berekspresi sebagai bentuk langkah apresiatif. Panggung akademisi membuka kesempatan luas, seminar, workshop dan kajian gender diseminasi yang berdampak pada  distribusi pengetahuan atas hak dan peran perempuan.

Tak hanya itu, kemajuan peran dan narasi konseptual ini semakin menggugah pemikiran bahwa perempuan layak mendapat akses dalam upaya membangun tatanan masyarakat yang berbangsa. Persoalan pelik kebangsaan tidak cukup mampu dilakukan segelintir orang atau kelompok tertentu saja melainkan turut keikutsertaan semua elemen masyarakat, terkhusus kaum perempuan yang sebetulnya merupakan jantungnya peradaban.

Bahkan, organisasi kemasyarakatan baik keagamaan, sosial dan politik masing-masing memiliki space khusus organisasi banom yang menaungi keperempuanan. Kalau di NU ada IPPNU, Fatayat, Muslimat, dll. di Muhammadiyah ada IPM, Nasyiatul Aisyiyah, Aisyiyah, dan sebagainya yang kesemuanya itu merupakan produk kesetaraan dan ekspresi feminisme. Sehingga tidak perlu lagi ada istilah perempuan sebagai kelas kedua (second class) yang kental dianggap semacam termarjinalkan karena kebakuan sistemik dan paradigma konservatif.

Islam sendiri melarang adanya diskriminasi terhadap hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan hakiki tetapi fungsional (Fazlur Rahman : 1996). Sehingga, mencintai tuhan sama halnya mencintai kesetaraan karena pada prinsipnya Islam itu rahmatal lil alamin yang tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya.

Sejarah Islam mencatat Siti Khadijah sebagai perempuan yang memiliki kapabilitas dan integritas yang mumpuni. Beliau merupakan direktur dan pebisnis kain terbesar pada zamannya, begitu pula Aisyah yang pernah memimpin dan menjadi panglima perang (Mamang Muhamad Haerudin : 2014). Ini artinya bahwa perempuan mampu untuk melakukan hal-hal besar yang memiliki nilai maslahat luas. Seperti halnya Hj. Badriyah Fayumi, putri KH. Ahmad Fayumi Munji (Ketua Tim Pengarah Kongres Ulama Perempuan) yang mampu menembus dinding batas keterasingan. Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur dan Ketua PP Muslimat NU) yang mampu menghidupkan citra perempuan sebagai pilar keumatan dan kebangsaan serta masih banyak Ulama perempuan lain yang belum muncul ke permukaan.

Kongres Ulama Perempuan merupakan ikhtiar dalam membangun marwah kebangkitan peran perempuan. Kesadaran kolektif atas berkembangnya isu perempuan menjadi lahan garap (problem solving) dalam meretas belenggu kebodohan. Salah satu indikator majunya sebuah bangsa yang beradab dilihat dari konsistensi perjuangan yang dibangun kaum perempuan dalam membangun kualitas bangsanya, berangkat dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Mustaq Zabidi, Penulis adalah Pegiat di Islami Institute Jogja.

Sumber: https://islami.co/era-baru-kebangkitan-ulama-perempuan/

Asal Usul Kaum Abangan

Mereka yang menolak taat pada gerakan pemurnian Islam dan memilih kembali kepada Islam sebagai agama rakyat.

DALAM analisa sosio-politik masyarakat Jawa, golongan abangan sering disebutkan sebagai kategori yang penting dan yang “primordial” (yaitu, yang tetap ada dan berakar jauh di zaman dulu). Sudah umum diketahui bahwa abangan merupakan golongan masyarakat Jawa yang menganut agama Islam secara terbatas saja. Pendek kata, mereka merupakan muslim yang “nominal” saja. Akan tetapi, bagaimana dan kapan golongan itu berkembang dalam masyarakat Jawa, dari mana istilah abangan dan bagaimana sejarah sepanjang waktu golongan itu. Inilah beberapa isu penting yang hanya bisa dilacak melalui sumber-sumber sejarah, sebuah penelitian yang mungkin agak mengejutkan hasilnya.

Sebagai sejarawan muda, dulu saya (bersama rekan lain) terpengaruh pandangan Clifford Geertz cum suis, yang berdasarkan penelitian antropologis mereka di daerah Kediri pada 1950-an. Dalam buku terkenalnya The Religion of Java (1960), Geertz menggambarkan abangan sebagai mayoritas dalam masyarakat, yang terdiri dari orang biasa, terutama petani yang berhubungan dengan dunia kedesaan. Sedangkan golongan priyayi berhubungan dengan dunia pemerintah dan orang santri aktif dalam dunia pasar dan perdagangan.

Menurut Geertz, kebudayaan abangan terutama terpengaruh oleh animisime, priyayi oleh Hindu-Budhaisme dan hanyalah santri yang paling terpengaruh oleh Islam. Dari permulaan ada kritik yang dilontarkan terhadap trikotomi itu. Akan tetapi, baik konsep Geertz maupun kritik terhadapnya, sebetulnya terbatas karena tidak berdasarkan pengetahuan sejarah. Pada saat itu, penelitian mengenai sejarah sosial-politik masyarakat Jawa masih sedikit sekali dan kurang memuaskan.                                                “

Dalam penelitian saya mengenai sejarah Jawa pada abad ke-17 dan 18, saya berminat untuk memelajari peranan abangan dalam sejarahnya – akan tetapi, golongan masyarakat semacam itu tidak muncul sama sekali dalam sumber-sumber, baik Jawa maupun sumber Belanda. Berbeda dengan istilah santri yang memang sering muncul lengkap dengan arti aslinya “murid agama”. Golongan masyarakat Jawa yang saleh dan berkegiatan secara profesional dalam dunia masjid dan urusan agama lain biasanya dinamakan putihan atau kaum, bukan santri. Tetapi abangan tidaklah muncul, baik sebagai kelompok sosial maupun sebagai istilah.

Kata abangan baru saya temukan ketika saya mulai meneliti sumber abad ke-19. Dalam sumber tersebut istilah abangan merujuk kepada golongan sosial yang kurang menjalankan rukun dan kebiasaan agama Islam. Mengapa abangan baru tampil pada periode itu? Dan bagaimana arti istilah itu?

Sebetulnya, arti istilah abangan itu cukup jelas, walaupun kadang-kadang muncul sedikit kekacauan mengenai etimologinya. Kata itu berdasarkan kata abang dalam ngoko (bahasa “Jawa rendah”). Dalam krama (bahasa “Jawa tinggi”) kata itu adalah abrit. Baik abang maupun padanan katanya abrit berarti “merah”. Jadi wong abangan atau tiyang abritan adalah “orang merah” yang dibedakan dari wong putihan/tiyang pethak: yang terakhir ini adalah orang saleh yang menganggap diri sebagai “orang putih”. Rupanya istilah abangan lahir sebagai semacam kata penghinaan dari kaum putihan terhadap orang abangan itu.

Walaupun arti dan etimologi kata abangan jelas, masih ada dua etimologi salah yang kadang-kadang muncul. Pertama, abangan itu berasal dari nama tokoh legendaris Syekh Lemah Abang. Menurut tradisinya, dialah seorang yang dekat dengan Tuhan (seorang wali) yang menyebarkan agama Islam pada era Islamisasi awal dengan menggunakan doktrin-doktrin gaib yang seharusnya dirahasiakan dari orang awam.

Oleh karena itu, Syekh Lemah Abang dihukum mati oleh wali-wali lain. Tapi jelaslah bahwa Syekh Lemah Abang, sebagai seorang wali, harus dianggap sebagai seorang saleh, yaitu seorang putihan, bukan abangan. Apalagi, dalam bahasa Jawa krama, nama tokoh itu adalah Syekh Siti Jenar, tetapi orang abangan tidak pernah dinamakan tiyang Jenaran dalam krama, melainkan selalu tiyang abritan saja.

Jadi, sudah barang tentu bahwa abangan/abritan berasal dari konsep “merah”, bukan dari nama Syekh Siti Jenar. Etimologi yang kedua melacak asal kata abangan dalam bahasa Arab aba‘an (Artinya: menolak dan sebagainya…). Jelas itu salah. Kalau sebuah kata Arab masuk ke dalam bahasa Jawa, kata itu dipakai baik dalam ngoko maupun krama. Tapi kata abangan itu hanya dipakai dalam ngoko, sedangkan dalam krama kata itu selalu abritan. Apalagi, pada abad ke-19, pada waktu kategori abangan itu muncul untuk pertama kali, artinya selalu dijelaskan sebagai “merah” bukan “menolak”.

Laporan-laporan yang pertama

Di antara sumber-sumber mengenai sejarah abangan, ada satu yang mungkin agak mengejutkan: laporan-laporan dari orang Belanda yang dikirim ke pulau Jawa oleh misi Kristen. Di antara mereka terdapat beberapa orang yang tinggal agak lama di Jawa, yang menguasai bahasa Jawa dan melaporkan keadaan sosial-agama berdasarkan informasi dari banyak orang Jawa atas observasi mereka sendiri.

Beberapa di antaranya adalah W. Hoezoo yang berada di Semarang sejak 1849 sampai meninggal pada 1896, S.E. Harthoorn dan D.J. ten Zeldam Ganswijk yang keduanya tiba di pulau Jawa pada 1854 tapi kelak keluar dari Masyarakat Misi Belanda (NZG: Nederlandsche Zendelinggenootschap) karena tak lagi setuju dengan pendekatan NZG. Juga terutama Carel Poensen yang tiba di Kediri pada 1862 dan menetap lebih dari 30 tahun di situ. Poensen kelak diangkat sebagai guru besar di Koninklijke Akademie di Delft (Negeri Belanda), dan memang pengetahuannya agak lebih berdasarkan keilmuan daripada misionaris yang lain. Orang misionaris seperti ini juga berhubungan dengan generasi ahli Belanda awal di Jawa pada pertengahan abad ke XIX, misalnya J.F.C. Gericke (1799-1857), C.F. Winter Sr (1799-1859), J.A. Wilkens (1813-1880) dan A.B. Cohen Stuart (wafat: 1876).

Kalau kita melacak kata abang dalam edisi pertama kamus Jawa-Belanda oleh Gericke dan T. Roorda (1801-1874) yang terbit pada 1847, kita baca bahwa abang berarti merah, akan tetapi tidak ada kata jadian abangan. Edisi kedua dari kamus itu dikeluarkan setengah abad sesudahnya, pada 1901 (diedit oleh A.C. Vreede dan J.G.H. Gunning). Pada edisi itu mulai terdapat kata abangan dengan definisi “dalam warna merah”, yang lalu dijelaskan sebagai “istilah oleh para santri untuk seorang yang tak beriman, yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama (barangkali dari pakaian merah atau berwarna-warni dan bibir merah karena menyirih), untuk membedakan dari wong putihan, sebutan santri untuk mereka sendiri”. Jadi, ini merupakan indikasi bahwa istilah dan kategori sosial abangan itu mungkin berasal dan berkembang sepanjang paruh kedua abad ke-19. Tidak terdapat pada edisi 1847, tetapi ada dalam edisi 1901.

Informasi dari kamus itu sesuai dengan sumber sejarah yang berindikasi bahwa pada awal abad ke-19, masyarakat Jawa belum membedakan suatu golongan yang saleh dari satu lagi yang kurang beriman. Misalnya, Residen Belanda di Gresik pada 1822, A.D. Cornets de Groot, melaporkan bahwa antara orang Jawa “shahadah, sembayang, puasa, zakat, fitrah dan hajj dijalankan oleh banyak orang…. Puasa dijalankan oleh mayoritas orang Jawa dari semua kelas sosial.” Selama setengah abad yang berikut, situasi itu berubah secara fundamental.

Lalu kita menengok kepada sumber-sumber dari kaum misionaris. Informasi yang paling awal berasal dari suatu buku kecil Kristen dalam bahasa Jawa. Pada  1855 Hoezoo menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda, dan terjemahan itu mengandung pembedaan antara “orang awam (tiyang abangan, sebetulnya orang merah)” dan “orang yang memegang teguh pada agamanya (tiyang putihan, sebetulnya orang putih)”. Pada tahun yang sama, Harthoorn melaporkan dari Majawarna (dekat Jombang) bahwa minoritas dalam masyarakat Jawa yang saleh dinamakan bangsa putihan, sedangkan yang lain dianggap sebagai bangsa abangan. Sumber dua ini merupakan laporan yang paling awal mengenai pembagian masyarakat Jawa dalam dua golongan berdasarkan gaya kehidupan keagamaannya.

Pada 1856, Ganswijk melaporkan bahwa agama Islam memang berpengaruh dalam kehidupan orang Jawa. Akan tetapi seorang yang tertarik kepada agama, menurutnya, akan masuk sebuah pesantren, belajar membaca bahasa Arab, bersembahyang dan lain sebagainya, sehingga dia tidak lagi digolongkan sebagai bangsa abangan, “orang banyak yang tidak kenal hukum”, akan tetapi sudah dianggap sebagai seorang dari bangsa putihan, “orang saleh”.

Pada 1860, Harthoorn mengeluarkan sebuah makalah dalam jurnal misi MNZG (Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendelinggenootschap) terutama mengenai Malang. Dia mendeskripsikan perbedaan sosial yang sedang berkembang antara orang santri (dalam konteks ini, berarti murid-murid agama) yang dinamakan orang putih dan, pada sisi lain, mayoritas orang Jawa yang “secara penghinaan dinamakan orang merah”.

Menurut Harthoorn, perbedaan itu merupakan reaksi sosial dari upaya pihak putihan untuk memurnikan agama Islam. Editor jurnal misi itu menambahkan keterangan dalam catatan kaki bahwa “Ucapan ini mengenai orang putih dan orang merah juga sudah biasa dengan arti yang sama di daerah Semarang, yang jelas dalam laporan-laporan dari misionaris Hoezoo.” Ini semuanya memberi kesan bahwa pembedaan putihan-abangan ini masih sesuatu yang agak baru dan belum umum di seluruh daerah Jawa Tengah dan Timur.

Lalu muncul beberapa laporan dari dalam masyarakat Jawa sendiri. Dalam surat kabar bahasa Jawa Bramartani/Jurumartani pada 1867 ditemukan tulisan mengenai seorang kyai desa –kaum dusun istilahnya– dengan menantu lelaki yang seorang abangan. Ada konflik di antara mereka, tapi bukan mengenai kehidupan agama. Penggunaan istilah abangan itu yang penting bagi kita. Penyebutan istilah tersebut dalam surat kabar berbahasa Jawa itu menandakan bahwa pada saat itu istilah abangan  sudah jadi dikenal dalam lingkungan Jawa, paling tidak di daerah tertentu. Dalam surat kabar yang sama pada 1879 juga ada cerita yang agak panjang mengenai seorang dari komunitas saleh (kaum) yang belajar sebagai seorang santri selama delapan tahun, lalu “menjadi abritan lagi”.

Akan tetapi, arti istilah-istilah itu belumlah stabil. Malah, pada 1861 Hoezoo melaporkan dari Majawarna –tempat salah satu komunitas Kristen Jawa yang awal dan yang masih kecil– bahwa orang Kristen menamakan diri wong putihan dan menghina orang Muslim di sekitarnya sebagai wong abangan dan malah sebagai orang kapir. Hoezoo mencela ucapan itu secara kuat sekali.

Poensen, pengamat masyarakat Jawa yang paling cerdas antara tokoh-tokoh misionaris, baru melaporkan mengenai perbedaan antara abangan dan putihan di Kediri pada 1869. “Orang Jawa membedakan diri antara bangsa putihan dan bangsa abangan”, menurutnya, “walaupun semuanya orang Muslimin”. Lebih menarik lagi bahwa Poensen –yang menulis ratusan halaman laporan mengenai masyarakat Jawa saat menetap di Kediri– tidak menyebutkan perbedaan putihan-abangan lagi sebelum dasawarsa 1880-an.

Dari sana timbul kemungkinan bahwa laporan Poensen pada 1869 berdasarkan laporan-laporan misionaris Belanda lain yang dibacanya di majalah MNZG, bukan observasi langsung sendiri di Kediri. Jadi, mungkin perbedaan putihan-abangan yang sudah diketahui pada era  1850-an di daerah lain di Jawa baru menjadi sesuatu yang biasa di Kediri pada era 1880-an. Kita akan kembali kepada laporan Poensen di bawah ini

Ketiadaan laporan

Juga ada sumber-sumber mengenai masyarakat Jawa dari abad ke-19 yang tidak menyebutkan perbedaan sosial antara abangan dan putihan. Ini mendukung hipotesa bahwa perbedaan sosial Jawa ini mulai diketahui di beberapa tempat pada era 1850-an, dan kemudian menyebar dari pelosok ke pelosok Jawa secara perlahan.

Pada 1863, Poensen menulis artikel panjang mengenai kehidupan agama orang Jawa. Menurut dia, agama Islam semakin berpengaruh di dalam masyarat Jawa setempat akan tetapi dia tidak melaporkan mengenai perbedaan antara abangan dan putihan.

Antara buku-buku yang paling terkenal dari periode itu adalah yang ditulis oleh Bupati Kudus Condronegoro V (c.1836-85), yang lebih dikenal dengan nama Purwalelana (pelancong pertama). Sekira 1858 dia berkeliling ke seluruh Jawa Tengah dan Timur dan ke Batavia. Bukunya yang berjudul Cariyos bab lampah-lampahipun Raden Mas Arya Purwalelana (Cerita Mengenai Perjalanan R.M.A. Purwalelana) diterbitkan dalam dua jilid pada 1865-1866 (dan sekali lagi pada 1877 dan 1880). Dalam buku itu Purwalelana mendeskripsikan banyak mengenai masyarakat Jawa tapi tidak melaporkan adanya kelompok yang dinamakan abangan.

Professor Belanda Samuel Keijzer mengeluarkan bukunya Onze tijd in Indië (Zaman Kami di Indonesia) pada  1860. Buku itu memberi tekanan pada hal-hal Islam tapi tidak menyebutkan perbedaan abangan-putihan. Pada 1870, Poensen sekali lagi menulis laporan yang panjang. Dia menyebutkan kelompok santri yang berdiri dari murid-murid agama, tapi istilah atau kelompok abangan tidak muncul. P.J. Veth, seorang Professor di Belanda yang tidak pernah berkunjung ke Indonesia, mengeluarkan buku 3 jilid yang judulnya Java: Geographisch, ethnologisch, historisch (Jawa: Secara Geologis, Etnologis dan Sejarah) pada 1875-1882. Mengenai agama, dia sangat mengandalkan informasi dari MNZG, terutama yang dari Harthoorn dan Poensen, dan dia pun tak menyebutkan abangan.

Ini semuanya sesuai dengan hipotesa bahwa pengelompokan sosial abangan-putihan bersebar ke seluruh Jawa agak pelan-pelan dari era 1850-an sampai akhir abad ke-19. Tentu kita harus bertanya mengapa perkembangan ini muncul dalam masyarakat Jawa persis pada periode itu. Kita akan kembali kepada pertanyaan itu di bawah ini.

Dasawarsa 1880-an

Dasawarsa1880-an penting dalam sejarah Islamisasi masyarakat Jawa. Jumlah orang yang naik haji berkembang. Menurut statistik pemerintah kolonial (yang tidak lengkap pada waktu itu, karena orang Jawa masih bisa berangkat dari pelabuhan yang tidak dikuasai oleh Belanda, seperti Singapura), pada 1850 hanya 58 orang naik haji dari Jawa. Pada 1858, jumlahnya sudah mencapai 2283 (yang masih merupakan persentase kecil sekali dari seluruh masyarakat Jawa). Pada kurun 1884-1885, jumlahnya masih bekisar antara 2500-an. Akan tetapi, pada 1898 jumlah itu naik sampai 5322.  Pelayaran kapal uap antara Indonesia dan Eropa dan pembukaan terusan Suez pada 1869 memudahkan perjalanan haji. Pada tahun itu, seorang yang bernama Sayid Muhammad Aidit mengumumkan bahwa dia sudah membeli sebuah kapal uap khusus untuk mengantarkan para orang haji dari Batavia ke Mekah.

Jadi, selama paruh kedua abad ke-19, jumlah orang yang berhaji sudah merupakan bagian yang semakin besar dalam masyarakat Jawa. Demikian juga jumlah murid-murid di pesantren. Pada 1863 jumlah “orang agama” (istilah pemerintah Belanda, yang kira-kira menyamai orang putihan) Jawa adalah 64,980; murid-murid (santri) berjumlah 93,680. Sepuluh tahun sesudah itu (1872), jumlah itu meningkat, masing-masing jadi 90,023 dan 162,474.

Pada 1892 jumlah pesantren tercatat ada 18,202 dengan jumlah murid 262,416. Ada perkembangan lain yang mendukung proses Islamisasi semakin kuat pada era itu. Tarekat Naqshabandiyah dan Qadiriyah wa Naqshabandiy tersebar. Penggantian kalendar Islam dari abad ke-13 ke abad ke-14 (pada tahun Masehi 1882) juga mengesankan banyak orang saleh. Juga ada tokoh-tokoh penting yang memainkan peranan dalam Islamisasi yang lebih mendalam itu, misalnya Kyai Shaleh Darat.

Gerakan pemurnian Islam, yang berakar ke gerakan-gerakan pemurnian di Timur Tengah dan keadaan sosial lokal,  juga semakin kuat oleh karena perkembangan baru dalam struktur kelas masyarakat Jawa. Pada 1800, sebetulnya “kelas menengah” Jawa kecil sekali, yaitu orang-orang yang mencari nafkahnya dari bisnis, kerajinan atau perdagangan. Sesudah 1830, di bawah Cultuurstelsel (sistem tanam paksa), kehidupan petani dikendalikan dan diarahkan untuk keperluan ekonomi kolonial. Namun demikian, masih cukup banyak medan kegiatan yang tidak diurus oleh pemerintah Belanda. Misalnya industri tekstil, pengolahan bahan-bahan agraria, pengangkutan, pertunjukan, kepandaian besi, pekerjaan batu, pembuatan kapal, pembuatan tembikar dan karung goni dan sebagainya tidak sepenuhnya diurus pemerintah.

Lalu muncul peluang-peluang untuk kewirausahaan Jawa bersama dengan buruh harian. Juga banyak usaha perkapalan dan perikanan di tangan orang Jawa. Pada 1851 pemerintah kolonial menghapuskan pajak pasar dan sesudah itu pasar-pasar di Jawa berkembang pesat. Infrastruktur pengangkutan (terutama jalan-jalan dan kereta api) yang didirikan oleh pemerintah demi keperluan kontrol dan pengangkutan hasil-hasil dari Cultuurstelsel juga memudahkan hubungan antar-daerah dan dengan demikian memfasilitasi perkembangan ekonomi secara umum.

Dari semua perkembangan ini muncul sebuah kelas menengah Jawa yang baru, yang berpusat di kota-kota – terutama di daerah pesisir – dan yang sering mempunyai hubungan bisnis dan sosial dengan komunitas dagang etnis Arab. Tidak semua orang Jawa kelas mengengah atau saudagar Arab mendukung gerakan reformis Islam, tapi antaranya ada cukup banyak yang merangkul agama Islam yang dianggap lebih murni itu. Dan merekalah yang mempunyai kemampuan dan semangat yang diperlukan untuk naik haji dan mendukung penyebaran gerakan pemurnian di kalangan masyarakat Jawa.

Pada 1880-an, Poensen melaporkan mengenai proses Islamisasi dan perbedaan santri-abangan di Kediri. Menurut dia, “pesantren dan haji tetap menyebarkan konsep-konsep yang betul mengenai semangat dan intisari agama Islam di antara masyarakat. … [Akan tetapi] mayoritas besar … yang hidup dalam kebodohan, kesalahan dan kemiskinan, hanya mengetahui sedikit mengenai agama Islam. … Lama-kelamaan agama Islam semakin kuat antara mayoritas itu … dan masyarakat akan menjadi orang Muslimin yang semakin baik.”  Tapi, tuturnya, perbedaan antara abangan dan putihan sudah menonjol. Malah, orang abangan semakin menjauhkan diri dari ritual-ritual agama. “Pada dasarnya”, menurut Poensen, “orang-orang sedang menjadi semakin kurang beriman dan saleh. … Agama baru itu terlalu berat, terlalu berdasarkan buku-buku dan apalagi dalam bahasa asing” (maksudnya bahasa Arab).

Yang dilaporkan oleh Poensen adalah suatu masyarakat yang semakin terpolarisasi. Gerakan-gerakan pemurnian Islam semakin berpengaruh dan banyak orang Jawa memeluk gaya baru agama Islam itu, merekalah wong putihan. Akan tetapi untuk mayoritas, gaya baru itu kurang menarik dan malah semakin menjauhkan diri mereka dari kehidupan serta rukun-rukun agama Islam (yang sebelumnya semacam agama rakyat, yang terpengaruh oleh budaya lokal). Mereka yang menolak gaya baru agama itu, mulai dinamakan wong abangan.

Sampai akhir abad ke-19, rupanya perbedaan abangan-putihan semakin luas dan semakin kuat antara orang Jawa. Mulai dari dasawarsa 1910-an, perbedaan itu semakin dipolitisasi. Untuk orang putihan ada parpol-parpol semacam Sarekat Islam dan institusi lain seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Islam. Untuk orang abangan ada Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Semakin lama, semakin tajam pula kompetisi politik yang mencerminkan perbedaan agama-sosial-budaya antara abangan dan putihan. Oleh karena kombinasi perbedaan (dan kompetisi) politik dan agama-sosial-budaya itu, polarisasi masyarakat Jawa itu semakin mendalam dan oleh karena itu semakin berbahaya dan semakin mengancam ketenteraman sosial.

Sudah cukup jelas dari sumber-sumber yang disebutkan di atas bahwa penggolongan sosial masyarakat Jawa antara abangan dan putihan baru muncul sebagai gejala khas masyarakat Jawa pada paruh kedua abad ke-19. Perkembangan ini merupakan salah satu akibat dari tekanan dan harapan untuk reformasi sosial yang muncul dari gerakan pemurnian Islam. Jadi gejala yang dulu sering dianggap sebagai sesuatu yang berakar jauh di dalam masa lampau –ternyata terjadi kira-kira selama satu abad, dari paruh kedua abad ke-19 sehingga paruh kedua abad ke-20.

M.C. Ricklefs adalah profesor emeritus di Australian National University dan penulis banyak artikel maupun buku mengenai sejarah Indonesia. Buku terbarunya, biografi Pangeran Mangkunagara I berjudul Soul Catcher: Java’s fiery prince Mangkunagara I, 1726-1795 diterbitkan oleh NUS Press, Singapore (2018). Edisi bahasa Indonesia sedang direncanakan terbit. Artikel ini berdasarkan bukunya Polarising Javanese society: Islamic and other visions c.1830-1930 yang juga diterbitkan oleh NUS Press, Singapore (2007).

Sumber: https://historia.id/agama/articles/asal-usul-kaum-abangan-Dwgq5?page_source=home

Kunjungan Program BERPIHAK ke Lombok Utara

Sebelum gempa kawin anak sudah tinggi di Lombok Utara, setelah gempa dibutuhkan data terbarukan.
Secara anekdotal dalam 1 minggu di desa J kec Tanjung terjadi empat perisiwa kawin anak. Hal yang menguatkan untuk program cegah kawin anak di Lombok Utara adalah besarnya daya ungkit untuk bersama-sama mengatasi persoalan ini. Juga karena kerja-kerja civil society mendapat dukungan penuh dari PEMDA dan orang tua. Dalam setiap kunjungan ke instansi yang berwenang bukan hanya disambut baik tetapi sangat terbuka pada bacaan terhadap faktor penyebab baik kultural maupun ekonomi terhadap kawin anak. Sebuah langkah yang memudahkan untuk pendampingan dan advokasi. Keterangan foto: kami melakukan pertemuan di Berugaq, di lokasi pengungsian, di kantor sementara berdinding triplex dan di tenda darurat. Ayo Lombok Utara, kalian pasti bisa!

 

Bersama kepala BAPPEDA

pertemuan dengan pak sekda

Dinas sosial pemberdayaan perempuan Kasi Kelembagaan dan Peningkatan Kwalitas hidup perempuan ibu ria apriani Ibu Tri nuril fitri KASI perlindungan anak

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diskusi dengan Lembaga Perlindungan Anak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumbangan Pribadi untuk Anak Perempuan Putus Sekolah Karena Kawin Anak

“Rumah KitaB telah menerima sumbangan pribadi untuk kelanjutan pendidikan anak perempuan seperti korban perkawinan anak dan bencana. Beberapa anggota Kanca dari Klub Baca Perempuan dengan gembira telah menerima bantuan alat belajar dan buku-buku bacaan dari Ibu Claire Harvey untuk program literasi di Rumah Indonesia, Kab. Lombok Utara”

.

Terima kasih ibu Clare Harvey

Ayo siapa lagi yang mau bantu?

Klub baca perempuan juga mendukung literasi di sekolah-sekolah di Kab Lombok Utara.

Saat ini mereka membutuhkan bantuan penyediaan buku.
Jika ada yang ingin membantu berupa buku langsung juga bisa.

.

Pengiriman donasi bisa langsung ke:
Yayasan Rumah Kita Bersama Indonesia
Bank Maybank no rek: 2.427.001.304

Silakan hubungi kami: official@rumahkitab.com
atau Nura: +62 856-9532-3908