Tangan dan Kaki Terikat: Buruh Perempuan di Cakung Dilarang Hamil

Keguguran, hak cuti haid diganti “uang menstruasi”, sistem kerja kontrak; semua itu menjerat usia produktif buruh perempuan di KBN Cakung.

tirto.id – Hermina tak menyangka hari itu akan jadi hari tersial dalam hidupnya.

Usia kandungan Hermina, bukan nama sebenarnya, saat itu 7,7 bulan. Perut buncitnya sudah kepalang besar untuk dilewatkan mata awam, harusnya tak terkecuali mata sang pengawas. Hermina hakul yakin tentang hal itu.

Maka, ia sempat keberatan ketika menerima instruksi untuk mengambil setengah karung hasil cuci di laundry room: ruang khusus yang memuat beragam bahan kimia untuk membersihkan baju sebelum dikemas.

Lepas 12 jam berlalu, ketuban Hermina pecah. Kurang dari 24 jam berikutnya, anak pertamanya lahir. Kemalangan tak bisa ditampik, bayi Hermina yang lahir prematur hanya mampu bertahan hidup empat jam karena paru-parunya tidak berkembang sempurna.

Belum hilang duka, perempuan 24 tahun ini harus menghadapi masa habis kontrak kerja. Saat itu Hermina bekerja di sebuah perusahaan garmen di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, satu kompleks industri bertujuan ekspor di perbatasan Jakarta Timur-Jakarta Utara. Alih-alih mendapatkan cuti keguguran atau keringanan perpanjangan kontrak, masa kerja Hermina dihentikan dengan sisa kontrak 17 hari dan gaji UMR.

Hermina tak ingin menyebut nama perusahaan itu karena takut namanya dicoret jika punya kesempatan melamar lagi.

Seumur hidupnya, Hermina telah pindah kerja 5 kali selama 3 tahun di KBN Cakung, dengan sistem kerja kontrak, tak pernah diangkat jadi karyawan tetap.

Tari, bukan nama asli, juga bernasib serupa Hermina. Kandungannya berusia 6 bulan saat si janin terlahir prematur di rumahnya. Lahir tanpa perawatan dokter bikin nyawa bayinya tak terselamatkan.

Usai keguguran, Tari harus rutin mengirim surat sakit dari dokter karena perusahaan melarang cuti keguguran. Jika tidak, ia akan kehilangan upah harian, bahkan bisa diberhentikan perusahaan.

Sayangnya, dokter cuma bisa memberikan tiga kali surat keterangan sakit karena tak bisa diperpanjang terus-menerus. Akhirnya, ia hanya sempat beristirahat 9 hari selepas keguguran.

Perusahaan mengabaikan cuti keguguran melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur seorang buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan usai keguguran.

Tapi, Tari tak tahu itu. Ia cuma takut dipecat dan kepayahan mencari pekerjaan lagi. Sebelum mengalami keguguran saja ia sudah sempat disuruh menandatangani pengunduran diri.

“Katanya bakal diganti dua kaleng besar susu bubuk,” ungkap Tari, tanpa pesangon atau uang apa pun.

Bagi buruh-buruh perempuan di KBN Cakung, menjadi hamil memang lebih sering dianggap pertanda buruk ketimbang berkah.

“Karena bisa jadi tanda hilangnya kesempatan perpanjangan kontrak kerja, atau bahkan malah jadi dapat tekanan-tekanan untuk berhenti kerja, atau disuruh mengundurkan diri,” kata Vivi Widyawati, peneliti di Perempuan Mahardika, kepada saya.

Perempuan Mahardika, organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, pernah melakukan penelitian tentang hak maternitas buruh perempuan di Cakung, yang dirilis pertengahan 2017.

Hasil penelitiannya miris. Pemahaman hak maternitas masih rendah di kalangan buruh, sementara perusahaan “atas nama efisiensi, produksi, dan finansial,” kata Vivi, “acapkali lepas dari kewajiban memenuhi hak-hak buruh.”

Dari total 773 buruh perempuan di KBN Cakung yang mengikuti survei Perempuan Mahardika, dalam periode 2015-2017, ada 118 buruh garmen perempuan yang pernah hamil dan sedang hamil. Sebanyak 93 orang di antaranya pernah hamil, dan 25 orang sedang hamil saat mengisi survei. Sebanyak 13 orang dari 25 tersebut berstatus kontrak.

Sebanyak 30 orang atau 25,4 persen dari mereka yang pernah hamil saat bekerja harus tetap lembur selama masa hamil; 42 buruh tidak dapat izin periksa kandungan dari atasan.

Meski ada 72 buruh yang pernah hamil mendapatkan cuti melahirkan dari perusahaan selama 3 bulan dan 2 buruh mendapatkan cuti melahirkan kurang dari 3 bulan, tetapi ada 19 buruh yang tidak mendapatkan cuti melahirkan.

Mahardika bertemu 7 buruh yang pernah mengalami keguguran, termasuk Tari dan Hermina. Tiga dari tujuh buruh itu tidak mendapatkan cuti keguguran.

‘Menyembunyikan Kehamilan’ agar Kontrak Kerja Diperpanjang

Salah satu penyebab para buruh tak paham hak-haknya, termasuk hak cuti hamil, keguguran, melahirkan, bahkan mendapatkan ruang laktasi, adalah faktor pendidikan yang rendah. Kebanyakan buruh yang bekerja di KBN Cakung datang dari latar ekonomi menengah ke bawah.

Jumisih, ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), salah satu serikat buruh di KBN Cakung, berkata bahkan kebanyakan perempuan yang bekerja di Cakung memulai dari usia muda.

“Banyak banget yang pekerjaan pertamanya itu sebagai buruh garmen,” kata Jumisih. FBLP punya seribuan anggota, terdiri dari berbagai perusahaan di KBN Cakung, dan mayoritasnya perempuan.

Data yang dimiliki Perempuan Mahardika berbunyi senada. Dari 773 buruh yang disurvei, 237 orang mulai bekerja sejak usia 21–25 tahun.

Sebanyak 107 buruh memulai bekerja di Cakung sejak usia 17 tahun, dan 234 buruh perempuan memulainya sejak usia 18–20 tahun. Hanya 196 orang memulai kerja pada usia lebih dari 25 tahun. Lowongan kerja di KBN Cakung sering tersedia buat para perempuan berusia 17-25 tahun.

“Kalau di atas itu sudah susah keterima biasanya,” kata Jumisih. “Yang sudah kerja saja kalau umur 25 ke atas, sudah tidak tenang. Mikir-mikir apa kontraknya diperpanjang atau tidak.”

Sistem kerja kontrak hanya setahun, setengah tahun, bahkan ada yang tiga bulan, menjadi problem akut yang menjerat kaki-kaki buruh.

Hermina dan Tari, misalnya. Mereka susah protes karena takut kontrak diputus. Sementara dapur harus senantiasa ngebul. Menjadi buruh garmen menjadi jalan keluar mereka, bukan karena mereka tidak giat bekerja atau tak punya impian besar, tapi pilihan itu seringkali satu-satunya opsi yang paling tersedia dan masuk akal.

Vivi Widyawati menemukan ada fenomena kalangan buruh perempuan di KBN Cakung menyembunyikan kehamilannya.

“Mereka sengaja enggak bilang ke pengawas, supaya enggak ditandai. Kalau sampai ketahuan hamil muda, sama saja dengan memperpendek kontrak kerja yang sedang diperbarui,” ujar Vivi.

Biasanya, kontrak kerja buruh perempuan yang hamil muda hanya diperpanjang tiga bulan. Artinya, saat masa kontrak telah habis sebelum masa melahirkan. Dengan begitu perusahaan tak perlu memberikan cuti hamil, yang bisa berefek pada pengeluaran perusahaan.

Kami juga menerima pengakuan para buruh yang menyebut “uang menstruasi” sebagai ganti hak cuti haid. Di beberapa perusahaan, para buruh seolah-olah diberi pilihan untuk tidak memakai cuti haid yang bisa digantikan upah lebih.

Fenomena ini akhirnya merugikan buruh perempuan yang hamil, karena akhirnya kehilangan hak atas “uang menstruasi” yang biasanya diterima tiap bulan.

Sayang, kebanyakan sumber tak ingin menyebut nama perusahaan yang pernah atau sedang jadi tempat kerja mereka. Sebab, sistem kontrak di KBN Cakung memaksa para buruh untuk tetap aman agar terus bisa bekerja di industri garmen meski harus berpindah-pindah perusahaan.

Infografik HL Indepth Pelecehan Buruh Perempuan

‘Jeratan yang Mengikat Kaki Buruh Ketat Sekali’

Namun, tak semua buruh tinggal diam. Sri Handayani, buruh berusia 35 tahun, pernah bersikeras emoh menandatangani surat pengunduran diri pada Mei 2017. Kontraknya memang sudah habis pada bulan itu. Ia sudah tiga tahun bekerja di Pabrik Hansae dan berstatus sebagai karyawan kontrak.

Tapi, pengalaman tiga tahun, menurut UU Ketenagakerjaan, harusnya sudah cukup buat dia diterima sebagai karyawan tetap, pikir Sri.

Maka, ketika orang-orang personalia menyuruhnya menandatangani surat pengunduran diri beberapa kali sebelum tanggal kontraknya habis, Sri menolak.

“Mbak Sri ngotot aja waktu itu, walaupun di hari terakhir Mbak Sri tetap datang aja. Enggak peduli. Pokoknya mau diperpanjang kontraknya, kalau bisa jadi karyawan tetap,” katanya. Sri memang memakai panggilan orang ketiga untuk menyebutkan dirinya sendiri saat bercerita.

Perjuangan Sri berhasil berkat tergabung dengan Federasi Buruh Lintas Pabrik. Ia meminta Jumisih, ketua Federasi, mengadvokasi kasusnya.

Singkat cerita, Sri diangkat jadi karyawan tetap. “Padahal, temen-temen Mbak Sri itu banyak yang akhirnya beneran berhenti karena enggak mau protes. Mereka juga udah kerja dua-tiga tahun, tapi manut-manut aja pas disuruh mengundurkan diri,” tambah Sri.

Kini, usai kasus Sri, buruh lain yang sudah lewat masa dua hingga tiga tahun bekerja diangkat jadi karyawan tetap.

Kami beberapa kali menghubungi Beni, Kepala Personalia PT. Hansae Indonesia Utama, untuk mengobrol perkara ini. Namun, ia menyatakan tak bisa.

“Kadang kalau dipikir-pikir, jeratan yang mengikat kaki buruh-buruh ini memang sudah ketat sekali,” kata Vivi Widyawati. “Supaya tetap bekerja saja mereka kesulitan karena sistem kontrak, gimana mau melawan?”

Vivi benar. Kebanyakan dari mereka kepayahan menyambung hidup. Ketika perempuan lain mulai bersuara atas pelecehan seksual di tempat kerja, buruh-buruh garmen di KBN Cakung masih menghadapi banyak hambatan demi hak-hak dasarnya terpenuhi.

Keadaan yang menggambarkan tangan dan kaki terikat itu sering bikin para buruh perempuan di KBN Cakung susah bergerak bahkan untuk bersuara.

=========

Bagi Anda yang pernah dilecehkan secara seksual di tempat kerja, atau pernah mendengar kasus yang sama di lingkungan kerja Anda, atau orang terdekat korban dan penyintas kejahatan seksual di tempat kerja, dan berkenan berbagi cerita-cerita tersebut, sila kirim ke email penulis: adam@tirto.id & widiaprimastika@tirto.id

Baca juga artikel terkait HAK BURUH PEREMPUAN atau tulisan menarik lainnya Aulia Adam
(tirto.id – Sosial Budaya)

Reporter: Aulia Adam & Widia Primastika
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam

Sumber: https://tirto.id/tangan-dan-kaki-terikat-buruh-perempuan-di-cakung-dilarang-hamil-daRr

Catatan di Ibukota: Indonesian Civil Society Forum

Pada tanggal 14-15 November 2018, saya mengikuti acara Indonesian Civil Society Forum 2018 di Hotel Aryaduta Jakarta, atas rekomendasi Ford Foundation. Namun, panitia membelikan tiket ke Jakarta pada tanggal 13 November 2018 karena tanggal 14 pagi diharapkan peserta sudah bisa mengikuti pembukaan. Pergi ke ibukota seorang diri adalah hal yang sangat mengharukan bagi saya. Saya harus punya rencana yang tersusun rapi. Semua rencana saya catat dengan baik di HP agar tidak lupa. Penerbangan saya ke Jakarta pukul 15.30 WIB, namun saya sudah sampai bandara pukul 11.00 WIB. Bisa dibayangkan betapa asyiknya akan menjalani beberapa jam seorang diri sampai pesawat berangkat. Lagi-lagi dinikmati saja perjalanan ini. Waktu begitu terasa lama, sayapun sempat membuat beberapa baris kata-kata. Entah puisi atau apa ini…

Aku duduk di sini

Menanti kau menghampiriku

dan duduk disampingku lalu berucap, “Aku rindu Umi”

Aaahhh tapi itu hanya khayalanku saja

Terbayang kau berlarian ke sana ke mari

Tertawa dan bercanda sembari memanggilku

Kaulah yang membuatku ingin cepat pulang

Kaulah alasan kenapa saya harus berjuang, Anakku

Tak terasa air mata saya menetes, saya kangen malaikat kecilku yang selalu membesarkan jiwa saya. Kalianlah alasan saya untuk tetap hidup dan berjuang.

Saya berjalan mengikuti orang-orang yang akan ke Gate 2 menuju Jakarta. Tenang sekali rasanya, sebentar lagi saya akan berada di ibukota. Pesawatpun berangkat, saya duduk menyandarkan kepala dan berdoa semoga selamat sampai tujuan. Hampir gelap saya sampai di bandara Soekarno Hatta, begitu megah dan indah, saya berjalan mengikuti petunjuk yang ada di bandara.

Malam pertama di ibukota, saya sendirian di kamar tanpa teman. Kubuka foto anak kecil mungil yang dua bulan lagi akan melahirkan, dia adalah korban perkawinan anak. Menikah di bawah tangan di usianya yang masih 11 tahun kurang 3 bulan, namun suaminya sudah menyentuhnya di malam kedua setelah mereka menikah.

Baru sebentar anak ini menjalani masa indah sebagai anak-anak. Umur sembilan tahun sudah haid dan dua tahun kemudian ditunangkan lalu dinikahkan di bawah umur. Nasib malang dialami anak ini, beban hamil saya rasakan betul saat bersamanya. Andai bisa ditukar, saya ikhlas menggantikan posisinya untuk hamil. Badannya yang mungil seolah tidak kuat dibebani dengan perut besar. Semoga kamu sehat sampai anakmu lahir. saya yakin kamu kuat.

14 November 2018

Forum ini diberi judul “Indonesian Civil Society Forum 2018: Membangun Kapasitas untuk Menjamin Keberlanjutan”. Dalam sambutan awal, disampaikan bahwa forum ini akan memfasilitasi peserta dalam pembelajaran dan mengembangkan kesempatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), terutama terkait isu kapasitas dan sustainabilitas dan juga menjadi forum peringatan 20 tahun Reformasi di Indonesia.

Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti kegiatan seperti ini, bertemu dengan berbagai macam CSO dan OMS di seluruh Indonesia. Dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari OMS di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Acara ini sungguh luar biasa. Dalam diskusi kelompok pertama, saya memilih kelompok 2, yaitu membahas tentang “memaksimalkan sumberdaya dan jaringan OMS” dan kelompok 3 untuk sesi diskusi yang kedua, yang membahas tentang “keterampilan teknik dan kemampuan advokasi OMS”. Pada sesi diskusi kelompok yang ketiga saya memilih kelompok 3 yang membahas tentang “mengakses dana pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan OMS.”

Selain dari yang sudah dijadwalkan, kegiatan ini juga dalam rangka membangun jaringan. Dari semua yang didapat dalam dua hari efektif ini, saya berharap bisa menjadikan saya tambah semangat untuk melakukan perubahan, meski sekecil apapun itu. Namun, cukup disayangkan bahwa dalam forum yang lumayan besar tersebut, tidak ada yang fokus membicarakan masalah terkait perempuan dan anak.

15 November 2018

Ada banyak hal baru yang saya dapat, terutama dari pemaparan para panelis. Karena tidak ada pembagian materi dari panitia, maka kegiatan ini saya rekam. Pemaparan yang paling berkesan bagi saya adalah pembicara dari Ann Hendrix-Jenkins (EnCompass) yang menyampaikan terkait pengembangan kapasitas 2.0 sebagai cara meningkatkan legitimasi masyarakat sipil dan keberhasilan.

Sesi lain yang juga membuat saya terkesan adalah materi tentang meningkatkan keberlanjutan OMS secara finansial yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok terkait dengan mewujudkan keberlanjutan finansial OMS melalui penerapan inovasi.

Tepat pukul 18.00, acara Indonesian Civil Society Forum 2018 ditutup.

16 November 2018

Saya pulang dengan penerbangan pukul 13.20 WIB. Saya bahagia dapat mengikuti acara ini dan dengan segala kerendahan hati saya minta maaf atas segala kekurangan dan berterima kasih kepada Rumah KitaB dan juga Ford Foundation telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Acara ini luar biasa, terimakasih ilmunya, terima kasih untuk semuanya. [Nurul Sugiyanti, Sumenep]

Pelecehan Seksual Buruh Perempuan di Cakung

Buruh perempuan rentan mengalami pelecehan seksual yang langgeng karena setiap hari bertemu dengan pelaku di tempat kerja.

tirto.id – “Aku sempet ngerasa aneh ngelihat cewek pakai selotip di sini [dikerah baju], ternyata setiap nunduk sedikit aja, langsung semua mata mekanik-mekanik jelalatan”

Kutipan itu kesaksian mantan buruh pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, sebuah kawasan industri seluas 176,7 hektare di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam film dokumenter berjudul “Angka Jadi Suara”.

Film buatan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) pada akhir Desember 2017 itu menggambarkan buruh-buruh perempuan di Cakung mengungkapkan beragam pelecehan seksual di tempat kerja mereka. Film itu juga menerangkan perjuangan para buruh menuntut kawasan itu bebas pelecehan seksual, yang diresmikan pada akhir 2016.

Pada 2017, Perempuan Mahardhika, organisasi sipil yang mengusung kesetaraan perempuan, melakukan studi berjudul “Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas Pada Buruh Garmen: Studi Buruh Garmen Perempuan di KBN Cakung Tahun 2017”. Hasilnya: 56,5 persen dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik.

Bentuk pelecehan itu beragam, seperti siulan, godaan, dan rayuan seksual; dipandang secara nakal; diejek tubuhnya; diraba-raba; tubuh dipepet; diintip lewat celah baju; diintip saat di kamar kecil; dipaksa membuka baju; tubuh disentuh; pantat dan payudara diremas; dipeluk dan digendong paksa; diajak hubungan seksual; dicium paksa; dan dipaksa berhubungan seksual.

Pelakunya tak cuma karyawan pria seperti mekanik, operator, chief, satpam, dan petugas parkir pabrik; melainkan juga bos dan orang HRD.

Pelbagai bentuk pelecehan seksual itu masih menghantui para buruh perempuan di Cakung sampai sekarang.

Seperti diceritakan Boy, 25 tahun, buruh pabrik garmen terbesar di Cakung milik orang Korea. Boy berkata pelecehan seksual di perusahaannya masih tinggi.

“Kalau aku mengalami pelecehan seksual enggak yang jauh kayak teman-teman lain. Aku [mengalami] kayak tangan dipegang, dikirim chat-chat SMS gitu, menawarkan ‘Kamu mau enggak jadi pacar aku?’,” ujar Boy kepada saya.

Penampilan tomboi Boy dianggap oleh personalia pabrik tak akan membuatnya risih. “Dia bilang, ‘Coba lihat mana tangannya?’ Kupikir mau ngapain, akhirnya dia malah pegang tanganku,”

Karena penampilannya itu, kolega kerja pria bahkan meminta Boy menunjukkan payudara.

Boy menceritakan teman buruh pria di pabrik kerap mencolek pantatnya atau pahanya ketika ia memakai model celana yang bagian pahanya robek.

Boy pernah ditawari jadi pacar oleh si personalia agar kontraknya bisa diperpanjang. Tawaran itu ia tolak. “Aku sih kerja mau kerja, aku di sini mau kerja dengan benar, tanpa ada iming-iming apa pun,” ujarnya.

Nani, 35 tahun, mengakui angka pelecehan di kawasan industri itu memang telah berkurang, tapi sepenuhnya tak hilang.

Di pabrik tempatnya bekerja, banyak pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama operator dengan dalih bercanda, “Ada [operator] obras, tukang jahit, yang suka iseng. Anggap cuma bercanda. Nyolek, cubit pipi.”

Nani berkata bentuk pelecehan seksual yang kerap ia lihat seperti mencolek pantat dan pelecehan verbal. Masalahnya, tak semua buruh menganggap hal-hal macam ini pelecehan seksual.

Demi meningkatkan kesadaran di tempat kerja, Nani sering mengajak sesama kawan buruh untuk berserikat. Tapi, sedikit yang mau karena pabrik sering mendiskriminasi buruh yang berserikat.

“Bentuk intimidasinya secara halus. Kalau sudah habis kontrak, tidak akan dipanggil lagi, rata-rata begitu,” ujar Nani.

Boy dan Nani adalah buruh dari pabrik berbeda tapi masih dalam perusahaan yang sama. Pabrik tempat Nani bekerja masih beroperasi, sementara tempat Boy bekerja telah tutup pada Oktober 2018. Pihak pabrik menolak upaya konfirmasi atas kasus-kasus pelecehan seksual itu.

Infografik HL Indepth Pelecehan Buruh Perempuan

Trauma Korban Pelecehan Seksual

Meningkatkan kesadaran buruh tentang pelecehan seksual di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung menghadapi jalan terjal. Mutiara Ika Pratiwi, Koordinator Perempuan Mahardhika, mengisahkan butuh pendekatan berbulan-bulan untuk membuka kasus-kasus itu.

“Susah dan pakai banget untuk buruh ngakuin. Kami [mendapatkan akses mudah] di KBN karena sudah ada interaksi panjang dengan buruh perempuan, dengan relawan posko, dengan FBLP [Federasi Buruh Lintas Pabrik],” ujar Ika.

Para buruh perempuan ketakutan menceritakan pelecehan seksual karena mereka ditekan dari pihak pabrik dan lingkungan sosial, menurut Ika.

Saat laporan pelecehan seksual terhadap buruh garmen oleh Perempuan Mahardhika ditunjukkan, para HRD dari perusahaan-perusahaan ini menampik dan menganggap data dalam laporan itu bukan berasal dari kawasan pabrik Cakung.

Perusahaan-perusahaan ini tak serta merta mau memasang plang bertuliskan “Kawasan bebas pelecehan seksual”. Pabrik-pabrik garmen yang dikenal membuat pakaian-pakaian dari merek kelas dunia ini beralasan tak memiliki anggaran pemasangan plang.

Ika berkata penting setiap pabrik memasang plang bertulisan “kawasan bebas pelecehan seksual” karena bisa mendorong para buruh berani bersuara.

Terlebih, ujar Ika, pelecehan seksual rentan bikin korban trauma. Para buruh intens bertemu dengan pelaku pelecehan seksual. Pelaku juga memakai posisi yang tinggi melakukan kejahatan seksual tersebut.

Setelah melakukan penelitian di KBN Cakung, Perempuan Mahardhika menggandeng Yayasan Pulih untuk membantu korban memulihkan trauma.

Gisella Tani Pratiwi dari Yayasan Pulih berkata penanganan penyintas pelecehan seksual bukan hal sepele, sebab ada beragam aspek yang harus diperhatikan.

“Misalnya aspek medis, hukum, psikologis, dan mungkin ekonomi. Setiap penyintas punya kebutuhan masing-masing,” ujar Gisella.

Gisella menerangkan proses pemulihan korban pelecehan seksual memiliki tahapan beragam. Waktu yang dibutuhkan dari seorang penyintas tak bisa disamaratakan dengan korban lain.

Jika korban pelecehan seksual berasal dari lingkungan kerja yang sama, sudah seharusnya perusahaan memberikan akses kebutuhan korban seperti mengawal ke proses hukum, akses pelayanan medis, dan psikologis.

“Kebanyakan pelaku memang adalah orang terdekat, sehingga perlu segera diusahakan agar menjauh dari pelaku dan memiliki rekan atau teman atau keluarga serta tempat yang aman bagi penyintas untuk mendukung pemulihannya,” kata Gisella.

Gisella menegaskan seharusnya perusahaan memiliki prosedur penanganan pelecehan atau kekerasan seksual, seperti meminta asistensi dari ahli yang bergerak dalam isu ini. Perusahaan juga tidak seharusnya melindungi pelaku.

Sudah kewajiban perusahaan memberikan sanksi dan konsekuensi tegas kepada pelaku, apalagi pelecehan dan kekerasan seksual telah diatur dalam hukum negara, ujar Gisella.

Sumber: https://tirto.id/pelecehan-seksual-buruh-perempuan-di-cakung-daRD

WORKSHOP BUKU FIKIH PERWALIAN