Bi Monthly 8 di Rutgers

Diskusi program BERDAYA: Pencegahan Perkawinan Anak bersama Anne Lockley dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2

“Uang Panai”, Tanda Penghargaan untuk Meminang Gadis Bugis-Makassar

MAKASSAR, KOMPAS.com – ” Uang panai” atau uang belanja untuk pengantin mempelai wanita yang diberikan oleh pengantin pria merupakan tradisi adat suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Uang panai ini sejak dulu berlaku sebagai mahar jika pria ingin melamar wanita idamannya hingga sekarang. Namun, uang panai ini biasanya menjadi beban bagi pria untuk melamar wanita idamannya. Pasalnya, nilai uang panai sebagai syarat adat untuk membiayai pesta perkawinan untuk pengantin wanita tidaklah sedikit. Nilainya bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Uang panai memiliki kelas sesuai dengan strata sang wanita, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaannya. Pengaruh faktor pendidikan misalnya, jika gadis yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga panai akan lebih mahal dari gadis lulusan SMA, sedangkan perempuan lulusan S2 akan jauh lebih mahal dari perempuan lulusan S1. Sebagai contoh, jika uang panai bagi perempuan lulusan SMA senilai Rp 50 juta, maka uang panai bagi gadis berpendidikan S1 diperkirakan Rp 75 juta hingga Rp 100 juta. Untuk perempuan berketurunan bangsawan, nilai uang panai bisa mencapai miliaran rupiah. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi nilai uang panai, seperti sang gadis misalnya sudah berhaji atau belum. Meski demikian, nilai uang panai biasanya masih bisa didiskusikan oleh keluarga kedua calon mempelai.

Mengapa mahal? Nilai uang panai yang mahal kerap dipertanyakan. Konon zaman dulu, para orangtua ingin melihat keseriusan sang pria dalam melamar anak wanitanya sehingga sang pria betul-betul berusaha mengupayakan uang panai untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya. “Makanya susah untuk mendapatkan orang suku Bugis Makassar, tapi susah pula lepasnya atau bercerai. Dalam artian, tingginya harga panai akan membuat pihak lelaki akan berpikir seribu kali untuk menceraikan istrinya karena ia sudah berkorban banyak untuk mempersunting istrinya. Pada uang panai itulah dilihat kesungguhan sang pria untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya,” kata Budayawan Sulawesi Selatan Nurhayati Rahman, Sabtu (11/3/2017). Dosen Universitas Hasanuddin ini mengatakan, uang panai merupakan penghargaan pria kepada sang gadis yang ingin diperistri. Menurut dia, uang panai menunjukkan dengan jelas bahwa warga Bugis sangat menghargai keberadaan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga sehingga tak sembarang orang dapat meminang wanita Bugis. Kawin lari Dengan mahalnya uang panai, lanjut Nurhayati, banyak pasangan kekasih yang terkendala ketika hendak menikah. Oleh karena itu, banyak pula yang memilih menentang tradisi dan mengambil jalan pintas dengan kawin lari atau disebut dengan “silariang”. “Bagi orang Bugis Makassar, silariang itu peristiwa yang sangat memalukan karena bersangkut paut dengan malu atau ‘siri’ atau aib yang menjadi beban keluarga sepanjang hidupnya,” tuturnya. Dalam tradisi Bugis Makassar, lanjut Nurhayati, silariang identik dengan kematian, tetapi mati bukan dalam arti dicari lalu dibunuh. Mati di sini bermakna dipaoppangi tana atau telah ditelungkupi atau ditutup dengan tanah. “Jadi pelaku dianggap telah mati, tidak ada negosiasi, tidak ada rekonsiliasi, seumur hidup. Bahkan beberapa generasi tidak akan diterima lagi untuk kembali ke keluarganya selamanya dan seterusnya. Biasanya pelaku pergi merantau dan membuang diri dan tidak akan kembali lagi seumur hidup sampai beranak cucu,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “”Uang Panai”, Tanda Penghargaan untuk Meminang Gadis Bugis-Makassar”, http://regional.kompas.com/read/2017/03/13/08532951/.uang.panai.tanda.penghargaan.untuk.meminang.gadis.bugis-makassar.
Penulis : Kontributor Makassar, Hendra Cipto

Gus Dur, Gus Mus, dan Jalan Cinta untuk Diplomasi Israel-Palestina

PADA 1982, di tengah gelanggang politik Indonesia yang dicengkeram rezim Orde Baru, Gus Dur—Abdurrahman Wahid—membuat manuver untuk perdamaian internasional. Ketika itu, Gus Dur mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Gus Dur bersama beberapa seniman, merancang beberapa program untuk kesenian dan sastra, untuk menguatkan kebudayaan.

Sebagai Ketua DKJ, Gus Dur mendapat  banyak kritik. Terlebih lagi, ketika itu Gus Dur juga menjadi pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Langkah Gus Dur, sebagai pemimpin kaum seniman, ditentang para kiai. Argumentasi kritik yang mengalir, “Ketua Nahdlatul Ulama kok ndalang?”

Kritik ini bukan tanpa sebab. Sebagian besar kiai belum akrab dengan seniman dan sastrawan. Hanya sedikit kiai memahami alur pemikiran Gus Dur. Hanya sedikit pula, kiai-kiai yang srawung dengan seniman.

Di tengah hujan kritik, Gus Dur terus melaju. Ia bersama beberapa sastrawan, mencetuskan ide untuk menyelenggarakan Malam Perdamaian untuk Palestina. Sastrawan-sastrawan Ibu Kota tampil turut berpartisipasi, antara lain Sutardji Calzoum Bahri, Subagyo Sastrowardoyo, dan beberapa penyair lain.

Ketika itu, Gus Dur, mengundang sahabatnya, Kiai Mustofa Bisri ( Gus Mus) membaca puisi bersanding dengan beberapa penyair. Sontak saja, Gus  Mus bingung sekaligus kaget. Ia belum pernah sekalipun tampil sebagai penyair, apalagi bersamaan dengan beberapa sastrawan yang telah dikenal publik.

Oleh Gus Dur, Gus Mus diminta membaca puisi-puisi karya sastrawan Palestina. Inilah momentum yang menjadikan Gus Mus sebagai sastrawan, sebagai budayawan.

Ketika silaturahmi ke ndalem Gus Mus, saya beberapa kali mendapatkan kisah-kisah itu dalam perbicangan di hadapan beberapa tamu. Juga, kisah-kisah menarik tentang persahabatan beliau dengan Gus Dur serta pandangannya terhadap isu Israel-Palestina.

Singkat cerita, peristiwa pada 1982 itu yang mempromosikan Gus Mus menjadi ‘penyair’.

Mustofa Bisri, ketika membacakan puisinya di acara Sastra Pelataran Semarang. (Kompas.com/SLAMET PRIYATIN)

Setelah 35 tahun berlalu, Gus Mus mengulang kembali jejak Gus Dur dengan menggelar malam puisi Doa untuk Palestina, pada akhir Agustus 2017.

Agenda yang diinisiasi Gus Mus ini dihadiri beberapa sastrawan dan cendekiawan Tanah Air, seperti Joko Pinurbo, Acep Zamzam Noor, Abdul Hadi WM, Sutardji Calzoum Bachri, Jamal D Rahman, Butet Kertaredjasa, Prof Dr Mahfud MD, dan Ulil Abshar Abdalla. Tampil juga Prof Quraish Shibah dan putrinya, Najwa Shihab.

Pada agenda ini, Gus Mus membacakan puisi “Orang Palestina, Begitulah Namaku”, anggitan Harun Hashim al-Rashid. Gus Mus berdampingan dengan Slamet Rahardjo Djarot, yang membacakan puisi itu secara bilingual—Arab dan Indonesia.

Jalan cinta ditempuh Gus Mus untuk menyuarakan diplomasi perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Gus Mus, selama ini dikenal sebagai tokoh Muslim Indonesia yang menyuarakan moderatisme Islam dan perdamaian. Dalam beberapa kesempatan, Gus Mus berkunjung ke negara-negara Eropa dan Amerika untuk mengkampanyekan pentingnya agama yang ramah dan toleran.

Kisah-kisah Islam di Indonesia dan nilai-nilai agama yang diwariskan oleh ulama, menjadi pesan perdamaian yang dibawakan Gus Mus. Diplomasi damai inilah yang selama ini dipraktikkan oleh Gus Mus dan Gus Dur.

Konflik kebencian

Manuver-manuver Gus Dur sering disalahpahami oleh publik di negeri ini. Strategi diplomasi Gus Dur dalam isu perdamaian Israel-Palestina sering dianggap sebagai lelucon.

Langkah Gus Dur yang bersahabat dengan tokoh-tokoh Israel menuai gelombang kritik. Terlebih lagi, Gus Dur juga pernah menjadi anggota The Peres Center for Peace and Innovation, yayasan perdamaian yang didirikan mantan Presiden Israel Simon Peres.

Gus Dur juga berkawan dengan tokoh-tokoh politik dan agama di Israel. Ia bersahabat dengan Presiden Yitzak Rabin. Pada 1994, Gus Dur diundang Rabin untuk melihat prosesi penandatanganan nota perdamaian Israel-Yordania. Gus Dur juga melakukan dialog dengan beberapa pemimpin agama di Israel, untuk mengupayakan perdamaian.

Ketika menjadi presiden, pernyataan perdana yang disampaikan Gus Dur dalam konteks politik luar negeri adalah membuka hubungan dagang dengan Israel. Pernyataan Gus Dur ini disampaikan pada agenda ‘Indonesia Next’ di Jimbaran, Bali, pada Oktober 1999.

Warga Palestina berjalan di dekat sebuah tanda di tembok Bethlehem yang menyerukan untuk memboikot produk Israel.(AFP/THOMAS COEX)

Langkah tersebut membuat publik terhenyak, apalagi Gus Dur juga melihat bahwa China dan India perlu dijadikan partner ekonomi dan politik Indonesia, sebagai negara Asia yang berkembang pesat.

Lalu, mengapa harus Israel? Strategi politik ini, menurut Gus Dur berdampak signifikan bagi diplomasi politik Indonesia, baik dalam ranah regional maupun internasional.

Gus Dur berupaya membenamkan musuh-musuh imajiner bangsa Indonesia, tentang profil Israel yang selama ini dicitrakan demikian negatif di ruang publik.

“Gus Dur percaya untuk menjadikan Indonesia dapat memperoleh kematangan sebagai suatu bangsa, ia harus berani menghadapi musuh-musuh imajiner itu dan mengganti kecurigaan dengan persahabatan dan dialog,” tulis Greg Barton dalam Biografi Gus Dur yang dilansir pada 2003.

Langkah-langkah Gus Dur sering disalahpahami. Gus Dur tidak semata melobi Israel, tetapi juga merangkul Palestina. Ia bersahabat pula dengan pemimpin dan tokoh Palestina.

Ada sebuah kisah tentang Gus Dur yang sangat  perhatian dengan Palestina. Pada awal 1990-an, Gus Dur sering menyuruh keponakannya, Muhaimin Iskandar, untuk membayar rekening listrik Kedubes Palestina.

Ketika itu, Gus Dur menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama serta malang melintang sebagai cendekiawan, aktivis, dan pejuang isu-isu hak asasi manusia (HAM). Muhaimin masih nyantrik kepada Gus Dur, sebagai sekretaris pribadi.

Pada saat itu, Palestina juga belum diakui dunia internasional sebagai negara yang merdeka. Gus Dur memikirkan diplomasi Palestina di tingkat internasional, sekaligus memikirkan hal teknis untuk menopang kedaulatannya. Gus Dur tidak menginginkan perang berlarut-larut antara Israel dan Palestina.

Langkah-langkah Gus Dur sering tidak dipahami oleh orang-orang yang selama ini berteriak kencang terkait isu Israel-Palestina. Gus Dur tidak setuju dengan strategi mengirimkan relawan ke Palestina, karena tidak akan menyelesaikan masalah.

Justru, menurut Gus Dur, diplomasi dan dukungan konkret di bidang politik dan kebudayaan akan lebih berdampak signifikan.

Langkah Gus Dur melakukan manuver-manuver politik untuk diplomasi perdamaian perlu dibaca dalam bingkai yang utuh. Dukungan Gus Dur terhadap Palestina dengan jalan sastra dan politik perlu menjadi pelajaran penting.

Langkah tersebut diteruskan Gus Mus untuk mengupayakan perdamaian Israel-Palestina, melalui media cinta yang berdentum universal, yaitu puisi. Saat ini, kita menunggu diplomasi cinta untuk perdamaian di negeri-negeri Timur Tengah dan dunia internasional.

Indonesia memiliki peluang dalam ruang diplomasi perdamaian ini, melalui jalur cinta, jalan kemanusiaan.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/13315291/gus-dur-gus-mus-dan-jalan-cinta-untuk-diplomasi-israel-palestina

Bidadari Surga: Telaah Hadis dan Konteks Jihad

Bidadari surga seolah menjadi motivasi untuk jihad, begini telaah hadisnya:

Bidadari surga seolah menjadi alasan banyak orang untuk melakukan jihad. Bahkan, beberapa menggunakan cara-cara yang kurang elok, tak jarang pula memakai kekerasan untuk legitimasi hal tersebut. Bagaimana sebenarnya hukum islam melihat konsep ini. Simak analisis hadis dan konteksnya di bawah ini:

Konon motivasi  terbesar mereka yang menebar teror maupun melakukan bom bunuh diri, pembunuhan, dan kemungkaran lainnya adalah mendapatkan 72  bidadari di surga. Mereka yang mengatasnamakan agama menganggap dirinya sebagai mujahid laiknya para sahabat yang ikut berperang di masa Nabi dulu, sehingga merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas surga seperti halnya para mujahid lainnya.

Sebetulnya, menyebut teroris sebagai mujahid merupakan kekeliruan  dan permasalahan. Jihad yang mereka lakukan sekarang justru sangat bertolakbelakang dengan jihad yang dilakukan di masa Nabi, dan juga para sahabatnya. Terlebih lagi, ada banyak etika Islam dan prinsip kemanusiaan yang mereka langgar.

Impian akan mendapatkan 72 bidadari ini disebutkan dalam hadis riwayat al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad yang bersumber dari sahabat Miqdam bin Ma’di. Rasulullah bersabda, “Orang yang mati syahid mendapatkan tujuh keistimewaan dari Allah; diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari adzab kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan mahkota megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan tujuh puluh dua bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya.”

Merujuk pada ilmu hadis, ketika ditemukan sebuah riwayat, maka yang pertama kali dilakukan adalah analisis otentitas sanad, setelah itu baru dilakukan analisis matan hadis (redaksional).

Andaikan hadis tersebut shahih dan redaksinya juga tidak bermasalah, hadis tersebut belum tentu bisa diamalkan karena perlu ditinjau lagi dengan metode pemahaman hadis. Tingkah langkah ini mesti digunakan dalam memahami hadis agar tidak terjebak dalam kekeliruan dan kesalahan.

Analisis Sanad

Menurut al-Tirmidzi hadis di atas termasuk kategori hadis hasan. Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, di dalam sanad hadis terdapat dua perawi yang perlu diperhatikan, yaitu Baqiyah bin Walid dan muridnya, Nu’aim bin Hammad. Pasalnya, Baqiyah dikenal sebagai seorang mudallis ((mereka yang mengaku mendapatkan hadis-ed),tapi ketadlisannya ini dinilai tidak merusak sanad, karena ia meriwayatkan hadis ini dari rawi yang tak diragukan lagi kredibilitasnya, sekalipun ia hanya menyebut gelar gurunya saja, dan tidak menyebut namanya secara langsung.

Sementara Nu’aim bin Hammad adalah orang yang sangat jujur tapi sering melakukan kesalahan dalam periwayatan. Oleh karena itu, banyak juga ulama yang mendhaifkannya. Namun di sisi lain, para ulama, seperti Ibnu Ma’in, memuji ketangguhannya membela sunnah Nabi. Bahkan, ia pernah masuk penjara dan meninggal di sana lantaran membela sunnah.

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa riwayat Nu’aim dapat diterima selama ia meriwayatkan hadis tersebut dari orang Syam yang kredibel. Dan hampir semua guru-guru Nu’aim dalam hadis ini merupakan orang-orang Syam. Sehingga dalam hal ini, penulis setuju dengan penilaian al-Tirmidzi, yang mengatakan hadis ini Hasan.

Hasan adalah sebutan untuk hadis yang hafalan salah satu perawinya tidak sekuat hadis shahih. Posisinya terletak antara shahih dan dhaif.

Analisis Matan dan Bagaimana Memahaminya

Timbulnya kata “bidadari (hur al-‘ain)” dalam hadis ini menarik untuk dicermati. Soalnya dalam riwayat lain, imbalan menikah dengan 72 tidak disebutkan. Perlu bahasan khusus untuk membuktikan apakah redaksi menikahi 72 bidadari merupakan tambahan (idraj) dari perawi atau bukan.

Terlepas dari persoalan ini, yang menarik untuk dipertanyakan adalah apakah imbalan bidadari itu faktual atau hanya sekadar ilustrasi?

Dalam literatur Islam, keindahan surga dinarasikan dengan sebuah tempat yang indah, penuh pepohonan, ada sungai yang mengalir, dan disediakan pula bidadari-bidadari cantik untuk para penghuninya. Gambaran ini tak jauh berbeda dengan pemandangan lokasi-lokasi wisata yang ada di Indonesia. Bagi orang Indonesia mungkin narasi seperti ini tidak terlalu fantastis, karena kita sudah terbiasa melihat pemandangan seperti itu.

Cerita bisa lain jika ilustrasi ini disampaikan kepada orang Arab, dulu ketika al-Qur’an diturunkan negeri mereka masih gersang, tandus, dan panas. Sehingga, gambaran tentang pohon, sungai, plus bidadari cantik ialah ilustrasi paling pas untuk menggambarkan keindahan surga.

Impian menikah dengan bidadari kelihatannya merupakan iming-iming yang sangat menggiurkan bagi masyarakat Arab yang masih kental dengan pernikahan antar sesama klan dan mahar tinggi.

Dilihat dari aspek bahasa, kata hur al-‘ain (yang diterjemahkan dengan bidadari oleh banyak penerjamah) terdiri dari dua kata, hur artinya wanita yang putih, sementara al-‘ain diartikan wanita yang memiliki mata bulat yang indah. Hal ini secara tidak langsung menunjukan bahwa wanita paling cantik menurut bangsa Arab waktu itu ialah wanita yang berkulit putih dan bermata bulat. Standar ini tentu sangat relatif, masing-masing daerah memiliki standar yang berbeda-beda mengenai kecantikan perempuan.

Andaikan kisah tentang bidadari itu faktual, pertanyaan lanjutannya, siapa yang berhak memilikinya? Siapa yang dimaksud dengan syahid dalam hadis di atas?

Syahid bisa diartikan dengan “yang banyak disaksikan”, sebab kelak Allah dan para malaikat akan menyaksikan mereka masuk surga dan mereka juga akan menyaksikan kenikmatan yang dijanjikan Allah kepadanya. Sementara secara terminologis, syahid berati orang yang meninggal di jalan Allah karena membela agama Allah.

Kemudian syahid juga identik dengan jihad,  yang berati mencurahkan kemampuan, usaha, dan seluruh tenaga. Berikutnya, kata jihad ini mengalami perkembangan makna.

Jihad selalu diidentikkan dengan perperangan dan pertumpahan darah. Padahal bila diperhatikan dalam al-Qur’an dan hadis, jihad tidak hanya sekadar perang. Ibnu Umar mengatakan bahwa jihad adalah perbuatan baik (ihsan) dan perbuatan baik tidak selalu berati berperang. Apalagi melakukan aksi terorisme dan menganggu ketertiban umum, semisal bom bunuh diri. Dalam hadis lain juga disebutkan, orang yang meninggal karena sakit perut pun dapat dikategorikan mati syahid.

Intinya, ada banyak tafsir dan penggunaan kata syahid dan jihad dalam al-Qur’an dan hadis. Sekali lagi, andaikan menikah bidadari dengan 12  itu benar, kita juga perlu bertanya ulang, apakah layak mereka yang membunuh orang atas nama agama itu mendapatkan fasilitas tersebut? Bukankah melakukan pembunuhan, perang, dan bom bunuh diri di saat negara dalam keadaan aman merupakan tindakan kriminal yang dilarang agama?

Sejarah Nabi SAW pun berkata demikian. Beliau tidak pernah mendeklarasikan perang kecuali jika diserang terlebih dahulu dan demi menyelamatkan diri. []

Sumber: https://islami.co/bidadari-surga-telaah-hadis-dan-konteks-jihad/

Asal-Usul Batas Usia Minimal dalam UU Perkawinan No.1/1974

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas minimal usia pernikahan. Soal usia sudah jadi perdebatan sejak awal penyusunan undang-undang perkawinan.

SEORANG gadis berusia delapan tahun dinikahkan secara agama kepada seorang lelaki tua yang lebih pantas jadi ayahnya ketimbang suaminya. Pernikahan itu berlangsung di Mekkah sekira 1937, ketika si gadis dibawa pergi haji oleh ayah kandungnya.

Dikisahkan, ayah kandung si gadis tersebut berutang pada lelaki tua itu. Tak sanggup membayar utangnya, si ayah menawarkan anak gadisnya sebagai gantinya. Kelak, apabila si anak sudah mendapatkan haid pertamanya, lelaki tua tadi boleh menggaulinya sebagai mana mestinya suami-istri.

Setelah dinikahkan, anak dan ayah itu pulang ke Jawa. Selang tiga tahun kemudian, tepat saat si gadis berusia 12 tahun, saudagar tua tadi datang menyusul, menagih janji si ayah untuk menyerahkan anaknya.

“Sang ayah sedia untuk merayakan perkawinan anaknya, pada waktu itu si gadis barulah melihat wajah suaminya dan ia tidak mau ikut dengan si orang kaya itu karena tidak cinta padanya,” tulis Maria Ullfah dalam artikelnya “Soal Kawin Gantoeng” yang dimuat di Istri Indonesia, Januari 1941.

Menyadari kesalahannya, akhirnya si ayah mengajukan gugatan cerai kepada lelaki tua itu. Celakanya, dia tak kunjung menjatuhkan talak pada istrinya itu. Malah sebaliknya, si saudagar tua itu menagih lagi uang yang dipinjam si ayah gadis tadi.

Maria yang saat itu sudah dikenal sebagai pengacara pembela kaum perempuan, disambangi paman si gadis. Dia memohon tolong agar persoalan itu bisa diselesaikan. Maria memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke muka hakim pengadilan agama.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya pihak keluarga si gadis setuju untuk membayar pihak suami dengan sejumlah uang yang menurut istilah Maria disebut “menebus talak”. Kasus tersebut menjadi catatan bagi Maria Ullfah dan gerakan perempuan saat itu untuk menetapkan batas usia pernikahan.

Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang

Persoalan pernikahan paksa dan pernikahan di bawah umur ini telah menjadi isu besar dalam gerakan perempuan di Indonesia. Setelah Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada 1939, Ny. Sri Mangunsarkoro mengagas berdirinya Badan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan (BPPIP). Maria Ullfah ketuanya. Tugas lembaga tersebut mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun undang-undang perkawinan.

Perjuangan untuk menyusun undang-undang yang melindungi perempuan dalam soal perkawinan sudah dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia, 20-24 Juli 1935. Usaha itu sempat terhenti pada zaman Jepang. Kembali diteruskan pada era kemerdekaan.

Pada 1950 atas desakan gerakan perempuan, pemerintah kembali meneruskan penyusunan Undang-Undang Perkawinan. Untuk keperluan itu, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Dua hal yang paling sering diperdebatkan dalam panitia ini adalah tafsir terhadap poligami dan usia minimal pasangan untuk menikah.

Maria dan gerakan perempuan yang tergabung di dalam konfederasi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengusulkan agar usia minimum pasangan calon pengantin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.

Dalam wawancara proyek dokumentasi arsip sejarah lisan Arsip Nasional Republik Indonesia, Maria menuturkan pada 1 Desember 1952 panitia sudah menyampaikan RUU Perkawinan. Dalam RUU itu disebutkan usia minimal menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Rancangan tersebut merupakan hasil kompromi dengan berbagai pihak.

Menurut Cora Vreede-De Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian panitia penyusunan undang-undang itu berkepentingan untuk menyusun sebuah peraturan perkawinan yang berlaku umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa perkecualian dengan berdasar pada Pancasila.

Pada April 1954 setelah melewati berbagai perdebatan soal usia minimal dan poligami, panitia menyampaikan rancangan kepada menteri agama. Namun RUU perkawinan itu kembali macet. Baru pada September 1957, Ny Soemarie, anggota DPR, berinisiatif membawa rancangan itu ke parlemen. Usia minimal pernikahan tetap 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.

Semenjak 1957, lagi-lagi pembahasan UU Perkawinan macet. Ditambah suasana politik dalam negeri yang tak kunjung reda dari pergolakan. Setelah rezim berganti dari Sukarno ke Soeharto, gerakan perempuan kembali membahasnya. Pada 19 dan 24 Februari 1973, tokoh-tokoh Kowani termasuk Maria Ullfah menemui DPR.

Pokok pembicaraan dalam rapat dengar pendapat itu menyepakati bahwa perkawinan harus hasil kesepakatan sukarela antara calon suami dan istri. Ini menghindari adanya kemungkinan kawin paksa dari pihak-pihak di luar pasangan tersebut. Batas usia perkawinan disepakati sekurangnya 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Peserta rapat sepakat bahwa perkawinan berasas monogami dan persamaan hak di dalam pengajuan gugatan cerai baik pada istri maupun suami.

Setelah hampir 30 tahun berjuang memiliki sebuah Undang-Undang Perkawinan, akhirnya pada 22 Desember 1973, tepat pada peringatan Hari Ibu, DPR mengetuk palu pengesahan RUU Perkawinan. Pada 2 Januari 1974, RUU Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No. 1/1974.

Namun UU Perkawinan itu tidak mengakomodasi usulan gerakan perempuan tentang usia minimal dalam perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut Maria, pembatasan usia itu tidak lagi ideal, bahkan untuk era tahun 1970-an pun.

Pada 18 Juni 2015 Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan untuk menaikkan batas usia minimal bagi perempuan. Penolakan MK tersebut sekaligus melanggengkan pembatasan usia minimal yang bahkan pada era 1970-an tidak lagi ideal.

Sumber: http://historia.id/modern/asalusul-batas-usia-minimal-dalam-uu-perkawinan-no11974

Toleransi Beragama ala Sunan Kudus

Warga Tolikara mensyukuri perdamaian dengan menyembelih sapi, bukan babi. Toleransi ini mengingatkan kita pada Sunan Kudus.

WARGA Muslim dan Kristen di Tolikara, Papua, berdamai. Sebagai rasa syukur mereka mengadakan kenduri. Biasanya dengan bakar babi, namun diganti dengan sapi.

“Seharusnya potong babi, tapi saudara muslim tidak makan babi. Jadi kami cari sapi,” ujar Sekretaris Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli, Pendeta Marthen Jingga, dikutip cnnindonesia.com.

Toleransi seperti itu pernah dilakukan oleh Sunan Kudus. Bedanya, Sunan Kudus justru tidak menyembelih sapi untuk menghormati masyarakat Kudus yang saat itu masih memeluk agama Hindu. Sapi adalah hewan yang disucikan oleh umat Hindu.

Menurut Hasanu Simon dalam Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa, Sunan Kudus lebih mengikuti gaya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Dia tidak melakukan perlawanan frontal terhadap adat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku.

“Sunan Kudus sering menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang tertera dalam Surat Sapi Betina, Surat Al-Baqoroh. Dalam acara-acara pesta Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena hal itu akan melukai hati pemeluk Hindu yang masih merupakan agama mayoritas penduduk Kudus. Sebagai gantinya Sunan Kudus akan menyembelih kerbau,” tulis Hasanu Simon.

Kebiasaan Sunan Kudus ini, lanjut Simon, masih diikuti oleh sebagian masyarakat Kudus sampai sekarang. Banyak desa-desa di daerah Kudus yang sampai sekarang masih melarang sehingga peternakan kerbau di desa-desa tersebut masih berkembang, sementara di tempat lain ternak kerbau sudah diganti dengan sapi sejak dekade 1960-an karena kerbau membutuhkan pakan yang banyak dan tempat-tempat basah untuk berkubang.

Menurut Solichin Salam dalam Menara Kudus, sebuah cerita rakyat di Kudus menyebutkan bahwa masyarakat Kudus tidak pernah menyembelih sapi karena dahulu Sunan Kudus pernah merasa dahaga, kemudian ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. “Maka sebagai rasa terima kasih Sunan Kudus, masyarakat di Kudus dilarang menyembelih binatang sapi,” tulis Solichin.

Dalam Koridor, Mustofa Bisri (Gus Mus) menyebut bahwa figur Sunan Kudus dikenal sebagai ulama fiqh yang andal dan kukuh memegang prinsip; panglima perang dan ahli strategi politik –seperti ketika menjadi panglima perang Kerajaan Demak menaklukan Kerajaan Majapahit; dan ulama toleran dengan tidak menyembelih sapi untuk menghormati Kiai Telingsing, salah seorang pengikut Sunan Kudus yang semula beragama Hindu.

Denys Lombard menguraikan bahwa Kiai Telingsing (The Ling Sing) adalah anak Sunan Sungging dengan seorang perempuan Tionghoa. Dia lahir di Tiongkok dan disuruh ayahnya datang ke daerah kudus untuk menyebarkan agama Islam, sebelum para wali pertama berdakwah dan sebelum Kesultanan Demak didirikan.

“Sementara Sunan Kudus yang dipandang sebagai tokoh dari sejarah penyebaran Islam di Jawa, dan tak syak lagi merupakan tokoh kota Kudus yang paling tersohor, ternyata memandang Kiai Telingsing sebagai ‘kakak’ dan gurunya,” tulis Lombard, “Seputar Makam Kiyai Telingsing di Jawa Tengah,” termuat dalam Ziarah dan Wali di Dunia Islam suntingan Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot.

Makam Kiai Telingsing terdapat di Kampung Sunggingan Kudus Jawa Tengah. Sunggingan berarti “kampung tukang kayu” (dari kata sungging, juru ukir dan tukang kayu) karena menurut cerita lokal, Kiai Telingsing adalah tukang kayu yang bersama Sunan Kudus menyiarkan Islam di daerah itu dan menyebarkan teknik-teknik perkayuan.

Sumber: http://historia.id/agama/toleransi-beragama-ala-sunan-kudus

UNICEF: Konflik dan Bencana Sebabkan Kaum Muda Buta Huruf

Hampir 30% penduduk berusia 15-19 tahun yang tinggal di “negara-negara darurat,” mengalami buta huruf. Masalah ini lebih nyata pada remaja perempuan.

Hampir 60 juta kaum muda, yang tinggal di negara-negara yang terimbas konflik atau bencana alam, buta huruf dan lebih banyak investasi dalam pendidikan dibutuhkan guna mengatasi krisis itu, demikian dikatakan Badan PBB untuk Dana Anak-Anak (UNICEF) hari Rabu (31/1).

UNICEF mendapati, hampir 30 persen orang, usia antara 15 dan 19 tahun yang tinggal di “negara-negara darurat,” buta huruf. Masalah ini lebih nyata di kalangan anak perempuan dan remaja putri.

Sebanyak 33 Persen remaja putri bahkan tidak menguasai pelajaran dasar, dibandingkan 24 persen anak laki-laki.

Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore mengatakan, statistik tersebut adalah “peringatan nyata akan dampak tragis krisis itu terhadap pendidikan anak-anak, masa depan mereka, dan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat mereka.”

Badan advokasi anak itu meminta tambahan dana untuk program pendidikan, terutama selama krisis kemanusiaan. Dikatakan, hanya 3,6 persen dana kemanusiaan dialokasikan bagi pendidikan kaum muda yang tinggal dalam situasi darurat, menjadikannya salah satu sektor kemanusiaan yang paling kurang dana.

UNICEF juga mengusulkan agar pemerintah memberi anak-anak kesempatan belajar dini dan kaum muda yang buta huruf diberi program pendidikan alternatif yang dirancang khusus.

Artikel ini pernah tayang di voaindonesia.com.

Sumber: http://nationalgeographic.co.id/berita/2018/02/unicef-konflik-dan-bencana-sebabkan-kaum-muda-buta-huruf

Ijtihad Kiai Nusantara

Kiai Masduqi Ali, pengasuh pesantren Babakan Ciwaringin, pernah diminta membagi harta waris keluarga Asnawi, Lebak Ciwaringin, Cirebon. Asnawi meninggalkan seorang istri dan sepuluh anak: tujuh laki-laki dan tiga perempuan.

Sebelum pembagian waris, Kiai Masduqi memisahkan dulu harta gono gini (harta yang dihasilkan suami-istri) dan membaginya secara merata (Jawa: diparoh brak, dibagi dua). Setelah itu, istri mendapat 1/8 dan sisanya diberikan pada anak-anaknya. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian anak perempuan (li al-dzakari mitslu haddi al-untsayain).

Namun, kata Kiai Masduqi, mengingat persaudaraan (Jawa: seseduluran) lebih berharga daripada harta, maka semua anak (laki-perempuan) mendapat bagian yang sama.

Inilah ijtihad kiai-kiai Nusantara. Pertama, harta gono gini tak ditemukan dalam setting masyarakat Arab. Pada umumnya perempuan Arab berada di dalam rumah dan sepenuhnya menjadi tangggung jawab suami. Karena itu ketergantungan istri terhadap suami cukup tinggi. Dari situ lahir konsep nafkah (nafaqah). Suami wajib menafkahi istrinya sebagai kompensasi telah mengurungnya  di rumah

Dalam kehidupan masyarakat Nusantara, suami-istri umumnya bekerja bersama-sama, saling menopang satu sama lain. Sebelum era industri pun, para istri biasa menemani suaminya bekerja di luar rumah. Entah di sawah atau pun berdagang di pasar. Pola pembagian kerjanya berbeda dengan masyarakat Arab. Perempuan Nusantara tidak mengenal “domestifikasi”. Mereka lumrah dan biasa bekerja di ruang publik

Ternyata, meski tidak disebut secara eksplisit sebagai gono gini, pembagian harta gono gini bisa dibenarkan secara fiqh. Salah satunya dikemukakan Syaikh Abdrurrahman bin Muhammad bin Husain, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Menurutnya, jika terjadi percampuran antara harta suami dan istri dan tidak bisa dibedakan, maka bisa diselesaikan dengan cara kompromi (sulh) dan saling memberi (al-tawahub) antara keduanya. Keputusan ini dikukuhkan pada waktu Muktamar NU yang pertama.

Kedua, Kiai Masduqi membagi rata bagian waris anak laki-laki dan perempuan atas pertimbangan kemanusiaan; “persaudaraan lebih berharga daripada harta benda”. Padahal teksnya (nash) sudah jelas: “li dzakari mitslu haddil untsayayn”. Apakah Kiai Masduqi telah menghianati teks? Tidak! Beliau tetap setia menyebut laki-laki bagiannya dua kali lipat perempuan. Namun, karena ada pertimbangan lain yang lebih maslahat, teks tersebut disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan realitas. Di sinilah dialog teks dan realitas itu terjadi. Teks tidak dihadirkan kaku dalam realitas yang beku, melainkan mencair bersama realitas yang terus mengalir.

Dua contoh di atas adalah bentuk kreativitas kiai Nusantara dalam mendakwahkan Islam di Nusantara. Dalam kaidah fiqh disebut “al-adah muhakkamah” (adat istiadat/tradisi bias dijadikan hukum). Kaidah ini diambil dari sebuah hadis Nabi, “Ma ra’ahu al-muslimuna khair fa indallah wa rasulihi khair (sesuatu yang menurut orang muslim baik/maslahat, maka baik juga menurut Allah dan rasulNya. Di sinilah common sense atau “akal publik” berlaku. Karena, sebagaimana dikatakan Nabi, mustahil semua orang bersepakat dalam kesesatan, “la tajtami’u ummati ala dalalah” (umatku tak mungkin bersepakat dalam kesesatan).

Jadi, Kiai Masduqi tidak sedang mengada-ada. Tindakan dan keputusan beliau tentu berdasar pada argumentasi yang kuat dan kokoh.

Kiai Masduqi bukanlah kiai sembarangan. Beliau murid langsung Hadratu Syaikh Kiai Hasyim Asyari. Di samping sebagai sekretaris pribadi, beliau pernah menjabat kepala Pondok Tebuireng.

Saat melayat kepergian Kiai Masduqi, Gus Dur berpidato bahwa Kiai Masduqi adalah tokoh yang berjasa memasukkan sistem madrasah ke pondok pesantren-pondok pesantren. Sepeninggal Kiai Ilyas Rukyat, Gus Dur sudah berniat mengangkat beliau sebagai Syuriah PBNU, tapi Allah SWT terlebih dulu memanggil kekasihNya itu. Wallahu Alam bi Sawab. [Jamaluddin Mohammad]

Merebut Tafsir: Multi Dimensi Persoalan Kawin Anak

Penelitian-penelitian Rumah KitaB sejauh ini sampai pada kesimpulan bahwa praktik perkawinan anak merupakan sebuah tragedi kemanusiaan namun berlangsung sunyi. Terjadi sebagai implikasi yang sangat masif dari proses pemiskinan struktural yang berakar pada perubahan-perubahan ruang hidup, sumber kehidupan akibat krisis ekologi dan agraria di lingkup perdesaan. Situasi itu merembet pula pada perubahan relasi sosial dan gender akibat kegugupan menghadapi modernisasi.

Praktik itu seharusnya mampu mengetuk hati para pemerhati isu anak-anak. Namun, usaha gerakan untuk menolak praktik itu terasa jauh dan sayup-sayup. Praktik itu sebegitu jauh tak berhasil menumbuhkan kegemparan publik untuk melawannya. Praktik kawin anak antara lain dianggap biasa, urusan domestik sebuah keluarga, atau bahkan dianggap bukan persoalan publik yang serius.

Penelitian-penelitian Rumah KitaB mencatat bahwa perkawinan usia anak-anak merupakan sebuah fenomena di mana anak perempuan menyerupai anak yatim piatu (secara) sosial. Karakteristik yatim piatu yang dikenali secara umum dapat ditemui dengan jelas dalam karakteristik perempuan yang dikawinkan dalam usia muda: tidak mandiri, jaringan sosial lemah, daya dukung lemah, tanpa perlindungan, tanpa kasih sayang, dan miskin.

Banyak perempuan yang masuk dalam perkawinan anak datang dari keluarga miskin, orangtua mereka kehilangan kesanggupannya sebagai orangtua tempat anak dapat tumbuh kembang secara sehat, aman, dan bermartabat. Orangtua mereka kehilangan daya dukung alam dan kehilangan dukungan sosial akibat perubahan ruang hidup dan penghidupan mereka serta perubahan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakatnya. Perkawinan anak adalah fenomena yatim piatu sosial ketika orangtua, kaum kerabat, dan lingkungan sosial disekitarnya lebih mengutamakan kepentingan dan posisi mereka. Orang-orang dewasa disekitar mereka berkutat dengan soal makan dan penjagaan nama baik atau bahkan memanfaatkannya untuk bertahan hidup melalui perkawinan anaknya.

Perkawinan anak kami sebut sebagai fenomena yatim piatu sosial karena negara juga setengah hati dalam menimbang mereka sebagai prioritas program dan mengalah pada program pembangunan fisik infrastruktur atau pada pembiaran kepada pandangan-pandangan agama dan kelembagaan sosial, hukum, adat, dan tradisi melanggengkannya.

Membangun jalan, jalan tol, dan jembatan penting, namun tak kalah penting membangun jembatan kehidupan![Lies Marcoes]