Oleh: Mulyani Hasan

DARI sekian dampak perubahan ruang hidup bagi manusia dan alam, perempuan korban yang paling getir, yang bukan hanya menumbalkan tubuhnya, tapi juga kehilangan harapan.

Bagi sebagian perempuan miskin, siklus hidup lebih pendek. Masa kebebasan hanya berlangsung hingga sebelum enam tahun, sebelum memikul tanggung jawab, entah mengurus adik, bekerja di rumah tangga, membantu mencari nafkah dan sebagainya. Fase ini dianggap wajar, sebagai bagian latihan praktis sebelum menjadi ibu rumah tangga yang tidak akan lama lagi akan dialaminya begitu dia mendapat menstruasi pertama.

Pada perkawinan anak, sulit untuk menerima alasan bahwa perkawinan datang dari keinginan si anak. Bagaimana mungkin seorang anak punya keinginan dan imajinasi tentang perkawinan, jika bukan dipaksa atau dipengaruhi oleh orang dewasa atau didesak oleh situasi tertentu?

Perkawinan anak seringkali jadi motif untuk menyelamatkan kepentingan orangtua, entah kehormatan, ekonomi, mengurangi beban keluarga, sekaligus menambah tenaga kerja atau melipatgandakan kekayaan.

Makanya, istilah perkawinan dini lebih sering digunakan untuk menyamarkan usia anak-anak. Perkawinan dini bisa saja dianggap cukup umur oleh hukum agama, meski masih tergolong usia anak berdasarkan hukum negara. Usia anak dalam Undang-undang tentang Perkawinan, minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Perkawinan anak sudah berlangsung berabad-abad lalu, dan menjadi salah satu bentuk penindasan perempuan yang paling purba. Inilah yang dilawan oleh para tokoh yang kita jadikan pahlawan saat ini: Sukarno, Dewi Sartika, dan Kartini.

Lebih jauh dari itu, dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 di Yogyakarta, perempuan membahas kedudukan perempuan dalam perkawinan. Mereka menolak kawin paksa, poligami dan perceraian sepihak. Kongres itu dihadiri oleh perempuan dari berbagai penjuru Jawa dan luar Jawa. (Lihat www.wartafeminis.com)

Tapi apa yang yang terjadi sekarang? Ketika bangsa lain sudah membicarakan kesetaraan perempuan pada aspek yang jauh lebih maju, kita masih belum membebaskan anak-anak perempuan kita dari perkawinan paksa secara langsung maupun tidak langsung. Padahal dampak dari perkawinan anak, bukan hanya pada individu si anak itu sendiri, tapi menentukan kualitas sebuah generasi di masa yang akan datang.

Perkawinan anak bisa menyebabkan kematian ibu melahirkan, dan mengakibatkan gizi buruk pada anak-anak, perceraian, penurunan kesehatan perempuan, risiko penyakit menular seksual dan kanker serviks di usia muda. Perkawinan anak juga menyumbang terhadap tingginya angka perempuan putus sekolah, dan rendahnya kompetensi perempuan dalam dunia kerja.

Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB) yang berkedudukan di Bogor melakukan penelitian terhadap praktik perkawinan anak di sejumlah wilayah di Indonesia yang menempati peringkat ke 2 tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sedangkan di dunia, Indonesia menepati posisi ke 37 yang mempraktikan perkawinan anak.

Penelitian yang dimotori oleh Lies Marcoes itu menguraikan kronologi secara struktural penyebab perkawinan anak yang ternyata bukan hanya terjadi di wilayah pedasaan, tapi melanda kawasan urban. Pandangan keagamaan,paling banyak disoroti, tapi tentu saja pandangan tersebut tidak akan bekerja jika perubahan ruang hidup dan pranata sosial tidak mendukungnya.

Menurut Kiyai Husein Muhammad, pegiat di Fahmina Institute, ada tiga masalah utama dalam konsep keagamaan yang mendorong perkawinan anak.

Pertama, definisi kawin dalam fiqih adalah hak penguasaan kelamin (perempuan) oleh laki-laki melalui ijab qabul dan membayar mahar. Ada juga yang berpendapat perkawinan adalah hak guna pakai alat kelamin perempuan oleh laki-laki.

Kedua, hak ayah atas anak perempuan. Dalam fiqih, ayah atau lelaki dari garis ayah punya otoritas penuh atas perkawinan anak perempuan dalam keluarganya. Oleh karenanya, perkawinan paksa bisa terjadi pada anak di bawah umur karena kuasa penuh sang ayang.

Ketiga, batasan baliq diukur dengan haid (menstruasi) dan bukan kedewasaan dalam berpikir, mental dan sosial. (Lihat buku “Monografi Penelitian Perkawinan Anak Seri I” oleh Lies Marcoes dan Nurhady Sirimorok, 2016).

Selama ketiga faktor ini menjadi acuan, dan negara mengabaikan prinsip-prinsip kemanusian yang universial, perkawinan anak tidak anak berhenti.

Dalam waktu bersamaan, kemiskinan dan perubahan ruang hidup memuluskan praktik kawin anak yang mendapat pembenaran dari pandangan agama. Kemiskinan melanda para petani di berbagai desa akibat kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang menekankan input kimia untuk menggenjot produktivitas tanaman, sehingga makin hari kesuburan tanah menyusut bersamaan dengan turunnnya hasil panen, sementara ketergantungan pada input kimia semakin tinggi. Satu persatu lahan dijual untuk menutupi utang.

Perpindahan warga desa kota atau menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri tak terbendung. Mereka menempati sektor-sektor informal dengan mengandalkan upah buruh, atau pekerja rumah tangga tanpa perlindungan hukum. Anak-anak dititipkan kepada kerabat.

Dalam banyak kasus, anak perempuan menjalani peran ganda, sebagai pengasuh adik, sekaligus menjalani kerja-kerja domestik. Akibatnya, banyak di antara mereka memutuskan menikah sebagai pelarian dari kepenatan rutinitas sehari-hari. Apalagi, godaan untuk hidup nyaman di depan mata.

Dengan menikah mereka punya harapan hidup enak, tanpa bekerja, bisa belanja barang-barang seperti kehidupan di jagad maya. Sekolah? Lupakan saja! Lalu, karena tidak punya keterampilan, ketergantungan perempuan terhadap suami sangat tinggi, sehingga hubungan menjadi tidak seimbang. Laki-laki dengan kekuasaan lebih besar punya tiket untuk berlaku sekehendak, yang mendorong perilaku kekerasan dan perceraian.

Anggapan perempuan sebagai penjaga moral secara langsung dibebankan kepada anak-anak perempuan yang sudah dianggap dewasa oleh pandangan agama. Satu kampung akan terganggu bila melihat anak perempuan terlihat pacaran, atau dibonceng seorang laki-laki di motor.

Mereka akan menyelidikinya, dan melapor kepada orangtua untuk menikahkan anaknya daripada jadi aib di kampung. Masalah umur bisa diatur. Semua lembaga terkait akan mendukung dan membantu kelancarannya demi menghindari dosa.

Pada kasus kawin kontrak yang ramai terjadi Kabupaten Bogor, anak perempuan bahkan dijadikan aset keluarga. Ketika lahan-lahan perkebunan berubah menjadi villa-villa mewah dan hotel-hotel, mata pencaharian warga hilang. Mereka yang punya uang, akan membangun bisnis sewa rumah atau berdagang. Mereka yang miskin kebingungan, dan melihat peluang dari sektor pariwisata.

Wilayah Kabupaten Bogor memang menjadi andalan para turis dari Timur Tengah untuk liburan selama berbulan-bulan. Mereka mencari pasangan untuk berhubungan seks dengan “cap halal.” Lalu, muncul ide kawin kontrak, yang konon halal menurut agama.

Anak perempuan yang dipandang sebagai aset, dipoles dan dianjurkan bersolek sedemikian rupa. Tidak dibebani kerja rumah tangga, apalagi bertani atau berkebun. Mereka ditugaskan menemani turis-turis di villa-villa mewah selama kontrak dengan tarif hingga puluhan juta. Usai kontrak, mereka kembali kepada orangtua untuk menyambut kontrak selanjutnya.

Sebagai jurus menghindari stigma negatif, anak perempuan ini mesti menggunakan jilbab, supaya tetap dipandang terhormat. Para perempuan yang menjalani kawin kontrak ini, kehilangan kesempatan untuk sekolah mengembangkan keterampilan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidupnya, seperti bertani dan berkebun sebagaimana pekerjaan orangtuanya.

Anak-anak yang dikawinkan menjalani hidupnya tanpa pranata sosial pendukungnya. Keluarga, teman, komunitas warga, tidak lagi sama seperti di masa lampau, ketika sistem kekerabatan masih kokoh. Industrialisasi pertanian, dan kehidupan urban mendorong individu untuk menyelamatakan diri masing-masing, dan mengejar pencapaian-pencapai pribadi.[]

Sumber: http://www.qureta.com/post/anak-perempuan-dalam-pasung-perkawinan?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Oleh: Eva Mazrieva

Dewan HAM PBB mulai hari Senin (10/7) akan menggelar forum pembahasan untuk mengadopsi resolusi tentang perkawinan anak pada usia dini dan dipaksakan, dalam konteks kemanusiaan. Lebih dari delapan puluh negara ikut mendukung resolusi itu. Bagaimana dengan Indonesia?
___________

WASHINGTON, D.C. — Lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah saat masih anak-anak, demikian data UNICEF tahun 2016. Perkawinan dini dan dipaksakan ini menjadi masalah di hampir seluruh belahan dunia, tanpa membedakan negara, kebudayaan, tradisi, agama dan etnis.

Tetapi UNICEF mendapati bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan jender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Yang lebih memprihatinkan, di negara-negara berkembang bahkan satu dari tiga perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

Perkawinan Anak di Indonesia Tertinggi Ketujuh di Dunia

Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, dimana satu dari lima perempuan Indonesia yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

“Di Indonesia, yang mengerikan karena ada UU yang seakan menjamin apa yang disebut sebagai “pedofil yang dilegalkan,” ujar aktivis Koalisi 18+, Supriyadi Widodo Eddyono.

Undang-undang yang dirujuk aktivis Koalisi 18+ Supriyadi Widodo Eddyono itu adalah UU Perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, tentang batas usia perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.” Sementara pasal 7 ayat 2 menyatakan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Judicial Review UU Perkawinan Gagal

Upaya melakukan kajian ulang atau judicial review kedua pasal dalam UU Perkawinan ini ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 menemui jalan buntu.

“Upaya ini gagal karena pemerintah khawatir isunya ditarik menjadi isu politik agama, yaitu keberadaan syariat Islam. Keterangan para ahli hukum dan putusan MK menunjukkan kuatnya tentangan dari kelompok-kelompok agama, yaitu bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan agama, tidak boleh diganggu gugat dan melarang orang untuk menikah berarti melanggar ajaran agama karena menimbulkan zina dsbnya.

MK secara politis mengatakan ini bagian dari open-legal-policy yang harus digagas pemerintah dsbnya. MK tidak melihat bahwa perkawinan anak ini merupakan sesuatu yang sudah darurat,” papar Supriyadi Eko Widodo.

Lebih 80 Negara Dukung Resolusi PBB tentang Perkawinan Anak

Dewan HAM PBB mulai hari Senin (10/7) akan membahas resolusi tentang perkawinan anak pada usia dini dan dipaksakan, dengan mengkaji masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Sejauh ini resolusi yang digagas oleh Belanda dan Sierra Leone itu didukung lebih dari 80 negara, yang sebagian besar memiliki tingkat perkawinan anak sangat tinggi, antara lain Chad, Mozambique dan Malawi.

Di Indonesia, lebih dari 80 organisasi madani dan 300-an tokoh menandatangani seruan yang digagas Koalisi 18+, yang mendesak pemerintah Jokowi supaya ikut mendukung resolusi tersebut.

Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap kerancuan sikap pemerintah Indonesia. Mereka menilai di satu sisi pemerintah melindungi anak dari tindakan kekerasan dan penganiayaan seksual lewat UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan kemudian disahkan DPR menjadi undang-undang; tetapi disisi lain pemerintah dinilai tidak mengambil kebijakan strategis untuk mengakhiri perkawinan anak, yang jelas-jelas merupakan bentuk resmi tindakan kekerasan dan penganiayaan seksual.

“Kita membiarkan anak kita berjuang sendiri, tanpa ada yang menemani. Pendidikan seksual gak boleh. Layanan kontrasepsi gak diberikan. Penjelasan mengenai tubuh dan hak mereka melindungi tubuh tidak ada.

Jadi bagaimana? Kita tidak bisa menyalahkan orang tua tentang sikap untuk selalu ingin menjaga keperawanan anaknya, yang dinilai begitu tinggi dalam tradisi dan nilai-nilai keluarga.

Padahal jika keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang penting, seharusnya dibicarakan sejak awal dan dilindungi sedemikian rupa khan? Caranya adalah dengan memberi informasi, layanan kesehatan, konseling, dll, yang bisa menyelamatkan anak sampai kawin, kasarnya “sampai keperawanannya diambil suaminya.”

Tetapi kita membiarkan anak perempuan kita berjuang sendirian sejak kecil, ini khan kejam sekali,” ujar Lies Marcoes-Natsir.

Isu Perkawinan Anak Dililit Faktor Hukum, Agama & Kebudayaan

Selain faktor hukum, Lies Marcoes-Natsir – aktivis perempuan yang juga peneliti jender dan Islam – juga menyoroti faktor agama dan involusi kebudayaan yang ikut menyelimuti isu perkawinan anak.

Bagaimana pembangunan di daerah justru “memiskinkan” warga, dalam arti membuat warga kehilangan kepemilikan atas tanah mereka; yang digunakan untuk industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit maupun pariwisata.

Warga yang kehilangan kepemilikan tanah dan akhirnya dililit kemiskinan terpaksa menggunakan satu-satunya sumber daya yang mereka punya, yaitu kekuatan fisik. Mereka memilih merantau dengan menjadi tenaga kerja di luar daerah atau di luar negeri, meninggalkan keluarga di kampung.

Sementara tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang kehilangan peran sosial terkait kepemilikan tanah itu jadi memainkan peran politik pada bidang lain, misalnya soal-soal moral seperti kawin anak.

Aktivis Pesimis Dampak Positif Resolusi, Tapi Dinilai Tetap Perlu

Lalu apakah resolusi Dewan HAM PBB ini akan memberi dampak signifikan pada Indonesia? Para aktivis yang diwawancarai VOA pesimis akan hal ini, tetapi menilai resolusi ini tetap perlu untuk mengingatkan pemerintah akan kondisi darurat yang ada di Indonesia.

“Tentu saja tidak! Jangankan resolusi yang sifatnya resolusi. Hasil konvensi yang sudah diadopsi seperti CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) saja masih gagal menghadapi praktek diskriminasi terhadap perempuan dan perkawinan anak pun masih luar biasa.

Perkawinan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap CEDAW. Tetapi dalam konteks berdemokrasi di Indonesia dan percaturan dunia ini penting agar pemerintah Indonesia melihat bahwa ada persoalan darurat yang sampai membuat kita meminta PBB ikut turun tangan.

Menurut saya kekuatan moralnya disitu. Jadi kita seperti meminjam tangan PBB untuk menjawil negara karena kita sendiri sudah lelah melakukan riset dan advokasi, serta memaparkannya pada negara. Resolusi PBB itu datanya sangat jelas, saya baca di laporan VOA, jelas disebutkan satu dari lima perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

Pada laporan penelitian terbaru kami jumlahnya lebih besar lagi yaitu satu dari empat perempuan lho atau berarti 25%! Di daerah2 tertentu dimana migrasi perempuan, datanya lebih tinggi lagi. Di Madura hingga 32%, di Mamuju-Sulawesi Barat bahkan sampai 30%. Dengan data tidak cukup, dengan advokasi tidak cukup, maka resolusi ini bisa – maaf harus mengatakan hal ini – mempermalukan negara.” [em/jm]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/dewan-ham-pbb-siap-bahas-resolusi-tentang-perkawinan-anak/3935551.html